batampos – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi mengatakan memilih capres cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadi, Luhut blak-blakan mengungkap alasan dirinya memilih pasangan Menteri Pertahanan RI dan Wali Kota Solo ini.

“Jadi saya sampaikan kesimpulan saya saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo. Alasan yang sederhana, berkelanjutan,” ungkap Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (4/2).

Luhut melihat sosok Prabowo punya semangat NKRI yang bagus dan mampu membuktikan keberhasilannya di masa lalu. Oleh karena itu, Luhut menilai Prabowo sebagai sosok yang tepat membuat Indonesia maju.

“Saya Luhut Binsar Pandjaitan pilih Prabowo. Menurut saya dia pilihan terbaik presiden saat ini. Itu akan membawa kemajuan Indonesia dan membawa keberlanjutan Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut juga menjelaskan bahwa hanya Prabowo yang merespons positif soal program hilirisasi, termasuk untuk komoditas rumput laut yang ditawarkan kepada semua calon presiden.

Menurutnya, Prabowo langsung mendatanginya dan mengirimkan tim untuk membahas hilirisasi. Ia menyatakan jika dalam kaitannya dengan hilirisasi maka perlu keberlanjutan, bukan perubahan.

“Diskusi ini (hilirisasi) saya tawarkan kepada calon-calon presiden itu dan wakil presiden itu. Tapi yang merespons sangat positif dan langsung dengan langkah-langkah dia adalah Pak Prabowo. Beberapa kali saya sampaikan ke beliau kami ada begini, beliau datang,” tuturnya.

“Beliau datang ke kami dan beliau mengirim timnya ke kami dan bicara dengan tim kami dan beliau setuju dan ini harus dilakukan. Dia bilang ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali,” jelasnya.

Selain itu, Luhut juga menilai positif pilihan Prabowo untuk menggandeng putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Gibran, kata dia, bisa mewakili visi dan kepentingan anak muda dalam pemerintahan berikutnya.

Dia meminta masyarakat untuk tidak memandang sebelah mata Gibran, yang relatif masih muda dan baru mengembang jabatan publik setingkat wali kota di Solo. Menurut dia, Gibran memiliki kisah kepemimpinan yang mirip dengan ayahnya saat menjabat Walikota Surakarta saat itu.

Sempat diragukan untuk memimpin RI, namun kini Luhut mengklaim Jokowi telah mampu melampaui keraguan orang-orang. Oleh sebab itu, Luhut paling tidak setuju Gibran disebut sebagai anak ingusan.

“Keterwakilan anak muda dalam diri Mas Gibran, memantapkan saya untuk memilih pasangan ini pada 14 Februari 2024 nanti sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan yang akan membawa negeri ini menuju visi besar Indonesia Emas 2045,” tandas dia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Hingga saat ini, serangan Israel ke Gaza masih membabi buta. Terbaru, Israel memperluas serangan darat ke wilayah selatan Jalur Gaza, tepatnya di Rafah. Wilayah itu sebelumnya diklaim militer Israel sebagai zona aman terakhir pengungsi Palestina.

Dilansir Al Jazeera, militer Israel menembaki bagian timur Rafah dengan tembakan artileri berat, sebelum mengakhirinya dengan serangan udara besar-besaran di berbagai kota pada tengah malam. Kejahatan Israel yang tanpa henti itu mengakibatkan lebih dari 1 juta pengungsi Palestina kelaparan, kedinginan, dan sakit. Anak-anak pun harus terlunta-lunta di jalanan untuk mencari sisa makanan.

Kepala Komunikasi Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef) untuk Negara Palestina Jonathan Crickx bahkan menyebut lebih dari 17 ribu anak di Jalur Gaza saat ini hidup tanpa didampingi atau terpisah dari orang tua maupun kerabat mereka.

Angka itu setara dengan 1 persen dari 1,7 juta warga yang mengungsi di Gaza. Adapun total populasi di daerah kantong tersebut tercatat sekitar 2,3 juta jiwa. Crickx, yang mengunjungi Gaza pada pekan ini, mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan 12 anak di sana, tiga di antaranya telah kehilangan orang tua mereka.

