Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam acara Konser Metal atau Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2). (TPN Ganjar-Mahfud)
batampos – Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan akan berkonsentrasi memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Langkah ini disambut positif oleh Ganjar.
Ganjar menilai kerja Ahok bisa membawa kenaikan elektoral. Sebab, Ahok memiliki banyak pendukung di Jakarta.
“Pak Ahok mungkin berkonsentrasi di Jakarta dan itu akan menambah suara yang ada di Jakarta pastinya. optimistiknya pasti akan muncul karena Ahokersnya banyak di sana,” kata Ganjar di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).
Meski begitu, Ganjar tak menampikan peran pihak-pihak lainnya yang membantu pemenangan di Jakarta. Sebab, seluruhnya bekerja bersama.
“Tentu saja, ada peran-peran kawan-kawan yang lain. Saya kira berbagai tempat dan berbagai peran itu menjadi sangat bagus,” jelasnya.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku akan mengkampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di wilayah DKI Jakarta. Hal ini setelah menyatakan mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.
“Saya akan fokus kampanye khusunya di Jakarta ya,” kata Ahok usai menghadiri Konser Menang Total (Metal) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah lama ingin mundur dari Komut Pertamina. Namun, ia harus memastikan perusahaan pelatmerah tersebut harus bisa menghemat
“Memang sudah lama saya mau mundur. Masalahnya RUPS-nya mundur, saya mesti pastikan kerja perusahaan udah di RUPS kan, sudah di RUPS kan dan saya sudah masukan, tahun ini pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang,” ucap Ahok. (*)
Juru parkir saat mengatur kendaraan di Nagoya, Lubukbaja, Sabtu (3/1). (F Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencatat beberapa komoditas yang menyumbang inflasi awal tahun di Kepri. Salah satunya adalah tarif parkir. ”Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni bayam, kangkung tomat, tarif rumah sakit dan tarif parkir,” ujar Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono, Sabtu (3/2).
Suryono menjelaskan, kenaikan harga aneka sayuran seperti bayam, kangkung dan tomat diakibatkan oleh menurunnya hasil panen petani, akibat musim hujan yang menyebabkan sayuran mudah rusak. Sehingga, menjadi penyebab harganya melambung tinggi.
Sementara itu, tarif rumah sakit meningkat sejalan dengan penyesuaian harga yang dilakukan di awal tahun. Kebijakan kenaikan tarif parkir yang baru, juga turut mendorong kenaikan inflasi.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Suryono memaparkan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,51 persen (mtm).
Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,58 persen (mtm), 0,37 persen (mtm), dan 0,13 persen (mtm).
Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,38 persen (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1 persen.
Meskipun demikian, Suryono menyebutkan, secara umum, inflasi di Provinsi Kepri masih tetap terkendali.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau, dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pengendalian inflasi juga diperkuat dengan upaya peningkatan kapasitas produksi cabai di Kota Batam, dengan pengembangan Smart Greenhouse dan pengembangan dashboard Pengendalian Inflasi Kota Tanjungpinang.
Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat, melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain, kenaikan permintaan menjelang hari libur panjang.
Kedua, kenaikan harga barang menjelang pemilu yang diadakan secara serentak, serta potensi kenaikan harga rokok sesuai dengan perubahan kebijakan cukai rokok.
”Dalam menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah, optimalisasi KAD (Kerjasama Antar Daerah),” ujar Suyono.
Suryono menambahkan, untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, serta mendorong inovasi dalam budidaya pertanian, seperti implementasi smart green house dalam rangka peningkatan produksi cabai.
Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.
”Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan capacity building dalam rangka perumusan strategi bersama untuk menghadapi risiko inflasi ke depan,” tutup Suryono. (*)
batampos – Debat kelima Pilpres 2024 diprediksi tidak banyak mengubah konstelasi dukungan untuk masing-masing paslon. Namun, debat pemungkas itu bisa tetap memengaruhi berlangsungnya pilpres: satu atau dua putaran.
Menurut dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, debat terakhir malam ini sangat penting untuk mengonsolidasikan basis dukungan di detik-detik terakhir. Praktis, coblosan pada 14 Februari tinggal 10 hari lagi.
Pemilih, kata dia, umumnya sudah punya iman politik yang tinggi, loyalitas, dan terbentuk militansi dukungan. Namun, pukulan terakhir benar-benar dibutuhkan guna memastikan apakah target pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran bisa diwujudkan.
