Petugas KPK mengambil gambar Spanduk raksasa bertuliskan Hajar Serangan Fajar dipasang di Gedung ACLC KPK saat peluncuran Hajar Serangan Fajar , Jakarta, Jumat (14/7/2023). Hajar Serangan Fajar adalah kampanye antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pencoblosan pada pemilu 2024. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – KPK berjanji menuntaskan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk bakal memanggil kembali Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Panggilan Muhdlhor ke KPK untuk hadir di gedung Merah Putih sebenarnya sudah Jumat pekan lalu (2/1). Namun dia tak datang. Hanya bawahannya, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono yang memenuhi panggilan di akhir pekan itu. Dua orang ini lah yang terang-terang disebut KPK diduga mendapatkan manfaat dari pemotongan insentif ASN penarik pajak di Sidoarjo.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga-nya sudah mendapat surat konfirmasi mengenai kehadiran sang Bupati. Rencana-nya, Muhdlor bakal diperiksa pada Jumat 16 Februari mendatang atau dua hari setelah coblosan.
”Kami sudah lakukan pemanggilan. Tapi yang bersangkutan memang baru bisa hadir tanggal 16,” paparnya. KPK menampik soal pemerik-saan itu berkaitan dengan politik. Tidak ada urusan me-ngenai masalah politik yang berlangsung terkait pemerikan bupati.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuf-ron memaparkan, terkait dengan kasus dugaan korup-si pemotongan dana insentif pegawai pajak itu, pihaknya sudah menetapkan satu tersangka. Melalui proses ope-rasi tangkap tangan (OTT) KPK menetapkan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka.
”Maka pihak pihak lain akan kami proses sesuai dengan prosedur. Bukan OTT lagi,” terangnya. Pihak-pihak terkait yang terlibat maka akan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundangan.
”Dari sana kami akan kumpulkan alat buktinya,” terangnya. Dari beberapa pemanggilan akan mengetahui penyebabnya. Jika ada bukti cukup kuat maka pihak terkait akan diproses hukum lebih lanjut.
Dalam OTT di lingkungan Pemkab Sidoarjo KPK memang hanya mengamankan Rp 69,9 juta. Namun, taksiran kerugian dari pemotongan itu selama setahun di 2023 mencapai Rp 2,7 miliar. (elo).
batampos- Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies menyikapi kenaikan tarif parkir yang diberlakukan di Batam baru baru ini.
Rikson menyampaikan kekhawatiran atas dampak yang mungkin timbul bagi masyarakat.
Kenaikan ini diyakini akan membuat hidup masyarakat semakin sulit, terutama bagi para pengguna kendaraan bermotor dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM).
Tampubolon, alumni Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara ini, menyoroti perlunya tinjau ulang kebijakan kenaikan tarif parker ini, mengingat adanya banyak permasalahan yang muncul di lapangan sejak pemberlakuan kenaikan tarif parkir.
Mayoritas fraksi DPRD Kota Batam pun telah mengusulkan untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif parkir ini, menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
“Saat ini, kita melihat banyak persoalan yang muncul di lapangan sejak diberlakukannya kenaikan tarif parkir. Parkir liar semakin marak, menyulitkan para pengemudi ojek online dan pelaku UMKM yang mengandalkan mobilitas.
”Belum lagi fasilitas 15 menit free parking yang kita sempatkan rasakan sekarang menjadi 5 menit saja. Kita heran ini kebijakan untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau pemodal/vendor parkir?” ujar Tampubolon yang juga berprofesi sebagai dosen di Kota Batam ini.
Lebih lanjut, Pengamat Kebijakan Publik yang berbasis di Kota Batam ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir ini.
Dia berharap agar Walikota Batam dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dapat memperhatikan masukan dari masyarakat, khususnya DPRD Kota Batam dan mengambil langkah kongkrit demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya berharap kenaikan tarif parkir ini dapat dievaluasi total secara menyeluruh. Kita perlu menunggu hingga Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa pengelolaan parkir di Kota Batam telah berjalan baik, baru mulai pikirkan soal kenaikan. Jangan membuat beban hidup masyarakat menjadi semakin sulit. Kita juga heran, bagaimana mungkin soal krusial begini menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan tanpa mendiskusikannya dengan anggota dewan kita?” tambahnya.