Sebagai contoh, Razan, 11, kehilangan hampir semua anggota keluarganya dan kakinya harus diamputasi. ’’Dia masih terguncang, belajar untuk hidup dengan disabilitas dalam konteks layanan rehabilitasi tidak tersedia,’’ ungkap Crickx.

Di sisi lain, dukungan kepada Palestina datang dari Inggris. Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyebut rakyat Palestina harus diberi ’’cakrawala politik’’ untuk melihat pada ’’kemajuan yang tidak bisa diubah’’ dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Terutama dalam Solusi Dua Negara.

’’Saat hal itu terjadi, kami –bersama sekutu-sekutu– akan mempertimbangkan persoalan mengenai pengakuan negara Palestina, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa,’’ kata Cameron di hadapan para duta besar negara-negara Arab yang hadir di Palace of Westminster, London.

Mantan PM Inggris itu juga mendesak Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Cameron merasa geram karena bantuan penting dari Inggris dan negara lainnya untuk Gaza malah dikirim balik ke perbatasan.

Kepala Misi Diplomatik Palestina di Inggris Husam Zomlot menyebut pernyataan Cameron sebagai pernyataan ’’bersejarah’’. ”Ini adalah kali pertama seorang menteri luar negeri Inggris mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, secara bilateral dan di PBB, sebagai kontribusi terhadap solusi damai dan bukan sekadar hasil,’’ tutur Zomlot. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Pertemuan itu merespons kasus viral mahasiswa ITB yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT), lalu diarahkan mengajukan pinjaman online (pinjol).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTN BH. Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), IPB University, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Lalu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Pertemuan diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non-badan hukum seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Medan, hingga Universitas Jenderal Soedirman.

Nizam mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran UKT. Dia mengingatkan, PTN BH itu 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara. Mereka diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun tetap inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, tetap membiayai PTN BH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTN BH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karena itu, biaya kuliah di PTN BH mestinya terjangkau. ”Menjadi PTN BH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,” tegasnya dalam keterangan resmi.

Dia mengakui, kemampuan pendanaan dari pemerintah belum bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Karena itu, dibutuhkan gotong royong pendanaan bersama masyarakat. Dengan catatan, prinsip pembiayaan gotong royong tersebut harus berkeadilan. Misalnya, mahasiswa membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. ”Dengan demikian, ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-kuliah bagi sekitar 985 ribu mahasiswa di PTN maupun PTS dengan anggaran Rp 13,9 triliun. Angka itu naik Rp 2,2 triliun dari 2023. ”Meskipun KIP-K menjangkau hampir 1 juta mahasiswa, itu belum dapat menutup seluruh kebutuhan. Karena itu, kita harapkan PTN BH dapat mengembangkan skema-skema pendanaan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan,” sambungnya.

Nizam juga berharap pimpinan PTN BH dapat mengembangkan berbagai upaya untuk menutup kebutuhan operasional perguruan tinggi serta skema untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan. Sumber pendanaan dapat berasal dari mitra perguruan tinggi, filantropi, CSR, alumni, dana abadi, maupun berbagai sumber pendanaan lainnya.

PTN BH juga dapat memanfaatkan asetnya untuk menjadi sumber pendapatan yang bisa membantu membiayai kualitas pendidikan. Baik berupa aset intelektual seperti paten dan hak kekayaan intelektual (HKI), pengembangan hasil riset dan inovasi yang diproduksi bersama industri, teaching factory, agroindustri, layanan konsultasi, maupun pemanfaatan aset berupa sarana-prasarana. Tak kalah penting, peningkatan efisiensi internal perguruan tinggi.

Dia meyakini, dengan kreativitas dan jaringan yang dimiliki PTN BH, masalah kesulitan finansial dapat diatasi. ”Prinsipnya, tidak boleh sampai ada mahasiswa yang memenuhi syarat tapi tidak bisa kuliah di PTN BH karena alasan ekonomi,” tegasnya.

Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek sedang mengkaji skema income contingent loan. Yakni, pinjaman tanpa bunga yang dibayar setelah mahasiswa lulus dan berpenghasilan cukup, sebagaimana diamanatkan dalam UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Skema itu telah berhasil diterapkan di Australia.

