batampos – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan itu berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023 lalu.
Hal itu merupakan hasil sidang putusan terhadap empat perkara yang telah disidangkan DKPP, yakni perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim Asy’ari.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Senin (5/2).
Selain Hasyim, DKPP juga memberikan sanksi kepada Anggota KPU lainnya, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Mereka juga dijatuhkan sanksi peringatan keras.
Mereka diadukan perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023. Karena pengadu menilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Sebab, KPU belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.
Keempat perkara itu diadukan oleh Demas Brian Wicaksono (perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023), Iman Munandar B. (perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Pengadu menduga tindakan para teradu, dalam hal ini KPU RI membiarkan Gibran Rakabuming Raka mengikuti tahapan Pilpres 2024, sehingga melanggar prinsip berkepastian hukum. (*)
Pekerja Massage menunggu pelanggan di kompek Waheng Center, Bukit Tempayan, Batuaji, Minggu (4/1). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos- Warga Batuaji dan Sagulung semakin meresahkan keberadaan atau beroperasnya panti pijat di daerah mereka. Sebab, selain lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, jika karena para juru pijat di panti pijat itu tak segan menawarkan jasanya kepada siapa saja yang lewat dari lokasi panti pijat.
”Resah juga, gimana kalau suami atau anak anak yang sudah remaja lewat dari sana ditawari terus oleh mereka. Takut terpikat nanti karena terus ditawari,” ujar Im, salah satu ibu rumah tangga di daerah Batuaji.
Sejauh ini, keluhan warga agar keberadaan panti pijat dan kafe remang remang di daerah mereka ditutup belum ditindak lanjuti instansi pemerintah terkait. Pihak kecamatan juga belum merespon keluhan masyarakat tersebut.
Keluhan warga karena panti pijat dan kafe remang-remang ini sudah berubah fungsi sebagai tempat prostitusi terselubung. Panti pijat yang pekerja nya adalah wanita berdandan seksi ini terang-terangan menawarkan jasa melayani tamu pria mereka. Begitu juga dengan kafe remang-remang yang pekerjanya adalah wanita muda bahkan ada anak dibawa umur juga memberikan layanan yang lebih kepada pelanggan. Keluhan masyarakat ini berdasarkan kenyataan yang mereka alami.
Ibu-ibu risih sebab, jika ada pria yang melintasi lokasi panti pijat, para terapis wanita pekerjanya tak segan-segan menawarkan layanan plus-plus.
“Pernah saya lewat disitu, ada bapak-bapak lewat juga ditawarin terang-terangan orang itu. Saya jadi kuatir dengan anak lajang saya dan juga suami saya. Nanti lewat disitu dirayu kayak gitu juga. Mohonlah ini ditindak, ” kata Merlin, warga Bukit Tempayan, Batuaji.
Begitu juga dengan kafe remang-remang. Masyarakat di perumahan Pandawa dan sekitarnya genta resah dengan keberadaan kafe di deretan ruko Limanda. Yang mana kafe remang-remang ini didepannya nongkrong banyak wanita muda untuk merayu kaum pria yang lewat.
“Ramai itu kalau malam. Cewek-cewek seksi semua. Masih muda-muda. Ini yang kita kuatirkan. Anak-anak jadi terpengaruh nantinya, ” kata Agus, warga perumahan Pandawa.
Camat Batuaji Faizal dan juga Kasat Pol PP Imam Tohari saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan atas kelurahan masyarakat tersebut. Padahal sebelumnya, Kepala BPM PTSP kota Batam Reza Khadafi sudah memastikan kafe remang-remang dan panti pijat plus-plus ini tidak berizin. Diapun berharap ada tindak lanjut atau penertiban dari Dinas atau instansi-instansi pelaksana teknis terkait. (*)
pemandangan sudut kota jalan Jenderal Sudirman kelurahan Tanjungbatu kota penuh dengan ribuan lampion
batampos– Dalam rangka menyemarakan perayaan tahun baru Imlek 2575 yayasan vihara Dharma Shanti Kundur memasang 1.800 lampion di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Tanjungbatu. Pemasangan ribuan lampion warna merah menyala diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat di Kundur.
