Ilustrasi. Pekerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Caleg Partai Nasdem sekaligus Ketua DPW Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) Partai Nasdem, Saipul Badri mengatakan Batam memiliki sejumlah persoalan yang belum tuntas, terutama soal buruh.
Menurutnya, perlu menyatukan presepsi antar serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh. Mulai dari upah, pembatasan usia kerja, hak bagi perempuan, hingga kontrak kerja.
“Sekarang pekerja ketika mendekati habis kontrak harus sudah memikirkan nasib mereka. Lanjut atau tidak?” sebutnya.
Pekerja harus bekerja di tengah ketidakpastian. Karena aturan Omnibus Law yang menyebutkan sulit untuk menjadi karyawan permanen.
“Ini menjadi masalah dan mempengaruhi produktivitas pekerja. Jadi ini mengganggu dan harus diperjuangkan melalui legislatif ke depannya,” ungkapnya.
Mengenai upah, menurutnya harus ada langkah kongkrit untuk memperjuangkan usulan buruh, agar disetujui. Berbicara soal UMK itu hanya untuk pekerja di bawah satu tahun, dan yang masih lajang. Sementara yang sudah berumah tangga harus ada penerapan upah sundulan.
“Penting sekali struktur skala upah untuk benar-benar diterapkan,” imbuhnya.
Untuk pemenuhan hak perempuan menjadi konsentrasi. Perempuan sering menjadi korban ketidakadilan bagi peraturan perusahaan.
“Kalau sudah menikah, dan memasuki kehamilan biasanya perusahaan memilih untuk mengakhiri kontrak. Padahal mereka masih produktif. Ini yang harus kita lindungi,” sebutnya.
Safri menambahkan penting sekali padanya peraturan daerah yang bertujuan untuk mengawasi penegakkan aturan di perusahaan. Termasuk juga soal tenaga kerja asing (TKA).
“Konsep TKA ini kan ada yang namanya transfer ilmu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Sehingga bisa menggantikan peran TKA ini. Ini tidak berjalan. Penting ada tim pengawasan,” terangnya. (*)
Kotak suara untuk Pemilu 2024. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Bandar Seri Begawan, Ahmad Dhofir, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 di Brunei Darussalam akan dilaksanakan pada 11 Februari. “Kami sesuaikan dengan keadaan teman-teman WNI di sini, karena teman-teman WNI kalau hari Rabu itu masih kerja, dikhawatirkan nanti tidak akan datang ke TPS. Maka kami ambil keputusan dan direstui oleh KPU pada 11 Februari 2024,” kata Dhofir saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Senin (8/1).
Dhofir melanjutkan, meski Pemilu 2024 dilaksanakan pada 11 Februari 2024, penghitungan surat suara tetap akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bandar Seri Begawan per 21 Juni 2023 adalah 19.179 dengan empat wilayah kerja yaitu Brunei Muara, Tutong, Temburong, dan Kuala Belait.
Dhofir mengatakan bahwa metode pemilihan suara akan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan datang ke TPS dan melalui pos, seraya menambahkan bahwa surat suara melalui pos akan mulai dikirimkan pada 10 Januari 2024. Disebutkan bahwa pemilih yang memilih melalui pos berjumlah 910 orang, sedangkan yang memilih melalui TPS berjumlah 18.269 orang.
Saat ditanya kenapa tidak melaksanakan metode Kotak Suara Keliling (KSK), Dhofir mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghormati warga Brunei itu sendiri. “Brunei terkesan tertutup sekali dengan acara pemilu seperti ini, karena negaranya negara monarki, kerajaan. Jadi kita menghormati di negara setempat,” ujar Dhofir.
Mengenai sosialisasi Pemilu 2024, Dhofir mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, serta datang ke acara perkumpulan yang diselenggarakan oleh WNI. Saat ditanya kendala yang dihadapi saat sosialisasi Pemilu 2024, Dhofir menyampaikan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam sosialisasi. (*)
Komisioner KPU Kota Tanjungpinang, Andri Yudi. Foto: Peri Irawan/Batam Pos
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang mengembalikan laporan dana awal kampanye (LADK) kepada 15 partai politik (Parpol) peserta pemilu 2024 di Tanjungpinang.
Pengembalian ini lantaran ditemukan kesalahan dalam berkas administrasi LADK yang disampaikan belasan parpol tersebut.
