batampos – Jajaran Polsek Batuaji menyambangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batuaji dalam rangka memastikan dan menciptakan situasi kondusif menjelang pemilihan umum 2024, Rabu (13/12).

Dalam pertemuan dan koordinasi untuk kelancaran pemilu ini Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal dan jajarannya berdiskusi banyak hal terkait kelancaran dan keamanan pemilu nanti. Mulai dari pemetaan lokasi rawan hingga penempatan logistik pemilu yang aman.

Dalam arahannya Benny menyampaikan koordinasi dan kerja sama semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Jika ada kendala atau persoalan yang dihadapi yang dapat menghambat proses pemilu ataupun menganggu kamtibmas, polisi selalu siap siaga kapan saja untuk membantu.

Baca Juga: Debat Caleg Batam Pos Dapil IV Kepri, Ini Program yang Disampaikan Para Caleg

“Jadi bapak ibu silakan berkerja dan terus berkoodinasi. Kalau memang ada hal yang perlu bantuan dari polisi segera sampaikan. Kita ingin semuanya berjalan aman dan tertib,” ujar Benny.

Begitu juga dengan masyarakat umum, Benny berharap agar tidak berlebihan dengan dukungan politiknya. Menurutnya boleh menyampaikan pendapat ataupun dukungan secara bijak dan sportif tanpa harus menyinggung atau mengganggu yang lain. Bermedia sosial harus bijak agar tidak menimbulkan persoalan lainnya.

“Semua aparat penegak terkait akan pantau itu. Jadi bijak lah bermedia sosial ataupun dalam memberikan dukungan dalam bentuk lain. Hindari benturan ataupun singgung menyinggung yang bisa menimbulkan perpecahan,” imbau Benny.

Baca Juga: Batam Terima Rp 1,44 Triliun Dana Transfer, Penggunaannya Didominasi Belanja Pegawai

Ketua PPK Batuaji Efrianto Siregar dalam laporannya menyampaikan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif saat ini. Belum ada permasalahan atau ancaman berupa teror maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu baik ditingkat PPK maupun PPS.

“Semua petugas penyelenggara pemilu sampai saat ini masih bekerja sesuai dengan tahapan tahapan pemilu,” ujarnya.(*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Debat Calon Legislatif (Caleg) Batam Pos kembali digelar di Four Points by Sheraton, Rabu (13/12). Kali ini dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Batam Kota, Bengkong, Lubukbaja, dan Batuampar, di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Debat Caleg Batam Pos ini sedikti berbeda dan menarik karena menghadirkan tiga caleg keturunan Tionghoa yakni Yuananta, Asmin Patros, dan Lik Khai.

Sebelum debat berlangsung, masing-masing caleg menyampaikan program-program mereka. Seperti pendatang baru, Yuananta dari Partai Politik Perindo, ia menyampaikan persoalan PMK 119 tahun 2019 yang di nilai membunuh sektor UMKM di Kepri.

“Sektor tersebut saya rasa menjadi anjlok dan gulung tikar karena kebijakan tersebut. Tentunya hal ini perlu diperjuangkan sebab dalam waktu 4 tahun terakhir belum ada solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga: Kapal Pelni Harus Pindah ke Pelabuhan Bintang 99 Demi Pelayanan yang Lebih Baik

Tak hanya itu, ia juga meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang kembali. Oleh karena itu sektor UMKM menjadi fokus kedepannya.

“Sebab mendorong pertumbuhan UMKM ini harus fokus dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, caleg dari Partai Politik Nasdem, yang telah dikenal warga Batam sebagai ketua Komisi 1 DPRD Batam, Lik Khai, menyampaikan bahwa kinerja ia selama menjadi wakil rakyat Kota Batam memiliki karakter lebih langsung kepada eksekusi.

“Selama dua periode di DPRD Batam, saya melihat kekuatan legislatif ini terbatas. Jika nantinya terpilih di DPRD Kepri, inilah karakter saya yang tetap melekat. Misalnya ada persoalan banjir dan air mati di sinilah peran saya untuk bersuara dan membantu masyarakat,” terangnya.

