Menparekraf Sandiaga Uno ditemani Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat mengunjungi kawasan wisata alam Poyotomo, Bintan, Minggu (31/12/2023). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno memuji keindahan alam di kawasan wisata alam Poyotomo, yang terbentang di bawah kaki Gunung Bintan, Minggu (31/12/2023).
“Wah cantik sekali, alamnya luar biasa,” ungkap Sandiaga ditemui usai penyambutan turis perdana di Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT), Lagoi, Senin (1/1/2024).
Setelah makan durian, Sandi lupa memancing ikan di kolam ikan yang ada di kawasan wisata alam Poyotomo.
“Sampai gak sempat mancing, padahal ikan guramenya 5 sampai 6 kilo,” kata dia.
Sementara Bupati Bintan mengapresiasi kunjungan Menparekraf yang selalu mendukung penuh geliat pariwisata Bintan baik dalam skala lokal, nasional hingga internasional.
Bagi Roby, Bintan memang sangat berkomitmen membangkitkan kembali sektor pariwisata yang menjadi penyumbang terbesar bagi PAD Bintan sendiri.
“Semangat kebangkitan, semangat kolaborasi, itu yang terus kita lakukan. Pemerintah daerah selalu siap memberikan support, pariwisata kita maju, daerah juga akan maju, termasuk UMKM yang ada” kata Roby.
Tak lupa Roby juga turut mengapresiasi para pelaku wisata yang terus mengeluarkan inovasi baik dari segi destinasi maupun event sehingga sangat menarik minat para wisatawan lokal maupun mncanegara. (*)
Baliho Capres dan Cawapres terpasang di Ikon Welcome to Batam.
batampos – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran resmi membuat Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) mengenai tindakan arogansi Bawaslu Kepri dan Kota Batam, terkait pencopotan paksa baliho Prabowo-Gibran di ikon Welcome To Batam.
Tim kuasa hukum tiba, Senin (1/1) sekitar pukul 16.00 WIB. Selama kurang lebih empat jam, laporan terhadap Bawaslu Kepri dan Batam selesai diproses.
“Ini langkah serius karena ada penurunan baliho kemarin di WTB. Bawaslu Kepri dan Batam kami adukan dalam laporan malam ini,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum TKD Prabowo-Gibran Kepri, Musrin ditemui di Polresta Barelang.
Dalam laporan juga dilampirkan beberapa bukti atas tindakan yang dinilai arogan oleh TKD Prabowo Gibran terhadap penurunan baliho pasangan Gemoy tersebut.
“Ada bukti berupa foto, hingga adanya surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam. Mengenai penggunaan Welcome To Batam, sesuai dengan surat permintaan izin pemasangan baliho Gemoy,” ujarnya.
Musrin menjelaskan dalam surat balasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Azril Apriansyah. Pemko Batam memberikan izin penggunaan landmark Welcome To Batam dengan beberapa persyaratan.
Pemasangan baliho tidak merusak aset yang berada di sekitar lokasi, pengguna wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan, serta pengguna wajib mematuhi ketentuan materi baliho sesuai dengan ketentuan PKPU, dan Undang-Undang yang berlaku.
Kemudian pengguna juga wajib membongkar dan mengembalikan seperti sediakala setelah selesai menggunakan, dan jangka waktu penggunaan sesuai dengan Peraturan KPU.
“Ini surat yang sebelumnya saya sebut mengenai izin dari Pemko Batam yang sudah kami terima sebelumnya,” tegasnya.
Surat izin yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember ini, juga diketahui ditembuskan kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi. Serta Sekretaris Daerah Batam, Jefridin Hamid.
Dalam surat bernomor B/2294/100.3.12/XII/2023, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam memberikan izin berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Serta dalam upaya membalas surat izin peminjaman tempat dari DPD – Gerindra Provinsi Kepulauan Riau Nomor KR/12-1136/A/DPD-Gerindra/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal izin peminjaman tempat.(*)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat Capres Cawapres pertama di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (Foto:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Persiapan pelaksanaan debat ketiga sedikit terhambat. Pasalnya, penyelenggaraan teknis yang dipegang sepenuhnya oleh group MNC mendapat keberatan dari pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Keberatan TKN telah disampaikan resmi dalam rapat persiapan debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis lalu. Wakil Ketua TKN Grace Natalie membenarkan hal itu.
