[contact-form]
Ilustrasi. Kawasan Galangan Kapal di Tanjunguncang. Saat ini tenaga welder paling banyak dibutuhkan. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Sebanyak 1.161 peserta Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam dinyatakan lulus ujian tertulis, Kamis (1/2). Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti mengatakan saat ini telah masuk proses verifikasi administrasi.
“Untuk pelatihan kita masih proses. Saat ini tahapan verifikasi administrasi calon peserta bahasa asing dan operator forklift,” ujar Rudi Sakyakirti kepada Batam Pos, Selasa (6/2).
Menurutnya, bagi peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis beberapa waktu lalu wajib melaksanakan daftar ulang dan juga verifikasi administrasi untuk calon peserta bahasa asing dan operator forklift. Selain itu verifikasi juga dilakukan peserta bimtek dan sertifikasi bagi program peningkatan produktivitas.
“Setelah semuanya selesai selanjutnya baru pembukaan pelatihan serentak oleh Walikota Batam. Untuk jadwalnya kita masih menunggu atau tentatif,” tambahnya.
Dilanjutkan Rudi, setelah pembukaan serentak selanjutnya akan disampaikan kepada calon peserta jadwal pelatihannya. “Saat ini untuk peserta yang telah mendaftar ulang sudah dibuatkan group WhatsApp, informasi mengenai jadwal dan sebagainya disampaikan di group-group tersebut,” tuturnya.
Diketahui, sebanyak 1.161 peserta pelatihan kerja yang dibuka Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dinyatakan lulus ujian tertulis. Pengumuman disampaikan di Kantor Disnaker Batam di Sekupang serta dan website disnaker.batam.go.id.
Dilanjutkan Rudi, pelatihan dan peningkatan produktifitas pekerja dipilih menyesuaikan kebutuhan sektor di industri saat ini. Dimana Disnaker mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Batam menanyakan sektor mana saja yang dibutuhkan saat ini. Selain itu ada juga dari Musrenbang yaitu usulan yang diberikan masyarakat serta dari perusahaan langsung yang menyampaikan ke Disnaker Batam akan kebutuhan saat ini.
“Jadi ada tiga mekanisme. Untuk Musrenbang itu paling banyak kebutuhan welder dan galangan umumnya. Sementara dari perusahaan ada juga yang menyampaikan secara langsung seperti kebutuhan di sektor pariwisata, tour gate, penerjemah bahasa Mandarin dan sebagainya, ” ucap Rudi.
Adapun pelatihan yang dibuka itu diantaranya adalah pelatihan forklif untuk 112 orang, pelatihan bahasa Korea untuk 17 orang, pelatihan Rigger 30 orang, pelatihan Autocad Muda 22 orang pelatihan Bahasa Inggris/Asing Pariwisata 16 orang, pelatihan Las 3G SMAW 20 untuk orang, pelatihan Teknisi Jaringan Komputer untuk 20 orang, pelatihan Las 5G (PIPE) SMAW 11 orang, serta pelatihan Welder 3G/4G 12 orang,
Selanjutnya ada pelatihan Bahasa Jepang 8 orang, pelatihan Jasa Boga Kue Nasional 35 orang, elatihan Keselamatan Kerja K3 Madya 25 orang, pelatihan Jasa Boga Pengolah Kue Indonesia dan Oriental 35 orang, pelatihan Las 4G FCAW 13 orang, pelatihan Menjahit Assisten Pembuat Pakaian Level 1 18 orang, elatihan Las 5G FCAW 13 orang, pelatihanTeknisi Forklif Kelas 2 65 Orang dan pelatihan Las 6G GTAW untuk 13 orang. (*)
batampos– Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri memastikan uang palsu (upal) dolar Singapura (SGD) pecahan 10.000 atau setara Rp 45 miliar tidak beredar di Batam. Seluruh barang bukti telah diamankan penyidik Polda Kepri.
“Kami sudah amankan seluruh barang bukti beserta empat tersangka. Kini proses penyidikan terus bergulir dengan berkolaborasi dengan Divhubinter Polri guna membongkar sindikat uang palsu tersebut,” ujar Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Adip Rojikan, kepada Batam Pos, Senin (5/2).
