Anggota Polresta Barelang yang naik pangkat mengikuti seremonial disiram air menggunakan watercanon di halaman Mapolresta Barelang, Minggu (31/12). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sebanyak 66 personel Polresta Barelang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi periode 1 Januari 2024, Minggu (31/12). Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Nugrohi Tri Nuryanto.
Kenaikan pangkat tersebut diterima perwira dan bintara. Diantaranya pangkat Iptu ke AKP sebanyak 4 personel, Ipda ke Iptu 5 personel, Aipda ke Aiptu 8 personel, Bripka ke Aipda 2 personel, Brigpol ke Bripka 5 personel, Briptu ke Brigpol 32 personel dan Bripda ke Briptu 10 personel.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan kenaikan pangkat bagi anggota Polri merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan dalam meniti karir di lingkungan Polri.
“Perlu diketahui juga, kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, namun kenaikan pangkat adalah prestasi kerja yang merupakan proses seleksi penilaian kinerja serta penilaian pimpinan kepada mereka yang teruji kualitas dan kemampuannya dalam mengemban tugas kewajiban yang diberikan,” ujarnya.
Selain itu, kata Nugroho, kenaikan pangkat ini merupakan pembinaan Polri dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.
“Kenaikan pangkat adalah suatu wujud penghargaan atas jerih payah personel yang dilakukan selama ini,” katanya.
Dengan kenaikan pangkat ini, Nugroho berharap kepada para personel agar hendaknya selalu bersyukur dan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk lebih berprestasi dan terus memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan seamat dan acara tradisi pemotongan tumpeng serta penyiraman air menggunakan water canon.(*)
batampos– Tiga calon bersaing merebut kursi Direktur Utama Perumda Bumi Berazam Jaya. Menyusul, ketiganya memperoleh nilai tertinggi setelah merampungkan tes tertulis, psikotes, serta presentasi makalah dan rencana bisnis belum lama ini.
Panitia Seleksi pun belum mau membuka tiga nama yang lolos ke tahapan akhir tes wawancara tersebut. Karena masih menyesuaikan jadwal kepala daerah.
“Benar sudah ada tiga nama calon Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya yang memiliki nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan wawancara. Tapi kapan waktu wawancaranya, kami masih menunggu agenda kepala daerah,” ujar Sekretaris Daerah Setkab Karimun HM Firmansyah melalui Kabag Ekonomi Tohap Siahaan SE M.MPub, Senin (1/1).
Namun Tohap enggan merinci tiga nama calon yang lolos sebelum diputuskan menduduki kursi Direktur Perumda Bumi Berazam Jaya periode 2023-2028 tersebut.
“Sementara jumlahnya aja dulu ya, Bang,” sebut Tohap singkat.
Meski begitu, lanjut Tohap, panitia memberikan apresiasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang belum berhasil lolos ke tahap akhir.
“Ya, kami dari Pansel memberikan apresiasi, dan penghargaan serta terimakasih yang setinggi-tingginya kepada calon yang tidak lulus ke tahap berikutnya,” paparnya.
Tohap menjelaskan, untuk sesi wawancara akan dilaksanakan dengan menyesuaikan agenda kepala daerah. Artinya, para calon akan diberitahukan setelah ada kepastian jadwal kepala daerah.
“Nantinya, mereka yang lolos wawancara akan diberitahukan kepastiannya setelah ada kepastian agenda kepala daerah,” tukasnya.
Sebelumnya, terdapat lima calon Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya Karimun yang lolos seleksi administrasi. Masing-masing Desramdani SM, M Mahsun SH, Yulizal SHut, Jantua Dolok Saribu SIKom, dan Muhammad Iqbal SH.
Selanjutnya, kelimanya harus menjalani tes tertulis, psikotes, serta presentasi makalah dan rencana bisnis sebelum dinyatakan lolos ke tahap akhir (wawancara) untuk kemudian diputuskan menjadi Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya periode 2023-2028. (*)
batampos – Perayaan malam tahun baru dirasakan warga Sumedang dalam kondisi was-was. Pasalnya, sejak Minggu siang, 31 Desember 2023, mereka sudah diguncang gempa bumi. Puncaknya, pada pukul 20.34 WIB, gempa kembali menggoyang dengan kekuatan mencapai 4,8 magnitude dengan kedalaman 5 Km.