Menurut Herman salah satu pengurus yayasan vihara Dharma Shanti Kundur menyebutkan ribuan lampion sudah terpasang di sepanjang jalan Jenderal Sudirman serta sudut kota. Tujuan pemasangan ribuan lampion selain memeriahkan tahun baru Imlek juga menambah keindahan Tanjungbatu kota saat malam hari. Sehingga banyak warga masyarakat yang mengabadikan pemandangan ribuan lampion tersebut.
“Penerangan ribuan lampion yang tersapang guna memeriahkan tahun baru Imlek 2575. Sehingga dapat membuat semarak pada malam hari,” terang Herman.
Lebih lanjut dikatakan pemasangan lampion setiap tahun dilakukan saat menyambut hari raya Imlek. Terbukti banyak warga masyarakat yang manfaatkan ribuan lampion saat malam hari. Sehingga ribuan lampion menjadi lokasi baru bagi werga untuk Berawa foto maupun sehlfi. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Thionghoa maupun warga masyarakat lainya. (*)
batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam mencatat ada sekitar 13.460,4 hektare kawasan hutan dan ekosistem mangrove di Kota Batam. Dari jumlah tersebut hampir seluruhnya berada di Pulau penyangga Kota Batam seperti Galang, Bulang dan Belakang Padang serta sebagaian kecilnya di wilayah Nongsa.
“Jika melihat data 2021, luasan ekosistem mangrove Batam hanya kurang lebih 13 persen, “ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, Senin (5/2).
Rinciannya, ekosistem hutan mangrove 404 hektare. Hutan konservasi (TWA) mangrove sekunder 459,62 hektare, hutan lindung (HL) mangrove primer 386,15 hektare, HL mangrove sekunder 4.016 hektare dan hutan produksi (HP) mangrove primer 1.683,72 serta HP mangrove sekunder 6.510,91 hektare.
“Lebih dari 16 ribu itu masuk kawasan hutan dan hanya 13 persen masuk ekosistem mangrove, ” tambahnya.
Herman menyebutkan, sekitar 25 persen sampai dengan 30 persen luasan ekosistem mangrove di Batam dengan kondisi kritis. Ada beberapa beberapa penyebab degradasi mangrove di Batam, diantaranya, dampak pengembangan pembangunan terutama yang berada di garis pesisir yang meliputi pengembangan industri perkapalan dan kegiatan Reklamasi.
“Ini terus yang terus kita awasi untuk selanjutnya dilaporkan ke DLH provinsi, ” tambah Herman.
Selain itu penyebab degradasi mangrove lainnya disebabkan illegal logging hutan mangrove, terutama di lokasi Rempang, Galang dan Bulang. Kegiatan pemanfaatan mangrove untuk pembuatan arang yang tidak terkendali. Kerusakan ekosistem mangrove akibat tumpahan minyak dan terakhir ilegal mining yang meliputi kegiatan tambang pasir ilegal di pesisir Barelang.
Herman menambahkan, berdasarkan perda nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batam tahun 2021-2041. Dimana kawasan ekosistem mangrove seluas 404 hektare yang tersebar di lima kecamatan antaralain Galang, Bulang, Belakang Padang, Batuaji dan Nongsa.
Berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan ekosistem mangrove ini. Diantaranya dengan cara rehabilitasi lahan di Batam, dimana tahun 2020 rehabilitasi lahan mangrove seluas 445 hektare. Lalu di tahun 2021 seluas 1.158 hektare dan tahun 2022 seluas 241 hektare. Totalnya rehabilitasi 1.158 hektare.
Alih fungsi hutan lindung mangrove menjadi perumahan masih terus terjadi di Batam. Pemerintah telah menghukum sejumlah pihak maupun perusahaan nakal yang menjadi pelaku. Namun, kejahatan lingkungan serupa terus terulang karena lemahnya pengawasan di lapangan.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam Lamhot Sinaga saat dikonfirmasi terkait hutan magrove di Batam ini mengatakan, untuk acuannya ada peta magrove nasional di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“Tapi kalau mau sinkronkan dengan kondisi excisting kadang berbeda juga, semisal kawasan pesisir pasti masuk dalam peta mangrove nasional. Kondisi dilapangan bisa jadi vegetasi mangrovenya (tegakannya) sudah gak,” ujarnya.
Menurut Lamhot, magrove yang berada di lokasi APL (Area Penggunaan Lain) atau yang memiliki izin resmi ada kewajiban untuk membayar PNBP terhadap tegakan mangrove (tananam tumbuh alaminya) ke negara, dan bukan lahan pengganti.