”Apakah benar kubu 01 dan 03 bisa tampil kompetitif untuk menahan proses konsolidasi kekuatan 02 dan memaksanya untuk masuk ke permainan yang lebih panjang melalui putaran kedua,” katanya.
Upaya rekonsolidasi kekuatan di tahap akhir itu bisa dioptimalkan salah satunya melalui debat terakhir hari ini. Terlebih, dalam debat kelima, ada kemungkinan akan melibatkan paket komplet capres-cawapres untuk maju bersama di atas medan debat. Rencananya, cawapres mendampingi capres pada segmen terakhir debat. Nah, publik bisa melihat kualitas kekompakan pasangan calon. Closing statement dari paslon tentu akan memberikan kesan bagi publik.
Umam melanjutkan, dalam debat terakhir, kubu nomor urut 1 dan 3 tampaknya masih tetap menggunakan strategi yang sama: ofensif atau menyerang untuk mendegradasi kredibilitas nomor urut 2. ”Di sisi lain, kubu 02 tampaknya memang sudah harus menyiapkan mental untuk dikeroyok lagi oleh kubu 01 dan 03,” paparnya.
Jika Prabowo mampu bertarung secara efektif, tidak hanya pasrah diserang seperti yang terjadi pada debat ketiga lalu, menurut Umam, hal itu berpotensi menciptakan lompatan kecil elektabilitas untuk menggenapi target menang satu putaran.
Dari sisi tema, Anies Baswedan punya track record lebih kuat untuk bicara tentang isu pendidikan dan pembangunan SDM bangsa. ”Tapi, kalau Prabowo dan Ganjar bisa memiliki kesiapan yang lebih optimal, baik terkait materi maupun kesiapan mental dalam berdebat, tidak tertutup kemungkinan akan ada kuda hitam dari proses debat kelima ini,” jelas direktur eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) itu.
Terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, debat hari ini akan menjadi penentu bagi masyarakat yang belum memiliki pilihan. Karena itu, Anies, Prabowo, maupun Ganjar bakal total. ”Debat ini adalah debat pemungkas yang harus memberikan kesan yang baik kepada publik,” ujarnya.
Menurut Adi, ada beberapa hal yang bakal menjadi pertimbangan pemilih. Di antaranya, kematangan dan substansi gagasan masing-masing capres. Sebab, masyarakat yang menetapkan pilihan pascadebat adalah pemilih yang rasional. ”Mereka membandingkan secara detail dan komprehensif. Diakumulasi dari debat pertama sampai terakhir,” ungkapnya. Pilihan politik mereka didasarkan pada informasi yang diperoleh, bukan mobilisasi atau dorongan lainnya.
Pada Pilpres 2019, pemilih yang mengubah pilihan pascadebat berada pada kisaran 6 persen. Adi memprediksi, pada pemilu kali ini persentasenya naik. ”Mungkin bisa naik sampai 9 persen,” kata dia.
Kenaikan itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya, arus informasi yang sudah jauh lebih cepat. Selain itu, aktivitas di media sosial diperkirakan akan berpengaruh signifikan. ”Karena medsos berkembang cukup masif,” tambahnya.
Adi yakin tiga capres sudah mempersiapkan semua materi dengan baik untuk debat malam ini. Mereka juga disokong data dan informasi lengkap dari tim masing-masing. Selanjutnya, tinggal bagaimana menyampaikan semua materi itu kepada publik.
Ketiga capres harus bertarung habis-habisan. Bila perlu, saling menjatuhkan lawan. ”Tapi, dengan data, dengan argumentasi yang terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia menambahkan, saat ini pemilih dengan mudah dapat mengidentifikasi gimik politik dengan baik. Karena itu, menjatuhkan lawan debat dengan gimik lebih riskan melahirkan sentimen negatif. ”Kalau menjatuhkan dengan gimik itu, sentimennya negatif. Kalau menjatuhkan dan mengalahkan lawan debatnya dengan cara akademik, ilmiah, dan data akurat, saya kira itu jauh lebih diapresiasi masyarakat,” terangnya. (lum/syn/c7/fal)
Sejumlah wisman tiba di Pelabuhan Internasioanl Sekupang, beberapa waktu lalu. Desakan penurunan tarif VoA terus digaungkan ke pemerintah pusat. (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Usulan penururan tarif Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan non-ASEAN untuk masuk ke Batam, urung terealisasi pada bulan kedua tahun 2024 ini. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan, usulan penurunan tarif VoA dari 50 dolar Singapura (SGD) atau sekitar Rp 585 ribu (kurs 1 dolar Singapura = Rp 11.700), menjadi 10 SGD (Rp 117 ribu) sudah disampaikan kepada pemerintah pusat.
