batampos – Negara termiskin di dunia merupakan negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita terendah. PDB adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama periode tertentu.

Semakin miskin suatu negara, semakin rendah PDB-nya. Sayangnya, kemiskinan masih menjadi tantangan global dengan sekitar 8 persen populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Itu berarti masyarakat berpenghasilan kurang dari USD 2,15 dolar per hari atau setara dengan Rp 33.572 per harinya.

Di dunia, negara-negara termiskin sebagian besar berada di Afrika dan Asia. Yaitu, Burundi menjadi negara termiskin dan diikuti Somalia, Mozambik, Republik Afrika Tengah, dan Madagaskar.

Negara-negara ini terletak di Afrika Sub-Sahara. Di sana kemiskinan tersebar luas karena faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, korupsi, kurangnya infrastruktur, dan buruknya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Di Asia, negara-negara termiskin adalah Yaman, Tajikistan, dan Myanmar. Di kawasan itu kemiskinan dipicu konflik politik dan ketidakstabilan ekonomi.

Berikut urutan 50 negara termiskin yang dilansir dari Wise Voter:

1. Burundi

2. Somalia

3. Mozambique

4. Central African Republic

5. Madagascar

6. Sierra Leone

7. Democratic Republic of the Congo

8. Niger

9. Malawi

10. Liberia

11. Yemen

12. Chad

13. Sudan

14. Guinea-Bissau

15. Rwanda

16. The Gambia

17. Uganda

18. Tajikistan

19. Burkina Faso

20. Mali

21. Ethiopia

22. Togo

23. Zambia

24. Tanzania

25. Lesotho

26. Guinea

27. Myanmar

28. Nepal

29. Kyrgyzstan

30. Benin

31. East Timor

32. Comoros

33. Pakistan

34. Cambodia

35. Senegal

36. Cameroon

37. Mauritania

38. Zimbabwe

39. Haiti

40. Uzbekistan

41. Kenya

42. Nigeria

43. Nicaragua

44. Angola

45. Republic of the Congo

46. India

47. Solomon Islands

48. Ghana

49. São Tomé and Príncipe

50. Bangladesh
(*)

Reporter: JPGroup

batampos – Sepanjang 2023, KPK menangani 127 perkara. Dari jumlah itu, delapan perkara di antaranya dimulai melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyebutkan, sepanjang tahun lalu, pihaknya menerima 5.079 laporan. Ada lima wilayah yang tercatat sebagai pelapor terbanyak. Yakni, Jakarta dengan 759 laporan, Jawa Barat (483 laporan), Jawa Timur (430 laporan), Sumatera Utara (354 laporan), serta Jawa Tengah (270 laporan).

”Dalam penanganan perkara itu, KPK melakukan delapan kegiatan tangkap tangan,” kata Nawawi Pomolango kemarin (16/1).

Delapan OTT tersebut, antara lain, perkara manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti; suap proyek jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; serta suap proyek pengadaan digital Bandung Smart City.

Kemudian, suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, suap pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, pemberian hadiah atau janji pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, suap proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur, serta pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara.

Tidak hanya sampai di situ, KPK juga melakukan pengembangan penanganan perkara ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Total penanganan TPPU oleh KPK selama 2023 mencapai delapan perkara. ”Dari sejumlah penanganan perkara tersebut, KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 525.415.553.599,” ungkap Nawawi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui, 2023 merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan bagi KPK. Banyak persoalan yang muncul di internal lembaga tersebut. ”Tetapi, itu kan juga tidak menghentikan kerja-kerja kami di KPK,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima 83 lembaga survei untuk diakreditasi sampai akhir masa pendaftaran dibuka pada 15 Januari 2024 pukul 23.59 WIB.

Komisioner KPU RI August Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, menyebut dari jumlah itu, 33 di antaranya telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU RI yang artinya lembaga survei tersebut berstatus terdaftar dalam database KPU.

“Yang lain masih proses, nah sampai sekarang saya masih menanti lihat detail-nya,” kata August Mellaz menjawab pertanyaan wartawan.

Dia menyebut KPU bakal terus menyiarkan jumlah terbaru lembaga survei yang terakreditasi dan mengumumkan daftar itu kepada masyarakat.

Di lokasi yang sama, dia menjelaskan proses akreditasi itu di antaranya pemeriksaan berkas-berkas administrasi yang menjadi syarat. “Misalnya, mereka status badan hukumnya, kemudian pernyataan (dari lembaga survei yang bersangkutan, red.) bukan bagian dari pemenangan (partai/pasangan calon, red.), kemudian mereka anggota dari asosiasi lembaga-lembaga survei,” tutur August Mellaz.

