batampos – Dampak angin musim utara kembali dirasakan warga Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sekitar 800 kilogram sampah kiriman berhasil dibersihkan dari kawasan pesisir laut melalui aksi gotong royong masyarakat, Minggu (18/1).

Sampah yang menumpuk di perairan dangkal dan sepanjang garis pantai tersebut berada sangat dekat dengan permukiman warga. Kondisi ini telah lama dikeluhkan karena mengganggu aktivitas harian serta berpotensi mencemari lingkungan.

Mayoritas sampah yang dikumpulkan merupakan sampah plastik, seperti botol minuman, kantong plastik, dan kemasan makanan. Warga meyakini sampah tersebut bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan kiriman dari daerah lain yang terbawa arus laut akibat angin musim utara.

Baca Juga: Iptu Dodi Setiawan Resmi Jabat Kapolsek Siantan, Ini Pesan Kapolres Anambas

Angin kencang disertai gelombang tinggi mendorong sampah dari laut lepas ke kawasan pesisir Anambas. Akibatnya, sampah mudah tersangkut dan menumpuk di sekitar rumah warga.

Pemuda Desa Tarempa Barat, Arpandi, mengatakan volume sampah yang terkumpul cukup mengejutkan. Dalam waktu singkat, ratusan kilogram sampah berhasil diangkat dari laut.

“Jumlahnya sangat banyak. Kalau dibiarkan, sampah bisa menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang lalat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan bersih-bersih tersebut merupakan inisiatif dan hasil kesepakatan bersama warga. Koordinasi dilakukan secara sederhana, namun efektif berkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

“Ini murni kesadaran warga. Laut dan pesisir adalah ruang hidup kita bersama, jadi harus dijaga,” katanya.

Baca Juga: Musim Utara Datang, Sampah Laut dan Ancaman Narkoba Kembali Hantui Pesisir Anambas

Menariknya, sampah yang telah dikumpulkan tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Warga terlebih dahulu memilah sampah, khususnya plastik, untuk kemudian dijual ke bank sampah setempat.

“Sampah plastik kita pilah dan dijual ke bank sampah. Jadi selain bersih, ada juga nilai ekonominya bagi warga yang ikut gotong royong,” jelas Arpandi.

Sementara itu, sampah non-plastik yang tidak memiliki nilai jual ditangani secara terpisah sesuai jenisnya agar lebih ramah lingkungan.

Warga berharap kegiatan gotong royong ini dapat dilakukan secara rutin, terutama saat musim utara, guna menjaga kebersihan pesisir sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat Desa Tarempa Barat. (*)

Artikel Pesisir Tarempa Barat Dipenuhi Sampah Kiriman, Warga Jual ke Bank Sampah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang menargetkan masuknya lima investor baru pada 2026 untuk memperkuat pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Dompak–Senggarang sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BP Tanjungpinang, Cokky Wijaya, menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada publik dan calon investor.

“Kami akan terus berkomitmen membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi investor untuk mengelola dan mengembangkan kawasan FTZ di Dompak dan Senggarang,” ujar Cokky, Minggu (18/1).

Baca Juga: Pertanyakan Izin Bangunan, Ketua RT di Tanjungpinang Mengaku Dipukul Sekuriti SPPG

Ia menjelaskan, BP Tanjungpinang saat ini menjadi satu-satunya badan pengusahaan yang dapat bekerja sama secara langsung dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peran tersebut dinilai strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Keberadaan BP Tanjungpinang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam mendongkrak PAD Pemko maupun Pemprov Kepri melalui pengelolaan kawasan FTZ,” jelasnya.

Pengembangan FTZ Tanjungpinang sendiri dirancang secara terintegrasi. Kawasan Dompak diproyeksikan sebagai pusat pengembangan, sementara Senggarang difokuskan sebagai kawasan industri. Selain itu, pengembangan juga mencakup sentra bisnis, distrik perhotelan, rumah sakit, kawasan pendidikan, hingga perumahan.

Cokky menyebutkan, sepanjang 2025 realisasi investasi di kawasan FTZ Tanjungpinang tercatat sebanyak lima perusahaan. Jumlah tersebut diharapkan kembali bertambah pada 2026.

“Pada 2026 kami menargetkan lima perusahaan baru masuk sebagai bagian dari penguatan investasi berkelanjutan di Tanjungpinang,” tambahnya.

Baca Juga: Empat Kamar Kos di Tanjungpinang Ludes Terbakar, Damkar Kerahkan 6 Armada

Selain penguatan internal, BP Tanjungpinang juga aktif melakukan promosi investasi hingga ke luar negeri, sejalan dengan agenda Kementerian Perdagangan, guna menarik minat investor asing menanamkan modal di kawasan FTZ.

Sementara itu, Anggota II Bidang Pelayanan Terpadu BP Kawasan Tanjungpinang, M. Effendi, mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem pelayanan terpadu serta mempercepat proses perizinan agar realisasi investasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan terpadu bagi para investor,” pungkasnya. (*)

Artikel BP Tanjungpinang Targetkan Lima Investor Baru Masuk pada 2026 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga aparatur desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga kembali menuai keluhan. Hingga pertengahan Januari 2026, pembayaran gaji ASN bulan Januari belum diterima secara menyeluruh, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Desember 2025 juga belum dibayarkan.