Sedangkan bagi magrove yang berada dalam kawasan hutan yang ada izinnya, semisal IPKH, ada kewajiban melakukan rehab DAS (penanaman kembali). Semisal ini ada lahan yang sudah di PLkan, namun bukan kawasan hutan dan di sana ada magrove, maka wajib dibayarkan PNBP terhadap tegakan mangrove (tananam tumbuh alaminya). Berbeda jika kawasan hutan mangrove kalau ada izin maka wajib menanam kembali.
“Yang dilarang itu magrove di dalam kawasan hutan namun tidak memiliki izin resmi ataupun kawasan yang berada di APL namun ada mangrove itu wajib PNBP, ” tuturnya.
Disinggung mengenai pengawasan KPHL Batam, Lamhot menjawab, selain menerima aduan dari masyarakat, pihaknya juga intens melakukan patroli di lapangan. Setiap laporan yang masuk dari masyarakat akan langsung kita tanggapi, begitu juga patroli di lapangan dan akan dipastikan dulu statusnya.
“Kita pastikan dulu apakah itu di lokasi APL atau hutan. Selain itu, kalaupun lokasi APL, dilihat lagi apakah ada mangrovenya. Kalau ada misal, kita minta agar dibayar PNBP ke kementerian KLHK melalui BPHP Pekan Baru. Tapi kalau hutan kita minta diurus izinnya dan wajib menanam kembali, ” tegas Lamhot.
Selain itu, dalam melakukan pengawasan apabila ditemukan penimbunan bakau atau magrove pihaknya tidak segan-segan untuk menghentikan aktifitas tersebut. Seperti halnya yang telah dilakukan di Tiawangkang, sebelum jembatan 1 Barelang.
“Temuan kita yang paling terakhir di Tiawangkan. Ketika dapat laporkan kitat cek dan kita tanya izinnya, kita langsung hentikan dan kemarin juga sudah disegel oleh Gakkum KLHK,” tuturnya. (*)
Ilustrasi. Jemaah Calon Haji embarkasi Batam meninggalkan asrama Haji Batam menuju Bandara Hang Nadim Batam. F.Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Proses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Batam tahap 1 terus berjalan. Sebanyak 499 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kota Batam sudah melunasi pembayaran BPIH.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Batam Syahbudi mengatakan, lebih dari setengah dari kuota CJH Kota Batam dan CJH cadangan yang akan berangkat haji tahun 2024 ini sudah melunasi pembayaran biaya haji (BPIH).
“Dari 908 jemaah reguler dan cadangan, sebanyak 499 sudah melunasi atau 52 persen dan 459 jemaah atau 48 persen belum lunas, ” ujar Syahbudi kepada Batam Pos, Senin (5/2).
Menurutnya proses pelunasan sendiri akan berlangsung sampai dengan 12 Februari 2024 mendatang. Pelunasan tahap pertama berlaku bagi jemaah haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji 2024, prioritas jemaah haji reguler, jemaah lanjut usia, jemaah haji reguler dan jemaah cadangan.
“Kita masukkan jemaah cadangan karena apabila ada jemaah reguler yang batal berangkat maka akan diganti oleh jemaah cadangan ini sesuai dengan nomor urut porsinya,” tuturnya.
Pada musim haji 2024 ini, Provinsi Kepulauan Riau mendapat kuota sebanyak 1.291 jemaah. Rinciannya, 1.212 calon jemaah reguler, 65 jemaah lansia, dua jemaah kelompok bimbingan ibadah haji serta sebanyak 12 jemaah pemandu haji daerah.
“Karena kuota kita (Kepri) 1.291 jemaah, maka berdasarkan urut pendaftaran di Batam yang berhak melunasi untuk tahun ini 673 orang. Jadi bukan kuota ya, dikarenakan Batam ini kan orangnya cepat mendaftar haji dan sesuai dengan urut porsi kuota di Kepri, maka didapat angka 673 ini, ” terang Syahbudi.
Sementara itu diketahui dari 673 jemaah ini sebanyak 31 orang diantaranya itu adalah jemaah lansia. Adapun jemaah lansia tertua di Batam yang berangkat haji tahun ini berusia 93 tahun. “Dari 65 kuota lansia di Kepri, 31 jemaah asal Batam,” ujarnya.