Dihubungi terpisah, Rektor Unair M. Nasih mengungkapkan, sejatinya para rektor PTN BH sependapat dengan pemikiran tersebut. Tidak ada satu pun rektor dan pimpinan PTN BH yang ingin menghambat mahasiswa untuk kuliah. ”Juga tidak ada satu pun rektor PTN BH yang berniat dan bermaksud untuk komersialisasi,” tegasnya.

Menurutnya, para pemimpin PTN BH itu hanya ingin proses pendidikan berlangsung dengan kualitas tinggi. Yang tentunya relevan dan sesuai dengan tuntutan lingkungan serta kemajuan zaman. ”Dan pasti, itu tidak murah,” sambungnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut dia, secara umum, Unair telah menerapkan penganggaran yang disusun berbasis kinerja dan aktivitas. Hanya aktivitas bernilai tambah yang boleh dilakukan dan dianggarkan. Sementara itu, aktivitas tak bernilai tambah direduksi dan dieliminasi. ”Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. UKT jadi berkah,” paparnya.

Dia sependapat terkait besaran standar operasional atau UKT yang disampaikan Nizam. Sejauh ini pun, menurut dia, tidak ada UKT yang melampaui standar di instansi yang dipimpinnya. Termasuk UKT untuk fakultas kedokteran (FK). Nasih memberi masukan mengenai standar UKT itu dengan harapan bisa membantu para mahasiswa. Dia mengusulkan agar standar UKT tidak dinilai per prodi, tapi per PTN. Dengan begitu, akan ketemu biaya per mahasiswa pada satu PTN BH. ”Bukan apa-apa. Ada banyak prodi yang BKT-nya (biaya kuliah tunggal, Red) tinggi, tapi mahasiswanya tidak tertarik dan pasti nggak sanggup mbayar setinggi itu,” paparnya.

Jadi melalui skema tersebut, prodi-prodi tertentu yang market-nya bagus bisa ditoleransi untuk melampaui BKT. Sedangkan prodi-prodi yang pasarnya lemah seperti keperawatan, sejarah, antropologi, akuakultur, sosiologi, dan lainnya bisa saja dibebaskan dari UKT atau UKT-nya rendah. ”Dengan demikian, terjadi subsidi silang tidak hanya dalam satu prodi, tapi juga antarprodi,” jelasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kritikan akademisi terhadap pemerintah terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.

Kemarin (3/2) giliran alumni hingga sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Syarif Hidayatullah, hingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menyampaikan sikap. Sebelumnya, kritikan juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin.

Dari Unpad, sekitar 1.030 sivitas akademika menyampaikan kritiknya melalui petisi bertajuk ”Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat”. Ketua Senat Unpad Ganjar Kurnia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, hingga penyusunan omnibus law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik.

Mereka juga menyentil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik lainnya. ”Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,” katanya.

Padahal, kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Ditambah lagi adanya praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite. Itu akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua.

”Peristiwa politik belakangan ini mengganggu cita-cita para pendiri bangsa. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia,” katanya. Mirisnya, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lain yang bermasalah. Hal tersebut disebabkan adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. ”Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas,” ungkapnya.

Karena itu, para sivitas akademika Unpad menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres, dan para elite politik serta masyarakat untuk menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. ”Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.

Pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Caranya, menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu. ’’Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya, yakni sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,” paparnya.

Pernyataan senada disampaikan dewan guru besar, rektor, serta mahasiswa UMY. Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY Akif Khilmiyah disebutkan, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mulai KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, hingga sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. ”Puncak dari itu semua adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang pemilu,” ungkapnya.

Kini, menurut dia, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, para penguasa negeri justru sibuk mengejar dan melanggengkan kekuasaannya. Kerapuhan fondasi bernegara ini nyaris sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR, dan peradilan justru tak menunjukkan keteladanan dalam menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara. ”Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal,” tuturnya.

Mereka mendesak agar Presiden Jokowi menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki untuk hal-hal di luar kepentingan rakyat merupakan pelanggaran konstitusi serius. Kemudian, para aparat hukum dan birokrasi harus bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. ”Kami juga mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) Gunawan Budiyanto menilai, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disuguhi berbagai perilaku elite politik yang tuna-etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur. Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia.