Dalam mengungkap sindikat ini beberapa waktu lalu, Polda Kepri berkoordinasi dengan Singapore Police Force (SPF) dan Divhubinter Polri, alhasil empat tersangka komplotan uang palsu dolar Singapura beserta 390 lembar pecahan SGD 10.000 disita polisi.
“Keempat tersangka ditahan dengan rentang waktu yang berbeda dari hasil pengembangan atas laporan korban yang kami terima,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menuturkan, penyelidikan dari Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menemukan lokasi tempat pembuatan uang palsu tersebut. Tepatnya, berada di salah satu kota di Jawa Barat.
“Barang dan alat bukti itu ditemukan bermuara di sana dari keempat tersangka yang diamankan. Saat ini kami (Polda Kepri) masih melakukan pendalaman,” ujarnya.
Polda Kepri memastikan uang palsu tersebut belum ditemukan lagi beredar di Batam dan Kepri, usai pengungkapan yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Artinya ini salah satu pencegahan tidak sampai tersebarnya uang palsu itu,” jelasnya.
Pandra mengimbau kepada masyarakat apabila ada yang menawarkan mata uang asing dengan jumlah banyak harap dikoordinasikan benar-benar kepada pihak berwajib seperti Bank Indonesia (BI) atau ke kepolisian. “Jadi apabila masyarakat menemukan atau ditawarkan mata uang asing yang diduga palsu terlebih dengan jumlah yang banyak harap melaporkan ke pihak berwajib,” tutupnya. (*)
Pasar seken Aviari. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Pasar seken Aviari yang pernah menjadi ikon nya kota Batam sudah semakin redup. Pasar yang berada di wilayah kecamatan Batuaji ini, tak lagi ramai seperti dulu. Pengunjung sepi sejak pandemi COVID-19 mewabah dan mengharuskan separuh pedagang di sana mencari lapak di luar lokasi pasar. Gempuran pasar kaget yang juga perlengkapan barang seken di sekitarnya semakin memperburuk keadaan.
Saat disambangi Batam Pos, Selasa (6/2), suasana pasar tampak lengang. Situasinya benar-benar sepi. Hanya satu, dua pedagang dalam satu blok yang terlihat masih membuka lapak dagangan mereka. Pengunjung sama sekali tak ada.
Pedagang di sana sebut situasi yang kurang bersahabat ini terjadi sejak awal pandemi Covid-19 mewabah. Kebijakan larangan keluar rumah hingga aturan new normal dan lain sebagainya benar- benar mengubah keadaan. Dari yang sepi pengunjung berubah jadi tak ada pengunjung sama sekali.
Sulit bertahan itulah yang dikeluhkan pedagang di sana hingga saat ini. Sebagian pedagang bahkan sudah menyerah memilih usaha atau berdagang yang lain karena kebiasaan bertahan menunggu pengunjung datang ke lokasi pasar sudah tak bisa diharapkan lagi.
“Ada yang memilih bisnis atau kerjaan lain, ada juga yang beralih ke jualan online. Makanya banyak yang tutup lapak sekarang. Kondisinya tak lagi seperti dulu. Sulit sekali sekarang. Banyak faktor penyebabnya terutama pandemi Covid-19 lalu yang paling besar dampaknya,” kata Andi, pedagang pakaian bekas.
Semenjak pandemi Covid-19 mewabah, down-nya aktifitas pasar seken terbesar di kota Batam ini bukan saja karena sepinya pengunjung akibat berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, tapi juga tertutupnya akses keluar masuk ke Singapura ataupun Malaysia. Pedagang kesulitan mendapatkan barang dagangan karena memang tak bisa berpergian ke luar negeri.
“Padahal tahulah pasokan terbesar pasar seken ini dari Singapura. Ini juga yang membuat pedagang barang seken hancur,” kata Andi.
Faktor lain yang menyebabkan pasar seken ditinggalkan peminat adalah menjamurnya pasar seken dadakan di pinggir jalan ataupun pasar kaget. Pedagang pasar seken yang menetap di lokasi pasar seken tersebut kalah bersaing dengan pedagang pasar seken dadakan yang mana menerapkan sistem jemput jemput bola. Pasar seken yang sudah populer di kalangan warga Batam ataupun warga luar ini akhirnya tinggal nama dan kemungkinan tak akan bertahan lama lagi.