Grace mengatakan, pihaknya keberatan dengan penyelenggaraan debat yang sepenuhnya dipegang MNC Group. Pasalnya, MNC Group dimiliki Harry Tanoeseodibjo yang merupakan Ketua Umum Partai Perindo selaku pendukung pasangan calon nomor urut 3. “Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,” ujarnya.
Grace menekankan, pihaknya tidak menolak MNC menyelenggarakan. Namun TKN berharap, MNC tidak menjadi penyelenggara tunggal. “Mungkin ada perimbangan, ada kombinasi yang lebih beragam agar penyelenggaranya gak semuanya jaringan MNC,” imbuhnya.
Hal itu merujuk pada pengalaman debat kedua. Di mana penyelenggara kombinasi antara TransCorp dan Kompas Group.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu beralasan, usulan tersebut sebagai antisipasi. Sebab pihaknya khawatir, jika dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang kurang adil dan memunculka jadi spekulasi liar. “Lebih baik kan di mix aja,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan, sejumlah produk siaran MNC telah menimbulkan polemik. Misalnya terkait adanya calon yang mendapat durasi iklan yang panjang hingga masuk dalam tayangan adzan yang memicu perdebatan.
“Dari pada timbul polemik-polemik yang timbul kemudian hari, mungkin ada baiknya KPU menimbang ulang,” tegasnya.
Sementara itu, hingga kemarin KPU belum mau merespon keberatan tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asyari maupun komisioner KPU August Mellaz belum memberikan respon.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud Arsjad Rasjid menepis tudingan jika stasiun TV debat ketiga akan menguntungkan pihaknya. Dia menyebut, pemilihan TV penyelenggara diputuskan KPU. Semua TV nasional, mendapatkan giliran tersebut.
“Kami percaya KPU akan memutuskan yang terbaik dan mestinya keadilan ada untuk semua media,” ujarnya di Kantor TPN Cemara, Jakarta.
Lagi pula, lanjut dia, pelaksanaan juga mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Oleh karenanya, TPN menilai semestinya tidak ada persoalan. Kaitannya pemilik MNC yang menjadi bagian pemenangan TPN, Arsjad tidak melihat adanya masalah. Baginya, siapapun termasuk pemilik medoa memiliki hak politik. (far)
Suasana di pintu kedatangan Pelabuhan Domestik Sekupang, Senin (1/1). F. Rengga Yuliandra
batampos – Memasuki puncak arus balik libur tahun baru 2024, Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) terpantau ramai lancar hingga siang hari kemarin, Senin (1/1).
Berdasarkan pantauan Batam Pos di PDS, ratusan penumpang kapal dari sejumlah wilayah baik di dalam maupun luar provinsi Kepri tiba di Batam. Selain itu terdapat juga penumpang berangkat dari Batam tujuan Dumai, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Buton serta rute-rute domestik lainnya.
“Kebetulan besok anak-anak sudah mulai sekolah. Makanya kami pilih hari ini ke Batam,” ujar Herman salah seorang penumpang dari Tanjung Balai Karimun di PDS, Senin (1/1).
Hal senada dikatakan Neli, seorang pemudik dari Dumai saat ditemui di PDS. Ia mengaku berangkat dari Dumai setelah 12 hari liburan merayakan Natal 2023 dan liburan Tahun Baru 2024. “Perjalanan lancar dan sesuai jadwal,” ucapnya.
Sementara itu berdasarkan data Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) khusus Batam di PDS ada terdapat 27 trip kapal yang tiba di Batam pada Minggu (31/12). Jumlah penumpang yang tiba mencapai 3.628 orang. Sedangkan 28 trip kapal berangkat dari PDS dengan 2.584 penumpang.
“Totalnya ada 6.212 penumpang datang maupun berangkat,” ujar Kepala Pos Syahbandar PDS, Samosir Parsaoran.
Pada hari sebelumnya, Sabtu (30/12), jumlah penumpang yang tiba di Batam berjumlah 2.396 penumpang dari 29 trip kapal. Jumlah penumpang ini lebih banyak dari penumpang yang berangkat dari PDS yang hanya berjumlah 1.923 orang dari 26 trip kapal. Totalnya ada 4.319 penumpang.