Selain 673 calon jemaah haji Batam yang berhak melunasi biaya haji tahun ini, ada juga jemaah cadangan yang berjumlah 254 orang. Jemaah cadangan ini ialah mereka yang berangkat di tahun ini ketika jemaah kuota utama tidak memenuhi atau belum melunasi biaya haji sampai dengan batas ditentukan.
“Jadi kalau misal dari 673 jemaah ini ada yang batal berangkat maka akan digantikan oleh jemaah cadangan sesuai dengan nomor urut porsi pendaftaran. Makanya secara keseluruhan jemaah yang berhak melunasi 673 dan jemaah cadangan 254. Mereka sudah bisa melunasi biaya haji tahun ini, ” terangnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh jemaah cadangan untuk segera datang ke kantor Kemenag Batam di Sekupang untuk membuat surat pernyataan tidak akan menuntut apabila tidak berangkat di tahun ini karena kuota 673 ini terpenuhi.
“Karena syarat pelunasan haji itu harus periksa kesehatan. Itu kan ada biayanya kalau gak salah di puskesmas Rp 75 ribu, materai Rp 10 ribu dan kemudian di rumah sakit itu biaya MCU sekitar Rp 850 ribu. Supaya nanti paham, sudah keluar biaya kesehatan ini tapi gak berangkat karena yang 673 ini tidak ada batal berangkat atau terpenuhi semuanya, ” tutup Syahbudi.
Wahyu salah seorang CJH asal Batam mengaku telah melunasi BPIH setelah lebih dari 10 tahun ia mendaftar untuk haji. “Alhamdulillah bisa berangkat tahun ini. Mudah-mudahan gak ada kendala sampai hari H keberangkatan, ” ujarnya. (*)
Pengurus International Business Association (IBA) bersama Yayasan Hakka Sejahtera Kepri, Perkumpulan Teo Chew Batam, Harbour Bay Downtown, Yayasan Hati Senang Abadi, dan Yayasan Love&Kindness saat melaksanakan bati sosial penyaluran sembako bagi warga yang membutuhkan
batampos-Menjelang perayaan Imlek, International Business Association (IBA) bersama Yayasan Hakka Sejahtera Kepri, Perkumpulan Teo Chew Batam, Harbour Bay Downtown, Yayasan Hati Senang Abadi, dan Yayasan Love&Kindness, menyelenggarakan kegiatan bakti sosial pembagian sembako di Tanjungpinang.
Ketua Yayasan Hakka Bobby Jayanto dan anggota DPD-RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, ada sebanyak 3.100 paket sembako dibagikan secara menyeluruh di 23 daerah di kota Tanjungpinang.
“Kemarin bantuan diserahkan secara simbolis di tiga daerah dan diteruskan ke seluruh daerah lainnya oleh panitia,” ujarnya, Senin (5/2).
Bantuan disalurkan langsung oleh anggota muda IBA dan anggota yayasan lainnya. Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu program kerja tahunan IBA sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.
“Tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat setempat dan membimbing generasi muda untuk saling membantu dan mempererat hubungan persaudaraan,” ujarnya.
Kegiatan sosial ini merupakan salah satu misi kemanusiaan IBA. Selain peduli terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, IBA juga aktif berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung.
“Sinergi ini memberikan arti yang mendalam dan menjadi contoh gerakan kepedulian yang dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Salah satu kapal speedboat yang tabrakan sedang bersandar di pelabuhan rakyat f,Pos KSOP STG
batampos– Dua speedboat penumpang antar pulau yaitu SB Solop Indah GT : 08.no.2395/GGe dengan anak buah kapa (ABK) 3 orang serta penumpang 32 dewasa dan 1 anak, kemudian SB Giam Mas GT :12.no.117/PPg dengan ABK ada 5 orang, penumpang ada 23 orang dewasa, 5 orang anak-anak terjadi tabrakan di pelabuhan Sri Tanjung Gelam (STG), Senin (5/2) pagi.
Kepala Pos KSOP Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Karimun Achmad Zaliansyah mengatakan, terjadikan tabrakan tersebut diakibatkan salah satu kapal speedboat kejadian dikarenakan radio komunikasi salah satu kapal tidak berfungsi.
” Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa saat kejadian tabrakan tadi (Senin). Penyebabkan, salah satu alat komunikasi speedboat tidak berfungsi,” terangnya.
Untuk kronologisnya, kapal SB Solop Indah datang dari arah pelabuhan Selat Belia menuju pelabuhan STG yang akan sandar diponton kedatangan. Namun, didepan haluan ada kapal SB Giam Mas yang telah lepas tali dari ponton keberangkatan. Disaat itu kapal SB Solop Indah yang akan masuk menghubungi kapten kapal SB Giam Mas, namun alat komunikasi yaitu HT kapal SB Solop Indah tidak berfungsi akibat batrainya lowbat.
” Dikarenakan, alat komunikasi kapal SB Solop Indah tidak dapat menghubungi kapten kapal SB Giam Mas yang kala itu tetap menarik handle ke 3 mesin untuk tetap berjalan. Maka tidak dapat dielakkan lagi terjadilah tabrakan,” ujarnya.
Sedangkan, kapal SB Solop Indah haluannya tergores dan selang hidrolik ke 3 mesin pecah. Kemudian, untuk kapal SB Gian Mas kaca lambung kiri pecah dan tidak terjadi korban jiwa serta tidak terjadi pencemaran dilaut. Selain itu kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan laut tersebut, untuk kapal SB Solop Indah mengalami kerugian Rp300 ribu, sementara kapal SB Giam Mas belum dapat diperkirakan kerugiannya.
” Setelah kita panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Maka, diputuskan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan kerigan yang ditimbulkan akan ditanggung masing-masing,” ucapnya.(*)
KPU Karimun sedang mempersiapkan logistik Pemilu yang akan didistribusikan ke 14 PPK se kabupaten Karimun f,KPU KARIMUN
batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, saat ini hampir selesai melakukan packing atau penyusunan logistik yang akan didistribusikan ke 14 kecamatan yang ada diwilayah kabupaten Karimun. Ketua KPU Karimun Mardanus ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mengkelompokan logistik sesuai daerah masing-masing.
” Alhamudulillah, hampir selesai tinggal proses pengangkutan dari gudang logistik menuju kapal pengangkut,” terangnya, Minggu (4/2).
Untuk pendistribusian logistik sendiri, pihaknya telah mempersiapkan 1 unit kapal besar untuk wilayah kecamatan Selat Gelam, Buru, Moro, Sugi Besar yang akan berangkat hari Minggu (11/2). Kemudian, untuk logistik kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara dengan menggunakan truk melalui pelabuhan Parit Rempak menggunakan kapal Roro yang akan tiba di pelabuhan Selat Belia menuju gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing.
” Nah, untuk pendistribusian bersamaan nanti pada hari Minggu, untuk wilayah luar pulau Karimun besar dengan pengawalan kepolisian maupun Bawaslu dan staf serta komisioner KPU,” ujarnya.
Sedangkan, untuk wilayah pulau Karimun besar sendiri meliputi kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing akan dilaksanakan pada hari Senin (12/4) sore menuju gudang PPK masing-masing dengan menggunakan mobil truk.
” Untuk kecamatan Ungar dan Durai nanti turun di pelabuhan rakyat Kundur, kemudian disambung dengan kapal menuju kecamatan masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun Muhammad Iskandar untuk proses tahapan pendistribusian logistik sendiri saat ini belum ada kendala atau pelanggaran. Artinya, tahapan logistrik sendiri sudah memenuhi aturan yang berlaku.
” Cuman ada catatan-catatan sedikit saja kepada pihak penyelenggara. Agar, bisa dioptimalkan nanti dalam proses distribusi logistik. Paling penting, logistik tidak terkena hujan dan harus dipastikan benar-benar fisiknya masih bagus sampai di PPK,” tegasnya.(*)
Warga perumahan Rexvin Boulevard, Tembesi, Kecamatan Sagulung berkumpul, mereka menolak keras rencana pembangunan tower telekomunikasi di pemukiman mereka. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Perselisihan antara warga perumahan Rexvin Boulevard, Tembesi, Kecamatan Sagulung dengan kontraktor pembangunan tower telekomunikasi masih berlanjut. Masyarakat menolak lahan fasum mereka dijadikan lokasi tower, sementara pihak kontraktor dalam hal ini PT TBG tetap ngotot akan mendirikan tower telekomunikasi di lokasi fasum tersebut.
