Saslah satu pesawat temput TNI AL yang mengudara dilangit Tanjungpinang
batampos– Tiga pesawat tempur Hawk 109/209 mengudara di langit Tanjungpinang, Jumat (16/2). Kedatangan pesawat tempur ini menjadi hiburan bagi masyarakat Tanjungpinang.
Tiga pesawat tempur Angkatan Udara (AU) tersebut terbang dari Skuadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak dan mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
Selain pesawat tempur, Heli H-225m/H-2215 dari Skuadron Udara 8 Lanud Atang Sanjaya Bogor dan Pesawat Hercules C-130 Dari Skadron 33 Lanud Sultan Hasanudin Makassar juga singgah di Tanjungpinang.
Komandan Lanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Nur Abadi, mengatakan kedatangan sejumlah Alusista perang ini dalam rangka kegiatan Open Base dan Static Show yang digelar oleh Bandara RHF Tanjungpinang.
Dalam Open Base dan Static Show ini, ia berharap masyarakat dapat meningkatkan minat kedirgantaraan. Sehingga, masyarakat khususnya pelajar mengenal Alusista perang tersebut.
“Tiga pesawat tempur ini sekaligus menjalani misi latihan Maverick dan terbang jelajah,” kata Andi.
Sejumlah atraksi akan ditampilkan oleh pilot pesawat tempur dalam Open Base dan Static Show pada Jumat (16/2) dan Sabtu (17/2) untuk menghibur masyarakat.
Selanjutnya, kata Andi, tiga jet tempur ini akan kembali melanjutkan misi terbang menuju Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru.
“1 Maret kembali ke Skuadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak,” terang Kolonel Andi. (*)
Proses evakuasi jenazah mengambang di Sagulung, Minggu (11/2) lalu. Hingga kemarin, identitas jenazah tersebut belum diketahui. (F. Eusebius Sara/Batam Pos)
batampos – Identitas jenazah seorang pria yang ditemukan tewas mengambang di kolam galian dekat SMKN 8 Batam di Sagulung belum terungkap. Polisi kesulitan melacak identitas korban karena jenazah korban yang sudah mulai membusuk saat ditemukan.
Tim identifikasi belum bisa merekam data sidik jari korban karena kulit jarinya sudah rusak karena pembusukan. Korban masih Mr X hingga saat ini. Kapolsek Sagulung Iptu Donal Tambunan menuturkan, sejauh ini belum juga ada laporan atau aduan dari masyarakat akan kehilangan saudara atau kerabat yang mendekati dengan ciri korban.
Pihaknya masih terus mendalami dengan berbagai cara agar identitas dan perihal kematiannya bisa disimpulkan. “Tapi sejauh ini belum ada bukti atau hasil penyelidikan yang menjurus ke tanda-tanda kekerasan,” kata Donald.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga kaveling Bukit Melati, Kelurahan Seipelenggut, Sagulung heboh, Minggu (11/2) siang. Seorang pria yang belum diketahui identitas nya ditemukan tewas mengambang di kolam galian dekat SMKN 8 Batam di Kaveling Bukit Melati sekitar pukul 12.00 WIB. Pria nahas ini ditemukan masih mengenakan baju kaos dan celana panjang gelap.
Warga setempat melaporkan temuan jenazah tersebut ke Mapolsek Sagulung. Temuan jenazah sang bocah ini juga viral di grup whatsapp warga dengan cepat. (*)
Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali saat peresmian dua KAL di Batam, Jumat (16/2). f. dalil
batampos– Armada Kapal milik Angkatan Laut (AL) bertambah dua unit. Keduanya adalah KAL Sembulungan II-5-42 dan KAL Hinako I-2-19. Kedua kapal ini dibangun di PT Citra Shipyard Batam di Seilekop, Sagulung. Dua kapal ini dibangun sejak September 2022 lalu dan diresmikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Jumat (16/2).
Usai mengikuti seremonial tersebut dua kapal ini langsung mulai bertugas dan akan memperkuat satuan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi, yang ada di bawah jajaran Lantamal V Surabaya dan Lanal Nias, dibawa Lantamal II Padang.
Dalam arahannya M Ali menjelaskan, nama kedua kapal ini diambil nama pantai dan pulau yang ada di Banyuwangi dan Nias. Nama Sembulungan diambil dari nama pantai yang ada di Banyuwangi dan nama Hinako merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Nias.
“Pembangunan kapal ini berlangsung selama 16 bulan dan sudah melalui serangkaian uji coba dan pengecekan. Dua kapal ini sudah siap beroperasi. Setelah ini langsung bergerak ke pangkalan masing-masing, ” ujar A Ali.
Kapal kapal tersebut memiliki spesifikasi teknis yaitu panjang 28,98 Meter, lebar 6,20 Meter, draught 1,40 Meter, kecepatan maksimum 28 Knots, kecepatan jelajah 18 Knots, kecepatan ekonomis 13,5 Knots, endurance 3-4 Hari, mampu membawa 15 personel dan menggunakan mesin pokok 2 unit MAN V12-1900 Marine Engine Dieseldan diesel generator 2x Perkins 63 KVA. KAL 28 M ini juga diperkuat dengan 1 unit Meriam 20 mm dan 2 Unit Meriam 12,7 mm.