Dalam konteks ini, Tampubolon menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, utamanya para akademisi dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas bagi kehidupan sehari-hari. Evaluasi menyeluruh dan pertimbangan matang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Batam. (*)
Kondisi ponton pelabuhan Tanjungberlian yang dibangun pemerintah provinsi Kepri
batampos– Arus mudik Imlek jelang perayaan tahun baru Imlek 2575 mulai meningkat di pelabuhan Tanjungberlian kecamatan Kundur Utara. Terutama penumpang datang dari Batam dan sekitarnya mulai terlihat berdatangan.
Menyikapi meningkatnya arus mudik Imlek kepala satuan wilayah (Satwilker) pelabuhan Tanjungberlian Agus membenarkan. Menurut Agus pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama BUP. Untuk sementara hanya menggunakan satu ponton yang dibangun pemerintah provinsi Kepri. Karena ponton yang satu tenggelam saat ini dalam proses perbaikan.
“Iya arus mudik Imlek sedikit meningkat seiring semakin dekatnya perayaan Imlek. Kebanyakan penumpang datang dari Batam,” terangnya.
Dalam hal ini dihimbau penumpang tetap waspada karena hanya ada satu ponton. Kita harapkan perbaikan ponton segera rampung sehingga dapat dioperasikan kembali. Pasca tenggelamnya ponton sekarang dalam proses perbaikan. (*)
Pekerja sedang merakit kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemadam Joglo, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Nida Rohmawati, Kamis (8/2) menyatakan, pada Pemilu 2024 pihaknya melakukan skrining dan ada pengaturan saat pelaksanaan petugas KPPS.
Sebab pada pemilu sebelumnya ada 894 petugas KPPS yang meninggal. Jika berkaca dari ini, masalah kesehatan yang sering dialami adalah kelelahan dan memiliki komorbid menjadi konsentrasi. Maka syarat usia maksimal 55 tahun dan seleksi kesehatan sangat diperlukan.
“Banyak yang meninggal dan setelah dianalisis mereka mengalami dehidrasi,” ungkap Nida.
Selain itu sudah ada edukasi untuk petugas KPPS. Dia merincikan empat hal itu adalah cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga (4C). Nida tidak menyarankan agar menjelang pemungutan suara, petugas tidur malam setidaknya 6 sampai 8 jam.
“Kami harapkan jangan lupa minum air putih dan kurangi kopinya dan minuman kemasan,” tuturnya. Nida juga tidak menganjurkan minum minuman berenergi.
Pemerintah cukup optimis jika penyelenggaran pemu-ngutan suara akan lancar. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian menyatakan pemeriksaan kesehatan akan mengetahui bagaimana kondisi petugas KPPS.
Namun, kapasitas stress masing-masing individu tidak bisa diukur. Sehingga Kemenkes mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. “Secara spesifik ada rumah sakit yang spesifik untuk layanan jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki layanan kesehatan jiwa sudah disiapkan,” bebernya.
Obrin juga menyebut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan disiagakan. Sehingga ketika ada masalah kesehatan maka Pusat Krisis Kemenkes dan jejaringnya sudah siap. “Di puskesmas dan rumah sakit siap memberikan layanan,” bebernya. Khusus pada pemilu ini, puskesmas disiagakan 24 jam.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sumarjaya menyebut telah memetakan sisi kegawatdaruratan pada saat pemilu. Selain fasilitas kesehatan, sumber daya manusianya pun harus disiapkan. Jaya mengatakan jika kini Kemenkes memiliki public safety center (PSC) yang akan memberikan respons cepat jika terjadi hal tidak diinginkan dalam sektor kesehatan.
“Ini pertolongan pertama saat terjadi kegawatdaruratan dan nanti kan ke pelayanan kesehatan,” bebernya.
Selain itu ada juga emegency medical team (EMT). “468 tenaga kesehatan cadangan yang berbasis tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk merespons kegawatdaruratan,” ungkapnya.
Pada pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang sakit dan meninggal (lihat grafis). Pada tahun ini, segala persiapan dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi. Kementerian Kesehatan sudah melakukan skrining hingga menyiapkan fasilitas kesehatan untuk antisipasi.