”Untuk tingkat daerah, upaya kami sudah maksimal lah. Namun karena putusan ini harus dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), kami di daerah bersama pelaku wisata juga tengah menunggu ACC (persetujuan) dari pusat. Karena kami juga sangat menunggu,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris PHRI Kepri, Yeyen Heryawan, menga-takan, pelaku wisata juga menunggu terwujudnya penuru-nan tarif VoA guna mendorong angka kunjungan wisatawan ke Batam.
Ia mengakui, saat ini jumlah kunjungan wisman ke Batam masih terkendala dengan pemberlakuan tarif VoA 50 SGD setiap berkunjung dan masuk ke Batam. ”Kalau pelaku wisata maunya kunjungan banyak, sehingga efek domino akan dirasakan oleh pelaku wisata yang ada di Kota Batam ini,” kata dia.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, kemudahan bagi wisman masuk ke Batam sangat diperlukan. Namun, karena regulasi berada di pusat, pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari pusat.
Ia berharap, realisasi dari penurunan tarif VoA bisa segera diterapkan. Sehingga, akan ada disambut luar biasa oleh wisman yang selama ini enggan masuk, karena VoA ini dinilai berat.
Batam memiliki tujuan untuk mendapatkan angka kunju-ngan hingga 2 juta wisman. Untuk mewujudkan hal itu, perlu regulasi yang memudah-kan wisman masuk ke Batam ini. Salah satunya, kemudahan melalui penurunan tarif VoA ini. ”Kalau kami inginnya bebas VoA ini untuk beberapa negara. Pak Wali (kota Batam) sudah usulkan wisman dengan pemegang paspor Cina, Korea, Jepang bebas masuk ke Batam. Agar sektor wisata Batam ini bisa kembali seperti 2019 lalu,” ungkapnya. (*)
Sejumlah kendaraan yang akan melakukan penjemputan melintas di pintu kedatangan Bandara Hang Nang Nadim Batam , Selasa (2/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Bandara Hang Nadim memprioritaskan renovasi terminal I. Sedangkan, pembangunan terminal II masih terkendala berbagai faktor. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah mengaku, pengembangan Bandara Hang Nadim tidak terlambat. Ia mengatakan, PT BIB masih membenahi terminal I Bandara Hang Nadim.
”BIB sebagai investor patuh dengan perjanjian. Kami konsentrasi dalam penyelesaian renovasi terminal satu yang rencananya rampung di April atau Mei tahun ini,” kata Pikri kepada Batam Pos, Sabtu (3/2).
Saat ditanya mengenai berbagai kendala dalam pembangunan terminal dua Bandara Hang Nadim, Pikri menyebutnya sebagai tantangan.
”Menjadi tantangan kami, karena proses renovasi bersamaan dengan pengoperasian Bandara. Sehingga, kami fokus pada skenario layanan penumpang supaya tidak terdampak,” kata dia.
Pembangunan terminal II Hang Nadim, kata Pikri membutuhkan perencanaan bisnis yang matang. Ia mengaku, PT BIB siap membangun terminal II Hang Nadim dan mensinkronisasi rencana bisnis dengan program pemerintah.
”BIB sebagai investor tentunya telah mempertimbangkan diri untuk berinvestasi di Batam,” ujarnya.
Sebelumnya, Vice President Airport Marketing PT BIB, Stanly Suh mengatakan, ada masalah dalam pembangunan terminal II Hang Nadim. Namun, Suh tidak ingin menyampaikan masalah tersebut ke publik.
”Tapi kami upayakan akan sesuai dengan target. Kami dalam waktu dekat akan diskusi dengan BP Batam terkait terminal dua ini,” kata Stanly Suh, Kamis (1/2).
Meskipun ada keterlambatan pembangunan Bandara Hang Nadim. PT BIB akan mengembangkan berbagai rute baru, termasuk jalur internasional.