Masyarakat sudah mengadu ke berbagai instansi pemerintah terkait. Ada aduan terkait penolakan ke pihak Kecamatan Sagulung dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam serta aduan tindakan kekerasan pihak kontraktor ke warga ke kantor Polsek Sagulung. Aduan-aduan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga perselisihan masih berlangsung hingga, Senin (5/2). “Masih ribut terus kami di sini. Belum ditanggapi sepenuhnya aduan kami, ” ujar Tamrin, seorang warga.
Untuk perizinan pendirian tower aduan warga memang sudah ditanggapi oleh Dinas CKTR, namun baru sebatas surat peringatan pertama. Dalam SP 1 ini CKTR memang menyebutkan kalau pihak kontraktor belum miliki persetujuan bangunan gedung (PGB sehingga diminta untuk menghentikan proses pembangunan dan pihak kontraktor diminta mendatangi kantor CKTR. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan lanjutan terkait aduan itu dan pihak kontraktor merasa masih berhak atas lokasi lahan fasum tadi.
Sementara untuk laporan ke polisi terkait aksi kekerasan juga belum ada perkembangan yang signifikan. Camat Sagulung M Hafiz Rozie saat dikonfirmasi mengaku masih terus memediasi penyelesaian persoalan itu. Mereka sudah surati Dinas CKTR untuk memastikan legalitas rencana pembangunan tower telekomunikasi tersebut.
“Masalah ini sudah kita koordinasikan dengan dinas terkait yakni CKTR, dan sudah ada surat peringatan pertama untuk perusahaan agar menghentikan aktivitas pembangunan sampai dokumen perizinan selesai, dan kami berharap perusahaan dapat menaatinya guna menjaga kondusifitas ditengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu Hafiz meminta kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri dulu dengan menghentikan proses pembangunan tower hingga ada penyelesaian yang pasti dari dinas terkait.
Kapolsek Sagulung Iptu Donald Tambunan terkait laporan warga mengaku masih terus didalami. Pihaknya sudah periksa empat orang saksi dan laporan penindakan atas aduan tersebut juga sudah disampaikan ke warga. “Lagi didalami terus. Pemeriksaan saksi dan gelar perkara sudah kita lakukan, ” ujar Donald. (*)
Polda Kepri gelar pengecekkan kendaraan motor (Ranmor) dan kendaraan khusus (Ransus) di halaman gedung utama Polda Kepri. Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Mendekati penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polda Kepri akan mengerahkan 900 personel ke seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kepri. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Aryad, Senin (5/2).
“Pemeriksaan tersebut dilaksanakan besok (Selasa, red) di Gedung Lancang Kuning (GLK) Polda Kepri. Akan ada pemeriksaan kesehatan terhadap personel yang akan tugaskan untuk pengamanan pemilu 2024 di seluruh TPS di Kepri,” ujarnya.
Pandra menyebutkan, sebanyak 900 personel Polda Kepri akan dilibatkan untuk membackup tujuh Polresta di Kepri dalam pengamanan pemilu. Sementara untuk pelepasan akan dijadwalkan hari Jumat mendatang setelah para personel dinyatakan siap.
“Jadi setiap personel akan dicek dahulu kesehatannyan, apabila sudah dinyatakan siap maka pada Jumat akan dilepas atau diberangkatkan ke wilayah tugas masing-masing.”sebutnya.
Polda Kepri akan fokus pada koordinasi yang erat, pemantauan potensi gangguan keamanan, serta penanganan cepat terhadap situasi darurat. “Fokus kepada pemantauan potensi gangguan dan respon cepat terhadap situasi darurat,” jelasnya.
Pandra mengatakan hal ini merupakan bagian dalam Operasi Mantap Brata yang merupakan operasi pengamanan Pemilu yang digelar secara rutin setiap tahun. “Operasi ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang aman, tertib, dan damai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril, menyebut wilayah Kepri tergolong soft walau terdapat pelanggaran karena Bawaslu memiliki tiga tahapan yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
“Karena susuai instruksi selalu mengedepankan pencegahan. Jadi justru ini yang kami coba terapkan kepada peserta pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan Kominfo, dan monitoring di media sosial sudah minim ditemukan hoax,” ujarnya. (*)
