kondisi jalan Tanjungbatu – Sawang dalam perbaikan perlu penambahan lampu penerangan jalan
batampos– Perbaikan jalan Tanjungbatu Kecamatan Kundur – Sawang Kecamatan Kundur Barat saat ini sedang dikerjakan. Diharapkan kondisi jalan penghubung dua kecamatan tersebut diimbangi dengan penambahan lampu penerangan jalan. Sebab keberadaan lampu penerangan jalan yang ada masih cukup minim.
Seperti disampaikan Ahmadi, 35, seorang warga mengatakan kondisi jalan yang sudah bagus hendaknya dibarengi dengan penambahan lampu penerangan jalan. Karena di sejumlah titik rawan dan tikungan tajam masih belum ada lampu penerangan jalan.
Menyikapi permasalah lampu penerangan jalan Eri Suandi anggota DPRD provinsi Kepri mengatakan pihaknya sudah mengusulkan penambahan lampu penerangan jalan di pulau Kundur. Dikatakan sebelum perbaikan jalan kita sudah usulkan penambahan lampu penerangan jalan.
“Tahun ini saya usulkan penambahan 50 titik lampu penerangan jalan di pulau Kundur. Setiap tahun terus kita usulkan untuk penambah,”kata Eri.
Kita harapkan dengan penambahan lampu penerangan jalan dapat membantu pengendara dan aktivitas masyarakat. (*)
batampos – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar– Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, pihaknya menerima 400 aduan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Todung mengingatkan Bawaslu bersikap tegas terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
“Dari jumlah pelanggaran yang kami kumpulkan ada 400-an laporan pelanggaran masuk dari berbagai sumber di hotline kami. Tapi, ada juga sebuah aplikasi yang sudah mengumpulkan hingga 40 ribu pelanggaran, lengkap dengan peta kecurangan di 31 provinsi di Indonesia. Di luar itu, masih banyak ‘dark numbers’, pelanggaran-pelanggaran yang tak dilaporkan,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
Todung menegaskan, masyarakat harus bersama mengawal agar pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu bisa diminimalisir.
“Kami mengingatkan kepada semua pihak agar Pemilu ini tidak menjadi cacat. Mengapa penting, karena hajatan demokrasi ini terjadi lima tahun sekali, masyarakat punya hak untuk memilih dan tidak boleh satu suara pun dirugikan atau ditinggalkan,” tegasnya.
Todung pun menyoroti kasus kertas suara ganda di Malaysia. Sementara, dalam pengalamannya sebagai duta besar, kemungkian banyak warga negara Indonesia tak terdaftar sangat besar.
“Dari sini kita tak tahu suara mereka ini rentan dimanipulasi,” urainya.
Massifnya pelanggaran di berbagai tempat seperti politisasi bansos, intervensi kekuasaan dan kriminalisasi suara-suara kritis, menimbulkan persepsi yang dikhawatirkan pemilu berjalan tidak adil.
Termasuk adanya manipulasi berupa penggelembunagn suara.
Kekhawatiran itulah yang membuat Tim Hukum TPN menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami ingin Bawaslu bersikap tegas, tidak ambigu, dan profesional. Jangan sampai apa yang terjadi di MK, di KPU kemudian terjadi juga di Bawaslu, nanti dilaporkan kembali ke DKPP,” ucap Todung.
Todung menembahkan, persepsi (kecurangan) yang timbul di masyarakat ulit untuk disangkal akibat masifnya kecurangan yang terjadi.
“Kita harus menjaga pemilu ini, karena kita disaksikan oleh seluruh masyarakat bahkan seluruh dunia, bisakah pemilu di Indonesia berlangsung ‘play by the rules, play by the ethics, sesuai hukum yang ada,” pungkasnya. (*)
Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan delapan skema pendanaan riset dan inovasi di Jakarta, Selasa (6/2). Untuk membiayai seluruh skema tersebut, BRIN mengajukan anggaran Rp 699 miliar ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menuturkan setiap skema inovasi dan riset memiliki ketentuan pendanaan berbeda-beda. Dia mencontohkan pada kelompok pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Star-up.
“Startup yang lolos inkubasi, akan diberikan pendanaan maksimal Rp 300 juta/tahun selama dua tahun,” katanya. Sedangkan untuk kelompok Pusat Kolaborasi Riset (PKR) diberikan anggaran maksimal Rp 300 juta/tahun, selama tujuh tahun.
