batampos – Rahima anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yang juga istri mantan Gubernur Jambi saat itu Fachrori Umar, bersama lima anggota dewan lainnya jadi terdakwa dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi APBD Jambi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Terdakwa Rahima bersama lima orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi itu menjalani sidang perdana kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Jambi Rabu, dengan majelis hakim diketuai Tatap Urasima Situngkir dalam agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para terdakwa.

Keenam terdakwa yang jalani sidang dakwaan tersebut adalah terdakwa I Mely Hairiya, terdakwa II Luhut Silaban, terdakwa III Edmon, terdakwa IV M Khairil, terdakwa V Rahima dan terdakwa VI Mesran.

Pada sidang perdana ini, Jaksa KPK Syahrul Anwar membacakan surat dakwaan dengan Nomor: 01/TUT.01.04/24/01/2024, dimana dalam surat dakwaan tersebut menyebutkan masing-masing terdakwa menerima uang suap ketok palu dengan nominal yang berbeda yakni terdakwa I Mely Hairia terima Rp 100 juta, terdakwa II Luhut Silaban Rp 200 juta, terdakwa III Edmond Rp100 juta, terdakwa IV M. Khairil Rp200 juta, terdakwa V Rahima Rp200 juta dan terdakwa VI Mesran Rp200 juta dengan total keseluruhan dari keenam terdakwa mencapai Rp1 miliar.

Dalam surat dakwaan jaksa hanya Rahima yang diberlakukan istimewa dimana uang jatah Rahima yang diterima di rumah dinas, dimana terdakwa Rahima menerima uang ketok palu sebesar Rp200 juta yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddin alias IIM.

Dalam surat dakwaan perbuatannya keenam para terdakwa tersebut diancam pidana pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primer.

Jaksa Penuntut Umum KPK juga mendakwa para terdakwa dengan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider.

Sidang terdakwa Rahima dan mantan anggota dewan lainnya akan dilanjutkan pekan depan untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan mendatang. (*)

Reporter: Antara

batampos – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis mantan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dengan hukuman enam tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Rumah Sakit Arun.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai R Hendral pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu.

Pada persidangan tersebut, terdakwa Suadi Yahya mengikuti secara virtual dari tempat tidur di rumahnya karena sakit. Terdakwa Suadi Yahya merupakan Wali Kota Lhokseumawe dua periode yakni 2012-2017 dan 2017-2022.

Selain pidana enam tahun penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa Suaidi Yahya membayar denda Rp300 juta subsider tiga tahun penjara, serta membayar kerugian negara Rp7 miliar, jika tidak dibayar maka dipidana tiga tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Suaidi Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai terdakwa Suadi Yahya selaku Wali Kota Lhokseumawe menyalahgunakan wewenang dalam mengelola Rumah Sakit Arun pada rentang waktu 2016-2022. Rumah sakit tersebut merupakan hibah dari PT Arun kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

“Seharusnya, pengelolaan rumah sakit tersebut dikelola Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui unit pelaksana teknis, bukan membentuk perusahaan untuk mengelolanya. Akibat kebijakan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara,” kata majelis hakim.

Majelis hakim tidak sependapat dengan kerugian negara seperti tuntutan jaksa penuntut umum Rp44,9 miliar. Sebab, dari kerugian negara tersebut ada beberapa poin yang menjadi hak penerima seperti biaya pengobatan direksi, uang tunjangan hari raya karyawan, dan lainnya.

“Uang tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah sakit, sehingga dipandang sebagai pengeluaran rumah sakit. Namun, ada sebagian lainnya merupakan pembayaran tidak sah, sehingga patut dinyatakan sebagai kerugian negara,” kata majelis hakim.

Sebelum memutuskan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum dihukum.

“Atas putusan ini, kami memberikan waktu selama tujuh hari kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukum, apakah menerima atau mengajukan banding,” kata majelis hakim.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum Uli Herman dan kawan-kawan menuntut terdakwa Suaidi Yahya dengan hukuman delapan tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara. (*)

Reporter: Antara

batampos – Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra mendapat pembebasan bersyarat (PB) usai menjalani hukuman atas perkara kasus korupsi usai sebelumnya divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Pekanbaru Rizqi Putra Sandika, Rabu membenarkan perihal pembebasan bersyarat yang diterima Andi Putra.

Ia memastikan seluruh persyaratan sudah dipenuhi sebelum akhirnya pembebasan Andi Putra disetujui.

“Untuk persyaratan, yang jelas jika sudah menjalani setengah masa pidana, wajib kita usulkan. Pembebasan bersyarat tepat pada dua per tiga masa hukuman,” katanya.

Andi Putra dinyatakan terbukti menerima suap terkait dengan pengurusan izin hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan sawit PT Adimulia Agrolestari (AA) sebesar Rp500 juta. Pembebasan bersyarat Andi Putra disetujui pada 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Andi Putra dikeluarkan dari Rutan Kelas I Pekanbaru setelah menjalani 2/3 hukuman yang ditetapkan Kemenkumham, dengan penjamin dari pihak keluarga inti Andi Putra, yakni istri atau orang tua.

Selain itu ia juga memastikan Andi Putra sudah membayar kewajibannya sebagaimana putusan hakim, dan pihaknya sudah mengecek langsung bukti kwitansi pembayaran denda.

Namun walaupun telah bebas, Andi Putra masih berkewajiban untuk melakukan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru karena dia menjalani pembebasan bersyarat ini masih ada sisa hukuman pidana.

“Belum bebas murni. Kurang lebih masih tersisa satu tahun empat bulan enam hari lagi sisa pidananya,” papar Rizqi.

Selain itu, pembebasan Andi Putra bisa saja dicabut apabila selama menjalani pembebasan bersyarat melakukan kesalahan, baik yang sama atau berbeda.

“Artinya selama menjalani PB dia harus berkelakuan baik, sesuai syarat yang berlaku,” tuturnya.

Saat dikeluarkan dari Rutan Andi Putra dijemput oleh pihak keluarganya. Namun Rizqi tak mendapat informasi ke mana Andi Putra setelah mendapat PB dan keluar Rutan. (*)
 
Reporter: Antara