“Untuk data per hari ini masih belum kita rekap karena masih menunggu kapal terakhir datang,” tuturnya. (*)
Anggota Polresta Barelang yang naik pangkat mengikuti seremonial disiram air menggunakan watercanon di halaman Mapolresta Barelang, Minggu (31/12). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sebanyak 66 personel Polresta Barelang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi periode 1 Januari 2024, Minggu (31/12). Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Nugrohi Tri Nuryanto.
Kenaikan pangkat tersebut diterima perwira dan bintara. Diantaranya pangkat Iptu ke AKP sebanyak 4 personel, Ipda ke Iptu 5 personel, Aipda ke Aiptu 8 personel, Bripka ke Aipda 2 personel, Brigpol ke Bripka 5 personel, Briptu ke Brigpol 32 personel dan Bripda ke Briptu 10 personel.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan kenaikan pangkat bagi anggota Polri merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan dalam meniti karir di lingkungan Polri.
“Perlu diketahui juga, kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, namun kenaikan pangkat adalah prestasi kerja yang merupakan proses seleksi penilaian kinerja serta penilaian pimpinan kepada mereka yang teruji kualitas dan kemampuannya dalam mengemban tugas kewajiban yang diberikan,” ujarnya.
Selain itu, kata Nugroho, kenaikan pangkat ini merupakan pembinaan Polri dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.
“Kenaikan pangkat adalah suatu wujud penghargaan atas jerih payah personel yang dilakukan selama ini,” katanya.
Dengan kenaikan pangkat ini, Nugroho berharap kepada para personel agar hendaknya selalu bersyukur dan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk lebih berprestasi dan terus memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan seamat dan acara tradisi pemotongan tumpeng serta penyiraman air menggunakan water canon.(*)
batampos– Tiga calon bersaing merebut kursi Direktur Utama Perumda Bumi Berazam Jaya. Menyusul, ketiganya memperoleh nilai tertinggi setelah merampungkan tes tertulis, psikotes, serta presentasi makalah dan rencana bisnis belum lama ini.
Panitia Seleksi pun belum mau membuka tiga nama yang lolos ke tahapan akhir tes wawancara tersebut. Karena masih menyesuaikan jadwal kepala daerah.
“Benar sudah ada tiga nama calon Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya yang memiliki nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan wawancara. Tapi kapan waktu wawancaranya, kami masih menunggu agenda kepala daerah,” ujar Sekretaris Daerah Setkab Karimun HM Firmansyah melalui Kabag Ekonomi Tohap Siahaan SE M.MPub, Senin (1/1).
Namun Tohap enggan merinci tiga nama calon yang lolos sebelum diputuskan menduduki kursi Direktur Perumda Bumi Berazam Jaya periode 2023-2028 tersebut.
“Sementara jumlahnya aja dulu ya, Bang,” sebut Tohap singkat.
Meski begitu, lanjut Tohap, panitia memberikan apresiasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang belum berhasil lolos ke tahap akhir.
“Ya, kami dari Pansel memberikan apresiasi, dan penghargaan serta terimakasih yang setinggi-tingginya kepada calon yang tidak lulus ke tahap berikutnya,” paparnya.
Tohap menjelaskan, untuk sesi wawancara akan dilaksanakan dengan menyesuaikan agenda kepala daerah. Artinya, para calon akan diberitahukan setelah ada kepastian jadwal kepala daerah.
“Nantinya, mereka yang lolos wawancara akan diberitahukan kepastiannya setelah ada kepastian agenda kepala daerah,” tukasnya.
Sebelumnya, terdapat lima calon Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya Karimun yang lolos seleksi administrasi. Masing-masing Desramdani SM, M Mahsun SH, Yulizal SHut, Jantua Dolok Saribu SIKom, dan Muhammad Iqbal SH.