“Fokusnya kami tetap akan maksimalkan terminal penumpang yang ada, rencananya akan ada penerbangan-penerbangan baru seperti ke Kuala Lumpur, China, Thailand dan Korea. Untuk tahun ini kami fokus kesitu dulu,” ujarnya. (*)
Petugas teller BSI sedang melayanani transaksi nasabah di BSI Kantor Cabang Jakarta The Tower. BSI menyediakan layanan operasional akhir pekan (weekend banking) di 459 kantor cabang BSI di seluruh Indonesia.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berkomitmen memberikan pelayanan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, salah satunya dengan menyediakan layanan operasional akhir pekan (weekend banking) sepanjang awal tahun ini melalui 459 kantor cabang BSI di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk komitmen BSI untuk mewujudkan beyond shariah banking.
Pada akhir pekan, kantor cabang BSI yang telah ditentukan akan beroperasi dengan jam layanan terbatas, dimulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.
Gunawan Arif Hartoyo, Corporate Secretary BSI, menyatakan bahwa weekend banking diadakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Dia mencatat bahwa sebagian besar cabang yang buka di akhir pekan terletak di tempat strategis dan dekat dengan pusat perdagangan.
“Beberapa minggu yang lalu, BSI kembali mengaktifkan weekend banking. Di wilayah-wilayah dengan pusat dagang atau bisnis, kami berupaya untuk membuka cabang BSI pada akhir pekan, yaitu hari Sabtu atau Minggu. BSI menawarkan tabungan wadiah dan tabungan bisnis, yang ditujukan khusus untuk pedagang dan pengusaha,” ujar Gunawan.
Gunawan menyatakan bahwa BSI kini telah dilengkapi dengan mesin setor tunai (CRM) untuk membantu nasabah melakukan setoran. Namun, karena tingginya minat masyarakat dan volume setoran yang signifikan, perusahaan memutuskan untuk membuka cabang agar proses setoran nasabah dapat dipercepat. Ia menambahkan bahwa weekend banking juga merupakan inisiatif untuk meningkatkan rasio dana murah hingga mencapai 60%.
Selain melakukan setoran, Gunawan juga mengatakan nasabah dapat menarik tunai di cabang selama weekend banking. Layanan pemindahbukuan juga tetap tersedia. Selain itu, BSI juga menyediakan layanan customer care pada akhir pekan. Terakhir, nasabah dapat menggunakan layanan penyetoran, terutama untuk nasabah institusi dan mitra bayar, melalui kantor cabang BSI pada akhir pekan ini.
“BSI mengadakan layanan operasional di luar hari kerja atau saat hari libur agar nasabah tetap dapat mendapatkan layanan untuk transaksi yang dibutuhkannya. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah,” ucapnya.
Di samping itu, BSI juga terus mengembangkan layanan berbasis digital. Saat ini, jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 6,3 juta orang. Di mana pembukaan rekening online on boarding (OOB) mencapai 86%. Jumlah transaksi mencapai 376,41 juta, atau tumbuh 41,28% year on year (yoy). Sementara itu, volume transaksi mencapai Rp476,42 triliun, tumbuh 39,26% yoy.
BSI juga telah mengoptimalkan teknologi dengan lebih dari 1.100 kantor cabang dan 2.564 mesin ATM. Layanan BSI pun diperkuat dengan 86.200 agen laku pandai BSI Smart di seluruh Indonesia yang dibekali perangkat layanan digital.
Melalui layanan itu nasabah juga dapat melakukan transaksi terbatas yang menunjang kebutuhan layanan sehari-hari. Seperti transaksi pembayaran Pertamina dan institusi, setor tunai atau cek non kliring, penarikan tunai atau cek non kliring, pembukaan rekening, transaksi setoran pajak, penanganan keluhan serta transaksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
Kantor-kantor cabang yang membuka layanan pada akhir pekan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti di wilayah Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Bandar Lampung.
Kemudian, di sejumlah kantor cabang di sekitar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya di Pulau Jawa. Tidak ketinggalan sejumlah daerah di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua.
