Petugas Satlantas Polresta Tanjungpinang melakukan olah tempat kejadian kecelakaan di Dompak Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar
batampos– Mobil Suzuki Ertiga pelat merah dan pengendara motor terlibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/2) sekitar pukul 09.30 WIB.
Akibat tabrakan ini, sepeda motor Nmax 5443 WI dan Suzuki ertiga BP 1437 A ringsek parah usai terlibat lakalantas tersebut.
“Kebetulan saya lewat, dan sudah melihat pengendara motor terkapar di tengah jalan,” sebut Ali, pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi kecelakaan.
Pengendara dan penumpang sepeda motor terlihat mengalami luka parah karena saksi melihat adanya percikan darah di lokasi kecelakaan.
“Dua orang dibawa ke rumah sakit karena luka parah. Kalau kejadian saya kurang tau, saya datang kondisi lagi sepi,” katanya.
Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjungpinang AKP Syaiful Amri mengatakan awalnya Mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh RS tanpa membawa penumpang melaju dari arah Kantor DPRD Kepri menuju ke arah Kantor Gubernur Kepri.
Sementara motor Yamaha Nmax yang dikendarai AS membawa penumpang SY melaju dari arah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri menuju ke arah Kantor Gubernur Kepri.
Tepatnya di simpang empat Stadion Gelora Sri Tribuana kecelakaan tidak dapat dihindari dan terjadi tabrakan antar dua kendaraan.
“Korban inisial AS dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit dan penumpang inisial SY mengalami luka-luka. Sedangkan RS tidak mengalami luka,” jelas Syaiful. (*)
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Politis PDI Perjuangan itu menyebutkan saat ini jumlah staf ahli di DPRD Batam sangat terbatas. Foto: Istimewa
batampos– Kenaikan tarif parkir Kota Batam masih menjadi polemik di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih keberatan terhadap tarif parkir yang naik 100 persen.
Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho tengah menunggu keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan tarif parkir baru. Apalagi sudah ada kesepakatan dari 6 fraksi yang menolak untuk kenaikan tarif parkir di Kota Batam.
“Sudah rapat terkait parkir ini, dan 6 fraksi sudah meminta penundaan , intinya menolak kenaikan tarif parkir saat ini,” ujar Udin, Selasa ( 6/2).
Pendapat dari fraksi telah disampaikan ke pimpinan dewan. Namun ia belum tahu, apakah pimpinan dewan sudah melanjutkan rekomendasi itu ke pemerintah kota Batam.
“Mengenai pimpinan dewan sudah mengeluarkan rekomendasi atau belumnya, itu yang belum tahu. Sebab rekomendasi dari kami ini yang melanjutkan pimpinan,” sebut Udin.
Dikatakan Udin, kenaikan tarif parkir saat ini dirasa sangat janggal. Apalagi, Dishub Batam memiliki target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp 15 miliar. Padahal, tanpa harus dinaikan, target PAD dari retribusi parkir, menurut Udin sudah bisa Rp 30 miliar.
“Target Rp 15 miliar setelah kenaikan ini yang tak masuk akal. Sebelum kenaikan saja, harunya bisa sampai Rp 30 miliar, namun pada kenyataanya, setiap tahun PAD dari retribusi ini hanya ada diangka Rp 4 miliar lebih, tak pernah sampai Rp 5 miliar,” Jabar Udin .
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Batam juga tak pernah transparan soal data yang ada. Bahkan saat DpRD Kota Batam meminta data, Dishub tak bisa memberikan. Mulai dari berapa jumlah titik parkir, jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan roda empat, begitu juga dengan jumlah juru parkir (jukir).
“Nah ini yang tak pernah disampaikan. Kami sudah minta data, tapi tak diberi. Terkait Jukir ini seharusnya juga dapat perhatian, mereka harus juga dapat perlakuan yang layak,” sebut Udin.
Karena menilai pemerintah kurang transparan. Apalagi untuk kenaikan, Pemerintah Kota Batam tidak pernah melibatkan DPRD Kota Batam.
“Alasan kenaikan saja tak jelas,” ujar Udin.
Bahkan Udin meminta masyarakat untuk tidak membayar parkir sesuai tarif baru. Apalagi, kenaikan dilakukan saat ekonomi masyarakat Batam belum stabil.