Nida Rohmawati, menyatakan tidak ada antisipasi yang baik pada pemilu sebelumnya. Padahal pada 2019, ada perubahan tata cara pemilu. Yang biasanya hanya memilih wakil presiden dan presiden, pada saat itu juga memilih calon legiselatif.
“Dengan disatukan pemilihan ini, beban kerja sangat berat. Sebab harus menghitung suara segitu banyaknya. Kita tidak ingin terjadi lagi,” katanya. Kementerian Kesehatan juga telah membuat analisis penyebab banyaknya kematian dan kasus sakit. Faktor usia, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan punya komorbid merupakat riwayat yang banyak ditemui. Selain itu, pada saat itu jam kerja di atas 20 jam. “Sekarang sudah kami skrining dan ada pengaturan saat pelaksanaan,” ungkap Nida.
Pada pemilu sebelumnya ada 894 petugas KPPS yang meninggal. Jika berkaca dari ini, masalah kesehatan yang sering dialami adalah kelelahan dan memiliki komorbid menjadi konsentrasi. Maka syarat usia maksimal 55 tahun dan seleksi kesehatan sangat diperlukan.
“Banyak yang meninggal dan setelah dianalisis mereka mengalami dehidrasi,” ungkap Nida.
Selain itu sudah ada edukasi untuk petugas KPPS. Dia merincikan empat hal itu adalah cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga (4C). Nida tidak menyarankan agar menjelang pemungutan suara, petugas tidur malam setidaknya 6 sampai 8 jam.
“Kami harapkan jangan lupa minum air putih dan kurangi kopinya dan minuman kemasan,” tuturnya. Nida juga tidak menganjurkan minum minuman berenergi.
Pemerintah cukup optimis penyelenggaran pemungutan suara akan lancar. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian menyatakan pemeriksaan kesehatan akan mengetahui bagaimana kondisi petugas KPPS.
Namun, kapasitas stress masing-masing individu tidak bisa diukur. Sehingga Kemenkes mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. “Secara spesifik ada rumah sakit yang spesifik untuk layanan jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki layanan kesehatan jiwa sudah disiapkan,” bebernya.
Obrin juga menyebut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan disiagakan. Sehingga ketika ada masalah kesehatan maka Pusat Krisis Kemenkes dan jejaringnya sudah siap. “Di puskesmas dan rumah sakit siap memberikan layanan,” bebernya. Khusus pada pemilu ini, puskesmas disiagakan 24 jam.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sumarjaya menyebut telah memetakan sisi kegawatdaruratan pada saat pemilu. Selain fasilitas kesehatan, sumber daya manusianya pun harus disiapkan. Jaya mengatakan jika kini Kemenkes memiliki public safety center (PSC) yang akan memberikan respons cepat jika terjadi hal tidak diinginkan dalam sektor kesehatan.
“Ini pertolongan pertama saat terjadi kegawatdaruratan dan nanti kan ke pelayanan kesehatan,” bebernya.
Selain itu ada juga emegency medical team (EMT). “468 tenaga kesehatan cadangan yang berbasis tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk merespons kegawatdaruratan,” ungkapnya. (*)
Pilot Philip Mark Mehrtens berada di tengah Egianus Kogoya dan kelompoknya. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)
batampos – Duta Besar Selandia Baru Kevin Jeffry Burnet bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri di Polda Papua pada Rabu (7/2). Pertemuan itu membahas pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang tepat setahun disandera kelompok separatis teroris (KST).
Dubes Selandia Baru tidak hanya bertemu Kapolda Papua, namun juga bertemu dengan Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani, satgas yang menangani gangguan keamanan KST.
Fakhiri mengatakan bahwa upaya pembebasan Philip terus dilanjutkan. Selama ini berbagai upaya juga telah ditempuh Polda Papua untuk membebaskan Pilot Susi Air. “Akan dimaksimalkan kembali untuk mendapatkan hasil yang baik,” terangnya.
Salah satu langkahnya dengan membentuk Satgas Damai Cartenz yang bertugas menangani KST di wilayah Papua. Kombes Pol Faizal menerangkan, dibentuk pula sebuah operasi pembebasan sandera bersandi Ops Paro. Semua kejadian pasca penyanderaan pilot juga ditangani. “Semua itu langkahnya,” jelasnya.