Sementara itu dari caleg pertahanan (Incumbent), Asmin Patros dari Partai Politik Golkar, menyampaikan, baginya menjadi anggota DPRD Kepri ini suatu pilihan hidup.

“Sebagai anggota DPRD periode pertama, dan sejak awal sampai saat Ini saya bertugas di komisi keuangan dan anggaran,” ujarnya.

Baca Juga: Terbukti Kendalikan Peredaran Sabu dari Lapas, Alfazil Divonis Hukuman Mati

Mengenai program memang masih ada hal yang perlu dibenahi. Antara lain menyatukan program industri pariwisata yang ada di 7 kabupaten dan kota di Kepri serta membuat kalender event terkoneksi dengan baik.

“Koneksivitas satu kabupaten dengan lainnya masih ada kendala soal waktu jarak tempuh. Jika diizinkan mendapatkan amanah kembali, program ini akan kami selesaikan,” terangnya.

Kedua caleg yakni Lik Khai dan Yuananta juga memberikan kritikan kinerja Asmin Patros sebagai incumbet selama ini. Menurut keduanya, dari keseluruhan belum ada terlihat ada suatu pergerakan, salah satunya persoalan listrik dan air mati.

“Saya lihat dari DPRD Kepri dalam hal ini juga kurang bersuara. Sebagai wakil rakyat tugasnya ialah menyelesaikan masalah , maka tujuan saya maju ke DPRD Kepri karena ingin melihat apakah benar tidak bisa bersuara,” sebutnya.

Contoh yang paling krusial adalah persoalan air mati dan listrik yang kerap bersuara dalam hal ini hanya DPRD Batam.

Sementara itu, Yuananta, juga menyuarakan persoalan krisis air yang belakang ini menjadi atensi masyarakat.

“Terutama saat ATB tidak mengelola lagi air di Batam diambil alih oleh SPAM justru banyak menimbulkan masalah,” kata dia.

Baca Juga: Mudik Nataru, Ini Jadwal dan Harga Tiket Kapal di Pelabuhan Domestik Sekupang

Alasan dari pengelola air saat ini selalu tentang pipa yang rusak akibat excavator. Ia menduga hal ini bentuk kesengajaan.

“Harusnya dari kontraktor bisa mendeteksi jarak pipa dengan pelajari jalan yang dikerjakan. Masalah air mati ini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Asmin Patros, mengatakan masalah air mati memang benar semenjak diputuskan kerja sama dengan PT ATB, pelayanan air saat ini ke masyarakat langsung menurun atau dibilang gagal.

“Sebagai konsumen selalu mengalami kerugian ini terus menerus. Tentunya dari kami di DPRD Kepri juga menyuarakan, mungkin memang beda penyampaiannya saja,” sebutnya.

Sebab, dalam hal ini lingkup kerja DPRD Kepri dan Kota Batam memang berbeda untuk menangani persoalan air ini.

“Kalau strategis tentu di kota, karena bersinggungan langsung berdampak ke masyarakat, sekali lagi persoalan menangani air ini ialah kerja bersama,” pungkasnya (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur, meminta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperbaiki data kemiskinan dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS).

Pasalnya, ia masih menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam DTKS, baik sebagai penerima manfaat program keluarga harapan (PKH), maupun bantuan pangan non tunai (BPNT), serta program kesejahteraan sosial lainnya.

”Saya menerima banyak pengaduan dari masyarakat, baik saat bertugas ke daerah, maupun ketika sedang reses. Mayoritas keluhannya adalah proses pendataan yang kurang tepat sasaran. Masih banyak warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS,” ujar politikus PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut dari Batam ini.

Artinya, lanjut Sira, panggilan akrabnya Sirajudin Nur, masih banyak warga miskin di Kepri ini yang tak dapat mengakses program pemerintah, seperti misalnya saja beasiswa, jaminan kesehatan, dan masih banyak lainnya.

Untuk itulah, Sirajudin Nur mendorong agar Dinsos melakukan perbaikan sistem pendataan yang lebih akurat dan akuntabel, termasuk meningkatkan profesionalitas SDM pencacah.