Komisioner KPU Tanjungpinang, Andri Yudi, mengatakan dari 18 parpol yang ada di Tanjungpinang telah menyampaikan LADK tepat waktu. Tapi dari semua yang sudah melaporkan hanya tiga yang diterima, sementara 15 parpol lainnya dikembalikan.
“Dari 18 parpol hanya tiga yang kita terima yaitu PKB, Golkar dan Gelora,” kata Andri Yudi, Selasa (9/1).
Andri menyebut menyebut penyebab dikembalikanya LADK 15 parpol itu karena ada kesalahan, seperti tidak menyertakan surat mandat Liaison Officer (LO), tidak menyertakan rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan ada kesalahan periode pelaporan.
“Batas waktu perbaikan sampai 12 Januari 2024 dan diumumkan satu hari setelahnya,” ungkap Andri.
Kesalahan berkas itu, kata Andri, tidak begitu fatal, hanya saja wajib diperbaiki oleh yang bersangkutan.
“Kesalahanya hampir sama semua, kesalahanya simpel saja. Tapi ini harus diperbaiki lagi,” ucapnya.
Saat ini, KPU Tanjungpinang belum bisa menyampaikan besaran dana awal kampanye oleh tiga parpol yang telah menyampaikan LADK karena masih dalam tahap verifikasi.
“Saat ini belum, kemarin itu kami hanya verifikasi formulir sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sekarang semua parpol yang laporanya ditolak itu sudah mendapatkan informasi agar diperbaiki kembali.
“Semalam semuanya sudah kita informasikan melalui pesan singkat atau grup whatsapp,” demikian Andri. (*)
batampos – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan konektivitas masyarakat dari sektor pariwisata, sektor logistik, dan sektor perekonomian melalui layanan penyeberangan jarak jauh (long distance ferry) dari Pelabuhan Jangkar, Situbondo menuju Pelabuhan Lembar, Lombok.
Hal ini dilakukan ASDP sebagai upaya mendukung program Pemerintah dalam hal mendorong peningkatan perekonomian daerah & nasional, pengembangan kawasan wisata, peningkatan economic of scale & economic of scope di kedua wilayah Provinsi tersebut, termasuk dan tidak terbatas dalam hal antisipasi bangkitan ekonomi yang berpotensi akan meningkat dengan signifikan menyusul telah tersambungnya akses Tol Purbowangi.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Penyeberangan Lintas Jangkar-Lembar yang telah dioperasikan terhitung mulai tanggal 15 Desember 2023 hingga momen Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 lalu, serta mengacu pada Surat Direktur Transportasi SDP perihal Pemberitahuan Pengalihan Pelayanan Tujuan Pelabuhan Lembar (NTB) selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024, maka ditetapkan layanan penyeberangan lintas Jangkar-Lembar secara resmi akan beroperasi secara permanen.
“Lintasan tersebut akan menggantikan layanan penyeberangan di lintas Ketapang-Lembar,” ujarnya.
Ketetapan pengoperasian Jangkar-Lembar secara permanen tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai analisa manfaat mulai dari aspek regulasi & government, aspek ekonomi & lingkungan, aspek operasional & pelayanan, aspek keselamatan (safety), aspek konsumen, aspek bisnis (usaha), dan aspek kesisteman. “Terbukti dengan pengoperasian layanan penyeberangan di lintas Jangkar-Lembar menciptakan pola operasional yang jauh lebih lancar & seamless baik di Pelabuhan Ketapang maupun di Pelabuhan Jangkar,” ucap Shelvy.
Pasca pelaksanaan Rapat Evaluasi & Optimalisasi Lintas Penyeberangan Jangkar-Lembar, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Jadwal Operasi Kapal Lintas Penyeberangan Jangkar-Lembar pada tanggal 5 Januari 2024. Selanjutnya secara paralel regulator memproses penetapan operasional dan pelayanan penyeberangan lintas Jangkar-Lembar. Terhitung mulai hari Sabtu (06/01), kapal-kapal perbantuan yang sebelumnya beroperasi di Lintas Ketapang-Gilimanuk akan dipindahkan kembali untuk melayani lintas penyeberangan Jangkar-Lembar.