“Sudah tak ada harapan lagi sekarang karena di luar sana, dimana-mana ada pasar sekennya. Tinggal tunggu waktu saja pasar ini,” ujar Heru, pedagang lainnya. (*)
Ilustrasi. Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pengelola Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang berencana akan menaikan biaya pemakaman sebesar Rp 150 ribu pada bulan Februari ini. Maka biaya pemakaman akanmenjadi Rp 750.000 untuk pemakan jenazah yang memiliki surat kematian dan Rp 1.500.000 untuk jenazah yang tidak memiliki surat kematian.
Yayasan Khairul Umma Madani selalu pengelola pemakaman umat Muslim di TPU Seitemiang mengaku kenaikan tarif pemakaman awal ini, karena ada penyesuaian upah penggali makam dan juga kenaikan harga material pembuatan makam. Seperti diketahui TPU Seitemiang khusus untuk umat Muslim saat ini sudah menggunakan lahan makam baru bekas lahan pemakaman korban COVID-19. Lahan ini masih berupa perbukitan dan perlu pematangan terlebih dahulu untuk digunakan. Pengelola mengeluarkan anggaran sendiri untuk mematangkan lahan tersebut sehingga berencana akan menaikan biaya pemakaman baru dalam bulan ini.
“Sudah kami perhitungkan semua. Baiknya cuma Rp 150 ribu dari besaran biaya sebelumnya, ” kata Sekretaris Yayasan Khairul Umma Madani Jailani.
Sedangkan untuk iuran tahunan pemakaman yang harus dibayar ahli waris tetap diangka Rp 150 ribu. Saat ini layanan pemakaman sudah berjalan lancar adanya karena sudah menggunakan lahan baru. Tidak seperti tahun sebelumnya dimana pengelolah kewalahan menerapkan sistem makam sisip karena kehabisan lokasi makam. Lahan baru ini cukup luas namun harus didahului dengan pematangan. Lokasinya bagian belakangan pemakaman lama. (*)
Juru parkir tanpa karcis dan seragam parkir di kawasan Merlion, Marina, Batuaji. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Juru parkir tanpa seragam dan karcis parkir masih marak di Batuaji dan Sagulung. Perilaku tak sopan dan memungut biaya parkir sesuka hati semakin dikeluhkan warga.
Keluhan ini sebenarnya sudah lama berlangsung namun semakin hangat ketika Pemko Batam menaikan retribusi parkir yang mencapai 100 persen. Masyarakat punya alasan dengan keluhan tersebut sebab pemungutan biaya parkir sesuai tarif terbaru yang tidak disertai karcis parkir tentu tidak jelas kemana perginya uang tersebut.
“Itu yang paling utama. Biar jelas kemana arahnya uang parkir tersebut. Jangan nanti hanya untuk sekelompok orang saja. Retribusi parkir ini kan untuk kas daerah. Ini yang harus ditertibkan, ” ujar Ahmad, warga Batuaji.
Alasan lainnya jukir liar yang menjamur di pasar kaget dan pinggir jalan Marina City ini juga kerap bertindak kasar dan tidak sopan. Warga sering cek-cok dengan jukir jika mempertanyakannya legalitas dan karcis parkir. Ini terjadi karena minimnya pengawasan dan penertiban di lapangan. Jukir semakin bebas berkeliaran bahkan hingga ke pemukiman warga.
Di Batuaji dan Sagulung jukir tanpa seragam dan karcis ini masih bebas berkeliaran di lokasi pasar kaget dan pinggir jalan. Pasar kaget depan Lapas Batam, Seilangkai, Sagulung Simpang Tobing, Batuaji dan sepanjang jalan Marina City, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang banyak dijumpai jukir liar tersebut. Warga berharap ini secara ditanggapi agar penarikan retribusi di lapangan tepat sasaran dan masyarakat merasa nyaman. (*)
ILUSTRASI: Seorang pelanggan memilih kompor gas. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 tidak sekencang 2022. Pada tahun lalu hanya mampu tumbuh 5,05 persen, melambat dibandingkan 2022 yang mencapai 5,32 persen. Sementara itu, khusus kuartal IV, pertumbuhan mencapai 5,04 persen.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, perlambatan itu dipicu sentimen global. ”Salah satunya, fenomena El Nino yang berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian,” kata Amalia di Jakarta, Senin (5/2).