“Saya imbau, masyarakat jangan bayar parkir tarif baru. Masyarakat juga jangan takut terhadap juru parkir yang mengertak, karena kita di negara hukum, yang pastinya ada aturan hukum untuk semuanya,” jelas Udin.
Sementara Waka 3 DPRD Kota Batam, Ahmad Surya mengatakan masih ada waktu satu Minggu lagi untuk menunggu evaluasi dari Dishub. Terutama terkait stiker parkir langganan yang harus segera disediakan untuk masyarakat.
Berfoto bersama seusai melakukan FGD. (F. istimewa)
batampos – Institut Teknologi Batam (ITEBA) mengadakan FGD Kajian Ekspor Impor Timah pada Selasa, 30 Januari 2024, lalu. FGD itu membahas tren global menunjukkan permintaan timah yang tinggi, namun pasokannya terbatas. Hal ini mengakibatkan harga timah global terus meningkat, membuka peluang besar bagi industri timah di Indonesia, khususnya di Batam.
Kajian tentang industri timah di Indonesia menunjukkan bahwa permintaan timah global terus meningkat sementara pasokan terbatas. Hal ini mendorong pemerintah mendorong hilirisasi industri timah untuk meningkatkan nilai tambah. Batam dengan status kawasan perdagangan bebasnya memiliki peluang untuk mengembangkan industri timah berkelanjutan mengingat belum adanya aturan yang membatasi impor bahan baku timah.
Dalam acara diskusi tersebut, perwakilan dari BP Batam, Surya Kurniawan Suhairi, S. Psi., M.IDP, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, menyampaikan bahwa Permendag 22 Tahun 2023 dan Permendag 23 Tahun 2023 telah memperbarui aturan terkait sumber daya mineral yang berasal dari lokal.
Dengan demikian, bahan baku timah yang berasal dari impor masih menjadi kekosongan aturan. BP Batam juga mengingatkan bahwa semua perjanjian usaha di wilayah Batam harus ditentukan oleh BP Batam, sesuai PP 41 dan Permendag 23 Tahun 2023 Pasal 14.
Miftahudin, S.E., M.M., yang mewakili Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, menyampaikan bahwa meski tren permintaan timah global cukup tinggi, pasokannya terbatas sehingga Malaysia dan Thailand terpaksa mengimpor bahan baku. Meski Batam merupakan FTZ yang bebas pajak, perlu diperhatikan perhitungan beban pajak perusahaan. Selain itu perlu dikaji terkait kekosongan aturan, tata niaga ekspor-impor, serta pemisahan yang jelas antara pengolahan timah lokal dan impor.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Dr. Eng Ansarullah Lawi (KetuaTim); Prof. Drs. Syukri Lukman, M.Sc., Ph.D. (Staff Ahli); Dr. Adis Imam Munandar, S.Si., M.M. (Tenaga Ahli); Miftahudin, S.E., M.M. (Tenaga Ahli); Dr. Ir. M.Ansyar Bora, M.T., IPM (Anggota); Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI.(Anggota); Dr. I Made Sondra, S.T., M.T. (Anggota); Rizky Fadhel, S.T., M.T. (Anggota); Faradiba Jabnabillah, S.Pd., M.Pd.(Anggota); Refli Noviardi, S.Kom., M.Kom. (Anggota); Rifa’atul Mahmudah Burhan, S.Kom., M. Tr. Kom. (Anggota); Dinar Puspanegara, S.T. (Tim Teknis); Nur Shilah (Tim Teknis); Yunitasari (Tim Teknis); Radela Yulia P (Tim Teknis); Johan Lim (Perwakilan Industri Smelter Timah di Batam); Daniel (Tim Legal PT Cipta Persada Mulia).
Terpidana Arif Manotar dieksekusi Jaksa. F. Kejari Tanjungpinang
batampos– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang telah mengeksekusi Arif Manotar, terpidana kasus korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS 3R) Kampung Bugis. Terpidana saat ini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang.
Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir mengatakan eksekusi ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5239 K/Pid.Sus/2023 tanggal 30 November 2023.
Dalam putusan MA, terpidana Arif dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan divonis hukuman pidana 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.
Dalam putusan tersebut, terpidana Arif juga dihukum untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 278.113.250. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.
