batampos – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengklarifikasi adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masalah pengawasan distribusi logistik Pemilu. Sebab, muncul dugaan adanya penghalangan pengawasan langsung di sejumlah daerah.

“Selain itu, menurut temuan Bawaslu, KPU juga dianggap tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog) dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik kepada Bawaslu,” kata Ketua Bidang Administrasi THN Amin Mirza Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (10/1).

Jika diduga terjadi kesalahan prosedur serta pelanggaran dalam pengiriman distribusi logistik, sambung Mirza, meminta KPU untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan di sejumlah daerah tersebut. Serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada publik.

Merujuk data Bawaslu, lanjut Mirza, diduga terjadi sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, baik tahap pertama pada 13 September – 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023 – 14 Januari 2024 mendatang.

Pada tahap pertama distribusi logistik dilakukan di 514 Kabupaten/Kota, dalam temuan tersebut terungkap kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota, bilik suara rusak di 61 Kabupaten/Kota, tinta yang rusak di 124 Kabupaten/Kota, segel yang rusak di 30 Kabupaten/Kota, dan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik di 10 Kabupaten/Kota.

Sedangkan, pada pada tahap kedua distribusi logistik ditemukan surat suara rusak di 127 Kabupaten/Kota termasuk di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, kemudian jumlah surat suara yang belum sesuai di 61 Kabupaten/Kota.

Selain itu, ada juga pendistribusian logistik di luar negeri yang ditemukan jumlah surat suara yang tidak tepat di 29 PPLN, kelebihan surat suara di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling (KSK) di 3 PPLN dan kelebihan surat suara untuk metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN dan surat suara yang rusak di 39 PPLN.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya sebelum Pencoblosan Pilpres 2024 dilaksanakan, agar tercipta Pilpres 2024 yang jujur dan adil serta berintegritas dan tidak cacat secara konstitusi,” pungkas Mirza.(*)

Reporter: JPGroup

batampos – Founder Bumi Global Karbon (BKG) Foundation, Achmad Deni Daruri optimistis, investor energi baru terbarukan (EBT) bakal deras masuk ke Indonesia. Pasalnya, selama ini, Indonesia adalah importir bersih bahan bakar fosil terbesar di dunia. Artinya, pasar EBT di dalam negeri sangat menggiurkan, seiring tingginya kesadaran publik akan energi ramah lingkungan.

“Sekitar 270 juta penduduk bergantung pada bahan bakar fosil dari negara lain, yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan dan krisis geopolitik. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, namun potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan,” kata Deni, Jakarta, Rabu (10/1).

Deni juga menjelaskan, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memproyeksikan 90 persen pasokan listrik dunia berasal dari EBT. Artinya, pengembangan EBT di Indonesia, menjadi solusi untuk keluar dari ketergantungan impor.

Soal harga, Deni menilai, saat ini EBT merupakan pilihan daya termurah di sebagian besar dunia. Biaya listrik dari tenaga surya, turun 85 persen dalam 1 dekade (2010- 2020). Biaya energi angin darat dan lepas pantai, masing-masing turun 56 persen dan 48 persen.

“Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 99 persen orang di dunia menghirup udara yang melebihi batas kualitas udara, dan mengancam kesehatan mereka. Dan, lebih dari 13 juta kematian di dunia per tahun, disebabkan pencemaran, termasuk polusi udara,” ungkapnya.

Pada 2018, polusi udara dari bahan bakar fosil menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan, melahirkan kerugian hingga USD 2,9 triliun. Atau setara USD 8 miliar per hari.

Dengan transisi energi bersih, seperti angin dan matahari, tidak hanya membantu mengatasi perubahan iklim tetapi juga polusi udara dan kesehatan. Setiap dolar AS investasi dalam EBT menciptakan lapangan kerja sebesar 3 kali lebih banyak ketimbang industri berbahan bakar fosil.

“International Energy Agency (IEA) memperkirakan transisi menuju emisi nol bersih, mengarah kepada peningkatan keseluruhan dalam pekerjaan sektor energi. Sekitar USD 5,9 triliun dihabiskan untuk mensubsidi industri bahan bakar fosil pada 2020,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, sekitar USD 4 triliun per tahun perlu diinvestasikan dalam energi terbarukan hingga 2030, termasuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk memungkinkan pencapaian emisi nol persen pada 2050.

“Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus menjamin keberadaan strategi yang menunjang peluang investasi dalam EBT. Pemerintah harus menjalankan lima strategi,” kata Deni.

Lalu Apa saja kelima strategi itu? Pertama, kata Deni, pengaturan pasar di mana kebijakan harus menetapkan transparansi dan prediktabilitas, yang memberikan kepercayaan bagi investor dalam kemampuan untuk memulihkan investasi dalam pembangkit listrik.

Kedua, lanjutnya, memberikan insentif bagi energi bersih dan iklim tertentu yang menyusun strategi energi multi-tahun terintegrasi dengan target jangka pendek dapat menjadi langkah strategis.

“Ketiga, menjamin langkah-langkah ramah bisnis umum yang berupa beberapa kebijakan umum (yaitu, tidak harus spesifik untuk energi) yang dapat memfasilitasi investasi energi terbarukan,” ungkapnya.

Keempat, mekanisme pembiayaan yang inovatif dimana mekanisme pembiayaan dari berbagai jenis dapat berguna dalam mengurangi risiko, menawarkan potensi pengembalian tambahan, atau menciptakan lebih banyak peluang investasi. “Terakhir, asumsi risiko awal dimana beberapa proyek yang sukses termasuk sponsor awal yang bersedia menanggung berbagai risiko,” pungkasnya.

Besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia, menjadi ‘barang seksi’ bagi investor. Mulai dari sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT Indonesia mencapai 442,4 GW.

Hanya saja yang baru dimanfaatkan sekitar 11,3 GW. Atau hanya 2,5 persen dari total potensi yang ada. Peluang investasi EBT di Indonesia sangat menarik bagi para investor baik dalam negeri, maupun luar negeri. Karena, Indonesia memiliki empat keunggulan komparatif, yaitu:

Pertama, kebijakan pemerintah sangat pro pengembangan EBT, seperti target bauran energi nasional 23 persen EBT pada 2025, insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor EBT, serta penyederhanaan perizinan dan regulasi.

Kedua, ketersediaan sumber daya EBT yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti sinar matahari mencapai 4,8 kWh/m2/hari, angin dengan kecepatan rata-rata 3-6 m/s, air dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75 GW, biomassa dengan potensi produksi bioenergi sebesar 32.654 PJ/tahun, dan panas bumi dengan cadangan terbesar di dunia sebesar 28.910 MW.

Ketiga, permintaan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan.(*)

Reporter: JPGroup