“Pengadaan kapal ini merupakan komitmen TNI AL untuk terus memperkuat Armada kapal TNI AL yang ada. Kenapa di Batam dan di PT Citra ini juga merupakan komitmen kami untuk peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta mengurangi produk impor, ” ujar nya.
Dalam Delivery Ceremoni kedua kapal ini, diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Dirut PT Citra, Kadisadal, Aslog Kasal, Pangkoarmada I dan Pangkoarmada II yang disaksikan oleh Kasal dan serta PT Citra Shipyard. Kemudian acara dilanjutkan dengan upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KAL Hinako dan Sembulungan. Dimana Lettu Laut (P) Heru Kuswanto dikukuhkan sebagai Komandan KAL Hinako dan Lettu Laut (P) Riyanto sebagai Komandan KAL Sembulungan. (*)
Warga antre pencoblosan di TPS 104 perumahan Sumberindo, Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (14/2). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Penghitungan sementara real count yang dilakukan KPU mulai menunjukan persaingan ketat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan dari perolehan suaranya, partai Golkar masih menempati posisi teratas, mengungguli partai lain seperti PDI Perjuangan, Nasdem maupun Gerindra.
Berdasarkan data yang ditampilkan di website pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat siang, dua caleg DPR RI dari Partai Golkar yakni Rizky Faisal dan Cen Sui Lan masih kejar mengejar dalam perolehan suara. Tercatat sampai berita ini diturunkan, Progres suara DPR RI yang masuk ke versi real count baru sekitar 9,84 persen atau 582 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 5.914 TPS di Daerah Pemilihan Kepri.
Partai Golkar sendiri untuk saat ini memperoleh 20.351 suara. Dimana Rizky Faisal meraup 9.947 suara. Disusul Cen Sui Lan dengan perolehan 9.710 suara. Selanjutnya di posisi kedua ada Partai Gerindra dengan 16.441 suara. Dimana Endipat Wijaya meraih posisi teratas dan bahkan terbanyak dibanding dengan caleg lainnya dengan perolehan suaranya mencapai 12.134.
Masih di Gerindra, posisi kedua diisi Sri Rezeki dengan perolehan 5.224 suara. Selanjutnya di posisi ketiga ada Partai Nasdem dengan 14.808 suara. Dua caleg teratas Nasdem juga masih terus berebut mengumpulkan suara yakni Randi Zulmariadi dengan 8.842 suara dan incumbent Nyat Kadir dengan 5.888 suara.
Secara keseluruhan Partai Gerindra meraup 17.329 suara dan Partai Nasdem diposisi ketiga dengan 15.834 suara.
Selanjutnya posisi keempat ada PDI Perjuangan dengan perolehan 13.793. Persaingan ketat juga terlihat pada partai ini, dimana Soerya Respationo meraup 6.752 suara bersaing ketat dengan incumbent Struman Panjaitan dengan 5.832 suara. Secara keseluruhan PDI Perjuangan meraup 14.420 suara.
Selain empat Partai ini, ada juga PKB dengan 11.956 suara. Disusul PKS dengan 10.340 dan Demokrat dengan 8.260 suara.
Sekedar diketahui, Dapil Kepri memperebutkan empat kursi. Di dapil ini, ada empat petahana yang dipastikan maju kembali yaitu Cen Sui Lan dari Golkar, Nyat Kadir dari NasDem, Asman Abnur dari PAN serta Sturman Panjaitan dari PDI Perjuangan.
Selain nama-nama pertahan ada juga nama baru yang muncul dan bersaing ketat merebut kursi DPR RI Dapil Kepri, seperti di antaranya mantan anggota DPRD Kepri, Rizky Faisal, anak Wali Kota Batam Randi Zulmariadi, lalu mantan Gubernur Kepri Isdianti serta mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo.
Nama-nama baru ini berpotensi kuat mengganti caleg petahana.
Komisioner KPU Batam Bosar Hasibuan mengatakan, penghitungan suara secara resmi (real count) dilakukan oleh KPU lewat rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, rekapitulasi di tingkat kota, rekapitulasi provinsi, sampai tingkat pusat.
“Begitu juga perhitungan yang masuk ke website KPU terus berjalan, saat ini diangka 9,84 persen,” ujarnya, Jumat (16/2).
Menurutnya, pasca hari dan tanggal pemungutan suara, atau hari ini 15 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan sudah memulai proses rekapitulasi perhitungan di tingkat kecamatan.
“Ini sudah masuk kecamatan. Dalam rentang 10 hari ke depan sudah berada di tingkat Kota Batam, ” tuturnya.
Hal ini sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai dengan 19 Maret 2023, untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional. Dengan kata lain, paling lambat hasil rekapitulasi penghitungan surat suara ini diumumkan pada 20 Maret 2024.