Dilihat dari sumber pertumbuhan, Amalia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi kontributor tertinggi yang mencapai 2,55 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh karena inflasi terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Ditambah, sektor pariwisata mulai pulih dan mendongkrak konsumsi. Meski demikian, secara kumulatif, kontribusi konsumsi rumah tangga pada 2023 tidak setinggi setahun sebelumnya. Yakni, 4,82 persen pada tahun lalu, sedangkan pada 2022 mencapai 4,94 persen.
”Perlambatan konsumsi rumah tangga, menurut data kami, terutama dari perlambatan pengeluaran kelompok menengah atas,” imbuhnya. (*)
Ditreskrimum Polda Kepri menunjukkan uang dollar Singapura palsu berjumlah 390 lembar masing-masing pecahan senilai 10 ribu dollar dan dikalkulasi senilai Rp 45 miliar, Rabu (31/1). F. Azis Maulana
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri memastikan uang palsu (upal) dolar Singapura (SGD) pecahan 10.000 atau setara Rp 45 miliar tidak beredar di Batam. Seluruh barang bukti telah diamankan penyidik Polda Kepri.
”Kami sudah amankan seluruh barang bukti beserta empat tersangka. Kini proses penyidikan terus bergulir dengan berkolaborasi dengan Divhubinter Polri guna membongkar sindikat uang palsu tersebut,” ujar Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Adip Rojikan, kepada Batam Pos, Senin (5/2).
Dalam mengungkap sindikat ini beberapa waktu lalu, Polda Kepri berkoordinasi dengan Singapore Police Force (SPF) dan Divhubinter Polri, alhasil empat tersangka komplotan uang palsu dolar Singapura beserta 390 lembar pecahan SGD 10.000 disita polisi.
”Keempat tersangka ditahan dengan rentang waktu yang berbeda dari hasil pengembangan atas laporan korban yang kami terima,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menuturkan penyelidikan dari Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menemukan lokasi tempat pembuatan uang palsu tersebut. Tepatnya, berada di salah satu kota di Jawa Barat.
”Barang dan alat bukti itu ditemukan bermuara di sana dari keempat tersangka yang diamankan. Saat ini kami (Polda Kepri) masih melakukan pendalaman,” ujarnya.
Polda Kepri memastikan uang palsu tersebut belum ditemukan lagi beredar di Batam dan Kepri, usai pengungkapan yang dilakukan beberapa waktu lalu. ”Artinya ini salah satu pencegahan tidak sampai tersebarnya uang palsu itu,” jelasnya.
Pandra mengimbau kepada masyarakat apabila ada yang menawarkan mata uang asing dengan jumlah banyak harap dikoordinasikan benar-benar kepada pihak berwajib seperti Bank Indonesia (BI) atau ke kepolisian. ”Jadi apabila masyarakat menemukan atau ditawarkan mata uang asing yang diduga palsu terlebih dengan jumlah yang banyak harap melaporkan ke pihak berwajib,” tutupnya. (*)
Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin. (F. Humas Polda Kepri)
batampos – Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, menggelar apel kesiapan pengamanan dan pengecekkan personel PAM TPS di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Selasa (6/2).
“Tugas dari Polri dalam pengamanan TPS yaitu membantu KPPS dalam pengamanan kegiatan pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara di lokasi TPS, melakukan tindakan kepolisian guna mencegah ambang gangguan tidak menjadi gangguan nyata, perhitungan dan rekapitulasi suara di seputar wilayah TPS,” terangnya.
Asep menambahkan , tugaslainnya adalah membantu pengamanan pengawalan kotak suara hasil rekapitulasi suara dari TPS ke tempat tujuan yang ditetapkan.