Dubes Selandia Baru Kevin memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pembebasan yang dilakukan Polri. Pemerintah Selandia Baru memastikan hanya akan berkomunikasi dengan pejabat negara Indonesia yang berkompeten terkait pembebasan warga negaranya. “Kami juga mengucapkan belasungkawa atas sejumlah anggota Polri yang gugur di Papua,” jelasnya
Komunikasi intensif antar kedua menteri luar negeri (menlu) pun telah dilakukan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Menlu Retno Marsudi telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menlu Winston pada Rabu (7/2).
Selain membahas berbagai aspek bilateral, kedua menlu juga membahas mengenai upaya pembebasan sandera Capt. Phillip Mehrtens. ”Dalam pembicaraan tersebut Ibu Menlu menyampaikan bahwa upaya pembebasan sandera masih terus dilakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, upaya pembebasan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Selain itu, pemerintah juga menjamin akses kekonsuleran bagi Kedubes Selandia Baru di Jakarta.
Dalam akun X-nya, Menlu Winston juga mengamini soal pembicaraannya dengan Retno. Dia mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan. Antara lain, memperkuat lebih lanjut kemitraan komprehensif antara Indonesia dengan Selandia Baru, kunjungan tingkat tinggi yang akan datang, serta pembebasan pilot Susi Air yang disandera di Papua.
Terpisah, pemerhati isu politik dan hak asasi manusia Amiruddin Al-Rahab menyatakan, perlu solusi atas upaya pembebasan Philip yang berlarut. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu menilai pemerintah harus membentuk tim negosiasi demi membebaskan Philip. Tim itu bisa diisi oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para tokoh yang berpengaruh. Dia menilai, kebutuhan itu sudah mendesak.
Selain itu, Amiruddin menyampaikan bahwa kelompok yang menyandera Philip harus membuka diri. Sebab, semakin lama pilot Susi Air disandera, situasi akan kian buruk. Dampaknya bisa sampai kepada masyarakat di Kabupaten Nduga dan sekitarnya. ”Pembebasan sandera adalah kewajiban negara, oleh karena itu Presiden perlu segera tunjuk seseorang untuk memimpin tim pembebasan. Sekaligus juga memperbaiki kondisi di wilayah Papua Pegunungan, demi pemilu bisa berjalan damai,” beber dia. (*)
F. Tangkapan layar video/jawa pos radar jogja Penampakan J, tersangka pembunuhan sekeluarga di Kalimantan Timur.
batampos – Kerabat korban pembunuhan satu keluarga di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, meminta agar J, tersangka, dihukum mati. Selain perbuatannya sangat sadis, keluarga meyakini pembunuhan itu direncanakan.
”Kami menuntut hukuman seadil-adilnya. Kalau bisa ya nyawa dibalas nyawa,” kata Putut, salah seorang anggota keluarga korban, saat dihubu-ngi Kaltim Post (grup Batam Pos).
J, siswa SMK kelas XII di PPU, membunuh suami istri WL, 34; dan SW, 34; serta ketiga anak mereka: RJ, 15; VD, 12; dan ZA, 2,5, pada Selasa (6/2) dini hari di kediaman korban di Dusun Lima, RT 018, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, PPU.
J yang masih berstatus anak karena baru berusia 18 tahun pada 27 Februari nanti melakukan aksinya menggunakan parang. Dugaan awal polisi, motif pembunuhan adalah dendam akibat percekcokan pelaku dengan WL soal ayam. Juga, dipicu helm yang dipin-jam dan belum dikembalikan. Tapi, ada pula yang menyebut motifnya asmara karena cinta J ditolak RJ.
Putut meyakini J yang masih terhitung tetangga para korban itu telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan matang. ”J telah merebut kebahagiaan kami. Kami tidak akan pernah bisa memaafkan dia,” ujarnya.
Putut mengatakan, informasi yang beredar bahwa J mabuk dan ada informasi yang bersangkutan mau mencuri di rumah WL dianggapnya semakin menutupi modus pembunuhan berencana. Dia juga tidak memercayai saat parang yang diduga digunakan J disebut tampak tumpul. Sebab, luka pada korban, kata dia, terkesan sangat tajam dengan luka bacok yang rapi.