“Terpidana sudah ditahan di Rutan Tanjungpinang,” kata Dedek.
Sebelumnya diketahui, Pengadilan Negeri Tanjungpinang memvonis bebas dua terdakwa korupsi TPS-3R Kampung Bugis Tanjungpinang.
Dua terdakwa yakni Samsuri sebagai Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama dan Arif Manotar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dalam kasus ini, Kejari Tanjungpinang menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan TPS 3R Kampung Bugis Tanjungpinang. Dalam tahap penyidikan, penyidik Kejari Tanjungpinang menemukan unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 556 juta. (*)
HMID berkomitmen untuk menghadirkan lebih banyak lagi inovasi, baik dari produk-produk yang diluncurkan maupun melalui layanan purnajual yang ditawarkan.
batampos – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) siap mengarungi 2024 dengan meneruskan rangkaian capaian positif selama 2023 sebagai bentuk apresiasi terhadap kepercayaan pelanggan. Maka dari itu, HMID berkomitmen untuk menghadirkan lebih banyak lagi inovasi, baik dari produk-produk yang diluncurkan maupun melalui layanan purnajual yang ditawarkan. Salah satu inisiatif HMID untuk memberikan pengalaman yang lebih lagi baik bagi pelanggan di tahun ini adalah dengan memperkenalkan lima model kendaraan baru, baik itu mobil dengan internal combustion engine (ICE) maupun electric vehicle (EV).
Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menjadikan Hyundai sebagai solusi mobilitasnya, sehingga kami mampu mencatatkan peningkatan penjualan secara berkelanjutan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023.”
Lebih lanjut Cha menambahkan, “Di tahun 2024 ini, kami berkomitmen untuk terus memberi pengalaman berkendara terbaik bagi pengguna, salah satunya dengan menghadirkan lebih banyak kendaraan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sejak awal mula berdirinya HMID pada tahun 2020, penjualan setiap tahunnya selalu mencatat kenaikan yang positif. Dengan 8 tipe kendaraan yang tersedia di segmen EV, SUV, dan MPV, HMID berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 18% secara year-on-year pada 2023 berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan terus tumbuh dalam menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia.
Dari total unit yang terjual pada 2023, 5 produk yang paling diminati konsumen adalah STARGAZER termasuk STARGAZER X, CRETA, IONIQ 5, dan PALISADE. Lalu, daerah yang mencatatkan penjualan produk tertinggi meliputi Jakarta, Tangerang, Depok, Surabaya dan Bandung.
Sebagai pioneer elektrifikasi di Indonesia, Hyundai juga telah meningkatkan kapasitas produksi IONIQ 5 menjadi 1.000 unit per bulan pada tahun 2023, serta terus melakukan pengembangan sarana infrastruktur kendaraan listrik melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, Hyundai juga telah berpartisipasi di berbagai acara kenegaraan seperti ASEAN Summit 2023, Achipelagic and Island States Summit (AIS) 2023, dan FIFA U-17 World Cup sebagai rekan resmi.
Keberlanjutan Komitmen Hyundai terhadap Pengembangan Ekosistem EV dari Hulu ke Hilir di Tahun 2024
Hyundai memperkuat elektrifikasi sektor otomotif dengan konsisten mengembangkan ekosistem EV dari hulu ke hilir secara berkelanjutan melalui kompleks infrastruktur yang terintegrasi. Pada 2024, fasilitas perakitan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) akan menambah kapasitas produksi mobil listrik hingga 70.000 unit per tahun. Selain itu, mulai tahun ini Hyundai juga akan mengoperasikan pabrik sistem baterai dan sel baterai nya di Indonesia.
Pabrik sistem baterai yang dioperasikan oleh Hyundai Energy Indonesia (HEI) akan mendukung peluncuran BEV kedua Hyundai yang diproduksi secara lokal dengan baterai produksi dalam negeri. Lalu, pabrik sel baterai yang dioperasikan oleh PT HLI Green Power diharapkan dapat memproduksi hingga 10 GWh sel baterai per tahun, yang cukup untuk memasok sekitar 150.000 unit mobil listrik dengan platform E-GMP dari Hyundai.