”Masyarakat masih mengeluh­kan proses pendataan warga miskin yang terkesan tebang pilih di lapangan. Belum lagi pelayanan yang kurang profesional, hingga keterbatasan informasi mengenai tata cara pendaftaran fakir miskin,” tegas Sirajudin Nur.

Perbaikan data sendiri, sangat penting dilakukan agar program bantuan pemerintah, bisa disalurkan tepat sasaran, dan target kinerja bidang kesejahteraan sosial, bisa maksimal pencapaiannya.

Maka dari itu, Sirajudin Nur, mendesak Dinsos Provinsi Kepri agar memperkuat sinergitas dengan kabupaten/kota di Kepri untuk memastikan data kemiskinan akurat dan berkualitas, mengingat kewenangan pendataan di tingkat kelurahan, berada di pemerintah kota/kabupaten.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Sosial Provinsi Kepri juga perlu membuka layanan pengaduan atau call center. Sebab, dengan layanan tersebut, masyarakat yang belum terdata, bisa mendaftar secara individu.

”Untuk memudahkan warga menyampaikan keluhan dan masukan untuk kepentingan pendataan, maka dinsos perlu menyediakan call centre atau pusat pengaduan. Sebab, DTKS sendiri merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya mengakhiri. (*/adv)

Reporter : Galih AS

batampos – Alfazil alias Fadil, terpidana kasus narkoba divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Pria berusia 35 tahun ini, dinilai tidak jera melakukan tindak pidana karena kembali terlibat kasus narkoba.

Dimana ia yang tengah menjalani hukuman seumur hidup penjara di Lapas Batam, dan kini terbukti mengendalikan peredaran sabu dari tahanan.

Majelis hakim yang dipimpin Edi Sameaputty menegaskan pihaknya sependapat dengan jaksa penuntut umum. Bahwa perbuatan Alfazil tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Apalagi perbuataan terdakwa dilakukan saat menjalani masa tahanan di penjara.

Baca Juga: BC Batam Amankan 7 Mobil yang Bawa Barang Selundupan di Pelabuhan Punggur

“Menyatakan terdakwa Alfazil terbukti sah dan menyakinkan bersalah, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Edi membaca amar putusan.

Menurut Edi, hal yang memberatkan perbuataan terdakwa karena sedang menjalani masa tahanan di Lapas Batam . Kemudian tidak mengikuti program pemerintah dalam hal pemberantarasaan narkotika.

“Menjatuhkan pidana terhadap Alfazil dengan hukuman mati,” tegas Edi.

Usai menjabarkan isi putusan, hakim Edi menjelaskan terdakwa punya kesempatan selama satu pekan untuk menerima atau banding terhadap putusan itu.

“Saudara berhak menerima atau banding terhadap putusan ini. Waktu satu minggu sejak putusan dibacakan,” jelas Edi.

Baca Juga: Sejak Belia Terjerat Hukum, Warga Setokok Ini Sudah 4 Kali Ditangkap Curi Motor

Mendengar putusan itu, Alfazil pun tampak terdiam. Ia yang menjalani sidang online hanya mengangguk mendengar putusan hakim.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Darmawan mengatakan pihaknya juga pikir-pikir terhadap putusan. “Karena ini hukuman mati, kami juga memberikan untuk terdakwa menyatakan sikap terhadap putusan hakim tadi,” jelas Arif.

Diketahui, Alfazil terpidana kasus narkoba 3,6 kg sabu yang tengah menjalani tahanan seumur hidup penjara. Meski di dalam penjara, Alfazil ternyata masih bisa mengendalikan sabu.

Melalui dua terdakwa lainnya Efrizal dan Dandy, terpidana Alfazil mengendalikan peredaran sabu sebanyak 2 kg yang dibagi ke dalam 10 paket. Atas perbuataanya itu, Alfazil dituntut hukuman mati. Sedangkan Efrizal dan Dandy dituntut 20 tahun penjara. Ketiga terdakwa didampingi kuasa hukum dari LBH Suara Keadilan Cristopher. (*)

Reporter: Yashinta