“Rekapitulasi berjenjang ini sesuai dengan UU pemilu,” ujarnya. (*)
batampos – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menggelar sidang putusan etik terhadap 90 pegawai KPK dalam kasus dugaan pungutan di Rutan. Sidang digelar marathon dalam enam babak mulai pukul 09.00 WIB. Puluhan pegawai itu dikenakan sanksi berat lantaran berkomplot dan menerima duit dari para tahanan.
Sebanyak 12 orang disidang dalam babak pertama kemarin. Mereka adalah para pegawai yang bersinggungan langsung dengan tahanan di Rutan KPK. Anggota Dewas KPK Albertina Ho membacakan satu per satu penerimaan dan peranan pegawai lembaga antirasuah itu dalam menerima duit dari tahanan untuk beragam jasa.
Di antaranya para pegawai itu membiarkan para tahanan membawa handphone yang secara aturan jelas dilarang. Ditambah, para terperiksa juga telah menyediakan berbagai fasilitas seperti memasukkan makanan ke rutan hingga menawari jasa powerbank.
Nominal uang yang diserahkan tahanan bervariasi. Mi-salnya untuk bisa membawa HP harus membayar 20-30 juta. Sementara untuk setoran bulanan mencapai 5 juta per orang. Hampir 90 persen taha-nan yang pernah mendekam di Rutan KPK pernah setor duit.
”Para terperiksa juga terbukti telah menerima uang bulanan,” terangnya. Ada yang menerima dalam bentuk transferan ada pula dalam bentuk tunai. Perilaku tak patut itu dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Mulai dari 2018 hingga 2023. Bahkan, ada salah seorang terperiksa yang masih menerima duit bulanan meski Dewas sedang memproses dugaan pungutan liar di rutan ini.
Dewas juga memperinci penerima masing-masing pegawai dari duit bulanan para tahanan yang dikoordinator oleh masing-masing ”lurah”. Sebutan bagi koordinator pengumpul duit setoran. Dalam perkara yang menjerat puluhan pegawai KPK itu mencatat ada sembilan lurah yang mengkoordinir.
Ada pun duit yang diterima oleh pegawai memiliki jumlah bervariasi. Misalnya, Deden Rochendi sebesar Rp 425, 5 juta. Sementara Agung Nug-roho menerima duit Rp 182 juta dan Hijrial Akbar senilai Rp 111 juta.
Albertina menilai, perilaku para pegawai KPK ini telah masuk pada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan mereka yang terlibat juga dinilai telah sadar akan perilaku tersebut. Ini terbukti dengan masih ada beberapa pegawai KPK di rutan yang ogah menerima duit bulanan.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam putusan sidang etik itu menggajar sanksi berat para terperiksa. ”Masing masing berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung,” terangnya. Mereka dikenakan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.
Tumpak menyebut sanksi minta maaf secara terbuka itu sudah menjadi kewenangan yang paling mungkin. Sejak pegawai KPK menjadi ASN, dewas tidak bisa memberikan rekomendasi pemberhentian. ”Kalau dulu bisa, sebelum jadi ASN,” katanya.
Dewas juga memberikan rekomendasi dari pegawai nakal itu kepada pejabat pembina kepegawaian KPK. Agar mereka dilakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
”Jadi nanti ini masih berlanjut. Sanksi disiplin akan diurus oleh Sekjen KPK,” paparnya. (*)
Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho. F Cecep Mulyana/Batam Pos.
batampos – Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai Dinas Perhubungan gagal dalam memenuhi kesepakatan bersama soal kenaikan tarif parkir, yang sudah berjalan satu bulan ini.
Gangguan ketidaknyamanan soal kenaikan tarif parkir, dan pelayanan juru parkir masih jauh dari harapan. Sesuai dengan kesepakatan bersama saat rapat bersama, Dishub diberikan waktu dua pekan untuk menyediakan stiker berlangganan, dan itu gagal karena stiker belum kunjung ada.
“Alasannya masih dalam percetakan. Padahal mereka janji Februari ini bisa memenuhi arahan dari DPRD Batam. Karena banyaknya keluhan soal kenaikan tarif dan ketersediaan karcis parkir,” kata Udin, Jumat (16/2).
Selanjutnya, mengenai penundaan kenaikan tarif yang sudah disampaikan. Saat rapat pihaknya meminta pelayanan parkir dibenahi terlebih dahulu. Meskipun parkir hanya Rp2 ribu kalau karcis tidak ada, itu akan menimbulkan keresahan, dan potensi kebocoran makin besar.
“Kalau mobil Rp4 ribu, dan itu lebih besar lagi potensi lost penerimaan daerah. Dari soal karcis saja mereka sudah menunjukkan ketidakmampuan. Jukir juga kalau gak diminta gak dikasihnya karcis. Padahal itu wajib,”tegas Udin.
Selanjutnya adalah penerapan digitalisasi pada penarikan parkir. Dishub sebelumnya juga berjanji akan berupaya menekan kebocoran dengan digitalisasi atau non tunai. Hingga kini, Udin menyebutkan belum ada nampak realisasi dari janji-janji tersebut.
“Sangat mengecewakan. Saya sebagai anggota badan anggaran (Banggar) DPRD nilai ini sudah kegagalan, dan kebijakan yang tergesa-gesa. Mau nambah penerimaan, malah potensi lost yang semakin menganga,” jelasnya.