Selengkapnya, daftar kantor cabang yang membuka layanan pada akhir pekan dapat diketahui nasabah melalui BSI Call 14040. (*)
Deklarasi kebangsaan Civitas Akademika UI yang menolak Demokrasi diamputasi. (F.Salman Toyibi1/Jawa-Pos)
batampos – Kritikan akademisi terhadap pemerintah terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi. Kemarin (3/2) giliran alumni hingga sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Syarif Hidayatullah, hingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menyampaikan sikap.
Sebelumnya, kritikan juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin.
Dari Unpad, sekitar 1.030 sivitas akademika menyampaikan kritiknya melalui petisi bertajuk ”Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat”.
Ketua Senat Unpad Ganjar Kurnia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, hingga penyusunan omnibus law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik.
Mereka juga menyentil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik lainnya.
”Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,” katanya.
Padahal, kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Ditambah lagi adanya praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite. Itu akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua.
”Peristiwa politik belakangan ini mengganggu cita-cita para pendiri bangsa. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia,” katanya. Mirisnya, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lain yang bermasalah. Hal tersebut disebabkan adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat.
”Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas,” ungkapnya.
Karena itu, para sivitas akademika Unpad menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres, dan para elite politik serta masyarakat untuk menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika.
”Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.
Pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Caranya, menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
’’Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya, yakni sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,” paparnya.
Pernyataan senada disampaikan dewan guru besar, rektor, serta mahasiswa UMY. Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY Akif Khilmiyah disebutkan, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mulai KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, hingga sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri.
”Puncak dari itu semua adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang pemilu,” ungkapnya.
Kini, menurut dia, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, para penguasa negeri justru sibuk mengejar dan melanggengkan kekuasaannya. Kerapuhan fondasi bernegara ini nyaris sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR, dan peradilan justru tak menunjukkan keteladanan dalam menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara.
”Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal,” tuturnya.
Mereka mendesak agar Presiden Jokowi menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki untuk hal-hal di luar kepentingan rakyat merupakan pelanggaran konstitusi serius. Kemudian, para aparat hukum dan birokrasi harus bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. ”Kami juga mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) Gunawan Budiyanto menilai, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disuguhi berbagai perilaku elite politik yang tuna-etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur. Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia.
Penegakan hukum pun, kata dia, hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok kritis dan oposisi disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Sejumlah kebijakan dibuat tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, hingga UU Ibu Kota Negara (IKN).
”Kami juga menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS, untuk menjaga integritas dan netralitas. Sehingga pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tuturnya. Begitu pula aparat keamanan, kepolisian, militer, dan ASN untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Seruan itu ditujukan pula kepada jajaran presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota. Para pejabat itu diminta bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024. ”Kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA diimbau untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan jika terjadi pelanggaran dan kecurangan,” ungkapnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, munculnya sorotan dari akademisi itu merupakan bentuk kritik para cendekia atas kondisi negeri atau demokrasi yang dianggap rusak atau sudah tidak on the track lagi. Para akademisi yang awalnya diam lama-lama gerah lantaran demokrasi di negeri ini sudah dibajak oleh kepentingan kekuasaan.
”Kalau saya sih melihatnya sesuatu yang positif saja dari gerakan moral kalangan kampus. Karena bagaimanapun, kampus itu penjaga moral dan etik bangsa,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, ketika DPR dirasa sudah tidak bisa mengontrol pemerintah. Lalu, partai politik juga tidak bisa mengawasi pemerintahan. Maka, gerakan-gerakan moral dari kampus, baik mahasiswa maupun guru besar, dosen, dan lainnya, itu muncul untuk jadi pengingat agar Jokowi menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga Jokowi tidak keluar batas, dalam konteks seenaknya membangun pemerintahan yang berbasis kepentingan pribadi.
”Tentu ini koreksi keras dari kalangan kampus pada pemerintahan Jokowi untuk tidak sombong, tidak memaksakan kehendak, dan untuk menjalankan pemerintahan dalam koridor demokrasi yang sehat,” tutur direktur eksekutif Indonesia Political Review tersebut. (mia/c6/oni)
Sejumlah kendaraan memasuki kapal roro di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Nongsa, beberapa waktu lalu. Kapal yang sempat tertunda berangkat akibat cuaca buruk, kini sudah berlayar secara normal. (F. Cecep Mulyana/Batam Pos)
batampos – Sempat mengalami kendala tidak berlayar akibat cuaca buruk di perairan Kepulauan Riau (Kepri), kapal Bahtera Nusantara 03 telah kembali berlayar menuju Tambelan, Bintan dan Sintete, Kalimantan Barat.
