batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 394 juta penonton menyaksikan debat Pemilu 2024, mulai dari debat pertama yang mempertemukan antar-capres hingga debat keempat yang melibatkan antar-cawapres.

“Berdasarkan data yang kami miliki sampai debat, empat kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi sembilan tv, stasiun tv, yang kami punya data itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi,” kata Anggota KPU RI August Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat, (2/2).

Sehingga menurut dia, secara rata-rata debat Pemilu 2024 dapat menjangkau sampai 94 juta lebih penonton.

“Kalau kemudian kita bagi empat saja, kan ini baru empat kali debat ya. Tentu nanti kita nunggu data yang terakhir. Itu rata-rata setiap kali pelaksanaan debat itu bisa menjangkau sampai 94 juta lebih penonton,” ujarnya.

Menurut Mellaz, angka jumlah penonton tersebut dapat tercapai karena beragam kemasan program di stasiun televisi dari pra-debat, debat, hingga pasca-debat.

“Dan kemudian pasca, termasuk bagian yang pra-debat, kemudian pada saat debat, kan itu macam-macam dialog di berbagai stasiun televisi. Itu juga membicarakan hal-hal yang sifatnya kualitatif, termasuk yang kuantitatif. Misalnya diksi-diksi yang sering muncul,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang secara aktif melihat debat Pemilu 2024 yang telah berlangsung empat kali.

“Dan harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya,” tuturnya.

Mellaz juga mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan debat capres/cawapres merupakan hal yang menarik.

“Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik,” kata Mellaz.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Badan Kehormatan (BK) DPD RI memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat, atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik.

“BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BK DPD RI,” kata Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2).

Made Mangku Pastika menjelaskan, pemberhentian Shri IGN Arya Wedakarna MWS berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, atas pernyataan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yaitu terhadap suku selain Bali, dan agama selain Hindu.

Keputusan pemberhentian itu setelah BK DPD RI melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI.

“Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021,” paparnya.

Ia menjelaskan, BK DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang juga dilakukan oleh Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Hal tersebut atas pernyataan terhadap peristiwa pembakaran Villa Detiga Neano Resort, setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

“Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” imbuhnya.

BK DPD RI juga menindaklanjuti pengaduan Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. Setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek

keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

 “Badan Kehormatan memutuskan tidak menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi akan menggunakan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai tempat kampanye akbar pada Minggu (10/2) mendatang. Uang sebesar Rp 2 Milar menjadi syarat penggunaan lokasi tersebut.

Kepala Pelatih Timnas AMIN Ahmad Ali mengatakan, uang sebesar Rp 2 miliar lebih itu adalah untuk menyewa venue yang dibangun di era kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Izinnya sudah selesai, persetujuan dari pemerintah daerah sudah selesai. Rp2 sekian miliar sebagai sewanya,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (2/2).

BACA JUGA: Ke Pasar Palimo Palembang, Capres Nomor Urut 3 Komitmen Hadirkan Harga Pangan Murah

Ia menyebut pihaknya telah menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya sewa itu Kamis (1/2) kemarin. Dengan mengantongi izin sekaligus pemenuhan kewajiban, Anies-Muhaimin bakal menggunakan fasilitas tersebut pada hari terakhir kampanye nantinya.

“Mudah-mudahan ya tidak ada lagi kendala karena memang fenomena pencabutan izin itu sudah sering terjadi di beberapa daerah. Ya mudah-mudahan di JIS nanti tidak terjadi hal yang berulang seperti di daerah-daerah lain,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu juga memastikan bahwa pihaknya menyediakan lokasi alternatif untuk kegiatan kampanye akbar tersebut. Namun, belum pasti venue-venue mana saja yang jadi alternatif.

“Kami pasti punya plan A, B, C, D karena kami tahu posisi kami adalah bukan bagian dari penguasa, ya bisa jadi penguasa akan menggunakan semua caranya untuk menghambat pergerakan-pergerakan tim, terutama Pemerintah DKI,” tuturnya.

Ali mengkritisi sulitnya Anies mengakses penggunaan fasilitas JIS.

“Negara enggak bisa melakukan kesewenang-wenangan terhadap ini, tapi kita berharap hal-hal yang pernah terjadi di daerah lain itu tidak terulang di DKI apalagi di kampanye penutupan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambah waktu segmen keenam dalam debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antar-capres menjadi 4 menit dari semula 2 menit.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim sukses masing-masing pasangan capres/cawapres dalam rapat evaluasi terakhir dan rapat koordinasi.

“Kami sudah kelola itu, dan kami sudah atur, dan kemudian nanti khusus di segmen keenam atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement (pernyataan penutup) dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing pasangan calon,” kata Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat, (2/2).

BACA JUGA: KPU Umumkan 12 Nama Panelis untuk Debat Kelima Pilpres 2024

Mellaz mengatakan bahwa perubahan waktu tersebut tidak mengubah waktu debat secara keseluruhan, sehingga total waktu pelaksanaan tetap 120 menit.

“Kalau dari sisi waktu, yang kita concise (ringkas) itu dari sisi moderator-nya. Jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat,” kata Mellaz menjelaskan.

Sementara itu, Mellaz mengatakan bahwa penambahan waktu dalam debat capres/cawapres bukanlah hal baru.

“Sebenarnya kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru. Di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada,” ujarnya.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada tanggal 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi.

“Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi,” kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, (2/1).

BACA JUGA: Tiba di Makassar, Puluhan Ribu Warga Serukan ‘All in Prabowo!’

Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil.

Berikutnya, civitas academica UI meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, hingga TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

“Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing,” sambung Harkristuti.

Dalam seruan kebangsaan itu, Harkristuti menegaskan bahwa UI merupakan kampus perjuangan yang telah melahirkan para pejuang dalam menghadapi peristiwa berat di masa lalu.

Harkristuti juga mengatakan bahwa civitas academica UI sejati-nya tidak pernah diam di tengah kerja-kerja akademiknya.

“Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat,” ujar dia.

Warga dan alumni UI tidak ingin tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air hancur. Untuk itu, mereka mengingatkan pentingnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mereka pun mengingatkan agar pejabat serta elite politik dan hukum untuk tidak mengingkari sumpah jabatan demi kepentingan pribadi dan kekuasaan.

“Mr. Soepomo, salah satu perumus Konstitusi UUD 1945, Rektor UI tahun 1951 sampai dengan 1954, berpesan agar civitas academica Universiteit van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat, harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan,” tutur Harkristuti. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku senang karena akhirnya kampus-kampus di Indonesia bersuara terkait kondisi demokrasi terkini jelang Pemilu 2024. Diketahui bahwa kampus mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi saat ini.

“Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa,” ujar Anies kepada wartawan, Jumat (2/2).

BACA JUGA: Satgas MTF XXVIII-N Selesaikan Tugas

Ia mengatakan sudah sewajarnya kampus-kampus di Indonesia bersuara terkait hal itu. Pasalnya, pemilu mendatang akan menentukan arah Indonesia ke depan. “Memang pemilu besok itu adalah sebuah pemilu yang akan menentukan arah ke depan,” tukasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pastinya suara yang disampaikan kampus-kampus tersebut adalah hasil dari menangkap keresahan yang terjadi saat ini. “Dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika UGM disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” ungkapnya. “Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” imbuhnya. (*)

Sumber: JP Group