Selanjutnya, kelimanya harus menjalani tes tertulis, psikotes, serta presentasi makalah dan rencana bisnis sebelum dinyatakan lolos ke tahap akhir (wawancara) untuk kemudian diputuskan menjadi Dirut Perumda Bumi Berazam Jaya periode 2023-2028. (*)
batampos – Perayaan malam tahun baru dirasakan warga Sumedang dalam kondisi was-was. Pasalnya, sejak Minggu siang, 31 Desember 2023, mereka sudah diguncang gempa bumi. Puncaknya, pada pukul 20.34 WIB, gempa kembali menggoyang dengan kekuatan mencapai 4,8 magnitude dengan kedalaman 5 Km.
Jika dilihat dari lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan, gempa merupakan jenis gempa bumi dangkal. Sehingga, apabila bangunan belum berstandar tahan gempa maka dipastikan akan terjadi kerusakan yang signifikan.
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan kajian lebih dalam di lapangan untuk memastikan penyebab gempa sesungguhnya. Namun, dari analisis sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike-slip.
Titik gempa sendiri disebutnya berdekatan dengan beberapa jalur sesar aktif. Seperti sesar Lembang, Sesar Baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Namun diduga, untuk gempa Sumedang ini dipicu oleh salah satu sesar yang belum teridentifikasi tersebut. Kondisi ini mirip dengan gempa di Cianjur pada 2022 silam.
“Mirip dengan kejadian gempa Cianjur, ternyata dipicu yang belum teridentifikasi, yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cugenang,” jelasnya dalam jumpa pers secara daring pada Senin (1/1) dini hari.
Pasca gempa, kata dia, pihaknya langsung bergerak ke lapangan untuk menenangkan warga. BMKG bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk BNPB dan BPBD untuk memantau kondisi di lapangan.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menambahkan, gempa dirasakan warga Sumedang sejak pukul pukul 14.35 WIB. Gempa bumi pertama tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 4,1 dengan kedalaman 7 Km. Disusul gempa kedua pada pukul 15.38 WIB, dengan kekuatan M 3,4 di kedalaman 6 km. Hingga akhirnya gempa dengan kekuatan paling besar pada pukul 20.34 WIB, yakni M 4,8 kedalaman 5 km.
”Setelah gempa merusak Sumedang bermagnitudo 4,8 tadi malam, hingga siang ini (Senin,red) hanya terjadi dua kali gempa susulan, magnitudo kecil, tidak dirasakan,” jelasnya. Gempa susulan terjadi pada pukul 23.23 WIB, dengan kekuatan magnitudo 2,9 di kedalaman 7 kilometer dan pada pukul 03.47 WIB, kekuatan magnitudo 2,4 di kedalaman 5 kilometer. ”Gempa susulan ini, tidak dirasakan dan tidak menimbulkan kerusakan,” sambungnya.
Lebih lanjut Daryono mengungkapkan, berdasarkan sejarah gempa di Sumedang, wilayah ini pernah mengalami gempa bumi besar bermagnitudo 4,5 pada 19 Desember 1972. Di mana, titik gempa sama dengan yang terjadi akhir tahun lalu. Yakni, berdekatan dengan ujung timur laut jalur sesar Cileunyi-Tanjungsari. ”Gempa Sumedang ini diduga berasosiasi dengan terusan dari sesar Cileunyi-Tanjungsari,” katanya.
Selain itu, karena gempa bumi Sumedang merupakan jenis gempa bumi kerak dangkal (shallow crustal earthquake) maka menjadikan percepatan getaran tanah di permukaan tanah masih sangat kuat. Sehingga memicu guncangan sangat kuat pula.
Kemarin (1/1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi bencana di Sumedang. Dari data yang didapat ada 188 rumah rusak ringan hingga berat. Sementara untuk korban jiwa, dipastikan tidak ada. “Saya minta pemerintah daerah mendata mana yang rusak ringan, sedang, dan berat,” tuturnya.
Lalu untuk penanganannya, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman telah menetapkan masa tanggap darurat hingga tujuh hari. Ini memungkinkan pemerintah pusat turut membantu. Menurut Suharyanto hal ini merupakan peran dari BNPB.” Pemerintah pusat melalui BNPB mengerahkan sumber daya untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif,” ucapnya.
Untuk awal penanganan, BNPB memberikan bantuan dana operasional sekitar Rp 300 juta. Nantinya dana ini bisa digunakan untuk membangun kebutuhan dasar warga yang mengungsi selama sepekan kedepan. Selain itu bisa digunakan untuk bantuan makanan dan tenda.