Wakapolda Kepri juga mengingatkan anggota pengamanan TPS untuk tetap mengedepankan netralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
“Netralitas adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban selama proses pemilihan umum,” jelasnya.
Lanjutnya dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak menggunakan hak memilih serta dipilih, Polri dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak.
“Apabila masih ditemukan anggota yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Personel pengamanan TPS bertanggung jawab penuh memastikan keamanan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil, dan transparan.
Ia juga menegaskan agar personil Polri mencegah potensi rawan yang ada di sekitar area TPS sehingga tidak menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu stabilitas pemilihan umum secara serentak yang demokratis dan bermatabat.
“Selain pengamanan kegiatan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara sebagai bagian penting dalam rangkaian kegiatan Polri dalam pelaksanaan operasi mantap Brata Seligi,” katadia
Polri diharapkan mampu mengamankan terlaksananya pemilihan Presiden dan Wapres serta legislatif tahun ini yang demokratis serta sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.
Polda Kepri telah menyiapkan BKO personel ke Polres jajaran sejumlah 1.245 personel yang disebar di 5.914 TPS dengan rincian BKO sebagai petugas PAM TPS sebanyak 911 personel, pasukan Dalmas Ditsamapta sebanyak 234 personel, dan pasukan PHH SATBRIMOB sebanyak 100 personel.
“Hari ini personel yang terlibat melaksanakan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.
Melalui upaya ini, diharapkan bahwa setiap personel Polri dapat memasuki tugasnya dengan kondisi kesehatan yang prima, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dan menghadirkan rasa aman dan percaya diri di tengah masyarakat.
Tetaplah menjaga keamanan di TPS dengan menghindari potensi gangguan dan menjunjung tinggi netralitas serta profesionalisme.
“Saya yakin, dengan kerja keras dan sinergi, pemilu ini akan berlangsung sukses, mencerminkan semangat demokrasi yang kita junjung tinggi,” tutupnya. (*)
dari kiri; Pemimpin Spiritual Nusantara Sri Eko Sriyanti Galgedu, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Engkus Rusmana, Ketum Matakin Xueshi Budi Tanuwibowo, Ketum Permabudhi Philip K Wijaya, Ketum PDHI Wisniu Bawa Tenaya, Keuskupan Agung Jakarta Romo Kardinal Ignatius Suharyo, Ketum PGI Gomar Gultom, dan Waketum MUI Marsudi Syuhud bergandengan tangan usai membacakan Seruan Indonesia Damai untuk Pemilu 2024 di jakarta, Senin (5/2). (F. fedrik tarigan/Jawa Pos)
batampos – Sejumlah tokoh agama lintas iman kembali berkumpul, menyuarakan seruan untuk seluruh umat beragama menyambut Pemilu 2024. Di antara seruannya adalah mengajak umat beragama untuk tidak golput. Serta menyampaikan hak suaranya tanpa takut ancaman dan tekanan.
Total ada enam seruan yang dibacakan di kantor PGI Jakarta Pusat, Senin (5/2). Di antara tokoh yang hadir dan membacakan seruan adalah Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. ”Ini adalah seruan kami yang ketiga,” katanya.
Secara umum mereka tetap menyerukan supaya Pemilu 2024 berjalan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bermartabat. Sehingga akan melahirkan Presiden, Wakil Presiden dan Wakil Rakyat yang terbaik dan dapat dipercaya.
Untuk mewujudkan itu, maka KPU, Bawaslu, pemerintah, aparatur negara, partai politik, para calon atau paslon, serta seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria. Kemudian juga bersikap jujur serta adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Demi tercapainya harapan mulia tersebut, mereka menyerukan kepada seluruh umat dan bangsa untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. ”Memilih yes, golput no,” kata Marsudi.
Seruan berikutnya adalah, menentukan pilihan dengan jiwa bebas merdeka sesuai suara hati nurani sendiri. Umat beragama diminta mengabaikan semua rayuan, bujukan, bisikan, ajakan, tekanan dan atau ancaman. Umat beraga-ma juga diminta ikut aktif menjaga dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Agar berlangsung sesuai asas Luber dan Jurdil.