Sementara itu, Ahan Akbar, kepala SMK di PPU yang disebut-sebut sebagai tempat sekolah J, membenarkan bahwa anak tersebut pernah belajar di sekolah yang dipimpinnya. ”Kalau anaknya selama di sekolah ya penurut, biasa-biasa saja, tidak punya masalah-masalah yang berat,” jelasnya.
Hanya, dia menduga ada kemungkinan J punya masalah keluarga dan lingkungan. ”Kalau selama di sekolah, ya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dan sebagai-nya. Ya, seperti anak yang lain. Itu saja,” ujarnya.
Dari Balikpapan, Ketua Yayasan Psikologi Clarinta Balikpapan Dwita Salvery menyebut J perlu diperiksa secara psikologis mengingat perbuatannya yang sangat sadis. Kejadian tersebut bisa dipengaruhi banyak hal.
Yang paling utama dan nomor satu adalah pola asuh. ”Kita tidak tahu apakah anak ini sejak kecil mengalami kekerasan atau melihat kekera-san. Karena ini sudah pasti akan membentuk karakter anak yang kemudian jadi seper-ti itu,” ujarnya.
Meski anak itu bersekolah, lanjut dia, sisi akademik disebutnya sangat kecil berkontribusi membentuk pendidikan karakter. Apalagi kalau tidak berada di sekolah-sekolah khusus yang memang punya materi character building. ”Sebab, pembentukan karakter paling hebat itu pada golden age, usia emas 0-–12 tahun,” katanya. (*)
Sumpah Profesi Insinyur dan Kuliah Perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam, Rabu (7/2/2024) (istimewa)
batampos – Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam mengajak para insinyur untuk berkolaborasi dalam pengembangan Batam. Mengingat, BP Batam sedang fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, drainase, hingga penyediaan air baku.
“BP Batam juga tengah mempersiapkan pengembangan Rempang Eco-City yang merupakan program strategis nasional. Tentu dukungan dan keterlibatan para insinyur sangat penting agar pembangunan ini semua bisa terealisasi maksimal,” ujar Wan saat hadir dalam agenda Sumpah Profesi Insinyur dan Kuliah Perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam, Rabu (7/2/2024).
Wan mengungkapkan, peran insinyur sebagai akademisi sangat penting dalam memaksimalkan pembangunan Rempang.
Sehingga, penyusunan kebijakan untuk mengedepankan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Apalagi BP Batam juga telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan Tanah untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Rempang.
Dimana, sejumlah unsur penting di Kota Batam ikut terlibat. Mulai dari unsur Pemerintah Kota Batam, Kantor Pertanahan Batam, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu serta akademisi.
“Tentu semua ini untuk membangkitkan ekonomi Batam. Investasi di Rempang nanti juga akan menyerap tenaga kerja yang besar. Mudah-mudahan semua ini berjalan baik,” pungkasnya. (*/rilis)
Sumpah Profesi Insinyur dan Kuliah Perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam, Rabu (7/2/2024) (istimewa)
batampos – Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam mengajak para insinyur untuk berkolaborasi dalam pengembangan Batam. Mengingat, BP Batam sedang fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, drainase, hingga penyediaan air baku.
“BP Batam juga tengah mempersiapkan pengembangan Rempang Eco-City yang merupakan program strategis nasional. Tentu dukungan dan keterlibatan para insinyur sangat penting agar pembangunan ini semua bisa terealisasi maksimal,” ujar Wan saat hadir dalam agenda Sumpah Profesi Insinyur dan Kuliah Perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam, Rabu (7/2/2024).
Wan mengungkapkan, peran insinyur sebagai akademisi sangat penting dalam memaksimalkan pembangunan Rempang.
Sehingga, penyusunan kebijakan untuk mengedepankan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Apalagi BP Batam juga telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan Tanah untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Rempang.
Dimana, sejumlah unsur penting di Kota Batam ikut terlibat. Mulai dari unsur Pemerintah Kota Batam, Kantor Pertanahan Batam, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu serta akademisi.
“Tentu semua ini untuk membangkitkan ekonomi Batam. Investasi di Rempang nanti juga akan menyerap tenaga kerja yang besar. Mudah-mudahan semua ini berjalan baik,” pungkasnya. (*/rilis)
Jukir liar mengutip uang parkir di pasar kaget di Simpang Tobing, Batuaji, Kamis (8/2). Selain tak sesuai ketentuan, sejumlah jukir juga balik marah ke pengendara ketika diminta karcis. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Tindakan juru parkir (jukir) di kawasan Penuin, Lubukbaja, meresahkan pengendara. Selain tidak memberikan karcis, jukir tersebut juga mengancam pengendara.