General Manager PT ASDP Telaga Punggur Batam, Nana Sutisna, menyebutkan bahwa kapal diberangkatkan pada Kamis (1/2) malam sekitar pukul 20.30 WIB dari dermaga Tanjunguban menuju Tambelan, dan berlanjut hingga Sintete, Kalimantan Barat.
“Pelayaran sudah normal. Kapal BN 03 difokuskan untuk rute Tanjunguban-Tambelan-Sintete,” sebut Nana, Jumat (2/2).
Ia menyebut, keberangkatan kapal mayoritas untuk mengangkut logistik masyarakat pulau, namun ada juga ratusan penumpang yang turut diangkut. “Jadwal reguler kapal akan kembali normal, kapal BN 03 dengan lintasan rute Sintete,” kata dia.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang ingin berangkat dapat menyesuaikan agenda keberangkatan kapal.
“Sebelum berangkat, masya-rakat dapat terlebih dahulu membeli tiket, terlebih bagi mereka penumpang kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam, di wilayah Kepulauan Riau secara umum bakal cerah berawan.
Forecaster BMKG Kelas 1 Hang Nadim, Anisa, mengatakan, cuaca cerah ini lantaran labilitas atmosfer yang rendah dan kelembapan udara bersifat kering sehingga menyebabkan berkurangnya pembentukan awan–awan hujan di wilayah Kepulauan Riau.
“Tapi secara umum kondisi cuaca diprakirakan berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai angin kencang,” ujarnya.
Tidak ada peringatan akan kondisi cuaca, hanya saja BMKG mengingatkan akan potensi gelombang dan angin kencang di wilayah Natuna dan Anambas dengan kecepatan mencapai 40 kilometer (km) per jam. (*)
Petugas Bea Cukai Batam memeriksa minuman beralkohol satu Kontainer setelah diamankan di Gudang Bea Cukai di Tanjunguncang, Batuaji, Jumat (2/2). (F. Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Tim Penyidik Bea Cukai (BC) Batam terus menelusuri kepemilikan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp 6,9 miliar yang diamankan di Pelabuhan Petikemas Batuampar, Kamis (1/2) lalu. Ada indikasi mikol yang diselundupkan menggunakan kontainer ini milik salah satu pengusaha tempat hiburan malam di Batam.
”Saat ini lagi proses penyidikan, biarkan penyidik bekerja dulu, biar bukti kuat dan enggak bias,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Rizki Baidilah, kepada Batam Pos, Sabtu (3/2).
Rizki menyebutkan sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan. Namun, ia belum mengetahui secara rinci sudah berapa saksi yang diperiksa, sebab hal tersebut sudah masuk dalam materi penyidikan.
”Di luar sudah ramai dan banyak spekulasi, khawatir bukti-bukti sudah banyak yang dihilangkan,” kata dia.
Namun ia menegaskan, BC berkomitmen mengejar pemilik mikol tersebut. Maka, pihaknya benar-benar serius menangani persoalan ini.
”Selagi bukti ada dan kuat, bukan pakai asumsi,” kata dia.
Rizki memastikan mikol tersebut berasal sari Singapura dengan tujuan Batam.
Untuk mengelabui petugas, barang tanpa dokumen tersebut dimuat di dalam kontainer dan masuk ke Batam melalui Pelabuhan Batuampar.
”Mikolnya dari Singapura, dimuat ke dalam kontainer,” ujar Rizki.
Mikol senilai Rp 6,9 miliar atau 30.864 botol atau 10.057,8 liter. Mikol ini terdiri 2 golongan, yakni golongan C sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter).
”Setelah pemeriksaan selesai, akan kami sampaikan detailnya,” ujarnya.
Diketahui, Pelabuhan Batuampar salah satu lokasi yang kerap dijadikan masuknya barang ilegal dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Modusnya dengan memuat barang ilegal ke dalam kontainer.
Barang yang kerap dimuat ke dalam kontainer yakni barang bekas, balpres, furnitur, mikol, hingga motor gede (moge).
Terkait banyaknya barang selundupan melalui kontainer ini, Rizki mengaku petugas Bea Cukai Batam tidak bisa melakukan pemeriksaan barang masuk ke wilayah free trade zone (FTZ) Batam secara langsung.