Sesuai dengan jadwal operasi kapal yang diatur dalam Surat Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, saat ini kapal yang beroperasi melayani di lintas penyeberangan Jangkar-Lembar adalah KMP Jambo X milik PT Duta Bahari Menara Line, KMP Tunu Pratama 5888 milik PT Raputra Jaya, dan KMP Parama Kalyani milik PT Jemla Ferry. Selain itu regulator tengah mempersiapkan 6 (enam) kapal lainnya untuk membantu operasional & pelayanan lintas penyeberangan Jangkar-Lembar. ASDP juga akan mengoperasikan KMP Jatra II di lintas penyeberangan Jangkar-Lembar ini yang memberikan pengaruh besar dalam mendukung kesuksesan kelancaran operasi Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lintas Ketapang-Gilimanuk.
“Dengan dioperasikannya layanan lintas penyeberangan Jangkar-Lembar ini menambah kapasitas (daya tampung) Pelabuhan Ketapang dan kapasitas (daya tampung) Jangkar-Lembar. Selain itu pola operasional & pelayanan di pelabuhan dan angkutan penyeberangan menjadi semakin efektif, terukur, lancar, dan selamat (seamless) ” tambahnya.
Pelabuhan Jangkar, Situbondo memiliki jarak kurang lebih 65 Kilometer (dapat ditempuh sekitar 1 jam 32 menit) dari Pelabuhan Ketapang. Layanan operasional lintas penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar menuju Pelabuhan Lembar memerlukan waktu pelayaran kurang lebih selama 15 jam pelayaran.
Berdasarkan realisasi data produksi di lintas penyeberangan Jangkar-Lembar periode 15 Desember 2023 – 4 Januari 2024 menunjukkan bahwa muatan didominasi oleh kendaraan logistik yakni sejumlah 59% yang diikuti oleh Kendaraan Roda 4, Roda 2, dan Bus sebesar 21%, 17%, dan 3% secara berturut-turut. Maksimal tonase kendaraan yang dapat dilayani di Pelabuhan Jangkar, Situbondo adalah 42 Ton dimana hal ini tentunya mendukung program pemerintah dalam menegakkan aturan berkaitan dengan Over Dimension Over Loading (ODOL).
ASDP senantiasa memastikan untuk dapat terus secara konsisten menghadirkan layanan penyeberangan yang prima, aman, nyaman, profesional, dan berkualitas. Dengan hadirnya lintasan penyeberangan jarak jauh Jangkar-Lembar ini menunjukkan bahwa ASDP tidak hanya menjadi pelopor penghubung antarprovinsi lintas pulau, namun juga berperan dalam membangun ekonomi daerah & nasional serta mempercepat arus pendistribusian logistik terutama bahan kebutuhan pokok ke seluruh wilayah di Indonesia. (*)
Sidang perkara kerusuhan demo bela Rempang di depan kantor BP Batam beberapa waktu lalu kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (8/1). F. Cecep Mulyana/Batampos
batampos – Sidang lanjutan kerusuhan dalam aksi bela Rempang kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Senin (8/1). Perkara yang sebelumnya digelar satu kali seminggu, kali ini diagendakan dua kali seminggu yakni hari Senin dan Rabu.
Agenda sidang kali ini adalah tanggapan JPU atas nota keberatan atau eksepsi 34 terdakwa yang diwakilkan kuasa hukum para terdakwa. Dalam sidang tersebut, tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi menegaskan dakwaan mereka sudah tepat dan benar.
Tak hanya itu, JPU juga meminta majelis hakim menolak secara keseluruhan nota keberataan dari para terdakwa bela Rempang.
Dalam keberatan, tim JPU menjelaskan bahwa dakwaan jaksa dalam perkara kekerasan dan pengrusakan untuk 34 terdakwa (dalam berkas terpisah dengan 8 terdakwa dan 26 terdakwa) sudah tepat. Dakwaan jaksa juga sudah memenuhi syarat formil yang tepat sesuai dengan KUHAP.
“Menyatakan menolak secara keseluruhan terhadap Keberatan penasihat hukum terdakwa, karena tidak didasarkan pada alasan yang menjadi obyek keberatan sebagaimana dimaksud,” ujar tim JPU dalam sidang yang dipimpin majelis hakim David P Sitorus.
Menurut tim JPU, pasal 143 ayat 2 KUHAP telah menyangkut materi pokok perkara. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 286/Eku.2/Batam/2023 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara a quo tetap dilanjutkan.