Aksi jukir ini sempat direkam salah satu pengendara mobil dan beredar di media sosial (medsos).
”Kutandai mobil kau,” ujar pria yang mengenakan seragam jukir tersebut sambil berjalan menjauhi mobil si perekam.
Dalam video, pengendara wanita menyebutkan menolak membayar tarif parkir baru kepada jukir. Sebab, sang jukir tidak memberikan karcis.
”Ini sudah pengancaman. Tak beri karcis, dikasih Rp 2 ribu malah ngancam,” suara wanita dalam rekaman tersebut.
Wanita ini mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. ”Sudah dilaporkan. Semoga ada tindak lanjutnya dari Dishub,” ungkapnya.
Diketahui, sejumlah juru parkir (jukir) hingga saat ini masih tak memberikan karcis kepada pengendara. Bahkan, para jukir tersebut sama sekali tak terlihat memegang karcis.
Di tangan jukir, hanya memegang uang hasil kerjanya. Merekapun datang saat pengendara hendak mengambil kendaraannya.
”Ada karcis. Sering lupa ngasih,” ujar salah seorang jukir di pertokoan Sei Harapan, Sekupang, beberapa waktu lalu.
Jukir ini mengaku akan memberikan karcis saat dipertanyakan pengendara. ”Karena sering lupa, kalau ditanya baru kasih,” katanya.
Di tempat lain, masih banyak banyak jukir yang tak menyerah-kan karcis parkir. Misalnya, di Kompleks Bumi Indah, Nagoya. Seorang jukir mengaku kehabisan karcis.
”Belum dibagikan sama Dishub,” kata jukir yang beroperasi di dekat Bank Riau Kepri Lubukbaja tersebut.
Karena tak memberikan karcis, pengendara mobil hanya memberikan Rp 2 ribu kepada jukir itu. ”Tak apalah,” katanya saat menerima uluran uang dengan nominal tersebut. (*)
Salah satu toko penjual pernak pernik imlek di Jalan Gambir, Tanjungpinang. f. peri
batampos– Warga Tanjungpinang keturunan tionghoa mulai ramai berburu pernak pernik untuk perayaan imlek yang jatuh pada Sabtu 10 Februari 2024 besok.
Di Tanjungpinang sendiri, pernak pernik
Imlek ini banyak dijual di sekitar kawasan kota lama mulai dari Jalan Merdeka, hingga Jalan Gambir tidak jauh dari Pasar Baru Tanjungpinang.
Salah satu pedagang pernak pernik imlek di Jalan Gambir, Lina, menyampaikan mendekati hari imlek penjualanya terus meningkat karena warga tionghoa yang membeli semakin ramai datang ke tokonya.
Ia menyebut pernak pernik yang paling laris adalah tempelan naga kayu. Karena Imlek tahun 2024 ini shio naga,” kata Lina di tokonya, Kamis (8/2).
Lina menuturkan tempelan bertemakan naga kayu dan pernak pernik serupa lainnya itu ia jual cukup murah antara Rp 20 – 60 ribu. Sedangkan pernak pernik lain yang cukup mahal adalah lampion.
“Kalau lampion lebih mahal, paling murah Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu untuk yang paling mahal,” tuturnya.
Menurutnya, pernak-pernik itu menjadi kebutuhan yang harus ada dalam setiap imlek, sebab dengan begitu akan menggambarkan suasana yang lebih kental.
Ia mengatakan sejak dua pekan yang lalu tokonya sudah ramai dikunjungi oleh warga tionghoa. Dalam satu hari ia bisa menjual 30 sampai 50 pernak pernik. Bahkan saat ini jam operasional tokonya cenderung lebih lama dari bisanya.
“Jelang Imlek ini kita tutup jak 10 malam,” tambahnya.
Salah satu pembeli, Melina, mengatakan setiap imlek selalu menghiasi rumahnya dengan pernak pernik imlek sesuai shionya.
“Tahun ini temanya naga kayu, jadi itu yang banyak kita beli,” ucapnya. (*)