Hal ini diatur dalam pasal 39 tentang Pemeriksaan Pabean sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
”Semuanya dikenakan jalur hijau. Dengan kata lain, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan secara fisik dan dokumen,” terang Rizki.
Dalam pasal tersebut disebutkan pada ayat 1, pemeriksaan pabean dilakukan terhadap barang yang akan dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari luar Daerah Pabean, KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Atau, dikeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabean, KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, KEK, atau tempat lain dalam Daerah Pabean.
Kemudian, petugas dapat melakukan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Tertuang dalam ayat 2, yaitu terhadap barang pemasukan disebutkan pemeriksaan barang ke KPBPB dari tempat lain dalam Daerah Pabean atau Barang Konsumsi untuk kebutuhan Penduduk dari luar Daerah Pabean.
”Kami itu mengacu ke aturan yang ada. Jadi, kami ada mekanisme pemeriksaan. Kecuali ada informasi atau kena pemeriksaan acak,” kata Rizki.
Dengan aturan dan kebijakan tersebut, kata Rizki, petugas BC Batam hanya bisa melakukan pemeriksaan pada saat keluar Batam dengan tujuan daerah lain di Indonesia.
”Biasanya kami melakukan penelusuran berdasarkan pengembangan dan penindakan dari instansi lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Bea Cukai (BC) Batam berhasil menegah kontainer berisi puluhan ribu botol mikol di Pelabuhan Batuampar, Kamis (1/2). Barang senilai Rp 6,9 miliar ini masuk ke Batam tanpa dilengkapi dokumen. (*)
Sekda Kota Batam, Jefridin (kiri). Foto: Media Center Pemko Batam
batampos – Warga miskin di Batam berhak atas 60 kilogram beras dalam enam bulan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam Jefridin. Per bulannya, warga kategori miskin akan mendapatkan beras seberat 10 kilogram.
Pembagian beras ini dalam rangka meringankan beban perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Batam kembali menyalurkannya melalui Kantor Pos Cabang Utama Batam, di KCU Batam Centre, pada Sabtu (3/2)
Penyaluran beras tahap I tersebut diserahkan untuk masyarakat sebanyak 12.670 kilogram untuk 1.267 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di antaranya 7 KK di Kelurahan Sukajadi, 1.135 KK di Kelurahan Sungaipanas dan 126 KK di Kelurahan Taman Baloi.
”Setiap penerima menerima 10 kilogram. Jadi total selama enam bulan itu satu penerima bisa mendapatkan bantuan pangan hingga 60 kilogram beras,” kata Jefridin.
Ia berharap, bantuan ini tepat sasaran dan mampu meringankan beban masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
“Selain untuk membantu warga, penyaluran CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ini juga upaya mengendalikan inflasi,” ujar Jefridin.
Jefridin menyampaikan, CBP yang disalurkan memiliki kualitas medium. Pembagian cadangan beras akan terus berjalan secara rutin hingga enam bulan ke depan sampai Juni 2024.
“Alhamdulillah beras 10 kilogram, yang diserahkan hari ini untuk masyarakat gratis. Selain itu kualitasnya juga bagus. Terimakasih kepada Bulog dan PT Pos yang sudah membantu pemerintah dalam menyalurkan beras ini,” ucapnya.
Ia mengakui, Batam bukan daerah penghasil, ketahanan pangannya sangat bergantung dari daerah lain. Bantuan ini bisa meringankan masyarakat, serta bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar.
”Harga di Batam ini tergantung dari daerah penghasil. Kalau gagal panen harga tinggi. Namun, kalau kondisi baik, harga standar, dan bisa dikendalikan. Sehingga inflasi terjaga,” sebutnya.
Beras ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya membantu menyalurkan saja ke masyarakat melalui Perum Bulog Batam.
”Program ini akan terus berjalan. Kami berharap intervensi ini bisa menjaga ketahanan pangan di Batam juga tentunya,” tutup Jefridin.(*)
batampos – Debat kelima Pilpres 2024 diprediksi tidak banyak mengubah konstelasi dukungan untuk masing-masing paslon. Namun, debat pemungkas itu bisa tetap memengaruhi berlangsungnya pilpres: satu atau dua putaran.