Marsudi juga merespon banyaknya kampus yang ikut menyuarakan aspirasi pemilu jujur. Bahkan dalam aspirasi itu, ada juga kritikan supaya Presiden tidak ikut cawe-cawe. Dia mengajar kritik itu biasa. Karena baginya, kritik itu adalah vitamin.
”Kalau vitaminnya pas, dan itu akan menyehatkan bangsa ini, akan menyehatkan demokrasi ini,” jelasnya.
Marsudi mengatakan kritik harus dimaknai vitamin. Dia mengatakan, bisa jadi ke depan bakal ada ratusan kampus yang menyampaikan aspirasi atau kritikan. Dia menegaskan kritikan itu adalah membangun. Bukan merobohkan.
Sementara itu Uskup Agung Jakarta Romo Kardinal Agung Ignasius Suharyo menyampaikan, dalam perspektif iman kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. ”Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya, kalau tidak dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Dia menceritakan ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut Nabi-Nabi. Para Nabi tugasnya untuk menyerukan kebenaran dan keadilan. Dia berpendapat situasi setiap zaman seperti itu. ”Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka,” jelasnya.
Pada debat terakhir, sektor kesehatan menjadi salah satu substansi yang dibahas. Dari gagasan setiap capres mendapatkan reaksi. Epidemiologi dan peneliti dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan dari tiga visi misi paslon, Prabowo Subianto yang paling menyoroti tujuan pembangunan manusia di Indonesia yakni Indonesia emas 2045.
“Kesehatan adalah salah satu aspek untuk meraih Indonesia Emas,” katanya.
Meski demikian ide Prabowo untuk memperbanyak fakultas kedokteran dan membangun rumah sakit, menurut Dicky bukan langkah yang solutif. Sebab solusi pembangunan fisik sudah dilakukan tapi nyatanya tidak mengatasi masalah kesehatan. Menurutnya, bukan hanya soal kuantitas rumah sakit atau dokter tapi kualitasnya yang harus ditingkatkan.
Prabowo memang lebih mengedepankan aspek kuratif atau pengobatan. Sementara Capres Ganjar Pranowo mengungkapkan visi promotif dan preventif. Ini mendapat apresiasi Dicky.
“Pak Ganjar mengangkat isu yang penting soal mandatory spending. Apa yang disampaikan ini penting karena dengan kepastian anggaran akan turut memberi kepastian jaminan untuk pencegahan atau program kesehatan. Sayangnya dua kandidat lain tidak direspon oleh paslon lain,” tutur Dicky.
Pada kesempatan berbeda, organisasi masyarakat sipil CISDI menyayangkan substansi debat capres masih berkutat pada isu permukaan. “Belum menyentuh akar permasalahan,” kata Chief Executive Office CISDI Diah Satyani Saminarsih, kemarin. Dia menyebut ketiga paslon masih bicara soal tataran normatif tapi tidak menyentuh arah strategis pembangunan kesehatan seperti sistem kesehatan dan tata kelolanya.
Dia mencontohkan isu kekurangan dokter diangkat oleh semua paslon, tapi mereka lupa bahwa pemenuhan sembilan jenis sumber daya manusia kesehatan (SDMK) masih tertatih. Menurut catatan CISDI, puskesmas yang memiliki sembilan jenis SDMK secara lengkap hanya 42,67 persen dari 10.374 puskesmas. “Angka ini jauh dari target pemerintah di 2024 sebesar 83 persen,” ungkapnya.
Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT juga mengomentari terkait SDMK. Prabowo dalam debat mengungkapkan akan membangun 300 fakultas kedokteran baru. Padahal saat ini masih banyak dokter yang kesulitan praktik. Adib menyatakan jika produksi tanpa membicarakan distribusi dan alokasi lulusan FK maka akan dihadapkan potensi pengangguran intelektual.
“Masyarakat Indonesia sudah 90 persen lebih menggunakan BPJS Kesehatan, jadi ini menjadi alasan harus ada pengaturan kapitasi kepesertaan. Kalau ini tidak diatur ada dokter yang tidak dapat tempat praktik,” ujarnya.