Jika dilihat dari lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan, gempa merupakan jenis gempa bumi dangkal. Sehingga, apabila bangunan belum berstandar tahan gempa maka dipastikan akan terjadi kerusakan yang signifikan.
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan kajian lebih dalam di lapangan untuk memastikan penyebab gempa sesungguhnya. Namun, dari analisis sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike-slip.
Titik gempa sendiri disebutnya berdekatan dengan beberapa jalur sesar aktif. Seperti sesar Lembang, Sesar Baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Namun diduga, untuk gempa Sumedang ini dipicu oleh salah satu sesar yang belum teridentifikasi tersebut. Kondisi ini mirip dengan gempa di Cianjur pada 2022 silam.
“Mirip dengan kejadian gempa Cianjur, ternyata dipicu yang belum teridentifikasi, yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cugenang,” jelasnya dalam jumpa pers secara daring pada Senin (1/1) dini hari.
Pasca gempa, kata dia, pihaknya langsung bergerak ke lapangan untuk menenangkan warga. BMKG bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk BNPB dan BPBD untuk memantau kondisi di lapangan.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menambahkan, gempa dirasakan warga Sumedang sejak pukul pukul 14.35 WIB. Gempa bumi pertama tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 4,1 dengan kedalaman 7 Km. Disusul gempa kedua pada pukul 15.38 WIB, dengan kekuatan M 3,4 di kedalaman 6 km. Hingga akhirnya gempa dengan kekuatan paling besar pada pukul 20.34 WIB, yakni M 4,8 kedalaman 5 km.
”Setelah gempa merusak Sumedang bermagnitudo 4,8 tadi malam, hingga siang ini (Senin,red) hanya terjadi dua kali gempa susulan, magnitudo kecil, tidak dirasakan,” jelasnya. Gempa susulan terjadi pada pukul 23.23 WIB, dengan kekuatan magnitudo 2,9 di kedalaman 7 kilometer dan pada pukul 03.47 WIB, kekuatan magnitudo 2,4 di kedalaman 5 kilometer. ”Gempa susulan ini, tidak dirasakan dan tidak menimbulkan kerusakan,” sambungnya.
Lebih lanjut Daryono mengungkapkan, berdasarkan sejarah gempa di Sumedang, wilayah ini pernah mengalami gempa bumi besar bermagnitudo 4,5 pada 19 Desember 1972. Di mana, titik gempa sama dengan yang terjadi akhir tahun lalu. Yakni, berdekatan dengan ujung timur laut jalur sesar Cileunyi-Tanjungsari. ”Gempa Sumedang ini diduga berasosiasi dengan terusan dari sesar Cileunyi-Tanjungsari,” katanya.
Selain itu, karena gempa bumi Sumedang merupakan jenis gempa bumi kerak dangkal (shallow crustal earthquake) maka menjadikan percepatan getaran tanah di permukaan tanah masih sangat kuat. Sehingga memicu guncangan sangat kuat pula.
Kemarin (1/1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi bencana di Sumedang. Dari data yang didapat ada 188 rumah rusak ringan hingga berat. Sementara untuk korban jiwa, dipastikan tidak ada. “Saya minta pemerintah daerah mendata mana yang rusak ringan, sedang, dan berat,” tuturnya.
Lalu untuk penanganannya, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman telah menetapkan masa tanggap darurat hingga tujuh hari. Ini memungkinkan pemerintah pusat turut membantu. Menurut Suharyanto hal ini merupakan peran dari BNPB.” Pemerintah pusat melalui BNPB mengerahkan sumber daya untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif,” ucapnya.
Untuk awal penanganan, BNPB memberikan bantuan dana operasional sekitar Rp 300 juta. Nantinya dana ini bisa digunakan untuk membangun kebutuhan dasar warga yang mengungsi selama sepekan kedepan. Selain itu bisa digunakan untuk bantuan makanan dan tenda.