Penegakan hukum pun, kata dia, hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok kritis dan oposisi disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Sejumlah kebijakan dibuat tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, hingga UU Ibu Kota Negara (IKN).

”Kami juga menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS, untuk menjaga integritas dan netralitas. Sehingga pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tuturnya. Begitu pula aparat keamanan, kepolisian, militer, dan ASN untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Seruan itu ditujukan pula kepada jajaran presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota. Para pejabat itu diminta bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024. ”Kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA diimbau untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan jika terjadi pelanggaran dan kecurangan,” ungkapnya.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, munculnya sorotan dari akademisi itu merupakan bentuk kritik para cendekia atas kondisi negeri atau demokrasi yang dianggap rusak atau sudah tidak on the track lagi. Para akademisi yang awalnya diam lama-lama gerah lantaran demokrasi di negeri ini sudah dibajak oleh kepentingan kekuasaan. ”Kalau saya sih melihatnya sesuatu yang positif saja dari gerakan moral kalangan kampus. Karena bagaimanapun, kampus itu penjaga moral dan etik bangsa,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut dia, ketika DPR dirasa sudah tidak bisa mengontrol pemerintah. Lalu, partai politik juga tidak bisa mengawasi pemerintahan. Maka, gerakan-gerakan moral dari kampus, baik mahasiswa maupun guru besar, dosen, dan lainnya, itu muncul untuk jadi pengingat agar Jokowi menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga Jokowi tidak keluar batas, dalam konteks seenaknya membangun pemerintahan yang berbasis kepentingan pribadi.

”Tentu ini koreksi keras dari kalangan kampus pada pemerintahan Jokowi untuk tidak sombong, tidak memaksakan kehendak, dan untuk menjalankan pemerintahan dalam koridor demokrasi yang sehat,” tutur direktur eksekutif Indonesia Political Review tersebut. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Sejak Februari tahun lalu, Kapten Philip menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Sampai kemarin (3/2) pilot Susi Air itu masih ditahan oleh Egianus Kagoya dan anak buahnya. Lewat Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, KST menyatakan bahwa Kapten Philip bakal segera mereka bebaskan. Mereka tidak lagi menuntut syarat atas pembebasan warga negara Selandia Baru itu.

Melalui keterangan tertulis yang disampaikan kemarin, Sebby menyatakan bahwa pihaknya sudah memutuskan untuk membebaskan Kapten Philip. Dia menyebut pernyataan Egianus dan kelompoknya untuk menukar Philip dengan kemerdekaan Papua merupakan pernyataan sepihak. Sebab, KST sudah memutuskan untuk membebaskan Philip. ”Bahwa penting untuk segera membebaskan pilot asal Selandia Baru itu,” imbuhnya. Pihaknya tidak ingin Philip kehilangan nyawa dalam status sebagai sandera.

Menurut Sebby, pihaknya bakal dirugikan bila hal itu terjadi. ”Jika pilot itu mati saat ditahan, kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional dan PBB,” bebernya. Karena itu, dia menegaskan kembali bahwa Philip harus dibebaskan. ”Jika pilot asal Selandia Baru itu jadi korban, hal itu akan melegitimasi stigma teroris dan kriminal terhadap TPNPB,” tambahnya. Dia pun menegaskan, pembebasan Philip merupakan salah satu bukti bahwa kelompoknya menjunjung kemanusiaan dan hukum humaniter.

Sejak diculik dan dijadikan sandera oleh KST, aparat gabungan TNI dan Polri terus berusaha membebaskan Philip. Namun, upaya itu kerap diganggu. KST tidak henti melancarkan aksi. Terbaru, mereka beraksi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Mereka beraksi dengan membakar gudang logistik yang berada di Bandara Tapulinik. Selama ini gudang tersebut dipakai oleh pemerintah untuk menampung bantuan sosial bagi masyarakat Distrik Sinak.