Sesaat setelah gempa pada Minggu malam lalu, terdapat laporan ke BNPB terkait kondisi RSUD Sumedang. 248 pasien rawat inap dan 83 pasien IDG harus dievakuasi ke halaman gedung rumah sakit. Ada lima tenda yang ditempatkan di jalan raya. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada kesempatan lain mengatakan ada tiga bangunan rumah sakit.
“Sementara itu, RS Pakuon dalam kondisi aman, namun seluruh pasien tetap dievakuasi keluar gedung sebagai antisipasi hingga kondisi dapat dipastikan aman dan terkendali,” katanya. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menyiagakan Posko Utama di Pos Pam Nataru. Lokasinya berada di depan Alun-Alun Sumedang. (*)
Ilustrasi kawasan industri di Kota Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri kuartal ke-3 tahun 2023 kemarin mengalami perlambatan, dari dua kuartal sebelumnya yang tumbuh hingga Rp 6,51 persen, kuartal kedua sebesar 5,04 persen, terus melorot hingga hanya 4,88 persen. Atas hal itulah, Ketua Kadin Provinsi Kepri Maruf Maulana, menegaskan, hal itu dipengaruhi belum bergeraknya investasi yang sebenarnya sudah masuk ke Kepri, khususnya Batam.
Sebenarnya Kadin Kepri sendiri sudah mampu membawa masuk beberapa investor dari beberapa negara seperti Taiwan dan Amerika Serikat untuk berinvestasi atau membuka industri di Batam. Tak tanggung-tanggung, jumlah investasi yang dibawa masuk Kadin Kepri dari beberapa negara mencapai puluhan triliun rupiah.
“Beberapa investor yang kami bawa itu dari perusahaan besar Amerika dan Taiwan, diantaranya industri semi konduktor, dan pembuatan baterai lithium. Industri itu di lapangan sebagian lagi melakukan pembangunan industrinya di Batam, ada yang bergerak nanti di Februari ini, ada juga yang nanti di akhir tahun 2024 ini,” ujar Maruf.
Beberapa kendala di sektor investasi di Kepri, khususnya Batam, lanjut Maruf, adalah mahalnya transportasi, yang semakin hari semakin mengalami kenaikan tarif, yang bisa dibuktikan beberapa bulan ini ada beberapa dari asosiasi yang melakukan unjukrasa terkait mahalnya dari sektor transportasi.
“Mahalnya biaya transportasi itu kan sampai saat ini masih dibebankan ke para pelaku industri. Untuk itulah saya selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, sekaligus pelaku industri, yang saat ini saya fokus ke industri green energy, sudah mampu membawa investasi yang luar biasa ke Kepri, khususnya Batam,” ujarnya.
Menurut Maruf, harusnya pemerintah daerah dalam hal ini, harus ikut mendukung terhadap masuknya investor yang berinvestasi di Kepri, khususnya Batam. Minimal diberikan sejumlah relaksasi kemudahan oleh pemerintah.
Masalahnya, lanjut Maruf, di Kepri ataupun Batam ini sangat kental nuansa politisnya, hingga mempengaruhi ataupun mempersulit sektor investasi ataupun sejumlah sektor usaha industri. Itulah yang membuat para investor ragu dalam berinvestasi.
“Memang kami akui secara infrastruktur di Kepri, khususnya Batam sudah bagus, tetapi tidak cukup hanya dari polesan infrastruktur saja. Batam ini dikenal sebagai kota industri. Makanya Kadin Kepri akan fokus untuk mengembalikan kejayaan industri di Kepri, khususnya di Batam ini,” tegasnya.
Di bulan Februari ini ditegaskan Maruf, akan ada peresmian industri baru, satu dari Amerika Serikat, dan dua dari perusahaan asal Taiwan.
“Intinya Kadin Kepri sudah mampu dan berhasil mendatangkan investor dengan nilai investasi nantinya mencapai puluhan triliun rupiah, atau sekitar Rp 53 triliun lebih,” terangnya.