Sesaat setelah gempa pada Minggu malam lalu, terdapat laporan ke BNPB terkait kondisi RSUD Sumedang. 248 pasien rawat inap dan 83 pasien IDG harus dievakuasi ke halaman gedung rumah sakit. Ada lima tenda yang ditempatkan di jalan raya. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada kesempatan lain mengatakan ada tiga bangunan rumah sakit.
“Sementara itu, RS Pakuon dalam kondisi aman, namun seluruh pasien tetap dievakuasi keluar gedung sebagai antisipasi hingga kondisi dapat dipastikan aman dan terkendali,” katanya. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menyiagakan Posko Utama di Pos Pam Nataru. Lokasinya berada di depan Alun-Alun Sumedang. (*)
Ilustrasi kawasan industri di Kota Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri kuartal ke-3 tahun 2023 kemarin mengalami perlambatan, dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh hingga Rp 6,51 persen, kuartal kedua sebesar 5,04 persen, terus melorot hingga hanya 4,88 persen. Atas hal itulah, Ketua Kadin Provinsi Kepri Maruf Maulana, menegaskan, hal itu dipengaruhi belum bergeraknya investasi yang sebenarnya sudah masuk ke Kepri, khususnya Batam.
Sebenarnya Kadin Kepri sendiri sudah mampu membawa masuk beberapa investor dari beberapa negara seperti Taiwan dan Amerika Serikat untuk berinvestasi atau membuka industri di Batam. Tak tanggung-tanggung, jumlah investasi yang dibawa masuk Kadin Kepri dari beberapa negara mencapai puluhan triliun rupiah.
“Beberapa investor yang kami bawa itu dari perusahaan besar Amerika dan Taiwan, diantaranya industri semi konduktor, dan pembuatan baterai lithium. Industri itu di lapangan sebagian lagi melakukan pembangunan industrinya di Batam, ada yang bergerak nanti di Februari ini, ada juga yang nanti di akhir tahun 2024 ini,” ujar Maruf.
Beberapa kendala di sektor investasi di Kepri, khususnya Batam, lanjut Maruf, adalah mahalnya transportasi, yang semakin hari semakin mengalami kenaikan tarif, yang bisa dibuktikan beberapa bulan ini ada beberapa dari asosiasi yang melakukan unjukrasa terkait mahalnya dari sektor transportasi.
“Mahalnya biaya transportasi itu kan sampai saat ini masih dibebankan ke para pelaku industri. Untuk itulah saya selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, sekaligus pelaku industri, yang saat ini saya fokus ke industri green energy, sudah mampu membawa investasi yang luar biasa ke Kepri, khususnya Batam,” ujarnya.
Menurut Maruf, harusnya pemerintah daerah dalam hal ini, harus ikut mendukung terhadap masuknya investor yang berinvestasi di Kepri, khususnya Batam. Minimal diberikan sejumlah relaksasi kemudahan oleh pemerintah.
Masalahnya, lanjut Maruf, di Kepri ataupun Batam ini sangat kental nuansa politisnya, hingga mempengaruhi ataupun mempersulit sektor investasi ataupun sejumlah sektor usaha industri. Itulah yang membuat para investor ragu dalam berinvestasi.
“Memang kami akui secara infrastruktur di Kepri, khususnya Batam sudah bagus, tetapi tidak cukup hanya dari polesan infrastruktur saja. Batam ini dikenal sebagai kota industri. Makanya Kadin Kepri akan fokus untuk mengembalikan kejayaan industri di Kepri, khususnya di Batam ini,” tegasnya.
Di bulan Februari ini ditegaskan Maruf, akan ada peresmian industri baru, satu dari Amerika Serikat, dan dua dari perusahaan asal Taiwan.
“Intinya Kadin Kepri sudah mampu dan berhasil mendatangkan investor dengan nilai investasi nantinya mencapai puluhan triliun rupiah, atau sekitar Rp 53 triliun lebih,” terangnya.
