batampos – Sebanyak 119 prajurit TNI Angkatan Laut (AL) Republik Indonesia (RI) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) XXVIII – N/ United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) berhasil menyelesaikan tugasnya. Prajurit ini kembali ke Indonesia dengan menumpangi KRI Frans Kaisiepo-368 dan bersandar di Pelabuhan Batuampar, Kamis (1/2) pagi.

Komandan Satuan Tugas MTF TNI Konga XXVIII-N UNIFIL Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengatakan, selama bertugas ia bersama prajurit lainnya melakukan beberapa tugas. Yakni menjaga perdamaian dunia dan stabilitas Laut Mediterania.

”Laut ini posisi yang rawan masuknya barang terlarang. Seperti senjata maupun narkoba, dan itu yang kita jaga,” katanya.

Selain itu, para prajurit ini bertugas memberikan pelatihan kepada anggota tentara Lebanon dengan cara profesional. ”Kita juga melakukan SAR, ada kapal pengungsi pecah ke Italia. Itu 80 persen perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, KRI Frans Kaisiepo-368 merupakan kapal keempat dari korvet kelas Sihma milik TNI AL. Kapal ini bertugas sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti-kapal permukaan, anti-kapal selam dan anti-pesawat udara.

”Kapal ini merupakan generasi penentu kapal-kapal perang selanjutnya,” katanya.
Sementara itu, salah seorang prajurit, Letnan Dua Melissa, mengaku bangga sudah mengikuti tugas negara tersebut. Ia mengaku selama bertugas memiliki banyak pengalaman dan teman baru dari negara lain.

”Bangga. Banyak pengalaman dan teman baru. Walaupun jauh dari keluarga, tapi ini tugas kita, apapun harus dilaksanakan,” serunya. (*)

Reporter : Yofi Yuhendri

batampos – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengerahkan 446.219 prajurit untuk membantu pengamanan pemilu. Kamis pagi (1/2) dia memeriksa ribuan pasukan itu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dia memastikan bahwa seluruh jajarannya sudah siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari mendatang.

Agus menegaskan bahwa kesiapan personal sangat penting. Untuk itu, dia bersama para pimpinan TNI memeriksa pasukan yang akan bertugas. ”Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,” kata dia.

Diakui oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, persiapan pengamanan pemilu sudah dilaksanakan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga dilakukan secara terus-menerus. Termasuk yang terkait dengan rencana kontijensi.

Orang nomor satu di TNI itu menjelaskan, rencana kontijensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama).

”Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontijensi. Ada faktor alam dan nom alam yang harus dihadapi,” jelas dia. Khusus faktor non alam, Agus menyebut bebera-pa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Dia memastikan seluruh kotama TNI di setiap daerah sudah punya rencana kontijensi yang baik.

Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan bahwa instansinya memastikan komitmen itu terlaksanakan. TNI diatur oleh undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu.

”Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Utamanya ke daerah-daerah yang sulit diakses. Misalnya lokasi yang terdampak bencana. Tujuannya tidak lain untuk memastikan seluruh logistik pemilu terdistribusi dengan baik.

”Kemarin ada masalah di Papua pada saat pendistribusian logistik pemilu terjadi  longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI,” terang dia.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, logistik pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini, barang logistik sudah berada di tingkat KPU Kabupaten dan kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirim kecamatan. Rata-rata, proses packing sudah pada angka 65 – 95 persen. ”Tiap daerah berbeda-beda,” ujarnya di Kantor DKPP Jakarta, kemarin.

Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing KPU daerah untuk menentukan waktunya. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit akses.
Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang sudah mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat mengaku aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab mayoritas daerah berada di musim penghujan.

”Ombak ada yang tinggi,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi persoalan itu, Drajat telah meminta bantuan pihak TNI dan Polri mengawalnya. Diakuinya, di beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI khususnya untuk distribusi perairan.

Selain itu, KPU RI juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya dengan membungkus plastik. Selama proses distribusi, KPU memberi ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Adapun pengamanan, semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.

Terpisah, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan hasil pertemuan tahunan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Jakarta, Kamis (1/2). (*)

batampos – Pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, PPPK, hingga pensiunan baru akan dibayarkan pada Maret 2024. Seperti diketahui, gaji PNS dan TNI/Polri terhitung Januari 2024 meningkat 8 persen, sementara untuk pensiunan meningkat 12 persen.

Pengajuan pembayaran gaji dengan besaran pokok yang baru, dapat dilakukan mulai 1 Februari. Sehingga, pada 1 Maret, pembayaran tersebut termasuk rapel selisih untuk gaji Januari dan Februari.

”Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Kamis (1/2).

Astera berharap, penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun. ”Serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas,” imbuh dia.

Satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024.

Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

”Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” jelas Astera.

Wacana kenaikan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan pada Agustus tahun lalu. Jokowi mengatakan, akan ada perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Kenaikan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas menjanjikan kenaikan gaji ini akan cair pada Februari. Meski agak mundur, ia menjamin kenaikan gaji ini terhitung sejak Januari 2024. Dengan demikian, selisih kekurangan gajinya akan dikirimkan sekaligus di bulan depan.

Di sisi lain, pihaknya tengah menggodok tunjangan pioneer bagi ASN yang akan diboyong ke IKN. Tunjangan ini disiapkan khusus bagi para ASN yang masuk kloter-kloter awal pemindahan para abdi negara ini ke ibukota negara yang baru.

”Pemberian tunjangan pionir, bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yang bekerja di IKN,” ujarnya dalam keterangan resminya, kemarin.

Pemindahan ASN ini pun terus dibahas olehnya dengan kementerian/lembaga terkait. Termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Pertemuan ini membahas rencana pemindahan yang akan dimulai pada Juli 2024 mendatang.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 sebanyak 47 tower. Dimana ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Anas menyampaikan, ASN yang pindah ke IKN nantinya harus mempunyai literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sebab, tata kelolah pemerintahan di IKN akan menerapkan konsep kota pintar atau smart city yang didukung dengan green design, green building, serta green open space.

Selain itu, di IKN juga akan diterapkan shared services, shared office,dan shared system. Untuk penerapan shared system dilakukan melalui platform digital yang mendukung pola kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif dengan integrasi proses yang bersifat interkoneksi dan interoperabilitas dalam basis SPBE.

Mensesneg Pratikno menegaskan, banyak hal yang harus disiapkan untuk pemindahan ASN ke IKN. Terlebih, pemindahan ini pun bukan semata-mata hanya pindah orangnya saja.

”Tugas berat ini juga pindah sistem kerja, itu yang selalu disampaikan Bapak Presiden. Oleh karena itu yang kita siapkan selain infrastruktur fisik, juga contohnya tadi kita diskusi mengenai smart city di IKN, kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di IKN yang mencakup semua hal,” jelasnya. (*)