Agus menuturkan untuk kelompok PKR tersebut, dana yang dikucurkan untuk satu unit PKR. Bukan untuk satu judul proposal atau usulan riset dan inovasi. Sedangkan untuk skema pendanaan lainnya, tidak ada batasan minimal atau maksimal kucuran anggarannya.
Patokannya adalah hasil review terhadap proposal yang diajukan oleh peneliti atau inovatornya. Agus menegaskan tahun ini BRIN mengajukan anggaran Rp 699 miliar untuk delapan jenis skema pendanaan riset ke LPDP. Anggaran itu juga untuk membiayai kelanjutan proyek inovasi dan riset untuk periode 2022-2023 yang masih berjalan. Dia menuturkan sepanjang 2022-2023 lalu, alokasi anggaran riset dan inovasi dari LPDP kepada BRIN mencapai Rp 365,46 miliar. Anggaran itu dikucurkan untuk mendanai 1.500 judul riset dan inovasi dengan jangka waktu penelitian satu sampai tiga tahun.
’’(Sementara ini) telah menghasilkan 712 publikasi internasional, 144 paten, dan 173 prototipe inovasi,’’ jelasnya.
Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN Ajeng Arum Sari menuturkan ada bebera-pa kebaruan dalam skema pendanaan riset tahun ini. Di antaranya pembukaan call for proposal data dilakukan setiap saat. (*)
batanmpos – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut Petrus, secara moral legitimasi KPU telah mengalami kehancuran di mata publik.
“KPU harus memerintahkan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan calon pengganti capres-cawapres, karena berbagai pelanggaran etik, hukum dan konstitusi termasuk merujuk kepada Putusan No.99/PUU-XXI/2023, tgl. 16/10/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/ ARLTP/10/2023, tgl 7/11/2023,” kata Petrus kepada wartawan, Rabu (7/2).
Petus menegaskan, putusan DKPP itu harus dikawal pelaksanaannya agar bermanfaat bagi perbaikan terhadap prinsip demokrasi. Serta kedaulatan rakyat dan konstitusi yang dilanggar sejak nepotisme dibangun Presiden Jokowi.
Putusan DKPP juga harus dikawal dengan memperhatikan opini publik yang berkembang, terutama suara para civitas akademika lintas perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai representasi para intelektual, cendekiawan dan ilmuwan Indonesia yang netral dan prihatin akibat daya rusak demokrasi, kedaulatan raakyat dan konstitusi.
“Oleh karena itu putusan DKPP No.135-136-137 dan No. 141–PKE-DKPP/XII/ 2023, Tanggal 5/2/2024 dimaksud, harus dikawal pelaksanannya oleh rakyat, karena KPU RI patut diduga berada dalam cengkraman dan kendali kekuasaan dinasti politik dan nepotisme Jokowi,” cetus Petrus.
Sementara, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, putusan DKPP tidak ada kaitannya secara hukum dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02. Ia menekankan, Prabowo-Gibran bukan pihak terlapor dalam perkara yang diputus DKPP.
Habiburokhman menegaskan putusan DKPP terhadap komisioner KPU juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran. Menurutnya, pasangan calon nomor urut 02 tetap menjadi kontestan Pilpres yang sah.
“Putusan DKPP tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” tegas Habiburokhman dalam Konferensi Pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (5/2).
Habiburokhman mengutarakan, secara konstitusional Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Hal tersebut yang dijadikan rujukan KPU untuk menerima pendaftaran Wali Kota Solo tersebut.
“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat, sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” ucap Habiburokhman.
DKPP sebelumnya menyatakan bahwa Ketua Komisi KPU RI, Hasyim Asy’ari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan itu berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023 lalu.
Hal itu merupakan hasil sidang putusan terhadap empat perkara yang telah disidangkan DKPP, yakni perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim Asy’ari.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” tegas Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Senin (5/2).
Selain Hasyim, DKPP juga memberikan sanksi kepada Anggota KPU lainnya, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Mereka juga dijatuhkan sanksi peringatan keras.
Mereka diadukan perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023. Karena pengadu menilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Sebab, KPU belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.
