batampos – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantah jika Hengki yang menjadi otak pelaku pungli di rutan KPK adalah pegawainya. Setelah ditelusuri, Hengki sudah dipindahtugaskan ke lembaga lain.

“Terhitung tahun 2022, H telah beralih tugas menjadi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 785 Tahun 2022. Jadi yang bersangkutan bukanlah pegawai Kemenkumham lagi,” kata Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Hantor Situmorang dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/2).

Hantor menyatakan, Hengki memang sebelumnya pernah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan kemudian ditugaskan di KPK RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: SEK.2-44.KP.04.04 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018. Namun pada 2022 lalu, H sudah beralih status menjadi Pegawai Pemprov DKI.

“Kemenkumham mendukung penuh proses penegakan disiplin terhadap pegawai tersebut jika memang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK. Prinsipnya, Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya tindakan penegakan disiplin di bawah pembinaan KPK,” ujarnya.

Hantor menegaskan, Kemenkumham berkomitmen terus memerangi pungli baik di rutan maupun lapas yang berada di bawah naungannya dan jika ada indikasi pegawai yang terlibat dalam melakukan pungli, pasti akan ada sanksi tegas kepada petugas yang melanggar.

“Yang jelas jika ada pungli di lingkungan rutan maupun lapas, kami akan memberikan sanksi tegas Hal ini sesuai dengan motto Ditjenpas menciptakan pelayanan yang berintergritas,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas Rutan KPK, dalam sidang etik pertama. Ke-12 orang itu dinilai terbukti melanggar etik karena menerima uang pungli dari para tahanan.

“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan vonis di Gedung ACLC KPK, Kamis (15/2).

Adapun modus pungli ke-12 petugas tersebut untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan dan membiarkan para tahanan menggunakan handphone. (*)

batampos – Hasil rekapitulasi suara (real count) Pilpres 2024 kembali diperbarui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga saat ini, real count KPU Pilpres 2024, diketahui pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dari dua paslon lainnya.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com dari Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Sabtu (17/2) pukul 06.00 WIB, perolehan real count sementara Prabowo-Gibran mencapai 43.723.839 atau 57,44 persen.

Lalu di posisi kedua, ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan hasil real count sementara mencapai angka 18.802.396 suara atau 24,7 persen.

Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di urutan terakhir, dengan perolehan suara mencapai 13.600.700 atau setara 17,87 persen.

Untuk diketahui, angka tersebut diambil berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU di 523.098 tempat pemungutan suara (TPS) atau 63,54 persen dari total 832.236 TPS.

Namun perlu diingat bahwa, jumlah perolehan suara real count ini bisa terus berubah seiring dengan update rekapitulasi yang dilakukan KPU maupun perbaikan input data yang keliru.

Sebagai informasi, setelah pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu (14/2) secara serentak di seluruh Indonesia, penghitungan suara segera dilakukan secara berjenjang oleh KPU.

Penghitungan suara di Pemilu 2024 ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi lalu puncaknya di tingkat pusat.

Data yang di input tersebut merupakan hasil penghitungan suara real yang dapat dibuktikan dengan sah melalui rekaman dan dokumentasi oleh KPPS melalui aplikasi Sirekap.

Data inilah yang kemudian dikenal dengan istilah real count. Penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi lalu tingkat pusat.

Untuk menyelesaikan dan memfiksasikan rekapitulasi suara secara berjenjang tersebut, KPU memiliki waktu maksimal hingga 20 Maret mendatang. (*)

batampos – Ssejumlah selebriti mewarnai pemilu serentak yang berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024 lalu. Di daerah pemilihan Jawa Timur I misalnya, terdapat sejumlah nama selebriti bersaing memperebutkan hati masyarakat. Mereka adalah Ahmad Dhani, Arzeti Bilbina, Andre Hehanusa, dan Krisna Mukti.

Sejumlah artis tersebut bersaing berusaha adu trik dalam memperebutkan hati masyarakat selama masa kampanye. Dan kini hasil dari keseriusan mereka sudah ditentukan oleh masyarakat dengan memutuskan memilih atau tidak memilih mereka.

Dilansir dari laman website KPU, Ahmad Dhani yang nyaleg lewat Partai Gerindra mendapatkan jumlah suara sebanyak 19.032 suara, berdasarkan hasil penghitungan sementara. Di internal Partai Gerindra, Ahmad Dhani menjadi nomor dua perolehan suara terbanyak setelah Ir. Bambang Haryo Soekartono yang mendapatkan jumlah suara sebanyak 32.313.

Artis Arzeti Bilbina berhasil mendapatkan suara sebanyak 15.451 sampai dengan hari ini. Arzeti berhasil menyalip perolehan suara dari caleg Syaikhul Islam yang sebelumnya unggul atas dirinya. Kini, Arzeti berada di urutan pertama perolehan suara terbanyak dari sejumlah caleg PKB. Syaikhul Islam yang awalnya meraih suara terbanyak kini berada di urutan kedua dengan mendapatkan jumlah suara sebanyak 14.489.

Artis Andre Hehanusa yang nyaleg dari PDI Perjuangan di Dapil Jatim I berhasil mendapatkan suara sebanyak 6.381. Jumlah suaranya disalip oleh sejumlah caleg lainnya dari PDIP.

Andre Hehanusa kalah atas perolehan suara dari caleg Puti Guntur Soekarno yang mendapatkan suara sebanyak 16.453. Dia juga kalah atas Indah Kurnia yang berhasil mendapatkan suara sebanyak 14.280. Selain itu, masih ada sejumlah caleg PDI Perjuangan lainnya yang perolehan suaranya lebih banyak dari Andre Hehanusa.

Sementara itu, artis Krisna Mukti hanya mendapatkan suara sebanyak 5.459. Di internal Partai Nasdem, suaranya dikalahkan oleh sejumlah caleg lain. Misalnya dia dikalahkan oleh Drs. Ipong Muchlissoni yang mendapatkan jumlah suara sebanyak 11.047.

Perolehan suara tersebut di atas masih memungkinkan berubah dalam beberapa hari ke depan mengingat jumlah suara yang masuk baru sekitar 39,45 persen atau baru sekitar 5.417 dari total 13.733 TPS. (*)

batampos – Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika rezim bebas menggunakan kekuasaan, sehingga prosesnya sarat manipulasi.

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu bahkan pilkada selanjutnya.

Aria Bima menilai, penguasa baik di pusat maupun di daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses pemilu, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu,” kata Aria Bima, dalam jumpa pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (16/2).

Dia menilai, tidak perlu ada pemilu maupun Pilkada, jika sistemnya seperti saat ini. Sebab, penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat.

“Kalau pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini,” ungkap dia.

Dia pun mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.

“Saya merasa tidak perlu lagi ada pemilu, bahkan pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan pemilu, sampai rekap suara aja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan,” serunya. (*)