Sejumlah ASN yang bertugas di kelurahan dan kecamatan mengaku kecewa karena belum menerima haknya, meski ASN di sejumlah dinas lain disebut sudah menerima gaji Januari 2026.

“ASN di dinas-dinas banyak yang sudah terima gaji Januari. Tapi kami yang di kelurahan dan kecamatan sampai hari ini belum menerima, padahal itu hak kami,” ujar salah seorang ASN kelurahan yang enggan disebutkan namanya, Minggu (18/1).

Baca Juga: Tradisi Unik Isra Mi’raj di Lingga, Warga Kampung Suak Rasau Doa dan Makan Bersama

Ia menegaskan, seluruh kewajiban sebagai ASN telah dijalankan, mulai dari kehadiran hingga pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Namun, hak berupa gaji justru belum dibayarkan.

“Kami tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. Tapi kenapa hak kami sebagai sumber penghidupan keluarga belum dibayarkan? Kami juga punya tanggungan keluarga,” katanya dengan nada kecewa.

Selain gaji Januari, ASN tersebut juga mengungkapkan bahwa TPP bulan Desember 2025 hingga kini belum diterima.

“Seharusnya Pemkab Lingga menjelaskan apa kendala yang dihadapi. Kalau dibiarkan tanpa penjelasan, ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan negatif di kalangan ASN,” tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan aparatur desa di Kabupaten Lingga. Mereka mengaku sudah dua bulan belum menerima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka.

Baca Juga: Program MBG di Lingga: 10 Dapur SPPG Rampung, Operasional Tunggu Juknis BGN

“Kami sudah dua bulan gaji dan tunjangan belum dibayarkan,” ujar salah seorang aparatur desa.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Sutarman, beberapa kali dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran gaji dan TPP, belum memberikan tanggapan. Hal serupa juga terjadi saat Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia, dikonfirmasi terkait persoalan tunda bayar hingga isu wacana pinjaman ke bank daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lingga belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji ASN, PPPK, aparatur desa, maupun TPP. (*)

Artikel Pegawai Kelurahan dan Desa di Lingga Mengeluh Belum Terima Gaji dan TPP pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Akses jalan penghubung masyarakat Dabo menuju Pelabuhan Jagoh di Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, semakin memprihatinkan. Ruas jalan yang berada persis di tepi pantai itu terus tergerus ombak laut hingga amblas, memaksa warga memasang karung berisi pasir sebagai penahan sementara.

Kerusakan jalan tersebut diketahui sudah terjadi sejak akhir 2022 dan terus bertambah parah. Kondisi kian diperburuk oleh banjir rob yang melanda wilayah pesisir Lingga pada Desember 2025, ditambah gelombang tinggi akibat musim angin utara.

Pantauan di lapangan, warga secara swadaya mengisi pasir ke dalam karung bekas dan menyusunnya di sisi jalan yang amblas. Langkah darurat ini dilakukan untuk menahan hantaman ombak agar kerusakan tidak meluas.

Baca Juga: Tradisi Unik Isra Mi’raj di Lingga, Warga Kampung Suak Rasau Doa dan Makan Bersama

Kepala Desa Lanjut, Abu Samah, mengatakan hampir setiap musim angin utara, ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan akibat gelombang laut yang besar.

“Kerusakan sudah terjadi sejak akhir 2022. Setiap musim angin utara, jalan ini terus tergerus ombak. Hingga akhir 2025 kemarin, kondisinya semakin parah dan belum ada perbaikan,” ujar Abu Samah, Minggu (18/1).

Ia menjelaskan, ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, proses pengusulan perbaikan tetap harus melalui Pemerintah Kabupaten Lingga.

“Kalau tidak diusulkan oleh Pemkab Lingga, meskipun itu kewenangan pusat, jalan ini tidak akan diperbaiki,” jelasnya.

Menurut Abu Samah, pihak desa sudah berulang kali mengusulkan pembangunan penahan ombak melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Ia menilai pembangunan penahan ombak harus menjadi prioritas sebelum perbaikan badan jalan dilakukan.

Baca Juga: Program MBG di Lingga: 10 Dapur SPPG Rampung, Operasional Tunggu Juknis BGN

“Seharusnya dibangun dulu penahan ombak, baru jalannya diperbaiki. Karena kerusakan utama berasal dari hantaman ombak, apalagi posisi jalan ini sangat dekat dengan bibir pantai,” ungkapnya.

Karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah, warga bersama pemerintah desa akhirnya bergotong royong membuat penahan ombak darurat menggunakan karung pasir.

“Kalau tidak dilakukan langkah sementara ini, lama-lama jalan bisa terputus dan aktivitas masyarakat akan sangat terganggu,” pungkas Abu Samah. (*)

Artikel Jalan Pesisir Desa Lanjut Tergerus Ombak, Warga Pasang Karung Pasir pertama kali tampil pada Kepri.