Jika melihat target Rp15 miliar tahun ini, ia tetap pesimis Dishub bisa memenuhi target tersebut, dengan sistem yang sama seperti tahun 2023 lalu. Parkir tepi jalan ini, menurut Udin berpotensi lebih besar dari pada pajak parkir.
“Titik parkir banyak, tarif retribusinya naik. Tapi pelayanan tak berubah. Dari tahun ke tahun soal karcis saja tidak selesai. Yang jadi catatan adalah selama ini tak pernah capai target. Itu saja,” tegas Udin.
Ia meminta Dishub Batam membenahi sistem parkir di Batam. Sebelum menerapkan kenaikan tarif diterapkan. Hingga kini, pihaknya masih tidak setuju kenaikan tarif. Hal yang terlihat saat ini adalah potensi kebocoran yang semakin besar.
“Mereka ambil setoran itu berdasarkan karcis. Kalau karcisnya yg sobek hanya 10 lembar, sedangkan potensi ada 50 lembar karcis, artinya kebocoran itu makin bertambah,” ungkap Fraksi PDIP ini. (*)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Barja (kanan) memberikan pengarahan kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2). F. BAY ISMOYO/AFP
batampos – Komisi Pemilihan Umum mulai memublikasi formulir C1 dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menampilkan perolehan suara per TPS. Sayangnya, data yang dipublikasikan banyak me-ngalami kesalahan input sehingga memicu spekulasi kecurangan di media sosial.
Untuk diketahui, Sirekap sendiri bukan rekapitulasi hasil resmi pemilu 2024. Melainkan sebatas alat bantu untuk memublikasikan hasil kepada masyarakat. Adapun hasil resmi, tetap mengacu pada penghitungan manual yang digelar di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun tetap saja, kesalahan input berpotensi disalahpahami publik.
Mantan Ketua KPU Ilham Saputra berharap, KPU bisa segera menjelaskan ke publik. Sebab, hal itu bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat pada pemilu.
”Agar publik tidak gaduh dan menginteprasi itu adalah kecurangan,” ujarnya kepada media, kemarin. Tak hanya menjelaskan, Ilham juga menilai perlu untuk memastikan kelalaian tidak lagi terjadi.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui ada kesalahan atau ketidaktepatan pada sejumlah hasil di Sirekap. Hal itu disebabkan oleh sistem konversi dari pembacaan gambar formulir yang diunggah tidak bekerja sempurna.
Namun dia menegaskan, secara sistem pihaknya juga telah mendeteksi kesalahan. Bahkan, jumlahnya melebihi yang tersebar di media sosial. ”Sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada (salah konversi) di 2.325 TPS,” ujarnya di Kantor KPU RI, kemarin.
Terhadap kesalahan tersebut, Hasyim memastikan akan segera diperbaiki. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai ada sisi positif di balik keluhan masyarakat terhadap Sirekap. Hal itu menunjukkan sistem dikenal publik.
Publikasi Sirekap juga menjadi komitmen KPU untuk tidak menutupi data di semua TPS.
”Enggak ada yang sembunyi-sembunyi, enggak ada yang diam-diam. Jadi kita publikasikan apa adanya,” kata Hasyim.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Sirekap memang sebatas alat bantu publikasi. Adapun hasil real count menggunakan rekapitulasi berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.
Namun Bagja mengingatkan, proses input data harus tetap hati-hati. Agar niat menye-diakan alat bantu tidak menjadi persoalan. ”Semoga alat bantu ini tak menjadi permasalahan,” ujarnya.
Keganjilan terhadap sistem Sirekap juga ditemukan oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan SIber CISSREC Pratama D. Pershada. Temuannya berupa perbedaan jumlah suara yang dimasukkan ke sistem Sirekap di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. ”Ada perbedaan suara antara C Hasil dengan yang masuk sistem Sirekap,” paparnya.
Tak hanya itu, beberapa data yang tampil dalam Sirekap berbeda dengan form C Hasil, seperti jumlah DPT dan jumlah suara sah. Yang lebih memprihatinkan adalah jumlah perhitungan suara pemilih presiden. Dimana jumlah suara capres nomor urut 2 menjadi 617 suara.
Padahal, dalam form C Hasil hanya mendapatkan 117 suara. ”Dilihat dari problemnya, sepertinya Sirekap dalam sistem entry data tidak memiliki fitur error checking,” paparnya.
Seharusnya, fitur error checking ini sangat mudah dimasukkan dalam pembuatan sistem. Sehingga, kesalahan memasukkan data secara sengaja atau tidak sengaja tidak dapat terjadi. ”Jika error checking disematkan dalam entry data, maka sistem akan menolak jika jumlah suara pemilihan presiden berada di atas jumlah suara sah,” terangnya.
Dia mengatakan, teknologi error checking itu teknologi yang sederhana atau mudah. Sehingga, seharusnya digunakan oleh KPU yang mengelola kegiatan sekelas pemilu. Sistem Sirekap ini bisa dibilang bodoh sekali. Karena teknologi sederhana tidak diterapkan.