Keempat perkara itu diadukan oleh Demas Brian Wicaksono (perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023), Iman Munandar B. (perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Pengadu menduga tindakan para teradu, dalam hal ini KPU RI membiarkan Gibran Rakabuming Raka mengikuti tahapan Pilpres 2024, sehingga melanggar prinsip berkepastian hukum. (*)
batampos – Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri membongkar tambang pasir ilegal yang berada di Batubesar, Nongsa. Perkara yang diungkap terjadi pada tanggal 8 dan 29 Januari 2024 sehingga menjadi atensi kepolisian. Dua Tersangka ditahan berinisial HK dan SJ, merupakan pemilik lokasi.
Polisi berhasil menyita barang bukti dua mesin dompeng, dua mobil, pipa, paralon, selang, buku catatan, dan puluhan meter kubik pasir.
”Modusnya tersangka membeli tanah, kemudian memisahkan antara tanah dan pasir, kemudian pasirnya yang diambil dan dijual,” ujar Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Putu Yudha Prawira, Selasa (6/2).
Yudha menjelaskan, perkara ini masih dalam proses pengem-bangan untuk mengetahui pasir tersebut dijual ke mana saja. ”Karena aktivitas ini sa-ngat merusak lingkungan, karena ketika dilakukan penggeledahan di lokasi kondisinya sudah rusak,” ujarnya.
Kedua tersangka merupakan pemilik lokasi tambang pasir tersebut. Informasi yang berkembang, pasir telah terjual ke perumahan, perusahaan, dan masih didalami oleh kepolisian.
”Kami akan terus melakukan kegiatan operasi menindak para pelaku tambang pasir ilegal lainnya,” jelasnya.
Keuntungan yang diperoleh oleh kedua tersangka per hari menghasilkan lima truk yang dijual seharga Rp 600 ribu per truk. Aktivitas ini sudah berjalan selama dua tahun.
”Keuntungan yang diperoleh dari tambang pasir selama beroperasi mencapai Rp 1,8 miliar,” ujarnya.
Kedua tersangka dikenakan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. (*)
KRI Radjiman Wedyodiningrat-992. (F. Dokumentasi jawa pos)
batampos – KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 telah memasuki wilayah Perairan Teluk Aden untuk kemudian masuk Laut Merah. Meski situasi di Laut Merah sedang panas, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yakin kapal bantu rumah sakit itu bisa melalui perairan tersebut. Sebab, kapal yang bertolak dari Jakarta pada 18 Januari lalu berlayar dengan mengemban misi kemanusiaan. Yakni mengirim bantuan untuk korban perang di Gaza, Palestina.
Pemerintah Indonesia yakin, semua pihak menghormati niat baik yang dibawa dalam pelayaran kapal buatan PT PAL Indonesia itu. ”KRI Radjiman melaksanakan tugas kemanusiaan,” kata Ali di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Selasa (6/2). Misi kemanusiaan itu dilaksanakan bersama semua pihak terkait. Bukan hanya melibatkan instansi dalam negeri, instansi dari luar nege-ri juga turut membantu. Utamanya otoritas di Mesir.
Berdasar informasi terakhir yang diterima oleh Ali, kapal yang membawa berbagai bantuan untuk dikirim ke Gaza itu sudah siap memasuki Laut Merah. ”Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan bisa menjalankan tugas kemanusiaannya,” ungkap orang nomor satu di TNI AL tersebut. Dia yakin, seluruh prajurit yang terlibat dalam misi kema-nusiaan itu tiba di Mesir sesuai rencana dan bisa kembali ke Indonesia tanpa kurang satu apapun. ”Itu harapan kita,” imbuhnya.
Di Dermaga Kolinlamil kemarin, Ali juga menyambut kedatangan para prajurit TNI AL yang baru saja menuntaskan tugas kemanusiaan di Lebanon. Sejak 1 Desember 2022, pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Konga XXVII-N/UNIFIL itu bertugas lebih kurang empat belas bulan. Mereka bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengandalkan KRI Frans Kaisiepo-368.
Dalam pelayaran dari Lebanon menuju Indonesia pekan lalu, KRI Frans Kaisiepo-368 sempat berpapasan dengan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat di Laut Cochin, Samudera Hindia. Dalam kesempatan tersebut, kedua kapal milik Angkatan Laut itu melakukan passing. ”Dan sekarang (awak KRI Frans Kaisiepo-368) sudah kembali ke Tanah Air. Selanjutnya bisa berkumpul dengan keluarga (sebelum) dalam waktu dekat akan melaksanakan tugas lagi,” terang Ali.