Kadin Kepri, diakui Maruf, sudah mampu membawa loncatan besar di sektor investasi, sudah terbukti mampu mendatangkan investor ke Batam. Maruf berharap, sudah saatnya antara pemerintah dengan pelaku industri kembali kompak, demi memajukan dunia industri yang muaranya pada terbukanya lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan sektor pendapatan pemerintah daerah dari pajak industri.
“Kami berharap urusan politik harus dipisah, jangan dicampuradukkan dengan sektor investasi, sektor dunia industri, tetapi saat ini kan di Batam atau di Kepri ini kan kalau bukan pendukungnya, pengusaha yang membawa masuk investasi dihajarnya, dipersulit urusan perizinannya, dicari kesalahannya, dan masih banyak lainnya. Padahal mereka kan membawa masuk devisa, membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.
Maruf juga berharap yang benar-benar mampu membawa masuk investor untuk berinvestasi di Kepri, khususnya Batam, pemerintah daerah harus mampu memproteksinya, memberikan jaminan usaha tanpa adanya gangguan yang bisa mempersulit usaha. Yang dibutuhkan pelaku industri itu saat ini lanjut Maruf, adalah proteksi dari stakeholder, pemerintah daerah seperti Pemprov Kepri, Pemko Batam, maupun BP Batam.
“Untuk di Batam sendiri, ketersediaan lahan sangat terbatas sekali, harusnya setiap pengalokasian lahan, kan investasi yang masuk itu membutuhkan lahan, perang dagang Cina-Amerika kan luar biasa saat ini, harusnya itulah saatnya peluang melakukan jemput bola investasi, yang sudah kami lakukan,” katanya.
“Sebaiknya pemerintah daerah mampu menyiapkan lahan untuk sektor investasi, apalagi investasi ini membutuhkan lahan yang cukup besar. Persoalan sekarang ini banyak orang berduit di Kepri, khususnya Batam membeli lahan, tapi tak digunakan untuk membuka usaha, melainkan dijual kembali untuk mencari keuntungan, itu persoalan yang sekarang ini,” tegasnya.(*)
batampos– Hari pertama di Januari 2024, PT Petromas Jaya Abadi (PJA) mendistribusikan 1.453 tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar gas bersubsidi 3 kg tersebut tetap tersedia.
”Berdasarkan laporan dari agen gas elpiji 3 kg bersubsidi dari PT Petromas Jaya Abadi bahwa hari ini (Senin, red) ada tiba sebanyak 1.453 tabung gas elpiji bersubsidi. Dan setelah tiba di pelabuhan akan dibongkar dan dinaikkan ke atas truk untuk langsung didistribusikan,” ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, Basori, Senin (1/1).
Distribusi, katanya, akan diberikan ke pangkalan yang jumlahnya 15 lokasi yang tersebar di Kecamatan Karimun, Meral dan Kecamatan Tebing. Untuk setiap pangkalan yang akan menerima pendistribusian gas elpiji 3 kg bersubsidi jumlahnya bervariasi.
”Dari 15 pangkalan yang akan menerima distribusi 1.453 tabung sebagian besar tidak sama jumlahnya. Ada satu pangkalan di Parit Benut, Kecamatan Meral yang mendapatkan distribusi 412 tabung. Dan ada juga yang mendapatkan 50 tabung. Bahkan ada yang hanya mendapatkan 35 dan 36 tabung,” papar Basori.
Pihaknya, tambah Basori, terus berupaya agar ketersediaan gas elpiji 3 kg bersubsidi tidak langka di lapangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Dan Alhamdulillah selama Nataru ketersediaan gas 3 kg bersubsidi ini tetap ada. Begitu juga dengan BBM dalam kondisi tersedia.
”Dan laporan dari agen yang lain kita terima bahwa Selasa (2/1) juga akan masuk ribuan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi lagi. Jumlah pastinya belum diketahui. Tapi, untuk jumlah LO yang akan masuk ada 8,” ungkapnya.