”Ya, kalau yang membuat anak SD salah seperti ini bia-sa. Ini lembaga negara kesalahan teknologinya seperti itu,” jelasnya, kemarin.
Dengan itu maka bisa dapat disimpulkan bahwa keganjilan Sirekap ini bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Dia mengatakan sistem Sirekap ini menggunakan teknologi android, yang handphone-nya milik anggota PPS.
”Bisa jadi handphone-nya tidak memiliki spesifikasi tinggi hingga foto buram. Hingga bacaannya berbeda. Tapi, seharusnya ini bisa diedit dengan disaksikan saksi dan Bawaslu,” tuturnya.
Di sisi lain, (Bawaslu) telah menuntaskan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Feb-ruari 2024. Hasilnya, Bawaslu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 pada pemungutan suara dan 6 lainnya dari penghitungan suara.
Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah ditemukannya intimidasi kepada pemilih. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, kasus intimidasi terjadi di sejumlah TPS. Dalam proses pemungutan terjadi di 2000-an TPS. ”2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS,” ujarnya di Kantor Bawaslu RI Jakarta.
Kemudian, ada juga kasus mobilisasi untuk datang ke TPS. Hal itu terjadi di 2.632 TPS. Sementara dalam tahapan penghitungan suara, intimidasi juga terjadi di seribuan TPS. ”1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara,” tuturnya.
Sebaran kasus itu terjadi di banyak daerah. Antara lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Yogyakarta, hingga Riau. Mobilisasi, lanjut dia, dilakukan oleh sejumlah unsur. Mulai dari tim sukses, peserta pemilu, hingga penyelenggara. Namun, dia tidak membeberkan mobilisasi dilakukan untuk mencoblos calon yang mana.
Terhadap kasus itu, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan. ”Khususnya bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara,” terangnya.
Selain intimidasi, kasus lain yang mengemuka adalah terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Itu dilaporkan ada di 2.413 TPS yang tersebar di banyak daerah.
Di lain pihak, kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mulai menginvetarisasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka mengklaim mengantongi banyak bukti dan laporan dugaan kecurangan dari berbagai pihak. Mulai dari saksi dan relawan Amin.
Timnas Amin menyebut dugaan kecurangan itu meliputi beberapa kelompok. Pertama, indikasi penggelembungan suara. Berdasar laporan yang diterima, indikasi penggelembungan terjadi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Timnas menemukan perbedaan jumlah suara di TPS dengan data real count KPU.
Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti, menjelaskan, dari 335 laporan penggelembungan suara yang diterima dan diverifikasi sejauh ini, terdapat perbedaan angka di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung C1 Hasil yang ada di situs pemilu2024.KPU.go.id.
”Itu tersebar di 181 (kabupaten) kota dan 36 provinsi,” kata Amin dalam konferensi pers, Kamis (15/2). Dia menegaskan, indikasi penggelembungan suara di ratusan TPS itu tidak hanya terjadi pada satu pasangan calon (paslon). Tapi semua paslon. Namun, proporsi suara yang digelembungkan paling banyak ada di kubu paslon 02. Yakni, 65 persen.
Sementara paslon 01 mendapat tambahan 19,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 3 mendapatkan 15,4 persen. Pengecekan perbedaan jumlah suara di tabulasi dan dokumen C1 Hasil di website resmi KPU itu bisa diakses oleh siapa saja. Dari penelusuran di situs yang sama, perbedaan jumlah angka masih terjadi hingga tadi malam.
Di TPS 146 Kalideres, Jakarta Barat, misalnya, jumlah suara paslon 02 di tabulasi menunjukkan angka 794. Sementara di dokumen pendukung C1 Hasil menunjukkan angka berbeda. Yakni 99 suara. Tidak hanya suara paslon 02, angka suara paslon 03 juga berbeda. Di tabulasi, perolehan suara Ganjar-Mahfud tertulis 17. Sementara di dokumen C1 hanya 14.
Perbedaan angka itu juga terjadi pada TPS 001 Penumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Jumlah suara paslon 02 tertulis di tabulasi sebesar 464. Sementara di dokumen C1 tertulis 164 suara. Sementara suara paslon 01 dan 03 tidak terjadi perbedaan. Perbedaan semacam itu juga sempat terjadi di beberapa TPS lain di Banten dan Jawa Tengah.
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Amin Ari Yusuf Amir menambahkan, ada beberapa dugaan kecurangan lain yang telah dikelompokkan. Mulai dari klaster surat suara yang sudah tercoblos sebelum surat suara diterima pemilih hingga klaster pengerahan kepala desa untuk mengarah-kan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
”Lalu (klaster kecurangan, red) pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT (daftar pemilih tetap, red), lalu upaya menghalangi saksi di TPS dan money politics,” ujarnya.
Sementara partai pendukung Ganjar-Mahfud menggelar pertemuan di Gedung High End di Jalan Menteng, kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar dan Cawapresnya Mahfud M.D. serta tim inti TPN.
Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai temuan dari aktivis demokrasi terkait kecurangan pemilu. ”Serta dikaji soal pasal-pasal Undang-Undang Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara. Yang menurut UU seharusnya bertentangan,” ujarnya.
Yang utama adalah kecurangan pemilu akan dibuktikan sejak hulu hingga ke hilir. Dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, berbagai intimidasi kepala daerah, penggunaan aparatur negara, hingga politik anggaran yang digunakan untuk mendukung Capres 02. ”Ini merupakan anomali pemilu yang menyen-tuh aspek legitimasi pemilu,” tegasnya.
Semua kecurangan itu akan dibuktikan secara komprehensif oleh tim khusus yang dibentuk TPN. Tim khusus ini terdiri dari Pakar Hukum, Pakar Teknologi Informasi, Pakar Demografi dan sejumlah orang berpengalaman. ”Mereka merupakan masyarakat sipil yang berintegritas,” urainya.
Dia mengatakan bahwa anomali pemilu 2024 ini salah satunya terlihat dari perbedaan hasil antara PPLN dengan di dalam negeri. PPLN yang tidak tersentuh intimidasi, tidak tersentuh bansos dan berbagai kecurangan lainnya memenangkan capres 03. ”Ini tentunya anomali itu,” urainya.
Anomali lainnya, lanjutnya, di kandang-kandang banteng PDIP mendapatkan suara pileg yang tinggi. Namun, dalam Pilpres suaranya tidak mengikuti. ”Saya pastikan ada intimidasi ke kepala daerah yang berasal dari Partai Banteng,” jelasnya.
Apakah akan bekerja sama dengan capres 01 untuk kecurangan pemilu? Dia mengatakan bahwa informasi yang didapatkan paslon 01 juga merasakan hal yang sama. ”Namun, untuk ini akan dikerjakan di tim masing-masing yang tentu berintegritas,” terangnya.
Sebaliknya, Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN)Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menanggapi santai tudingan kecurangan yang disampaikan paslon lain. Baginya, hal itu biasa disampaikan pihak yang kalah dalam kontestasi di berbagai level. ”Bahkan pemilihan kepala desa pun pasti ada klaim kecurangan,” ujarnya.
Namun, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi untuk melakukan pelaporan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa memanfaatkannya. ”Jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.
TKN sendiri optimistis kemenangan satu putaran sudah bisa dipastikan diraih paslonnya. Sebab, klaim itu sejalan dengan hasil quick count semua lembaga survei yang kredibel.
Presiden Joko Widodo juga turut mengomentari terkait kecurangan pemilu kali ini. Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis. Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), telah ada saksi dan perwakilan Bawaslu.
“Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan,” bebernya.
Kepala Negara menyebut bahwa jika ditemukan kecurangan dalam pemilu, maka semua pihak bisa membawa buktinya ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi nantinya. “Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK,” tutur Jokowi.
Dia juga mengomentari terkait hasil hitung cepat atau quic count. Jokowi meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu penghitungan dari KPU. “Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU,” tuturnya.
Pada bagian lain, usai pileg berakhir sejumlah tim sukses (timses) caleg diduga me-ngalami indikasi gangguan mental. Hal ini merujuk pada adanya sejumlah nama yang masuk ke RSUD Tamansari Jakarta untuk mendapat perawatan.
”Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari,” ujar Kepala Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta Ngabila Salama, kemarin.
Diakuinya, RSUD Tamansari memang membuka layanan konsultasi indikasi gangguan mental bagi caleg, timses caleg, KPPS, fans fanatik, dan partisipan pemilu lainnya. Layanan bisa diakses pada Senin-Sabtu, pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktik psikiater.
Pendaftarannya pun mudah, cukup menghubungi nomor layanan di 085892481576. ”Untuk tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp 60 ribu saja. Jika ada rujukan BPJS dari FKTP maka gratis,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stress gratis pada Selasa (20/2) nanti. Bekerja sama dengan RS Soeharto Heerdjan, pada uji stress gratis ini akan ada interpretasi hasil tes canggih oleh psikiater dan psikolog klinis.
”RSUD kami juga berencana membuka layanan konsultasi online by zoom selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus. Layanan ini untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater untuk konseling dan pengobatan atau tidak,” paparnya. (*)
Pengemudi pengiriman makanan berkumpul di Notting Hill Gate di London barat pada 14 Februari 2024, selama aksi mogok untuk menuntut gaji dan kondisi yang lebih baik. Inggris kini sedang dilanda resesi. F. JUSTIN TALLIS/AFP
batampos – Ekonomi Inggris tergelincir ke jurang resesi. Itu setelah pertumbuhan ekonomi yang dirilis Kamis (15/2) tercatat minus 0,3 persen pada kuartal IV-2023.
Pada kuartal III, ekonomi negara itu terkontraksi 0,1 persen. Artinya, resmi resesi karena pertumbuhannya minus dua kuartal berturut-turut.
”Semua sektor utama melemah pada kuartal ini, dengan manufaktur, konstruksi dan perdagangan grosir menjadi penghambat utama pertumbuhan,” ujar Direktur Kantor Statistik Nasional (ONS) Inggris Liz McKeown dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNN.