Selama bertugas sebagai Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Konga XXVII-N/UNIFIL, KRI Frans Kaisiepo-368 dan seluruh awak kapal tersebut berhasil meno-rehkan sejumlah catatan baik. Termasuk menyelamatkan 232 pengungsi yang nyaris tenggelam di Laut Mediterania.
”Mendapat apresiasi yang luas biasa dari dalam dan luar negeri. Karena menyelamatkan banyak manusia, termasuk seorang bayi berumur 29 hari,” kata dia bangga.
Atas catatan positif tersebut, pihaknya berharap besar seluruh prajurit TNI AL yang tengah menjalankan tugas-tugas kemanusiaan mampu melaksanakan misi dengan baik. Termasuk KRI Diponegoro-365 yang menggantikan KRI Frans Kaisiepo-368 dalam pelaksanaan tugas di bawah PBB. ”Diharapkan mencapai prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh KRI Frans Kaisiepo, bahkan harus ditingkatkan,” ucap mantan pang-lima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I itu. (syn/)
Pedagang ikan di Pasar Bintan Center, Ahong memperlihatkan ikan dingkis. f. peri
batampos– Empat hari menjelang perayaan imlek, harga ikan dingkis pada pasar tradisional di Tanjungpinang mulai melambung tinggi dan menyentuh harga Rp 130 ribu per kilogram (Kg).
Ikan yang dinilai membawa bisa keberuntungan dan keselamatan itu banyak diincar oleh warga etnis Tionghoa yang merakayan imlek.
Ikan yang dijual dengan harga fantastis itu tidak semua ikan dingkis, melainkan yang saat ini sedang bertelur.
Pantauan di Pasar Bintan Center, Selasa (6/2) pukul 09.30 WIB stok ikan dingkis yang dijual pedagang sudah habis, beberapa pedagang ikan yang dijumpai juga belum menjualnya.
Salah satu pedang ikan di Pasar Bintan Center, Ahong, mengatakan saat ini ikan dingkis mulai banyak dicari oleh masyarakat Tionghoa yang merayakan imlek, namun stok yang ada saat ini tidak begitu banyak.
“Yang banyak cari itu orang Tionghoa, tapi pribumi ada juga,” kata Ahong saat dijumpai, Selasa (6/2).
Ahong menyebut, saat ini ikan dingkis yang didatangkan dari Berakit, Bintan itu cepat habis terjual bahkan pukul 08.00 WIB beberapa pedagang di pasar itu sudah kehabisan stok karena peminatnya saat ini cukup banyak.
“Jam 8 pagi tadi sudah habis, mau imlek memang gitu,” sebutnya.
Harga Ikan dingkis itu cukup beragam. Saat ini ia masih menjual Rp 65 ribu per Kg, namun beberapa pedagang lain ada yang menjual hinggal Rp 140 ribu per Kg untuk ikan yang sudah bertelur.
Seorang wanita mencari barang-barang yang bisa diselamatkan di jalan Al-Mukhabarat di Kota Gaza di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat pemboman Israel, Sabtu (3/2). (F. AFP)
batampos – ”Tidak ada yang tersisa.” Kalimat itu menyertai video wilayah utara Jalur Gaza yang diunggah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di akun media sosial X. UNRWA mengungkapkan bahwa skala kehancuran dan kerugian sangat mencengangkan. Bahkan, salah satu pusat kesehatan milik mereka sudah rata dengan tanah.
”Ini adalah tingkat kehancuran dan pemindahan paksa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang terjadi di depan mata kita,” bunyi pernyataan UNRWA.
Semakin hari kebrutalan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza kian meningkat. Direktur UNRWA di Gaza Thomas White memaparkan bahwa truk PBB yang membawa pasokan makanan ke wilayah utara Gaza terkena tembakan angkatan laut Israel. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden tersebut. UNRWA menegaskan, pihaknya tidak dapat menjalankan misi kemanusiaan jika kondisi keselamatan tidak terpenuhi.
Saat ini hampir 75 persen bangunan di utara Jalur Gaza telah hancur dan 85 persen penduduknya terpaksa me-ngungsi di tengah kekura-ngan makanan, air, dan obat-obatan. Di kamp pengungsian pun, mereka tidak aman. Sebab, IDF bisa tiba-tiba menyerang dengan dalih ada anggota Hamas di sana. Sejak 7 Oktober, ada 100 ribu penduduk Palestina yang tewas, terluka, maupun hilang akibat serangan Israel.