Menyinggung tentang kabar kenaikan harga jual eceran per 1 Januari 2024, Basori menyampaikan, bahwa tidak ada informasi yang diterima pihaknya bahwa ada kenaikan gas. ”Belum ada informasi atau surat resmi dari Pertamina tentang kenaikan harga untuk gas elpiji 3 kg bersubsidi,” jelasnya. (*)
Baliho Capres dan Cawapres terpasang di Ikon Welcome to Batam.
batampos – Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra mengatakan Bawaslu Kota Batam yang menurunkan baliho pasangan Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome To Batam. Hal itu karena pemasangan baliho tersebut tidak sesaui aturan.
“Nah, infonya mereka sudah dapat izin. Namun saat kami minta suratnya tak dikasih. Nah, itu kemarin. Begitu pencopotan dilakukan baru saya dapat kiriman, bahwa suratnya itu ada,” kata dia, Senin (1/1).
Setelah dipelajari terkait surat tersebut Zulhadril menjelaskan bahwa pemasangan tersebut berdasarkan undang-undang Pemilu nomor 298 disebutkan KPU bersama Bawaslu menetapkan lokasi untuk dipasang APK.
Namun dalam hal ini Welcome To Batam tidak masuk dalam zona yang telah ditetapkan. Sebab fasilitas pemerintah atau sarana pemerintah itu harus bersih dari pemasangan APK.
Berkenaan dengan izin yang dikantongi TKD Prabowo Gibran di Kepri, sebenarnya sesuai dengan putusan MK 65 untuk menggunakan sarana pemerintah itu adalah untuk melakukan kampanye, bukan untuk pemasangan APK.
Zulhadril menjelaskan dalam putusan MK 65 itu boleh menggunakan sarana pendidikan maupun sarana pemerintahan dengan catatan harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
Namun ada syarat dan ketentuannya yang menyebutkan tidak diperbolehkan menggunakan atribut kampanye.
“Itu jelas dalam putusan MK nomor 65 tersebut. Dari putusan MK 65 itu diakomodir di PKPU 50 tentang penggunaan sarana pemerintahan itu untuk kampanye, bukan alat pemasangan kampanye,” tegasnya.
APK sudah diatur dalam undang-undang dan turunannya di PKPU. Undang-undangnya Pemilu pasal 288 ayat 1, dan ayat 2 juga mengatur pemasangan alat peraga kampanye oleh penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota kawasan setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Nah, persoalannya, APK yang dipasang di WTB itu tidak dan sudah melanggar estetika, dan menimbulkan protes dari warga. Itu juga sebenarnya adalah sarana pemerintah, dan itu tidak boleh. Termasuk Pemko dan gedung dewan tidak boleh. Untuk surat itu juga lagi kami komunikasikan,” jelasnya.
Langkah Bawaslu Kepri dalam menanggapi hal ini adalah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Batam. Karena kejadiannya di wilayah Batam. Saat kejadian, Bawaslu Batam sudah mengkonfirmasi kepada TKD dan mereka tidak tahu.
“Ada juga statement mereka soal ketidaktahuan itu. Sementara hari ini mereka bilang ada izinnya. Ada miss komunikasi antara orang ini. Persoalan surat itu tidak ada ngaruh sama kami. Karena kami hanya menegakan hukum pemilu sesuai dengan PKPU dan undang-undang Pemilu,” tegas Zulhadril.
Menurutnya, Bawaslu Kepri tidak gegabah soal tindakan pencopotan baliho, karena sudah berkoordinasi dengan TKD sebelumnya. Meskipun saat ini mereka saling lempar.
“Kami juga minta koordinasi dengan Satpol PP untuk penurunan, akhirnya tidak mau. Kami juga koordinasi dengan Polres untuk keamanan. Cuman tidak mendapatkan informasi yang diharapkan. Makanya itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena itu ikon Kota Batam. Sebab itu tugas kami,” terangnya.