Kondisi tersebut menjadi kinerja terburuk sejak 2009. Dimana, saat itu perekonomian masih belum pulih dari krisis keuangan global.
Sementara itu, dilansir CNBC, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan, inflasi yang tinggi masih menjadi penghalang terbesar terhadap pertumbuhan ekono-mi Inggris. Sehingga, memak-sa Bank of England untuk mempertahankan suku bunga tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi Inggris. “Tetapi ada tanda-tanda perekonomian Inggris mulai membaik,” ujarnya.
Menurut Hunt, perekonomian Inggris akan menguat dalam beberapa tahun ke depan. Itu setelah kenaikan upah lebih cepat dibandingkan kenaikan harga, suku bunga pembiayaan rumah turun, serta angka pengangguran tetap rendah.
Inflasi Inggris pun telah turun drastis, namun masih jauh di atas negara-negara lain, dan target Bank of England sebesar 2 persen, sehingga menekan keuangan rumah tangga. Pada awal tahun lalu masih tercatat 4 persen yoy. (*)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Istimewa)
batampos – Retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP sekaligus potensi kekalahan dalam Pilpres 2024 membuat PDIP potensial menjadi oposisi. Partai berlambang banteng itu bahkan telah siap untuk menjadi oposisi dari pemerintah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP siap berada di luar struktur pemerintah untuk berjuang memberikan check and balances. Berkaca dari Pemilu 2004 dan 2009, PDIP berhasil menunjukan kualitas di luar struktur pemerintah dengan baik.
”Indonesia ini tidak dikenal oposisi, tapi di luar struktur pemerintah,” ujarnya.
Bahkan, banyak apresiasi saat PDIP berada di luar struktur pada pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. ”Ini adalah perjuangan patriotik,” paparnya usai pertemuan Ketum Partai Pendukung Ganjar-Mahfud di Gedung High End, kemarin.
Belajar dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tidak baik bila menyan-darkan kekuatan hanya pada satu sosok. ”Kondisi itu justru berpotensi membuat penguasa haus kekuasaan hingga memanipulasi hukum. Yang akhirnya menimbulkan kecurangan dalam pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, berada di luar struktur pemerintah itu bertugas untuk mendukung kebijakan pro rakyat. Namun, bila ada kebijakan tidak pro rakyat tentunya akan bersikap.
”Selain berjuang di luar pemerintah, PDIP akan berjuang di DPR. Melalui jalur parlemen,” tegasnya.
Namun begitu, saat ini PDIP masih fokus untuk memantau rekapitulasi suara di KPU. Sebab, hasil Pilpres itu bukan berdasarkan quick count, melainkan berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang dari TPS hingga ke pusat. ”Kita tunggu hasil rekapitulasi suara di KPU,” ujarnya.
Sementara itu, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo tidak harmonis. Jokowi dianggap semakin membelot dari partai karena Gibran mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo. Beberapa kali acara Istana tidak dihadiri Megawati. Misalnya saja saat pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada November lalu.
Jokowi pun menunjukkan hal serupa. Saat ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari lalu, dia absen dengan dalih ada kunjungan ke luar negeri.
Namun ketika pemilu akan berakhir, kabar burung rujuknya Mega dan Jokowi santer. Nama Sultan Yogyakarta yang sekaligus Gubernur DI Yogyakarta disebut akan menjadi penjembatan agar keduanya bertemu. Kamis (15/2) Jokowi pun angkat bicara terkait hal ini. Dia tidak menampik adanya kemungkinan pertemuan itu.
“Yang namanya silaturahmi, dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik,” tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya tidak menampik jika Ketua Umum NasDem Surya Paloh bakal melakukan pertemuan dengan elit parpol di luar Koalisi Perubahan. Bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, salah satunya.
Namun, Ali tidak menyebut kapan pertemuan itu akan dilakukan.
”Kalau rencana bertemu dalam konteks pribadi ya mereka (Surya Paloh dan Megawati) berdua kan memang sahabatan, sama-sama ketua umum partai,” ujar Ali saat berada di Markas Pemenangan Amin Jalan Diponegoro 10, Menteng, Rabu (14/2).
Tidak hanya dengan Megawati, Ali menyebut pertemuan semacam itu juga terbuka dilakukan Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menegaskan, pertemuan tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah hasil pemilu sudah final.
”(Pertemuan Surya Paloh, red) dengan Pak Prabowo, dan siapa saja menurut saya akan terbuka,” paparnya.
Ali belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan elit itu nantinya akan membahas tentang koalisi atau oposisi. Namun, dia memastikan, pertemuan politik itu tidak akan didasarkan pada kebencian. ”Kami nggak mau bertemu, nggak mau berkoalisi untuk membenci orang lain. Kita berkoalisi dengan tujuan strategis,” ujarnya.
Di sisi lain, saat konferensi pers Rabu (14/2) malam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga cawapres nomor urut 1, belum mau berbicara mengenai kemung-kinan koalisi atau oposisi. Muhaimin justru meminta caleg-caleg PKB, dan partai pendukung Amin untuk terus mengawal suara. ”Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apa pun yang dimainkan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani mengatakan, komunikasi dengan pihak-pihak di luar koalisi telah terjadi.