Adib menyebutkan jika fungsi fasilitas kesehatan harus diperjelas. Misalnya saja puskesmas harusnya dijadikan pusat kesehatan atau tempat promotif dan preventif. Bukan untuk mengobati si sakit. Dia mengingatkan ada fungsi pukesmas terkait penyuluhan dan pengawasan. Namun karena jumlah masyarakat yang datang banyak karena sakit, maka fungsi itu tidak berjalan dengan baik.
“Kalau pondasi layanan primernya kuat maka akan mengedepankan paradigma sehat. Bukan paradigma sakit,” tutur Adib.
Delapan eks pimpinan KPK 2003-2019 berkumpul di gedung C1 KPK, kemarin. Mereka membacakan Panca Laku untuk peringatkan presiden dan penyelenggara negara agar tetap menjaga moralitas dan etika dalam bernegara dalam situasi politik menjelang pemilu.
”Kami mengimbau agar presiden dan seluruh penye-lenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya,” ujar Wakil Ketua KPK 2015-2019 Basaria Panjaitan, kemarin. Sikap kenegarawanan dan keteladanan seharusnya harus ditunjukkan oleh presiden.
Didampingi para gaek KPK seperti M. Jasin, Achmad Santosa, Erry Riyana, Taufiequrachman Ruki, Zulkaenain, Waluyo, dan Laode M Syarif, Basaria membacakan lima poin mengenai harapan mereka. Pertama, mendesak presiden dan penyelenggara negara memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden harus menjadi teladan dalam laku antikorupsi.
Kedua, menghindari segala benturan kepentingan atau conflict of interest. Karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi. Ketiga, mereka meminta memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima yang sah, sesuai nama dan alamat.
”Sebab, tata kelola bansos akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang Pemilu 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance,” paparnya.
Para mantan pimpinan KPK itu juga meminta penyelanggara negara, khususnya aparat penegak hukum agar bersikap imparsial. Dan menjalankan laku adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan capres, cawapres, dan caleg tertentu. ”Kami meminta agar presiden dan penyelenggara negara menjamin tegaknya hukum, rule of law. Bukan rule by law,” terangnya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut buka suara atas gelombang dukungan dan aksi solidaritas yang dilakukan oleh sejumlah sivitas akademika di berbagai daerah. Menurut Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, langkah-langkah yang dilakukan oleh para guru besar dan akademisi lintas kampus itu merupakan tindakan berani. Mereka berdiri tegak untuk menyuarakan kritik terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
Terlebih praktik itu diduga dilakukan oleh pejabat publik dan aparat negara. Karena itu, YLBHI turut bersuara agar seluruh elemen masyarakat sipil tidak takut menyampaikan sikap yang sama. ”Masya-rakat sipil untuk tidak takut bersuara melawan praktik kecurangan pemilu yang diduga dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi,” kata Isnur melalui keterangan tertulis, kemarin. Menurut dia, sikap itu dibutuhkan untuk menyelamatkan demokrasi dan Indonesia sebagai negara hukum.
Lewat Isnur, YLBHI mengecam keras praktik intimidasi terhadap sivitas akademika dan masyarakat sipil yang sudah menyampaikan kritik secara terbuka. ”YLBHI mendesak presiden dan kapolri untuk menghentikan praktik intimidasi yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kepolisian dan bagian dari praktik kecurangan pemilu,” beber dia. Tidak sampai di situ, mereka meminta presiden mundur dari jabatannya jika tidak mampu untuk menghentikan praktik kecurangan pemilu serta penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu.
Isnur pun menyampaikan desakan YLBHI kepada DPR dan Bawaslu untuk bertindak menghentikan dugaan praktik kecurangan presiden. ”Serta menuntut DPR RI untuk menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan baik itu melalui hak angket, hak interpelasi, maupun menyatakan pendapat termasuk menindaklanjuti laporan publik terkait desakan pemakzulan presiden,” terang dia.
Desakan juga disampaikan oleh YLBHI kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Mereka meminta kedua lembaga tersebut menjalankan tugas dan mandat rakyat agar pemilu berjalan sesuai prinsip langsung, umum, jujur, dan adil.