Situasi kian memprihatinkan karena negara-negara sekutu Israel menghentikan pendanaan ke UNRWA. Sebab, I-s-rael menuding 12 staf mereka terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu. Sejauh ini Israel belum bisa membuktikan tuduhannya, tapi AS dan negara-negara Barat yang merupakan donor utama sudah lebih dulu menghentikan bantuan. Channel 4 News yang memperoleh dokumen Israel tentang keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas telah menyimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak memberikan bukti yang mendukung.
Di lain pihak, muncul asa negara lain mendukung UNRWA. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengungkapkan bahwa mereka memberikan tambahan bantuan kepada UNRWA sebesar EUR 3,5 juta (Rp 59,3 miliar). Pekan sebelumnya, Portugal juga memberikan tambahan EUR 1 juta (16,9 miliar). Dengan tambahan itu, diharapkan bantuan UNRWA di Gaza bisa terus berlanjut karena dana mereka diperkirakan habis pada akhir Februari.
”Penting untuk tidak mengabaikan penduduk Palestina di masa sulit ini,” tulis Menteri Luar Negeri Portugal Joao Cravinho di platform media sosial X seperti dikutip Haaretz.
Kegilaan Israel tidak cukup sampai di situ. Pada Januari saja, setidaknya 135 kejahatan dilakukan pasukan Israel terhadap jurnalis Palestina. Komite Kebebasan di Sindikat Jurnalis Palestina memaparkan bahwa 8 jurnalis tewas akibat serangan rudal dan senjata ringan langsung yang diarahkan ke rumah mereka di Jalur Gaza serta 4 lainnya tewas saat sedang bekerja. Sejak awal perang, setidaknya 116 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh di Gaza dan 35 lainnya masih berada di penjara Israel.
Terpisah, Juru Bicara Bulan Sabit Merah Palestina di Jalur Gaza Mohammed Abu Mosbeh mengatakan bahwa bahan bakar, oksigen, dan semua pasokan medis di RS al-Amal di Khan Younis habis setelah pasukan pendudukan Israel mengepungnya selama dua minggu. Sekitar 8 ribu pengungsi telah dievakuasi dari rumah sakit dan markas besar PRCS.
”Hanya 40 pengungsi lanjut usia yang masih tersisa, ditambah sekitar 80 orang yang sakit dan terluka serta 100 staf administrasi dan medis,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera.
Sementara itu, saat ini Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tengah berada di Kairo, Mesir, untuk membicarakan perang di Gaza. Ini adalah lawatan Blinken kali kelima ke Timur Tengah. Dia bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sissi dan Duta Besar AS untuk negara tersebut Herro Mustafa Garg. Sebelumnya, dia lebih dulu ke Arab Saudi dan mendiskusikan hal yang sama dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
Penduduk Gaza berharap lawatan Blinken membuahkan hasil berupa gencatan senjata secepatnya. Yaitu, sebelum Israel menyerang Rafah dalam skala besar. Saat ini area yang berbatasan dengan Mesir itu dihuni mayoritas pengungsi. Israel sudah menetapkannya sebagai zona aman, tapi ia berkali-kali diserang IDF.
”Kami berharap Blinken akan memberi tahu Netanyahu bahwa itu sudah cukup. Kami berharap faksi kami (Hamas, red) mengambil keputusan demi kepentingan terbaik rakyat kami,” ujar Yamen Hamad, pengungsi di Deir al-Balah. (*)
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar peringatan Isra Mikraj 1445 hijriah tingkat Kota Batam pada Rabu (7/2) malam ini yang dipusatkan di Dataran Engku Putri, Batam Center.
Ustaz kondang asal Makassar, Sulawesi Selatan, Das’ad Latif, didaulat sebagai penceramah untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Juga, dimeriahkah artis religi, Adzando Davema.
Peringatan Isra Mikraj sendiri nantinya akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, Senin (5/2).
Pihaknya turut mengimbau masyarakat yang akan memadati Dataran Engku Putri Batam Center untuk dapat meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, guna menghindari padatnya arus lalu lintas di lokasi.