Mengenai langkah TKD Prabowo Gibran akan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian dan DKPP, Zulhadril hanya menunggu, karena itu kewenangan mereka untuk mengambil langkah hukum atau tidak. secara Bawaslu sudah berjalan di rel nya. Bawaslu juga tidak tendensius dalam kepentingan apapun, hanya kepentingan regulasi.
“Kalau ada laporan ya dihadapi. Karena pekerjaan ada risikonya. Kami bekerja sesuai regulasi dan aturan,” tutupnya.(*)
batampos – Pengganti Firli Bahuri menjadi Ketua defenitif di KPK kini ada di tangan Presiden. Nama-nama yang lolos dalam seleksi calon pimpinan KPK pada 2019-2023 menjadi kandidat kuat. Tinggal tersisa empat nama yang bisa dipilih sebagai pengganti Firli.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P tahun 2023 tentang pemberhentian itu sudah diteken pada 28 Desember 2023. Kini, presiden sedang menyiapkan pengganti Firli, yang berdasarkan aturan diambil dari seleksi Capim KPK pada 2019.
Terdapat nama-nama untuk menggenapi pimpinan KPK yang masa baktinya tinggal setahun lalu. Bersadarkan panitia seleksi, pengganti Firli di antaranya Luthfi K Jayadi (dosen) Roby Arya Brata (PNS), Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu), dan I Nyoman Wara (auditor BPK).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, keluarnya Keppres itu membuat KPK kini tinggal memiliki empat pimpinan. ” Dan belum ada ketua tetapnya,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.
Untuk mengisi kekosongan itu, presiden akan mengusulkan dua orang dari 10 orang yang lolos seleksi capim ke DPR RI. Yang nantinya akan dipilih dan mengisi sebagai pimpinan KPK pengganti. Baru setelah pimpinan KPK genap lima orang, baru dimulai proses pemilihan ketua KPK definitif. “Dengan cara DPR akan memilih kembali satu nama dari lima orang untuk menjadi ketua,” paparnya.
Sementara itu, ditengah mencari Ketua KPK baru, koalisis masyarakat anti korupsi mengkritik kinerja KPK. Selama 2023, KPK dianggap mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Skandal pimpinan yang bermasalah di KPK menjadi pemicu,” ucap Ketua IM57+ M Praswad Nugraha kemarin. Akibatnya konflik itu, KPK menjadi mlempem. Hampir tidak adanya kasus high level profile yang ditangani KPK pada tahun 2023. Kalau pun ada, kasus yang menyeret Menteri malah terdapat cacat hitam di mana Ketua KPK diduga melakukan pemerasan.
Pada bidang pencegahan, KPK dinilai tak ada gebrakan signifikan. Dahulu ada GN SDA sebagai trademark pencegahan korupsi SDA oleh KPK. Saat ini tidak ada program pencegahan yang menggebrak.
IM57+ berpendapat ada tiga kunci dalam pembenahan pemberantasan korupsi ke depan. Langkah awal adalah adanya penguatan kembali lembaga anti korupsi melalui pergantian seluruh pimpinan KPK dan pengembalian 57 pegawai KPK yang diberhentikan. “Hal tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sudah merosot tajam pada era KPK pasca revisi UU 2019,” paparnya.
Langkah selanjutnya, tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Langkah ini untuk memastikan indepedensi pemberantasan korupsi sehingga tidak dijadikan alat gebuk politik sekaligus melindungi kepentingan tertentu. (*)
Seorang pemilik pangkalan menunjukkan tabung gas 3 Kg di tempatnya.
batampos – Diduga karena tingginya konsumsi gas saat pergantian tahun baru, sejumlah pangkalan kehabisan stok. Beberapa warga yang tak kebahagiaan terpaksa mencari melalu media sosial (medsos).
Ana misalnya, warga Nongsa mencari gas melalui medsos Facebook, karena tak menemukan gas di pangkalan resmi, maupun pengecer. Sebab, gas di pangkalan komplek rumahnya ternyata juga kosong karena stok habis sejak Sabtu kemarin.
“Pangkalan pada habis, di warung-warung pinggir jalan juga habis. Makanya cari di medsos,” ujar Ana.
