batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,58 persen.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei teranyarnya menemukan, bahwa mayoritas publik menyetujui penetapan KPU yang memutuskan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran.

“Sebesar 89,8 persen menyatakan akan setuju dengan keputusan KPU. Sebesar 9,3 persen menyatakan tidak setuju dan 0,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa saat paparan surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Jumat (22/3).

LSI Denny JA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1200 responden di seluruh Indonesia. Dengan survei ini sebesar 2,9 persen.

Survei dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 Maret 2024. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in–depth interview, expert judgement dan focus group discussion.

Dibedah dari pemilih Capres-Cawapres 2024, baik pemilih 01, 02, maupun 03, mayoritas setuju dengan keputusan KPU. Pemilih 01 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 79,9 persen. Pemilih 02 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 93,8 persen. Pemilih 03 yang setuju dengan keputusan KPU sebesar 90,5 persen.

“Pemilih Prabowo-Gibran yang tertinggi persetujuanya dengan KPU. Di ikuti pemilih Ganjar-Mahfud, baru pemilih Anies-Muhaimin,” ujarnya.

Dari sisi pemilih partai, pemilih partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju (Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN) persetujuannya di atas 95 peesen dengan tertinggi adalah pemilih Gerindra(98,6 persen), pemilih Golkar (95,9 persen), PAN (96,7 persen) dan Demokrat (95,1 persen). Sementara itu, dari Pemilih PDI Perjuangan yang setuju sebesar 92,4 persen, Pemilih PKB (83,1 persen), Nasdem (79,4 persen), dan PKS (71,4 persen).

Hasil kemenangan pasangan Prabowo-Gibran satu putaran sudah diketahui pada hari pencoblosan melalui quick count (hitung cepat) LSI Denny JA. Jika dibandingkan hasil KPU dengan hitung cepat LSI Denny JA, hasilnya presisi.

Hitung cepat LSI Denny JA diumumkan pada hari H, KPU mengumumkan hasilnya lima minggu kemudian.

Pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 24,98 persen. Hasil resmi KPU sebesar 24,95 persen. Selisih dsebesar 0,03 persen.

Pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 58,47 persen. Hasil resmi KPU sebesar 58,58 persen. Selisih sebesar 0,11 persen.

Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam hitung cepat LSI Denny JA mendapatkan 16,55 persen. Hasil resmi KPU sebesar 16,47 persen. Selisih sebesar 0,08 persen.

“Simpangan baku (rata-rata selisih) antara hasil KPU dan hitung cepat LSI Denny JA pada Pilpres 2024 sebesar 0,07 persen,” paparnya.

batampos  – Gempa bumi magnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur tersa hingga Jakarta. Padahal, gempa bumi itu berpusat di laut Jawa pada jarak 126 Km arah Timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km.

Salah seorang pengguna akun media sosial X atau Twitter, @AyaPamungkas mencuitkan bahwa terasa getaran di Jakarta. Bahkan, dirinya turut mengunggah video getaran di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. “Gempa dari Tuban getarannya kerasa sampe Jakarta weh,” tulis @AyaPamungkas dalam akun X, Jumat (22/3).

Kepala Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono sebelumnya menjelaskan bahwa gempa di Tuban, Jawa Timur berpusat di Laut Jawa dengan kesalaman 10 km. “Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,79° LS ; 112,32° BT,” ungkap dia.

Daryono menjelaskan, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tuban dengan skala intensitas IV-V MMI. Serta di Bawean dengan skala intensitas III-IV MMI. Getaran juga dirasakan di sebagian besar wilayah Jawa Timur yakni Jepara, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Kudus, Blora, Pekalongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, dan Malang.

Bahkan, wilayah Jawa Tengah seperti Semarang dan Provinsi Jogjakarta juga ikut merasakan getaran gempa bumi itu. “Semarang dan Jogjakarta dengan skala intensitas II-III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu),” ucap Daryono.

Dia memastikan, gempa bumi itu tidak berpotensi menimbulkan terjadinya tsunami. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terjadinya gempa bumi susulan. “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkapnya. (*)

Sumber: JP Group

 

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dkk, terkait Pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946 yang mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran.

Permohonan yang diajukan oleh Haris Azhar dan Fatiah mengenai larangan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran itu berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Ketua MK Suhartoyo dalam keterangan resminya mengatakan, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab UU Hukum Pidana bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Dalam provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kaya Suhartoyo yang dilansir dari situs resmi MK, Jumat (22/3).

“Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjutnya.

Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyebut pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tersebut menjadi ‘pasal karet’ lantaran tidak ada kejelasan terkait ukuran atau parameter.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai, unsur onar atau keonaran yang termuat dalam Pasal 14 KUHP juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini.

Sebab masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

“Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya,” jelas Enny Nurbaningsih dikutip dari situs resmi MK. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), meliputi PNS, PPPK hingga dosen akan cair mulai hari ini, Jumat (22/3) ke rekening masing-masing.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan untuk PNS aktif, THR akan dikirim sesuai dengan pengajuan satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Pencairan THR untuk PNS, juga dimulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan pengajuan satker KL ke KPPN,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi PNS, PPPK, guru, dan dosen dibayarkan penuh alias cair 100 persen pada tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

“Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ungkap Menteri Anas saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).

Lebih lengkap berikut ini daftar komponen THR yang akan diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, serta guru dan dosen.

Komponen THR PNS dan PPPK

– Gaji pokok
– Tunjangan keluarga
– Tunjangan pangan
– Tunjangan jabatan/umum
– 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN di kementerian/lembaga pusat
– Setinggi-tingginya 100 persen TPP bagi ASN di instansi daerah tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah

Komponen THR Guru dan Dosen

– 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen

Sumber: JP Group