“Tim JPU juga tidak memahami makna penggabungan dan pemisahan perkara yang seharusnya memisahkan semua perbuatan pada perkara terpisah, serta penggabungan perkara yang dilakukan hanya membuktikan ketidakmampuan JPU menyusun dakwaan secara jelas, tepat, dan lengkap terhadap pasal-pasal yang didakwakan,” tegas tim JPU lagi.
Bahkan tim JPU menilai Penasihat Hukum lah yang telah keliru memahami makna penggabungan dan pemisahan (spliting) perkara. Berdasarkan ketentuan, maka pada hakikatnya Penuntut Umum telah benar dan tidak melanggar ketentuan terkait dengan penggabungan dan pemisahanan perkara.
“Hal tersebut justru menunjukkan bahwa penasihat hukum sepertinya tidak menghormati Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk kepentingan penegakan hukum yang efisien dan profesional. Terlebih lagi, hal tersebut pada hakikatnya tidak termasuk objek eksepsi dalam KUHAP,” paparnya.
Selanjutnya terkait dengan pernyataan Penasihat Hukum bahwa Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 214 ayat (1) KUHP tidak bisa dialternatifkan karena satu kesatuan dengan Pasal 212 atau Pasal 211 KUHP, menunjukkan kembali bahwa Penasihat Hukum tidak menguasai dan memahami secara konkrit mengenai Hukum Pidana yang mana terdapat rumusan delik/perbuatan pidana.
Unsur yang tidak tercantum dalam surat dakwaan oleh penuntut umum tidak perlu disebut dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini Pasal 214 ayat 2 ke-1 KUHP dan Pasal 214 ayat 1 KUHP kualifikasinya merupakan pemberatan dari Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP sama halnya dengan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang penerapannya tidak perlu di juncto kan dengan Pasal 362 KUHP.
“Dengan demikian bukan surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak tepat, namun penasihat hukum lah yang tidak cermat, tidak tepat, dan tidak memahami makna penggabungan dan pemisahan (splitsing),” tegas tim JPU.
Usai sidang, Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi menegaskan pada intinya dakwaan jaksa telah memenuhi unsur formil. Sedangkan terkait pegabungan dakwaan yang sama untuk tindak pidana yang dilakukan para terdakwa juga sudah benar.
“Dakwaan yang sama untuk 34 terdakwa ya itu wajar. Yakni kekerasan dan pengrusakan. Tapi kalau satu kekerasan, kemudian satunya pencurian dalam satu dakwaan itu baru salah,” ujar Kasna.
Ia juga menegaskan, semua yang ada dalam nota keberataan jaksa sudah sesuai. “Apa yang dibacakan JPU itu lah keputusan saya juga,” tegas Kasna. (*)
batampos – Ketidakharmonisan Jokowi dengan partai pengusungnya, PDI Perjuangan, semakin kentara. Terbukti, Jokowi belum mendapatkan undangan ulang tahun partai berlambang banteng itu. ”Belum dapat undangan,” kata Jokowi pada kesempatan yang sama.
HUT PDIP rencananya diselenggarakan besok (10/1). Selain tidak mendapatkan undangan, Jokowi justru berencana ke luar negeri.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi berangkat dalam lawatannya ke luar negeri sore ini (9/1). ”Paginya Bapak Presiden masih memimpin sidang kabinet paripurna. Presiden belum menerima undangan untuk menghadiri HUT Ke-51 PDI Perjuangan,” kata Ari.
Baca Juga: 110 Juta Bidang Tanah Terdaftar di Era Jokowi, Wamen ATR/BPN: Karena Kita Punya Presiden Gesit
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Jokowi yang mengaku tidak mendapat undangan untuk menghadiri HUT PDIP pada 10 Januari. Hasto mengatakan, pada hari yang sama Jokowi melakukan lawatan ke Filipina. Rencana Jokowi ke Filipina itu disampaikan juru bicara presiden.
”Tugas kenegaraan kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat, sehingga dua-duanya sama,” terangnya saat konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin.
