batampos – Bupati Bintan Roby Kurniawan menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terbuka untuk menjalin kolaborasi antardaerah, termasuk dengan Pemerintah Pusat, guna memperkuat pembangunan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Roby usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Batam, Selasa (20/1).

Menurut Roby, Rakernas APKASI menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap dinamika dan isu global yang terus berkembang.

“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk membangun ruang diskusi dan memperkuat kolaborasi antardaerah, termasuk juga dengan Pemerintah Pusat,” kata Roby.

Ia menilai sinergi lintas daerah dan lintas pemerintahan sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah arahan terkait isu-isu strategis nasional. Salah satu yang disoroti adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tito menegaskan, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan kontributor PAD, bukan justru menjadi beban anggaran.

“Kita masih menemukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, tetapi malah bergantung pada APBD,” ujar Tito.

Ia menekankan bahwa optimalisasi BUMD merupakan tantangan nyata yang harus segera diatasi agar BUMD mampu mandiri dan memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi daerah melalui kontribusi PAD.

Selain itu, Tito juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi berbagai tantangan yang ada di wilayah masing-masing.

“Langkah ini penting agar solusi kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional,” pungkasnya. (*)

Artikel Bupati Bintan Buka Peluang Kolaborasi Antardaerah hingga Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Anambas mulai melakukan pendataan terhadap pelabuhan rakyat yang mengalami kerusakan di sejumlah desa.

Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya pelabuhan yang kondisinya dinilai tidak lagi layak dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Pelabuhan rakyat selama ini menjadi akses vital warga untuk mobilitas harian, mulai dari transportasi antar desa, pengangkutan barang, hingga menunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kepulauan Anambas, Nurullah, mengatakan pendataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan laporan dari masyarakat.

“Kita saat ini sudah melakukan pendataan, ditambah laporan dari masyarakat terkait pelabuhan yang membutuhkan perbaikan,” ujar Nurullah kepada Batam Pos, Rabu (21/1).

Menurutnya, laporan masyarakat menjadi dasar penting untuk memetakan tingkat kerusakan dan menentukan prioritas penanganan di lapangan.

Sejauh ini, Dishub mencatat sejumlah pelabuhan rakyat yang mengalami kerusakan berada di Desa Tiangau, Desa Rewak, Desa Piasan, serta hampir seluruh desa di Kecamatan Siantan Timur.

“Kalau di Kecamatan Siantan Timur hampir merata, mulai dari Desa Nyamuk, Mentalib, sampai Serat,” ungkap Nurullah.

Pelabuhan-pelabuhan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena kerusakan yang cukup parah dan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jasa transportasi laut.

Nurullah menjelaskan, kerusakan yang ditemukan di antaranya atap pelabuhan bocor bahkan sebagian roboh, sehingga tidak lagi melindungi penumpang dari panas dan hujan. Selain itu, banyak tiang penyangga yang sudah keropos akibat usia bangunan dan paparan air laut.

Tak hanya itu, lantai pelabuhan di beberapa titik dilaporkan berlubang dan berisiko membuat pengguna terperosok ke laut.

“Mayoritas pelabuhan yang rusak merupakan bangunan lama, sejak masih bergabung dengan Kabupaten Natuna. Saat ini asetnya sudah menjadi milik Kabupaten Kepulauan Anambas,” jelasnya.

Setelah pendataan rampung, Dishub Anambas akan mengupayakan perbaikan dan renovasi melalui penganggaran yang tersedia.

Namun, beberapa pelabuhan membutuhkan perencanaan teknis lebih lanjut atau penyusunan Detail Engineering Design (DED), seperti Pelabuhan Dusun Mubur di Desa Piasan.

Sambil menunggu realisasi perbaikan, Dishub mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan pelabuhan dengan kondisi rusak parah. Jika terpaksa digunakan, warga diminta meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama. (*)

Artikel Dishub Anambas Petakan Pelabuhan Rakyat Rusak di Sejumlah Desa pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bintan melakukan survei kondisi Stadion Megat Alang Perkasa di Jalan Raya Busung, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Hasil survei menemukan kerusakan cukup signifikan pada bagian penutup atap tribun stadion. Dari hasil pengecekan, kerusakan atap mencapai sekitar 30 persen.

Kepala Dinas Perkim Bintan, Mohammad Irzan, mengatakan penutup atap tribun yang menggunakan material spandek tersebut sudah mengalami korosi dan karat sehingga perlu segera dilakukan perbaikan.

“Kerusakan pada penutup atap stadion yang dari spandek hampir sekitar 30 persen,” ujar Irzan, Rabu (21/1).

Selain atap, tim survei juga menemukan sejumlah kerusakan ringan lainnya, seperti kebocoran di beberapa titik. Namun, Irzan menegaskan kerusakan tersebut masih tergolong minor dan memungkinkan untuk diperbaiki.

“Kerusakan lain masih dalam kategori ringan,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran perbaikan, Irzan menyebutkan pihaknya masih akan melakukan perhitungan secara menyeluruh. Estimasi biaya perbaikan diperkirakan baru bisa diketahui dalam waktu dekat.

“Minggu depan mungkin baru bisa diketahui setelah dihitung secara komprehensif,” ujarnya.

Irzan menambahkan, pelaksanaan pekerjaan perbaikan stadion nantinya akan berada di bawah kewenangan Dispora Bintan, mengingat aset Stadion Megat Alang Perkasa saat ini telah tercatat sebagai aset Dispora.