”Sudah (komunikasi),” ujarnya. Namun, itu baru komunikasi awal. Sehingga pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh. ”Baru omon-omon,” imbuhnya.
Sikap Prabowo sendiri sangat terbuka dengan potensi bergabungnya pihak di luar koalisi. Sebagaimana ditegaskan Prabowo dalam pidatonya, koalisi siap untuk bekerja sama dengan siapapun di pemerintahan. (*)
Sejumlah tank Israel bergerak menuju perbatasan Jalur Gaza, Kamis (15/2). F. JACK GUEZ/AFP
batampos – Solusi dua negara untuk mengatasi konflik Israel-Palestina bakal sulit terlaksana. Itu karena kelompok sayap kanan yang berkuasa di Israel tidak menginginkan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Kamis (15/2), menegaskan sikap tersebut.
”Sebanyak 1.400 orang dibunuh dan dunia ingin memberi mereka sebuah negara. Tidak akan terjadi. Berdirinya negara Palestina berarti berdirinya negara Hamas,” bunyi unggahan Smotrich di akun X miliknya.
Smotrich sepertinya lupa bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah membantai 28.576 penduduk Gaza. Jauh sebelum serangan 7 Oktober, Israel juga membunuh ribuan penduduk Palestina di Gaza maupun Tepi Barat. Israel pun telah mengambil paksa tanah milik penduduk Palestina.
Tidak cukup sampai di situ, Israel berencana tetap melanjutkan genosida yang mereka lakukan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras pasukannya akan maju ke kota Rafah di Gaza. Dia telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap menggelar serangan darat.
Israel telah mengabaikan peringatan dari banyak kepala negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menelepon Netanyahu pada Rabu (14/2). Prancis dengan tegas menentang serangan ke Rafah yang hanya dapat menyebabkan bencana kemanusiaan yang lebih besar.
PM Australia, Kanada dan Selandia Baru juga mengeluarkan pernyataan bersama yang me-ngungkapkan keprihatinan atas operasi di Rafah.
”Kami mendesak pemerintah Israel untuk tidak mengambil jalan ini. Dampak operasi militer yang diperluas terhadap warga sipil Palestina akan sangat menghancurkan,” bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip The Guardian.
Sementara itu, pesawat nirawak (drone) Israel menyerang sebuah apartemen di Kota Nabatieh di Lebanon selatan pada Rabu (14/2) malam, menurut laporan kantor berita milik pemerintah Lebanon, NNA. ”Serangan udara Israel menghantam sebuah hunian apartemen di gedung tiga lantai yang berdekatan dengan Stasiun Palestina di Jalan Marjayoun di Kota Nabatieh,” kata NNA.
”Sebuah drone meluncur ke arah apartemen tersebut hingga menyebabkan kerusakan parah dan mengakibatkan luka-luka di antara penghuni gedung,” tambah NNA.
NNA kemudian melaporkan bahwa empat anggota dari satu keluarga tewas dalam serangan udara tersebut. Me-nurut stasiun televisi satelit Al-Manar, yang berafiliasi dengan kelompok Hizbullah Lebanon, apartemen yang diincar terletak dekat SMA Hassan Kamel Al Sabbah.
Pihak berwenang Israel sejauh ini belum mengeluarkan komentar apa pun mengenai serangan udara itu. Setelah insiden tersebut, Gubernur Nabatieh Hwaida Turk mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa kantor dan departemen pemerintah di provinsi tersebut akan ditutup pada Kamis (15/2).
Keputusan penutupan, kata dia, diambil untuk memastikan keselamatan para karyawan di tengah serangan Israel yang berulang kali terjadi. Sebagian besar sekolah dan institut di Nabatieh dan sekitarnya juga mengumumkan akan ditutup pada Kamis (15/2) untuk menjamin keselamatan siswa.
Pada Rabu (14/2), di Lebanon selatan, seorang perempuan dan dua anak tewas dalam serangan udara Israel di Desa Al-Sawaneh di Distrik Marjayoun di Kegubernuran Nabatieh. Beberapa kota juga menjadi sasaran penembakan intens Israel.
Ketua dewan eksekutif Hizbullah Hashem Safieddine mengancam Israel dengan pembalasan atas serangan-serangan di wilayah Lebanon selatan. Dia menegaskan tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel, di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah dalam bentrokan paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Ketegangan di perbatasan berlangsung di tengah serangan militer Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 28.500 orang. (*)
Kapal kapal tersebut memiliki spesifikasi teknis yaitu panjang 28,98 Meter, lebar 6,20 Meter, draught 1,40 Meter, kecepatan maksimum 28 Knots, kecepatan jelajah 18 Knots, kecepatan ekonomis 13,5 Knots, endurance 3-4 Hari, mampu membawa 15 personel dan menggunakan mesin pokok 2 unit MAN V12-1900 Marine Engine Dieseldan diesel generator 2x Perkins 63 KVA. KAL 28 M ini juga diperkuat dengan 1 unit Meriam 20 mm dan 2 Unit Meriam 12,7 mm.