Pihaknya menghormati Presiden Jokowi yang menjalankan tugas negara ke Filipina. Kebetulan, kata Hasto, pada perayaan ulang tahun kali ini, PDIP menempatkan seluruh orientasinya ke akar rumput. Peringatan ulang tahun akan dilaksanakan di tingkat RT dan RW. Semua kader di bawah akan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Jokowi Ngaku Tak Dapat Undangan HUT PDIP ke-51, Hasto Tak Mau Paksakan Padatnya Kepala Negara
”Jadi, sangat klir bahwa Bapak Presiden Jokowi sudah ada tugas beliau ke Filipina. Tugas yang penting. Kami juga fokus ke akar rumput,” tegasnya. (lyn/syn/lum/c17/fal)
Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi Indonesia selama hampir 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. (Edy Pramana/JawaPos.com)
batampos – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi Indonesia selama hampir 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Hal tersebut ditegaskan Menlu dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPPTM) 2024 di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1).
Menlu Retno mengutip lembaga pemikir independen yang berbasis di Australia, Lowy Institute, yang menyebut Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik dan kekuatan komprehensif yang terus meningkat. Diplomasi Indonesia juga disebutkan memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada 2023, dan Retno mengatakan kepemimpinan Indonesia diakui dunia, termasuk dalam menggerakkan ASEAN selama keketuaan Indonesia.
“Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan,” kata Menlu Retno.
Menlu Retno menyebut diplomasi Indonesia di kawasan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan dan menjaga sentralitas ASEAN dalam menavigasi dinamika geopolitik di kawasan. Selain itu, berfungsi membangun arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, yang mengedepankan paradigma kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Pada 2019, Indonesia menjadi inisiator Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP) yang mendorong kerja sama yang konkret dan inklusif sebagai jawaban dinamika meningkatnya rivalitas di kawasan tersebut. Menyangkut perkembangan di Myanmar, Retno menggambarkan bahwa isu tersebut selalu menjadi perhatian Indonesia.
Selama keketuaan Indonesia dalam ASEAN, lebih dari 265 kegiatan telah dilakukan dengan para pemangku kepentingan Myanmar untuk mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin demi membantu Myanmar keluar dari krisis.
“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” ungkap Menlu Retno.
Di tataran multilateral, Indonesia juga terus menyuarakan penguatan sistem multilateral, termasuk reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang saat ini dinilai sudah tidak relevan dan tidak menjawab tantangan zaman. Dalam Presidensi G20 2022, Retno menganggap Indonesia menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan proyek kerja sama konkret bagi negara berkembang, di tengah tensi geopolitik yang memanas.
Indonesia dapat memainkan peran jembatan dengan baik di tengah perbedaan pandangan yang sangat tajam antarnegara. Menurut Retno, Indonesia juga terus meningkatkan jumlah pasukan penjaga perdamaian. Pada akhir November 2023, Indonesia menjadi kontributor keenam terbesar pasukan penjaga perdamaian, peningkatan tajam dibandingkan 2014 ketika Indonesia tercatat menjadi kontributor ke-16 terbesar di dunia. Retno menyebut bahwa sejak 2014, lebih 20.000 personel telah dikirim ke 13 misi pemeliharaan perdamaian PBB. (*)
Sejumlah warga memilih cabai yang akan dibelinya di Pasar Botania 2, Batam Kota, Selasa (21/11). Cabai salah satu penyumbang inflasi di Batam. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, Jefridin mengatakan beras dan cabai menjadi penyumbang inflasi di Batam sepanjang tahun 2023.
Sedangkan untuk tingkat inflasi negara ASEAN berdasarkan inflasi terendah per Desember tahun 2023, Indonesia masuk dalam peringkat ke-4 terendah dari 11 Negara ASEAN, sebesar 2,61 persen.
Diketahui, komoditas penyebab inflasi pada komponen harga bergejolak sepanjang tahun 2023 lalu diantaranya adalah beras dan cabai.
Komponen harga pangan bergejolak mengalami peningkatan tercatat sebesar 6,73 persen (year on year). Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal
“Tentu capaian inflasi Indonesia tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,61 persen (year on year) ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan gejolak harga,” katanya.
Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga.
Di antaranya, dengan penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, pendistribusian Sembako bersubsidi, menggelar Operasi Pasar Murah, Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pemerintah pusat berpesan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait harus terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali,” jelas Jefridin. (*)
Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba tertutup menghadapi Iran pada Rabu (10/1) sebagai persiapan terakhir jelang Piala Asia 2023.
batampos – Piala Asia 2023 semakin mendekat dan Timnas Indonesia tengah dalam tahap persiapan yang intensif. Namun, ada satu pertandingan uji coba yang mungkin menjadi misteri bagi fans Timnas Indonesia, yaitu laga melawan Iran, Selasa (9/1).