Seruan yang sama disampaikan oleh Yayasan Guru Belajar bersama tujuh organisasi profesi keguruan meminta agar partai politik, tim sukses, serta pemerintah menghargai independensi dan kredibilitas intelektual guru. Tujuh organisasi profesi tersebut meliputi Ikatan Guru Indonesia (IGI), Jaringan Sekolah Madrasah Belajar (JSMB), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Komunitas Pengawas Belajar Nusantara (KPMB), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI).
”Kami sebagai organisasi keguruan hari ini berdiri tegak menguatkan dan bersepakat menyerukan agar Partai Politik dan tim sukses tidak melakukan intervensi terhadap guru untuk mengarahkan suaranya dan suara muridnya agar memilih kandidat tertentu,” tegas Ketua IGI Danang Hidayatullah mewakili para organisasi profesi yang tergabung dalam aksi seruan. Hal ini merespons banyaknya kasus di mana para pendidik dihadapkan pada upaya mempengaruhi independensi dalam menggiring pilihan pada pasangan calon tertentu.
Alih-alih mengintervensi para guru dan tenaga pendidikan, partai politik dan timses diminta mengambil peran dalam pendidikan politik. Salah satunya, dengan mengajak pemilih pemula berdiskusi secara terbuka agar kesempatan pemilu menjadi proses pendidikan dan pelibatan publik semakin baik.
”Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di satuan pendidikan tapi tanggung jawab semua pihak. Keberhasilan pendidikan demokrasi yang diuji pada setiap pemilihan umum ditentukan upaya seluruh komponen masyarakat yang berperan selaku pendidik,” ujarnya.
Diakuinya, ketika pemilu tiba, peran mereka sebagai pendidik diuji. Selain adanya intervensi, mereka juga punya tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran siswa terkait proses demokrasi, khususnya bagi mereka yang menjadi pemilih pemula.
”Kami bertekad menjaga independensi dan merawat iklim sekolah yang saling meng-hormati di tengah keragaman pilihan,” ungkapnya.
Pada para pendidik, para organisasi profesi ini mengimbau, agar para guru tetap menjaga independensinya dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak terpengaruh tekanan politik atau manipulasi dari pihak lain. ”Termasuk mempengaruhi pilihan politik murid,” tuturnya. (*)
Kendaraan yang menumpang kapal roro tiba di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Nongsa, Rabu (10/1) lalu. Pengelola siap menambah trip kapal jika ada lonjakan penumpang saat Imlek. (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Mendekati hari raya Imlek 2024, PT ASDP Telaga Punggur Batam akan menambah trip kapal roro tujuan Tanjunguban, Bintan, guna mengantisipasi jika terjadi peningkatan penumpang.
General manager PT ASDP Batam, Nana Sutisna, menyebut, pihaknya siap untuk menambahkan trip kapal saat Imlek.
“Untuk penambahan kapal tidak ada, tetapi hanya penambahan trip jika terjadi peningkatan penumpang saat momen Imlek,” kata dia, Senin (5/2).
Nana menyebut, situasi penumpang saat ini masih tergolong normal meski sudah mendekati momen Imlek. Menurutnya, pergerakan penumpang tidak setinggi saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Penumpang masih normal saja, belum ada peningkatan,” sebutnya.
Untuk jadwal kapal PT ASDP untuk sehari-sehari tetap melayani rute tujuan Tanjunguban, Sei Selari (Riau) dan Kuala Tungkal (Jambi).
“Jadwal kapal masih sama dan normal tidak ada perubahan, dan tidak ada kendala dengan cuaca ,” kata dia.
Sebelumnya, memang sempat ada kendala pelayaran untuk kapal Roro Bahtera Nusantara 03 dari Tanjunguban menuju Sintete, Kalimantan Barat. Kapal tersebut mengangkut logistik untuk masyarakat pulau, ada ratusan penumpang yang turut diangkut.
“Jadwal reguler kapal akan kembali normal, kapal BN 03 dengan lintasan rute Sintete,” katanya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang ingin berangkat dapat menyesuaikan agenda keberangkatan kapal. “Sebelum berangkat, masyarakat dapat terlebih dahulu membeli tiket, terlebih bagi mereka yang merupakan penumpang kendaraan,” tutupnya. (*)