Berdasar informasi yang diterima Kodam XVII/Cenderawasih, gudang tersebut dibakar sekitar pukul 21.00 WIT pada Jumat (2/2). ”Gerombolan KST membakar tempat yang sejatinya gedung logistik itu sangat diperlukan oleh masyarakat Puncak dan sekitarnya,” ungkap Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Candra Kurniawan. Aksi tersebut, kata Candra, dikecam oleh masyarakat Puncak.

Selain punya fungsi vital, aksi pembakaran itu dilakukan saat gudang terisi oleh bahan makanan dan bantuan sosial dari pemerintah. ”Itulah KST yang selalu melakukan teror, selalu menyengsarakan masyarakat,” ujar Candra. Dia memastikan, aparat gabungan dari TNI dan Polri bakal mencari dan mengejar para pelaku. ”Untuk diproses secara hukum,” imbuhnya. Sebelumnya, KST beraksi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Mereka menyerang dan mencuri senjata dari aparat kepolisian. Menurut Candra, aksi tersebut sudah menjadi pola pergerakan KST. Mereka menyerang petugas dan masyarakat. ”Akibat pola-pola seperti itu, yang menjadi korban adalah masyarakat,” imbuhnya. Tidak jarang, mereka menyerang masyarakat sipil dengan menggunakan senjata. Baik senjata api maupun senjata tajam. ”Tanpa berpikir HAM, tega mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan gerombolannya,” kata perwira menengah dengan dua kembang di pundak itu. (*)

Sumber: JP Group

batampos  – Malam ini menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga calon presiden untuk meyakinkan pemilih melalui panggung debat. Kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi menjadi tema yang bakal ’’dipertandingkan’’ pada debat kelima Pilpres 2024.

Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap tampil all-out pada debat pemungkas. Masing-masing punya cara sendiri dalam mempersiapkan diri.

BACA JUGA:459 Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking Sepanjang Februari 2024

Ganjar, misalnya, sempat blusukan ke pasar tradisional di sela-sela kegiatan kampanye di Palembang, Sumatera Selatan. Dia berkunjung ke dua pasar, yaitu Pasar Palimo dan Pasar 16 Ilir, pada Jumat (2/1) sebagai persiapan debat. ’’Ketika berdebat itu, nggak bisa hanya bicara konsep tanpa melihat fakta di lapangan,’’ tegasnya.

Capres nomor urut 3 itu juga bertemu peternak ayam hingga petani. Di situ dia mendapat beragam masukan tentang harga bahan yang mahal dan tidak stabil. Ganjar tak ingin ada kesulitan yang dialami pedagang, peternak, petani, maupun masyarakat secara umum. Kondisi itu akan disampaikan Ganjar dalam debat. ’’Kalau harga-harga tinggi, ya kita turunkan. Problemnya ketemu kok,’’ ujarnya. Jika kelak terpilih, Ganjar berkomitmen menghadirkan harga bahan pokok yang murah bagi masyarakat.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto mengatakan, Ganjar sangat menguasai tema debat kelima. ’’Tema debat kelima ini Mas Ganjar banget. Karena Mas Ganjar memiliki pengalaman yang cukup panjang dan konkret di bidang-bidang yang masuk dalam seluruh tema debat,’’ ucap Andi. Selain itu, Ganjar selalu turun ke lapangan untuk memonitor kebijakan dan programnya selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah.

Andi menyatakan, sudah ada sejumlah program yang disiapkan jika Ganjar-Mahfud menang. Di antaranya, Bansos Pasti, KTP Sakti, hingga program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana. Selain itu, mereka akan meninjau ulang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. ’’Dan mengawal penyusunan aturannya agar tidak merugikan rakyat,’’ pungkas Andi.

Terpisah, calon nomor urut 2 Prabowo Subianto mempersiapkan debat terakhir dengan rileks. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani mengatakan, untuk menghadapi debat, kemarin Prabowo lebih banyak istirahat.

Dia menepis anggapan bahwa Prabowo kurang memahami isu-isu pada debat kelima. ’’Beliau banyak baca buku,’’ ujarnya. Karena itu, Rosan meyakini Prabowo akan menguasai berbagai isu yang dibahas dalam debat. Prabowo juga bertemu dengan berbagai kalangan. Dari situ dia mendapat aduan, masukan, dan berbagai input lainnya.

