batampos – Sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (4/4), mengagendakan keterangan ahli dan saksi pihak terkait. Sejumlah ahli yang didatangkan tim Prabowo-Gibran itu banyak mendapatkan keberatan.

Anggota Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Maqdir Ismail memprotes keberadaan Andi Muhammad Asrun. Sebab, Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan itu pernah menjadi bagian dari tim hukum 03.

”Nah, saudara ahli ini sebelum kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai direktur sengketa pilpres untuk 03,” kata Maqdir.
Dia menilai, keberadaan Asrun dalam persidangan bisa memicu konflik kepentingan. Disebut oleh Maqdir, Asrun belum lama ini mengundurkan diri dari TPN. Merespon hal itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa keberatan Maqdir akan dicatat dalam persidangan.

Kuasa hukum Anies-Muhaimin Refly Harun juga meminta MK memberi catatan terhadap ahli atas nama Hasan Hasbi dan Margarito Kamis. Sebab, keduanya diyakini sebagai pendukung 02. Independensinya sebagai ahli harus dipertanyakan.

Baca Juga: Empat Menteri Hadir di MK untuk Memberikan Keterangan, Risma Datang Paling Awal

Kuasa hukum 01 lainnya, Bambang Widjojanto (BW) memprotes posisi eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli. BW mengatakan, meski Eddy memenangkan pra peradilan, namun KPK telah mengeluarkan penyidikan baru.

BW menilai, seseorang yang berpotensi tersangka tidak layak didatangkan sebagai ahli untuk menghormati integritas forum MK. ”Apalagi dalam tindak pidana korupsi kalau untuk menghormati Mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli,” ujar BW.

Ketua MK Suhartoyo meminta BW menghormati ahli. Apalagi, statusnya bukan tersangka melainkan ada surat penyidikan baru. Kalaupun tersangka, Suhartoyo menegaskan punya hak bicara. BW tetap keberatan dan menjadi catatan persidangan.

Keberatan BW, kemudian berlanjut saat Eddy akan memberikan keterangannya. BW meninggalkan sidang. ”Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya, sebagai konsistensi dari sikap saya,” tuturnya.

Baca Juga: Legislatif Paling Banyak Belum Laporkan Harta Kekayaan

Eddy mengkritik BW yang dinilai merugikan karakternya. Dia merasa pernyataan BW soal KPK menerbitkan surat penyidikan baru tidak tepat. ”Ali Fikri juru bicara (KPK, red) mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus,” kata Eddy.

Dalam keterangannya, sejumlah ahli 02 membantah berbagai keterangan ahli paslon 01 dan 03. Asrun misalnya, menilai sikap KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai bentuk ketaatan terhadap norma hukum. Sebab KPU mengacu pada putusan MK. ”Saya kira KPU telah menerapkan taat asas konstitusi,” ujarnya.

Asrun juga menyoroti petitum pemohon yang meminta pencoretan Gibran. Baginya, pencoretan dan permintaan pemilu ulang punya risiko hukum. ”Bayangkan kalau semua ini tiba-tiba diubah, diulang secara total. Mulai dari mana?” tuturnya. (*)

Sumber: JP group

batampos – Empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah hadir di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (5/4).

Empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menteri Sosial Tri Rismaharani datang terlebih dahulu pada pukul 07.24 WIB. Menteri yang akrab disapa Risma itu datang dengan mengenakan baju batik dengan nuansa warna cokelat dan kuning.

Dia tidak menjawab pertanyaan awak media ketika keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam Gedung I MK.

Kedatangan selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir pada pukul 07.28 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam.

Ketika awak media menanyakan apa persiapan yang telah dilakukan, dia hanya menjawab dengan singkat. ”Alhamdulillah,” ujar Menko Airlangga seperti dilansir dari Antara.

Pada pukul 07.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang di Gedung I MK dengan mengenakan blus hitam beraksen batik. Terkait persiapan dalam persidangan, dia menjawab untuk menantikan di dalam ruang sidang.

”Alhamdulillah, nanti lihat di dalam (ruang sidang), ya,” kata Sri Mulyani.

Menteri yang datang terakhir adalah Menko PMK Muhadjir Effendy yang tiba pada pukul 07.50 WIB. Dia mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan peci hitam.

Dia hanya melambaikan tangan dan tidak menjawab pertanyaan awak media.

Sementara itu, pemohon satu tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon dua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah tiba di MK sejak pukul 07.00 WIB.

Beberapa anggota tim hukum yang hadir antara lain Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, dan OC Kaligis. Selain itu, Todung Mulya Lubis, Henry Yosodiningrat, Maqdir Ismail, dan Ronny Talapessy.

MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk DKPP.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk mengakomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil Hakim Konstitusi. (*)

batampos – Sebanyak 14.072 penyelenggara negara/wajib lapor (PN/WL) belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Meski batas akhir pengumpulan sudah didealine oleh lembaga antirasuah itu sejak Minggu (31/3). Legislatif menjadi pejabat terbanyak yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Tahun ini, tercatat ada 406.844 pejabat dan penyelanggara negara yang wajib menyetor LHKPN periodek 2023. Dari jumlah tersebut, KPK telah menerima 392.772 laporan atau sebesar 96.54 persen. ”Angka ini turun sebesar 0,46 persen dibandingkan laporan tahun 2022. Atau 97 persen,” terang Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, kemarin.
KPK menjabarkan pejabat eksekutif yang belum menyetor LHKPN sampai 3 April mencapai 9.111 orang dari total 323.651 wajib lapor. Sementara di bidang legislatif tercatat ada 4.046 dari 20.002 wajib lapor yang belum menyetor LHKPN. Artinya ada sekitar 20 persen yang belum menyerahkan harta kekayaannya.

Sementara dibidang yudikatif tercatat paling tinggi melaporkan LHKPN. Tercatat hanya 175 pejabat yang belum melapor dari total 18.405 wajib lapor. ”Sebanyak 99,05 persen sudah melapor,” paparnya.

KPK mengimbau kepada para PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN, agar tetap memenuhi kewajiban melapor. KPK tetap akan menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas akhir, namun LHKPN tersebut akan tercatat dengan status pelaporan ‘Terlambat Lapor. Saat ini pengisian LHKPN sendiri sudah dipermudah dengan adanya e-LHKPN yang dapat diakses melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Ipi menjabarkan, saat ini KPK terus melakukan verifikasi kelengkapan terhadap setiap pelaporan. KPK melakukan verifikasi kelengkapan terhadap setiap pelaporan LHKPN. Jika sudah lengkap, LHKPN para PN/WL akan dipublikasikan melalui laman elhkpn.kpk.go.id. (*)

Sumber: JP group