Pertandingan ini merupakan uji coba terakhir sebelum ajang Piala Asia 2023. Pertandingan ini dipastikan tidak akan disiarkan langsung. Mari kita telusuri lebih dalam tentang arti dan dampak dari ketidakadaan siaran langsung ini.
Taktik Tersembunyi: Kelebihan atau Kekurangan?
Tidak ada siaran langsung seringkali dapat menjadi bahan misteri dalam dunia sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin menggunakan kebijakan ini sebagai strategi untuk menjaga taktik dan formasi timnya tetap tersembunyi dari mata pesaing.
Dalam artikel ini, kita akan membahas apakah ini adalah kelebihan atau kekurangan, dan bagaimana hal ini memengaruhi persiapan Timnas Indonesia.
Duel di Antara Tidak Adanya Sorotan Televisi
Jadwal laga yang dijadwalkan pada Selasa (9/1) pukul 20.30 waktu setempat atau Rabu (10/1) pukul 00.30 WIB menambah nuansa misteri. Dalam dunia modern yang penuh dengan liputan media, ketiadaan siaran langsung adalah suatu hal yang lumrah terjadi.
Meskipun laga tidak akan disiarkan langsung, semangat dukungan dari para penggemar tetap menjadi aspek penting. Dukungan dari para penggemar dalam era digital dapat diberikan dengan berbagai cara, dan hal ini dapat menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia.
Peluang bagi Pemain Muda: Bermain Tanpa Tekanan
Tanpa sorotan televisi, uji coba ini bisa menjadi peluang emas bagi pemain muda untuk tampil tanpa tekanan berlebihan. Pelatih Shin Tae-yong mungkin akan memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain muda untuk mengukur kemampuan mereka tanpa tekanan ekstra.
Persiapan Mental dan Fisik: Fokus ke Piala Asia 2023
Meskipun tanpa siaran langsung, uji coba ini tetap dianggap salah satu babak krusial dalam persiapan Timnas Indonesia. Bagaimana pertandingan ini dijalani oleh para pemain dengan fokus pada Piala Asia 2023 menjadi pertanyaan utama. Harapannya dengan tidak adanya siaran langsung dapat menjadi sebuah bekal positif menuju pertandingan resmi.
Menanti Kejutan dari Timnas Indonesia
Dalam artikel ini, kita telah menjelajahi uji coba Timnas Indonesia vs Iran yang tidak akan disiarkan langsung. Sebuah panggung tersembunyi di mana strategi, kejutan, dan dukungan menjadi elemen-elemen kunci.
Mari bersama-sama menantikan bagaimana Timnas Indonesia akan merespons laga ini dan apa yang mungkin terjadi dalam perjalanan mereka menuju Piala Asia 2023. Apakah ini hanya laga uji coba biasa ataukah akan menjadi titik awal kebangkitan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Menarik untuk dinantikan. (*)
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan.
batampos-Pemko Tanjungpinang siapkan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk revitalisasi Gedung Gonggong dari APBD 2024.
Pantauan di lapangan, saat ini kondisi ikon wisata Tajuungpinang yang diresmikan sekitar tujuh tahun lalu itu sudah banyak yang rusak, beberapa kaca juga ada yang pecah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, mengatakan revitalisasi Gedung Gonggong memang sudah direncanakan dan dilaksanakan pada 2024.
“Tahun ini kita revitalisasi. Sudah dianggarkan sekitar Rp 800 juta,” kata Hasan, Senin (8/1).
Dijelaskan Hasan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki interior yang ada di dalam Gedung Gonggong, seperti plafon, toilet dan lampu.
Revitalisasi juga akan dilakukan pada halaman gedung itu, termasuk tugu tulisan Laman Boenda yang sekarang menghadap ke laut juga akan dipindahkan mengarah ke jalan.
“Perlahan kita tata kota ini agar nyaman dikunjungi wisatawan,” ucapnya.
Hasan mengakui memang saat ini kondisi Gedung Gonggong itu sudah memprihatinkan dan sangat diperlukan revitalisasi dan pemeliharaan.
“Sekarang sudah banyak yang rusak parah dan ini perlu direvitalisasi,” tutur Hasan. (*)