Beroperasinya tiga pabrik Hyundai di Indonesia secara serentak diproyeksikan untuk menjawab permintaan pasar dalam negeri serta membuka peluang untuk mengekspor hasil produksi ke negara-negara Asia Tenggara.
Di sektor hilir, HMID akan terus melakukan ekspansi jaringan charging station di seluruh Indonesia selama tahun 2024. Upaya ini turut dilakukan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Dengan demikian, semakin banyak konsumen yang dapat menikmati mobilitas kendaraan listrik yang mudah tanpa rasa khawatir
Perkuat Pengalaman Pelanggan dengan Peningkatan Lini Kendaraan dan Jangkauan Dealer
Sepanjang 2024, HMID akan menghadirkan sebanyak kurang lebih lima model kendaraan terbaru ke Indonesia. Salah satu yang akan ditawarkan adalah EV dengan harga terjangkau dengan kualitas dan kenyamanan berkendara terdepan di kelasnya. Sejalan dengan rencana pengembangan lini produk, Hyundai juga menargetkan peningkatan pembukaan dealer dengan target 145 dealer di 2024.
Berhubungan dengan hal tersebut, untuk hadir lebih dekat kepada masyarakat Indonesia, Hyundai akan hadir di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang akan diselenggarakan pada 15-25 Februari 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Hyundai akan memperkenalkan 2 dari lini produk terbarunya dan program inovatif yang sejalan dengan komitmen Hyundai sebagai game changer di industri otomotif dan pemimpin dalam elektrifikasi kendaraan.
“Kami optimis bahwa tahun 2024 menjadi momen bagi Hyundai untuk semakin memperkuat perannya sebagai game changer di industri otomotif Indonesia dengan menghadirkan lebih banyak inovasi dan solusi customer-centric dalam menjawab kebutuhan konsumen Indonesia,” tutup Woojune Cha.(*)
Anggota KPAI Sylvana Apituley saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Selasa (6/2). (Anita Permata Dewi/ANTARA)
batampos – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran hak anak dalam masa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Sejumlah pelanggaran hak anak itu di antaranya menjadikan anak sebagai sosok pengajak untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KPAI Sylvana Apituley di Jakarta pada hari Selasa (6/2) bahwa upaya pelanggaran hak anak itu dilakukan melalui rekaman-rekaman video yang dibagikan dengan luas di media sosial. Anak-anak dalam video itu dijadikan sebagai pengajak agar masyarakat memilih paslon tertentu.
“Rekaman-rekaman video pelanggaran hak anak itu disebarkan melalui media sosial,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Bentuk pelanggaran hak anak berikutnya menurut KPAI adalah anak-anak yang dijadikan sebagai operator praktik politik uang oleh oknum calon legislatif (caleg). Ia mengatakan untuk kasus pelanggaran yang ini terjadi di Palembang.
“Ini kasusnya di Palembang,” kata dia.
Ia melanjutkan bentuk pelanggaran lainnya yaitu terdapat para tokoh politik yang mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu di tempat pendidikan termasuk itu pondok pesantren. Tempat pendidikan itu ternyata menjadi target kampanye oleh tim kampanye paslon tertentu.
“Bukan oleh paslonnya, tetapi oleh timnya. Baik itu petinggi partai politik maupun tim pemenangannya,” imbuhnya.
Padahal ia menegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye sudah dengan tegas melarang aktivitas kampanye di tempat pendidikan. Menurutnya, hal ini merupakan wujud pengawasan KPAI selama rangkaian Pemilu 2024 berlangsung.
Pihak KPAI juga telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tim kampanye peserta pemilu sejak bulan Maret tahun 2023. Sampai saat ini juga pihak KPAI masih melakukan koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan.
“Kami telah melakukan konsolidasi untuk memastikan pelanggaran hak anak selama pemilu baik itu sebelum kampanye hingga pengumuman hasil pemilu nanti,” kata dia.
Ia menambahkan KPAI terus melakukan upaya meminimalisasi pelanggaran hak anak dalam pemilu salah satunya dengan menerbitkan surat edaran bersama dengan Menteri PPPA, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Mendagri.