Menurut Ana, setelah memposting pencarian gas di medsos, ia mendapat rekomendasi beberapa pangkalan. Syaratnya harus membawa KTP, sebagai tanda bukti pembeliaan
“Alhamdulillah dapat juga, meski di kelurahan lain,” ujar Ana.
Beberapa warga lainnya juga mencari gas melalui medsos. Bahkan beberapa warganet yang ada di medsos mempertanyakan kenapa gas masih susah dicari padahal harga sudah naik
“Kan harga sudah naik, tapi kok masih susah dicari seperti ini,” terang salah satu warganet.
Menurut dia, kenaikan harga gas dari Rp 18 ribu menjadi Rp 21 ribu cukup memberatkan. Namun ia memaklumi adanya kenaikan, karena beberapa alasan yang dikatakan pemerintah.
“Kalau sudah naik, harusnya jangan sampai stok kosong gini,” imbuhnya.
Ahmad, warga Megalegenda juga mengeluhkan masih adanya warga tempatnya yang kesulitan mencari gas. Alasannya, pangkalan di tempatnya habis.
Sementara Adi, pemilik pangkalan di kawasan Batamcenter mengatakan gas di tempatnya memang kosong sejak pagi. Hal itu dikarenakan, banyaknya warga yang mengisi gas pada Minggu (31/12) lalu
“Hari ini (Senin,red) memang habis. Karena memang belum jadwalnya pendistribusian gas dari agen,” jelas Adi.
Menurut Adi, dalam seminggu ia mendapat penyaluran gas dua kali. Untuk jumlah warga yang membeli juga tak bisa dibatasi, karena minimal pembelian dua tabung perwarga.
“Tak bisa juga melarang warga membeli, karen itu hak mereka. Selagi ada KTP warga disini, mereka bebas membeli. Paling saya batasi dua tabung. Tapi kalau ramai yang mencari, bisa satu tabung per warga,” jelas Adi. (*)
Ilustrasi:Pegawai Non ASN (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) masih memiliki pekerjaan rumah besar. Yaitu banyaknya jumlah pegawai yang berstatus non-ASN. Menag Yaqut Cholil Qoumas menyebut, saat ini masih ada sekitar 80 ribu pegawai Kemenag dari pusat sampai daerah berstatus non-ASN.
Yaqut menuturkan, urusan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu prioritas Kemenag saat ini. Satu persatu persoalan kesejahteraan sudah diselesaikan. Dia menyebutkan yang paling baru adalah pembayaran tunggakan atau hutang tunjangan inpassing.
“Tunjangan inpassing ini ditunggu sekitar 12 tahun,” katanya Senin (1/1). Pemerintah sudah kucurkan dana Rp 312 miliar lebih dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) Kementerian Agama. Tunjangan untuk periode Oktober-November 2023 itu dikucurkan untuk 98.972 guru non-ASN di bawah naungan Kemenag.
Yaqut berharap pembayaran itu berdampak pada peningkatan kinerja. Dia juga menegaskan komitmen Kemenag untuk terus mengupayakan kesejahteraan guru, utamanya yang non ASN. “Masih ada sekitar 80.000 pegawai yang belum berstatus ASN atau PPPK akan kami upayakanupayakan (pengangkatan menjadi ASN),” ujarnya.
Dia berharap mendapatkan kuota pengangkatan ASN yang cukup besar, seperti saat rekrutmen 2023 lalu. Pada rekrutmen ASN 2023, Kemenag mendapatkan kuota ASN sebanyak 4.125 lowongan ASN. Sebagian besar atau sebanyak 4.057 adalah lowongan ASN kategori PPPK. Sisanya adanyan lowongan ASN kategori PNS.
Mengawali 2024 ini, Yaqut menyampaikan sejumlah pesan untuk seluruh pegawai Kemenag. “Tahun ini adalah tahun politik,” katanya. Dia menegaskan pelayanan publik tidak boleh terganggu, atau bahkan terhenti gara-gara urusan politik praktis. Dia mencontohkan guru juga harus fokus dalam mendidik dan mengantarkan siswa menjadi generasi emas.