“Nanti kami bantu untuk penghitungan teknisnya, tapi anggaran dan pelaksanaannya di Dispora,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dispora Bintan, Alfeni Harmi, mengungkapkan kondisi Stadion Megat Alang Perkasa mengalami kerusakan pada bagian atap tribun yang lepas dan berkarat.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna stadion jika tetap digunakan secara normal. Sebagai langkah antisipasi, Dispora Bintan membatasi aktivitas di area stadion dan menyiagakan petugas pengawasan.

“Ada tiga orang petugas yang khusus menjaga kondisi stadion,” kata Alfeni.

Ia juga menyebutkan, perbaikan stadion sempat tertunda karena masih menunggu kejelasan administrasi aset. Namun kini, dengan adanya penegasan dari Dinas Perkim, pengelolaan dan penanganan Stadion Megat Alang Perkasa telah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dispora Bintan. (*)

Artikel Atap Tribun Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Rusak 30 Persen, Dispora Siapkan Perbaikan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ismiyati, menyoroti masih minimnya ketersediaan buku rujukan di sekolah-sekolah, khususnya di Kota Tanjungpinang. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Ismiyati menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pemenuhan sumber belajar yang memadai, tidak hanya terbatas pada buku pelajaran, tetapi juga buku rujukan yang dapat memperluas wawasan pelajar.

“Tidak hanya buku pelajaran saja, tetapi juga buku rujukan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pelajar,” ujar Ismiyati, Rabu (21/1).

Berdasarkan hasil reses tahun 2025 yang dilakukannya di Tanjungpinang, Ismiyati menemukan bahwa sejumlah perpustakaan sekolah masih kekurangan buku rujukan. Akibatnya, siswa hingga mahasiswa kesulitan mendapatkan referensi tambahan untuk mendukung proses belajar.

Menurutnya, jika ketersediaan buku rujukan di sekolah memadai, pelajar tidak perlu lagi mencari referensi ke luar daerah atau sumber lain yang belum tentu terjamin kualitasnya.

“Kalau kita bicara mutu pendidikan, maka harus bicara tentang ketersediaan sumber belajar itu sendiri,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa pelajar berhak mendapatkan akses terhadap sumber literasi yang berkualitas dan tersertifikasi, termasuk buku pengetahuan umum, agar ilmu yang diperoleh lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita harus menyediakan buku-buku yang tersertifikasi supaya pelajar mendapatkan ilmu yang benar-benar berkualitas,” pungkasnya.

Ismiyati berharap pemerintah daerah dapat lebih serius memperhatikan pemenuhan buku rujukan di sekolah-sekolah.

Selain itu, ia mendorong penguatan literasi tidak hanya melalui buku cetak, tetapi juga dengan pengembangan perpustakaan digital agar akses sumber belajar semakin luas dan merata bagi pelajar di seluruh wilayah Kepri. (*)

Artikel DPRD Kepri Soroti Minim Buku Rujukan di Sekolah, Dorong Penguatan Literasi Pelajar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga resmi mengembalikan rute layanan Bus DAMRI di wilayah Dabo Singkep dan Daik Lingga ke rute awal pada tahun 2026.

Kebijakan ini diambil setelah menerima berbagai aspirasi dan penolakan masyarakat atas perubahan rute yang diberlakukan pada tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Hendry Efrizal mengatakan, pengembalian rute DAMRI merupakan tindak lanjut dari masukan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai pihak, mulai dari warga, kepala desa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Iya, untuk rute pelayanan DAMRI memang ada perubahan. Ini bukan kebijakan sepihak, tapi hasil dari aspirasi masyarakat yang sejak awal menolak pengalihan rute pada 2025,” kata Hendry, Rabu (21/1).

Pada tahun 2025, rute DAMRI di wilayah Dabo Singkep sempat dialihkan dari Dabo–Kuala Raya menjadi Dabo–Jagoh. Namun pada 2026, rute tersebut kembali ke jalur awal Dabo–Kuala Raya.

Sementara itu, rute DAMRI di wilayah Daik Lingga yang sebelumnya berubah dari Daik–Pancur–Tanjung Awak menjadi Daik–Penarik, kini juga dikembalikan ke rute semula. Adapun rute Daik–Kudung dipastikan tetap beroperasi tanpa perubahan.

Hendry menjelaskan, perubahan rute yang dilakukan pada 2025 lalu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Kementerian Perhubungan RI yang mengatur agar rute Bus DAMRI tidak stagnan dalam kurun waktu tertentu.

“Dalam aturan Kementerian Perhubungan, rute DAMRI tidak boleh sama terus dalam jangka waktu lima tahun. Itu yang menjadi dasar perubahan sebelumnya,” jelasnya.

Meski demikian, Dishub Lingga tetap berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Proses pengembalian rute, kata Hendry, membutuhkan tahapan administratif, termasuk perubahan nomenklatur rute.

“Untuk mengembalikan ke rute lama tidak bisa cepat, karena harus melalui perubahan nomenklatur dan persetujuan kementerian,” ujarnya.

Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh pihak kementerian dan PT DAMRI pada awal 2026. Hendry menyebutkan, peluncuran resmi perubahan rute telah dilakukan pada Selasa (20/1/2026) bersama jajaran manajemen PT DAMRI.

“Alhamdulillah, kemarin sudah dilakukan launching bersama manajer keuangan dan manajer usaha PT DAMRI,” pungkasnya.

Dengan dikembalikannya rute DAMRI ke jalur awal, Dishub Lingga berharap akses transportasi masyarakat semakin mudah, sekaligus memberikan pilihan angkutan umum dengan tarif yang terjangkau. (*)

Artikel DAMRI di Lingga Kembali ke Rute Awal, Dishub: Sesuai Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada Kepri.