”Untuk menghindari kepadatan lalu lintas kita mengimbau masyarakat agar dapat menggunakan transportasi umum,” jelasnya. (*)
Jukir mengutip uang parkir dari pengendara roda empat di kawasan Greenland, batam Center, Senin (5/1). (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Sejumlah juru parkir (jukir) masih banyak yang tak memberikan karcis saat memungut uang parkir dari pengendara. Bahkan, para jukir tersebut sama sekali tak terlihat memegang karcis. Di tangan jukir yang berlari mendekati pengendara, hanya terlihat uang hasil pungutan, namun tak ada karcis yang dipegang, apalagi disodorkan ke pengendara.
”Ada kok karcis. Sering lupa ngasih,” ujar salah seorang jukir yang enggan menyebut namanya, saat dijumpai di pertokoan Seiharapan, Sekupang, Senin (5/2) malam.
Jukir ini mengaku akan memberikan karcis saat ditanyakan pengendara. ”Karena sering lupa, kalau ditanya baru kasih,” katanya.
Sementara Edi, salah seorang warga Seiharapan, mengaku kesal dengan pelayanan para juru parkir saat ini. Padahal, tarif parkir saat ini sudah naik 100 persen.
”Suka-suka tukang parkir itu saja. Kalau mau pergi, baru mereka datang dan minta uang. Pas kita datang, dia entah ke mana, tak diberi karcis,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim, mengatakan, jukir yang tak memberikan karcis tersebut biasanya merupakan jukir cadangan.
”Biasanya itu pengganti, atau temannya. Karena jukir yang terdaftar wajib pakai seragam dan karcis,” katanya.
Salim berharap agar masya-rakat menagih karcis kepada jukir tersebut. Bagi pengendara yang tidak mendapatkan karcis, Salim meminta untuk tidak memberikan uang.
”Jangan dikasih. Kalau bisa foto, laporkan. Kita ada tim pengawas, dan pasti langsung ditindak,” tutupnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengaku pihaknya tengah menunggu keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan tarif parkir baru. Apalagi, sudah ada kesepakatan dari 6 fraksi yang merekomendasikan penundaan kenaikan tarif parkir di Kota Batam.
”Intinya menolak kenaikan tarif parkir saat ini,” ujar Udin, Selasa ( 6/2).
Pendapat dari fraksi telah disampaikan ke pimpinan dewan. Namun, ia belum tahu, apakah pimpinan dewan sudah melanjutkan rekomendasi itu ke Pemerintah Kota Batam.
”Sebab, rekomendasi dari kami ini yang melanjutkan pimpinan,” sebut Udin.
Dikatakan Udin, kenaikan tarif parkir saat ini dirasa sa-ngat janggal. Apalagi, Dishub Batam memiliki target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp 15 miliar. Padahal, tanpa harus dinaikan, target PAD dari retribusi parkir, menurut Udin sudah bisa Rp 30 miliar.
”Target Rp 15 miliar setelah kenaikan ini yang tak masuk akal. Sebelum kenaikan saja, harusnya bisa sampai Rp 30 miliar, namun pada kenyataanya, setiap tahun PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi ini hanya ada di angka Rp 4 miliar lebih, tak pernah sampai Rp 5 miliar,” papar Udin.
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam juga tak pernah transparan soal data yang ada. Bahkan, saat DPRD Kota Batam meminta data, Dishub tak bisa memberikan. Mulai dari berapa jumlah titik parkir, jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan roda empat, begitu juga dengan jumlah juru parkir (jukir).
”Nah, ini yang tak pernah disampaikan. Kami sudah minta data, tapi tak diberi. Terkait Jukir ini seharusnya juga dapat perhatian, mereka harus juga dapat perlakuan yang layak,” sebut Udin.
Karena menilai pemerintah kurang transparan. ”Alasan kenaikan saja tak jelas,” ujar Udin.
Bahkan, Udin meminta masyarakat untuk tidak membayar parkir sesuai tarif baru. Apalagi, kenaikan dilakukan saat ekonomi masyarakat Batam belum stabil.
”Saya imbau masyarakat jangan bayar parkir tarif baru. Masyarakat juga jangan takut terhadap juru parkir yang menggertak, karena kita di negara hukum, yang pastinya ada aturan hukum untuk semuanya,” jelas Udin.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya, mengatakan, masih ada waktu satu pekan lagi untuk menunggu evaluasi dari Dishub Batam. Terutama, terkait pencetakan stiker parkir langganan yang harus segera disediakan untuk masyarakat.
”Waktunya masih ada,” ujarnya singkat. (*)