Kadin Kepri, diakui Maruf, sudah mampu membawa loncatan besar di sektor investasi, sudah terbukti mampu mendatangkan investor ke Batam. Maruf berharap, sudah saatnya antara pemerintah dengan pelaku industri kembali kompak, demi memajukan dunia industri yang muaranya pada terbukanya lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan sektor pendapatan pemerintah daerah dari pajak industri.
“Kami berharap urusan politik harus dipisah, jangan dicampuradukkan dengan sektor investasi, sektor dunia industri, tetapi saat ini kan di Batam atau di Kepri ini kan kalau bukan pendukungnya, pengusaha yang membawa masuk investasi dihajarnya, dipersulit urusan perizinannya, dicari kesalahannya, dan masih banyak lainnya. Padahal mereka kan membawa masuk devisa, membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.
Maruf juga berharap yang benar-benar mampu membawa masuk investor untuk berinvestasi di Kepri, khususnya Batam, pemerintah daerah harus mampu memproteksinya, memberikan jaminan usaha tanpa adanya gangguan yang bisa mempersulit usaha. Yang dibutuhkan pelaku industri itu saat ini lanjut Maruf, adalah proteksi dari stakeholder, pemerintah daerah seperti Pemprov Kepri, Pemko Batam, maupun BP Batam.
“Untuk di Batam sendiri, ketersediaan lahan sangat terbatas sekali, harusnya setiap pengalokasian lahan, kan investasi yang masuk itu membutuhkan lahan, perang dagang Cina-Amerika kan luar biasa saat ini, harusnya itulah saatnya peluang melakukan jemput bola investasi, yang sudah kami lakukan,” katanya.
“Sebaiknya pemerintah daerah mampu menyiapkan lahan untuk sektor investasi, apalagi investasi ini membutuhkan lahan yang cukup besar. Persoalan sekarang ini banyak orang berduit di Kepri, khususnya Batam membeli lahan, tapi tak digunakan untuk membuka usaha, melainkan dijual kembali untuk mencari keuntungan, itu persoalan yang sekarang ini,” tegasnya.(*)
batampos– Hari pertama di Januari 2024, PT Petromas Jaya Abadi (PJA) mendistribusikan 1.453 tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar gas bersubsidi 3 kg tersebut tetap tersedia.
”Berdasarkan laporan dari agen gas elpiji 3 kg bersubsidi dari PT Petromas Jaya Abadi bahwa hari ini (Senin, red) ada tiba sebanyak 1.453 tabung gas elpiji bersubsidi. Dan setelah tiba di pelabuhan akan dibongkar dan dinaikkan ke atas truk untuk langsung didistribusikan,” ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, Basori, Senin (1/1).
Distribusi, katanya, akan diberikan ke pangkalan yang jumlahnya 15 lokasi yang tersebar di Kecamatan Karimun, Meral dan Kecamatan Tebing. Untuk setiap pangkalan yang akan menerima pendistribusian gas elpiji 3 kg bersubsidi jumlahnya bervariasi.
”Dari 15 pangkalan yang akan menerima distribusi 1.453 tabung sebagian besar tidak sama jumlahnya. Ada satu pangkalan di Parit Benut, Kecamatan Meral yang mendapatkan distribusi 412 tabung. Dan ada juga yang mendapatkan 50 tabung. Bahkan ada yang hanya mendapatkan 35 dan 36 tabung,” papar Basori.
Pihaknya, tambah Basori, terus berupaya agar ketersediaan gas elpiji 3 kg bersubsidi tidak langka di lapangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Dan Alhamdulillah selama Nataru ketersediaan gas 3 kg bersubsidi ini tetap ada. Begitu juga dengan BBM dalam kondisi tersedia.
”Dan laporan dari agen yang lain kita terima bahwa Selasa (2/1) juga akan masuk ribuan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi lagi. Jumlah pastinya belum diketahui. Tapi, untuk jumlah LO yang akan masuk ada 8,” ungkapnya.
Menyinggung tentang kabar kenaikan harga jual eceran per 1 Januari 2024, Basori menyampaikan, bahwa tidak ada informasi yang diterima pihaknya bahwa ada kenaikan gas. ”Belum ada informasi atau surat resmi dari Pertamina tentang kenaikan harga untuk gas elpiji 3 kg bersubsidi,” jelasnya. (*)
Baliho Capres dan Cawapres terpasang di Ikon Welcome to Batam.
batampos – Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra mengatakan Bawaslu Kota Batam yang menurunkan baliho pasangan Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome To Batam. Hal itu karena pemasangan baliho tersebut tidak sesaui aturan.