Kemudian, KPU juga membuka ruang bagi badan riset yang bernaung di bawah perguruan tinggi ataupun media untuk ikut mendaftar. Untuk kelompok itu, August menyebut ada syarat tambahan, misalnya, mereka pernah membuat perjanjian kerja sama (MoU) dengan KPU. “Ada juga lembaga pemberitaan yang juga punya lembaga survei,” ucap August Mellaz.

Dia menegaskan KPU pada prinsipnya bakal memeriksa berkas-berkas syarat tersebut.

Dari proses pemeriksaan itu, August menyebut ada kemungkinan mereka yang mendaftar tidak mendapatkan status terakreditasi. Alasannya, salah satunya, berkas yang kurang lengkap, atau lembaga survei yang mendaftar itu tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari berkas-berkas administrasi yang menjadi syarat.

Ia menjelaskan KPU berinisiatif membuat kebijakan itu karena mendengar masukan-masukan dari lembaga survei.

Sementara itu, jika ada lembaga survei yang baru terbentuk dan ingin mendaftarkan diri mereka ke KPU, August menyampaikan sejauh ini belum ada rencana untuk membuka gelombang pendaftaran baru.

Nantinya, lembaga-lembaga survei yang mendapatkan status terdaftar atau terakreditasi oleh KPU punya kredibilitas lebih untuk menggelar survei terkait Pemilu 2024, termasuk di antaranya jajak pendapat/hitung cepat (quick count) saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Sejauh ini, 33 lembaga survei yang terdaftar, yaitu PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai KOPI), PT Poltracking Indonesia, PT Ipsos Market Research, PT Kompas Media Nusantara, Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri, Voxpol Center Research and Consulting, Pandawa Research, PT Lingkar Strategi Indonesia, PT Parameter Konsultindo (PARMET), Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Nasional, Lembaga Klimatologi Politik, Polstat Indonesia, Political Weather Station, PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network).

Kemudian, ada pula PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Survei Jakarta, Indonesia Polling Station (IPS), Surabaya Survey Center, Lembaga Survei Indonesia, Fixpoll Media Polling Indonesia, Forum Rektor PTMA, Yayasan Akselerasi Indodata, Surabaya Research Syndicate, Indopol Survey & Consulting, Polsentrum Data Indonesia, PT Lingkaran Survei Indonesia, PT Citra Publik, Saiful Mujani Research & Consulting, Rakata Analytics and Advisory, Strategi Lingkar Nusantara, dan Trust Indonesia Research & Consulting. (*)

Reporter: Antara

batampos – Rahima anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yang juga istri mantan Gubernur Jambi saat itu Fachrori Umar, bersama lima anggota dewan lainnya jadi terdakwa dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi APBD Jambi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Terdakwa Rahima bersama lima orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi itu menjalani sidang perdana kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Jambi Rabu, dengan majelis hakim diketuai Tatap Urasima Situngkir dalam agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para terdakwa.

Keenam terdakwa yang jalani sidang dakwaan tersebut adalah terdakwa I Mely Hairiya, terdakwa II Luhut Silaban, terdakwa III Edmon, terdakwa IV M Khairil, terdakwa V Rahima dan terdakwa VI Mesran.

Pada sidang perdana ini, Jaksa KPK Syahrul Anwar membacakan surat dakwaan dengan Nomor: 01/TUT.01.04/24/01/2024, dimana dalam surat dakwaan tersebut menyebutkan masing-masing terdakwa menerima uang suap ketok palu dengan nominal yang berbeda yakni terdakwa I Mely Hairia terima Rp 100 juta, terdakwa II Luhut Silaban Rp 200 juta, terdakwa III Edmond Rp100 juta, terdakwa IV M. Khairil Rp200 juta, terdakwa V Rahima Rp200 juta dan terdakwa VI Mesran Rp200 juta dengan total keseluruhan dari keenam terdakwa mencapai Rp1 miliar.

Dalam surat dakwaan jaksa hanya Rahima yang diberlakukan istimewa dimana uang jatah Rahima yang diterima di rumah dinas, dimana terdakwa Rahima menerima uang ketok palu sebesar Rp200 juta yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddin alias IIM.

Dalam surat dakwaan perbuatannya keenam para terdakwa tersebut diancam pidana pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primer.

Jaksa Penuntut Umum KPK juga mendakwa para terdakwa dengan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider.

Sidang terdakwa Rahima dan mantan anggota dewan lainnya akan dilanjutkan pekan depan untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan mendatang. (*)

Reporter: Antara