Seperti diketahui pengumuman rekrutmen ASN tahun sedikit berbeda dari biasanya. Tahun ini pengumuman seleksi akan disampaikan di pertengahan Januari. Biasanya pengumuman disampaikan di pertengahan tahun. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, formasi terbanyak adalah untuk mengangkat tenaga honorer alias pegawai yang sudah bekerja. Tahun ini kuota untuk fresh graduate bakal ditingkatkan lebih banyak. Hilmi Setiawan (*)
Sekda Kota Batam Jefridin menyambut wisman pertama pada tahun 2024 yang tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Senin (1/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Membuka awal tahun 2024 ini, Kota Batam kedatangan wisatawan asal Australia. Mereka masuk ke Batam melalui pintu pelabuhan internasional Batamcenter, Senin (1/1) pagi.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan sektor wisata akan menjadi andalan di tahun ini.
Melalui visit Batam 2024 (ViBi2024) angka kunjungan Batam bisa mencapai angka 2 juta. Tentunya hal ini bisa terus didorong melalui berbagai kebijakan yang memudahkan kedatangan wisman ke Batam.
“Kami terus sampaikan ke pusat. Bahwa Batam harus ada privilege sebagai daerah perbatasan. Ada jutaan wisman dari Singapura yang bisa ditarik ke Batam. Namun harus ada kemudahan. Sehingga target 2 juta atau lebih itu bisa terwujud,” ujarnya usai penyambutan wisman di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Senin (1/1).
Sektor wisata di Batam terus berkembang. Selain pertumbuhan hotel, pusat perbelanjaan, ada juga kehadiran destinasi wisata seperti jet ski yang bisa menjadi pilihan bagi wisman. Sport tourism adalah salah satu andalan yang dijual kepada wisatawan.
“Pelaku wisata mencoba menghadirkan olahraga yang diminati wisman. Sehingga bisa jadi destinasi wisata ketika wisatawan ke Batam,” ujarnya.
Ardi menyebutkan saat ini angka kunjungan sudah mencapai 1,2 juta di bulan Oktober 2023 lalu. Diharapkan di penghujung tahun bisa memenuhi target 1,5 juta. Sehingga 2024 target 2 juta wisman bukan lah hal yang mustahil.
Optimistis sangat diperlukan untuk mendorong sektor wisata ke arah lebih baik. Saat ini wisata menyumbang 24 persen dari penerimaan daerah, diharapkan tahun 2024 ini geliat wisata lebih baik lagi, sehingga akan memunculkan efek berganda bagi ekonomi.
“Perubahan dibanding beberapa tahun lalu, sudah sangat jauh. Jadi kami optimis sektor wisata makin meningkat tentunya, serta bisa menjadi andalan bagi Batam,” terangnya.
Lanjut Ardi, pemerintah daerah sangat antusias menyambut kedatangan wisman. Terutama bagi mereka yang pertama kali berkunjung ke Batam ini. Semoga ada kesan baik, sehingga mereka masih bisa next trip ke Batam selanjutnya.
Ardi mengatakan, Batam memilik banyak destinasi yang wajib dikunjungi. Bahkan, daya tarik Batam selain memiliki alam yang memesona, Batam juga memiliki kuliner lezat hingga tempat hiburan beragam. Tahun ini merupakan Tahun Kunjungan Wisata ke Batam. Visit Batam Indonesia 2024.
“Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan Batam, imbuhnya.
Sekda Batam, Jefridin berharap, dengan makin menggeliatnya sektor pariwisata ini, semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam hingga menggerakkan roda perekonomian Batam.
“Kalau pariwisata maju, hotel ramai, restoran ramai, transportasi ramai, pusat oleh-oleh ramai, semua berdampak pada kesejahteraan masyarakat Batam,” ujarnya. (*)
batampos– Hari pertama di Januari 2024, PT Petromas Jaya Abadi (PJA) mendistribusikan 1.453 tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar gas bersubsidi 3 kg tersebut tetap tersedia.