“Nah, infonya mereka sudah dapat izin. Namun saat kami minta suratnya tak dikasih. Nah, itu kemarin. Begitu pencopotan dilakukan baru saya dapat kiriman, bahwa suratnya itu ada,” kata dia, Senin (1/1).
Setelah dipelajari terkait surat tersebut Zulhadril menjelaskan bahwa pemasangan tersebut berdasarkan undang-undang Pemilu nomor 298 disebutkan KPU bersama Bawaslu menetapkan lokasi untuk dipasang APK.
Namun dalam hal ini Welcome To Batam tidak masuk dalam zona yang telah ditetapkan. Sebab fasilitas pemerintah atau sarana pemerintah itu harus bersih dari pemasangan APK.
Berkenaan dengan izin yang dikantongi TKD Prabowo Gibran di Kepri, sebenarnya sesuai dengan putusan MK 65 untuk menggunakan sarana pemerintah itu adalah untuk melakukan kampanye, bukan untuk pemasangan APK.
Zulhadril menjelaskan dalam putusan MK 65 itu boleh menggunakan sarana pendidikan maupun sarana pemerintahan dengan catatan harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
Namun ada syarat dan ketentuannya yang menyebutkan tidak diperbolehkan menggunakan atribut kampanye.
“Itu jelas dalam putusan MK nomor 65 tersebut. Dari putusan MK 65 itu diakomodir di PKPU 50 tentang penggunaan sarana pemerintahan itu untuk kampanye, bukan alat pemasangan kampanye,” tegasnya.
APK sudah diatur dalam undang-undang dan turunannya di PKPU. Undang-undangnya Pemilu pasal 288 ayat 1, dan ayat 2 juga mengatur pemasangan alat peraga kampanye oleh penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota kawasan setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Nah, persoalannya, APK yang dipasang di WTB itu tidak dan sudah melanggar estetika, dan menimbulkan protes dari warga. Itu juga sebenarnya adalah sarana pemerintah, dan itu tidak boleh. Termasuk Pemko dan gedung dewan tidak boleh. Untuk surat itu juga lagi kami komunikasikan,” jelasnya.
Langkah Bawaslu Kepri dalam menanggapi hal ini adalah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Batam. Karena kejadiannya di wilayah Batam. Saat kejadian, Bawaslu Batam sudah mengkonfirmasi kepada TKD dan mereka tidak tahu.
“Ada juga statement mereka soal ketidaktahuan itu. Sementara hari ini mereka bilang ada izinnya. Ada miss komunikasi antara orang ini. Persoalan surat itu tidak ada ngaruh sama kami. Karena kami hanya menegakan hukum pemilu sesuai dengan PKPU dan undang-undang Pemilu,” tegas Zulhadril.
Menurutnya, Bawaslu Kepri tidak gegabah soal tindakan pencopotan baliho, karena sudah berkoordinasi dengan TKD sebelumnya. Meskipun saat ini mereka saling lempar.
“Kami juga minta koordinasi dengan Satpol PP untuk penurunan, akhirnya tidak mau. Kami juga koordinasi dengan Polres untuk keamanan. Cuman tidak mendapatkan informasi yang diharapkan. Makanya itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena itu ikon Kota Batam. Sebab itu tugas kami,” terangnya.
Mengenai langkah TKD Prabowo Gibran akan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian dan DKPP, Zulhadril hanya menunggu, karena itu kewenangan mereka untuk mengambil langkah hukum atau tidak. secara Bawaslu sudah berjalan di rel nya. Bawaslu juga tidak tendensius dalam kepentingan apapun, hanya kepentingan regulasi.
“Kalau ada laporan ya dihadapi. Karena pekerjaan ada risikonya. Kami bekerja sesuai regulasi dan aturan,” tutupnya.(*)
batampos– Hari pertama di Januari 2024, PT Petromas Jaya Abadi (PJA) mendistribusikan 1.453 tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar gas bersubsidi 3 kg tersebut tetap tersedia.