Hanya saja, kata Rosan, pembahasan dalam debat yang hanya 2–4 menit dalam satu isu kerap tidak ideal. Terlalu minim untuk memaparkan gagasan lebih komprehensif. ’’Itu kurang untuk menyampaikan hal yang sangat penting dan disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi, beliau siap tentunya,’’ imbuhnya.

Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono menambahkan, di bidang kesra, ada sejumlah visi yang dicanangkan. Pertama, penurunan angka kemiskinan. Untuk kategori kemiskinan ekstrem, pihaknya menargetkan bisa 0 persen. Sementara itu, kemiskinan umum ditargetkan turun di bawah 5 persen dalam lima tahun. ’’Saat ini masih di angka 9,36,’’ katanya.

Prabowo-Gibran juga berkomitmen melanjutkan program jaminan sosial di era Presiden Jokowi. Inovasinya sebatas menyempurnakan apa yang jadi kekurangan. Salah satu persoalan krusial adalah akurasi data penerimanya, sehingga ke depan perlu pembenahan data. ’’Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat,’’ tegas wakil ketua Komisi IV DPR itu.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak punya persiapan khusus dalam debat nanti. Sebab, tidak ada yang tahu pertanyaan yang akan disampaikan panelis. Begitu pula aspek-aspeknya. ’’Tidak ada skenario yang bisa disiapkan. Nanti mengalir sambil kita dengar pertanyaan, sambil memformulasikan gagasan,’’ ujarnya, Jumat (2/2).

Saat masuk ruang debat, Anies menegaskan, bekal pengalaman dan gagasan menjadi hal penting. Pada masing-masing kandidat, stok pengalaman dan gagasan itu tidak sama. ’’Setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek. Ya diambil dari apa yang sudah kita miliki karena itu nggak bisa dihafalkan karena memang bukan hafalan,’’ tandasnya.

Captain Timnas Amin M. Syaugi Alaydrus menilai Anies menguasai topik-topik debat. Mulai sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sampai inklusi. ’’Pak Anies sudah mempersiapkan diri dengan tim debatnya yang menurut saya sangat hebat,’’ ungkap Syaugi.

Dia enggan membocorkan strategi Anies dalam debat terakhir nanti malam. Strategi itu bakal disesuaikan dengan situasi dan dinamika selama debat berlangsung. ’’Belum tentu (strategi) menyerang, tapi bisa juga menyerang. Nanti kita lihat dinamikanya,’’ ujarnya.

Format debat kelima nanti masih sama dengan debat-debat sebelumnya. Hanya, ada penambahan durasi untuk penyataan penutup setiap paslon. Yakni, dari 2 menit menjadi 4 menit. Hal itu disepakati karena paslon memerlukannya untuk lebih meyakinkan pemilih pada debat terakhir. ’’Debat kelima menjadi spesial bagi kandidat maupun pemilih karena menjadi penutup rangkaian debat capres-cawapres,’’ kata anggota KPU August Mellaz.

Aktivitas Kampanye

Kemarin (3/2) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar bertajuk Konser Salam Metal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Mereka menyerukan agar penguasa tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi rakyat dalam Pemilu 2024.

Dalam sambutannya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai rakyat tidak boleh dipecah-belah hanya karena keinginan melanggengkan kekuasaan. ’’Kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kalian takut? Apakah kalian takut?’’ kata Mega. Pertanyaan itu sontak dijawab ’’tidak’’ oleh ratusan ribu massa yang hadir.

Terpisah, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Imlek yang digelar Kadin Indonesia Komite Tiongkok di Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bakal melindungi dan membela semua rakyat, serta semua agama dan etnis di Indonesia.

Meski banyak keberagaman, Prabowo menyebut seluruh kelompok agama dan etnis di Indonesia punya takdir dan tujuan yang sama untuk membangun kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Prabowo bertekad, jika menerima amanah menjadi presiden, dirinya bakal mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye di Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, dia menyinggung banyaknya akademisi dari kampus yang menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi Indonesia saat ini. (*)

Sumber: JP Group