Menurutnya ada 11 bentuk pelanggaran terhadap hak anak dalam pemilu 2024 yang harus dijadikan perhatian oleh publik. Terutama oleh peserta pemilu agar kejadian pelanggaran hak anak tidak terulang lagi ke depannya. (*)
Pekerja sedang merakit kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemadam Joglo, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Sosial berupaya untuk memenuhi hak pemilih penyandang disabilitas mental dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar dapat menyalurkan suara pada Pemilu 2024.
Seperti dilansir dari Antaranews, Selasa (6/2) terdapat 264.594 orang dengan disabilitas mental atau ODGJ yang terdaftar sebagai pemilih tetap Pemilu 2024. Sebanyak 820 di antaranya mendapat perawatan di 31 sentra terpadu Kemensos.
’’Kami berupaya dari setiap pemilu ke pemilu untuk semakin mempermudah dan memberikan akses kepada teman pemilih semua, khususnya yang difabel,” ungkap Reni Rinjani Pratiwi selaku Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI.
Beberapa upaya Kemensos dan KPU dalam membantu ODGJ di antaranya, membantu pengurusan pindah memilih di lokasi ODGJ berada sehingga dapat mempermudah penyaluran suara.
KPU juga akan menyiapkan petugas untuk mendampingi ODGJ saat menyalurkan suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). ODGJ yang belum memiliki KTP akan dibantu proses perekaman KTP-nya, dengan berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Demi mempermudah penyaluran suara, maka akan didirikan TPS di area atau luar area sentra terpadu. Selain itu, akan ada formulir yang disediakan untuk diisi oleh ODGJ yang memerlukan pendampingan.
Kemensos bersama KPU juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga ODGJ untuk mengecek lokasi dan akses menuju TPS sebelum hari pemungutan.
Selain itu, anggota keluarga juga dapat membantu mencapai TPS saat hari pemungutan dan memberikan informasi kepemiluan, seperti calon yang akan dipilih dan bagaimana cara memilihnya. Diharapkan, pendamping ODGJ turut merahasiakan pilihan capres-cawapres yang dipilih. (*)
Raja Charles didiagnosis terkena kanker. (F Victoria Jones via AP)
batampos – Raja Charles telah didiagnosis menderita kanker dan sudah menerima perawatan yang akan mencegahnya menjalankan tugas publik dalam waktu dekat, Istana Buckingham mengumumkan.
Dilansir dari The Guardian, (Selasa 6/2), tidak ada pengumuman lebih lanjut mengenai jenis kanker yang dideritanya, namun Istana Buckingham mengatakan itu bukan kanker prostat.
Hal itu dikarenakan raja tersebut baru-baru ini menjalani perawatan di Klinik London karena pembesaran prostat jinak.
Dia memulai perawatan rawat jalan secara rutin pada hari Senin, dan terpaksa menunda pertemuan publik.
Telah dinyatakan juga, bahwa dia akan melanjutkan peran konstitusionalnya sebagai kepala negara, termasuk urusan administrasi, kotak merah, dan pertemuan pribadi.
Raja secara pribadi memberi tahu putranya, Pangeran Wales dan Adipati Sussex, tentang diagnosisnya, serta ketiga saudara kandungnya, Putri Kerajaan, Adipati Edinburgh, dan Adipati York.
Pangeran Harry telah berbicara dengan ayahnya tentang diagnosis kankernya dan akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk menemuinya dalam beberapa hari mendatang, Kantor Duke dan Duchess of Sussex mengonfirmasi.
Diyakini dia akan bepergian sendirian dengan Meghan yang tinggal di AS bersama dua anak pasangan tersebut yaitu Pangeran Archie dan Putri Lilibet.
Dalam sebuah pernyataan, Istana Buckingham mengatakan, “Selama prosedur pembesaran prostat jinak yang dilakukan raja baru-baru ini di rumah sakit, ada masalah terpisah yang menjadi perhatian.”
Tes diagnostik selanjutnya telah mengidentifikasi suatu bentuk kanker, yang Dimana raja hari ini telah memulai jadwal perawatan rutin.
“Selama waktu tersebut beliau telah disarankan oleh dokter untuk menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan public,” kata Istana. (*)
batampos – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 di luar negeri. Dugaan kecurangan ini terdokumentasi dalam sebuah video pendek. Kecurangan ini berupa pencoblosan surat suara secara ilegal.
“Lami mendapat informasi yang amat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilihan luar negeri di Malaysia, informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu. Dan suara Pilpres yang dicoblos itu paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (6/2).
Habiburokhman menduga, aktivitas pencoblosan tersebut melibatkan Petugas Pemilu Luar Negeri atau PPLN dan oknum Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Atas dasar itu, TKN meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan ini.
“Tim kami yang lain sedang membuat laporan dan dalam waktu dekat kemungkinan besok kami juga akan mengirimkan tim pencari fakta khusus ke Malaysia, Kuala Lumpur kami terbangkan tim, 3 atau 4 orang,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan, Pemilu 2024 hendaknya berlangsung dengan jujur. Segala bentuk kecurangan harus dihindari.
“Janganlah melakukan kecurangan, apalagi menghalalkannya segala cara ya untuk sekedar merebut kemenangan. Kami bersama rakyat akan all out melawan segala bentuk kecurangan seperti ini,” ucap Habiburokhman.
Sebelumnya, TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya potensi kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia. Dugaan kecurangan yang terekam dalam video berdurasi 1 menit itu terkait 90 persen DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di Malaysia.
Upaya mencuri suara oleh Pantia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, temuan 3.000 surat suara yang dikirim via POS bukan ke alamat PPLN, hingga upaya PPLN menyogok petugas Pos agar 7.000 surat suara tidak dikirimkan melalui Pos.
“Berdasarkan video yang kita lihat, ada potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas,” kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2).
Fritz mengatakan, jika dugaan 90 perden DPT di Malaysia yang tidak akurat terbukti, maka hal itu melanggar UU No 7 Tahun 2017 Pasal 489. Beleid itu menyebut ada ancaman pidana bagi panitia pemungutan suara yang lalai. (*)
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto santap siang bersama di kios Bakso dan Mie Ayam Pak Sholeh Bandongan, Kabupaten Magelang, Senin (29/1). (Istimewa)
batampos – Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sudah melampai batas. Pria yang karib disapa Uceng itu menyebut, DPR bisa membatasi Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.
“Sebetulnya, jumlah kursi partai-partai koalisi 01 dan 03 sudah memadai untuk melakukan ‘pemincangan’, tapi langkah ini tergantung niat partai-partai itu,” kata Zainal kepada wartawan, Senin (6/2).
Zainal mengungkapkan, beberapa negara presidensial di dunia seperti Amerika Serikat, Ghana, Nigeria, Meksiko, dan Philipina telah membatasi kekuasaan presiden ketika hendak memasuki akhir masa jabatan.
Di Philipina misalnya, konstitusi Filipina melarang presiden mengangkat jabatan di departemen atau lembaga pemerintah dalam waktu dua bulan, sebelum pemilihan presiden dan sampai berakhirnya masa jabatan presiden.
“Dan undang-undang pemilu Filipina juga melarang Presiden (pemerintah) untuk melakukan sejumlah tindakan atau keputusan baru dalam kurun waktu 45 hari sebelum pemilu nasional,” ungkap Zainal.
Zainal pun menegaskan pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagaimana tampak dalam skandal Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kesalahan bersama.
Zainal menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi mengarah ke arah otoritarianisme karena terlalu disokong oleh semua kekuatan politik.
“Selama ini, kita terlalu tinggi ‘kadar keimanan’ nya pada pemerintahan Jokowi, hingga pemerintahan ini mengarah pada otoritarianisme,” tegas Zainal.
Zainal menegaskan, banyak pihak terlambat menyadari munculnya penyelewengan kekuasaan serta penindasan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.
Zainal pun mengingatkan, pada 2019 ada mahasiswa yang tewas dibunuh aparat ketika berdemonstrasi menolak revisi Undang-Undang KPK. Namun, tak banyak yang berteriak soal itu.
“Kemana kita semua, ketika ada buruh yang dipukuli saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, jadi sebenarnya memang kita yang membuat Pemerintahan ini otoriter, apalagi ini adalah ‘penyakit’ sistem presidensil,” ujar Zainal.
“Maka penting untuk memikirkan pengawasan dan pembatasan yang mungkin terhadap Presiden Jokowi, melalui ‘pemincangan’ oleh DPR, hal ini untuk menjaga demokrasi dan melindungi kepentingan publik,” pungkasnya. (*)
