batampos – Hujan dan angin kencang yang melanda Batam pada Rabu (10/1) sore menyebabkan pohon di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di sekitar SPBU Baloi Kolam tumbang.
Pohon ini menimpa satu unit mobil Daihatsu Ayla BP 1708 HE. Akibatnya, pengendara mobil tersebut tewas.
“Tadi kejadiannya saat hujan. Bencana alam, pohon tumbang,” ujar Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Yudi Arvian.
Yudi menjelaskan korban berjenis kelamin laki-laki. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Budi Kemuliaan.
“Korban sendirian di dalam mobil. Identitas korban belum kita dapatkan. Tapi keluarganya sudah di rumah sakit,” katanya.
Yudi menamnahkan usai kejadian tim gabungan dari kepolisian, damkar, DLHK membantu proses evakuasi mobil dan pemotongan pohon agar akses jalan kembali lancar.
Juru parkir mengatur kendaraan di Batam Center, Kamis (10/8) lalu. Rencana penerapan retribusi parkir dikelola pihak swasta belum terwujud. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim mengatakan masih mematangkan mekanisme atau penerapan inovasi apa yang cocok dipakai untuk mendukung penerapan kenaikan tarif parkir di Batam.
Ia melanjutkan, setelah Perwako rampung disusun, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kenaikan tarif parkir tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyebutkan, dengan adanya penambahan tarif parkir ini, target pendapatan daerah Kota Batam dari tarif parkir naik sebesar Rp10 miliar per tahun.
“Target kita dua kali lipat dari pendapatan sebelumnya, sebesar Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan sebelum penerapan tarif baru, pihaknya akan menggelar sosialisasi terlebih dahulu terkait adanya Perda terkait kenaikan tarif parkir ini.
“Besok (hari ini, red) kami ajak seluruh yang terkait untuk sosialisasi. Kami akan menyampaikan detail soal kenaikan tarif yang akan segera diterapkan di Batam,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto belum juga menandatangani Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tarif parkir di Kota Batam.
Sebelumnya, Pemko dan DPRD sepakat untuk menaikkan tarif parkir 100 persen dari tarif yang berlaku saat ini. Kendaraan roda dua Rp1 ribu, dan kendaraan roda empat Rp2 ribu per satu jam.
“Sudah semua prosesnya. Cuman saya masih mau dengar dari Dishub dulu lah. Apa yang mereka tawarkan. Perbaikan layanan seperti apa yang mereka kasih ke masyarakat, karena kenaikan tarif ini banyak dikawatirkan tidak berdampak,” kata Nuryanto, Rabu (10/1).
Nuryanto menyampaikan kenaikan tarif ini tija soal optimalisasi capaian pendapatan daerah semata. Kenaikan tarif ini jangan hanya ditarget capaian penerimaan dua kali lipat. Seharusnya lebih dari itu. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah menutup kebocoran. (*)
Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo menyampaikan hasil kinerja sepanjang 2023
batampos– Selain bertugas mencari penerimaan negara, Kanwil DJBC Khusus Kepri juga menjadi pelindung untuk masyarakat dari barang-barang ilegal.
”Sebagai community protector atau melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal BC Kepri berhasil menerbitkan 558 surat bukti penindakan. Yakni pendidikan atas hasil tembakau yang paling banyak mendominasi selama 2023. Jumlahnya 346 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 41,63 juta batang rokok,” ujar Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo, Rabu (10/1).
Kemudian, lanjutnya, selain penindakan terhadap rokok ilegal, sepanjang 2023 BC Kepri juga berhasil melakukan penindakan atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 34 kasus. Jumlah barang buktinya sebanyak 2,5 juta botol dan dengan nilai barang sebesar Rp1,6 miliar. Untuk potensi kerugian negara mencapai Rp3,5 miliar.
”Pada tahun lalu, BC Kepri juga berhasil melakukan dua kali penindakan atas penyelundupan baby lobster atau benur jenis mutiara dan pasir. Total barang buktinya sebanyak 250.000 ekor dengan nilai barang sebesar Rp37 miliar. Terhadap baby lobster hasil penindakan tersebut telah dilaksanakan pelepasliaran di perairan Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini disaksikan Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP). Juga ikut dalam pelepasliaran tersebut PSDKP Kabupaten Karimun,” paparnya.
Termasuk juga, kata Priyono, tahun lalu BC Kepri menggagalkan 5 kasus penyelundupan jenis barang narkotika psikotropika dan prekursor (NPP). Rinciannya, untuk sabu sebanuak 2.671,5 gram dan 10.027 butir pil ekstasi. Total nilai kedua jenis NPP tersebut Rp10,33 miliar.
”Dari jajaran kapal patroli milik Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarops) BC Tipe A Tanjung Balai Karimun yang turut serta dalam operasi gabungan berhasil menggagalkan 6 upaya penyelundupan NPP. Yakni, 679 kg sabu dan 61.200 butir pil ekstasi dengan nilai Rp600,96 miliar,” ungkapnya.
Perlu diketahui, tambah Priyono, keberhasilan BC Kepri dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena adanya sinergi dan kolaborasi antar Kanwil dan Kantor Pelayanan Utama di lingkungan DJBC. Termasuk juga dukungan aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang ada di wilayah Kepulauan Riau.
Menyinggung tentang pemusnahan barang bukti hasil penindakan atau penangkapan, Priyono menyebutkan pada 2023 BC Kepri sudah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap.
”Yakni, rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.036.367. Kemudian 23.878 botol MMEA, 50 karung pupuk dan ditambah 100 karung garam ilegal. Potensi kerugian negara atas barang yang dimusnahkan jika tersebut sebesar Rp38,8 miliar,” terangnya. (*)
batampos – Fenomena digital sejak beberapa tahun terakhir ini berdampak buruk terhadap masyarakat kalangan bawah. Di antaranya kecanduan bermain judi online.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengungkapkan fakta miris. Puluhan juta orang Indonesia main judi online. Berdasarkan catatan yang didapatnya, sebanyak 80 juta orang Indonesia per hari bermain judi online.
“80 juta orang Indonesia main judi online. Ini berbahaya sekali aktivitas digital ini. Belum yang pinjaman online (pinjol),” kata Mahfud MD saat bertandang ke Surabaya dalam #TabrakMahfud, Rabu (10/1).
Pria kelahiran Sampang Madura itu menyebut, mayoritas yang bermain judi online adalah kelompok masyarakat ekonomi bawah. Salah satunya tukang becak.
“Nilai judolnya tidak besar tapi per hari Rp 100 ribu. Itu tiap hari ini angka 80 juta orang Indonesia bermain judol,” tegas Mahfud yang didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Mantan Menteri Pertahanan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu meminta masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam aktivitas digital.
Maka dari itu, dirinya bersama Ganjar Pranowo memiliki komitmen memperhatikan kelompok dengan ekonomi minoritas. (*)
Ilustrasi penipuan online ./JawaPos.com / tanpa nama ilustrator
batampos – Internet kini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Bagaimana tidak, hampir seluruh lini kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari jaringan online, mulai dari transportasi, pekerjaan, hingga aktivitas jual beli.
Maka dari itu, masyarakat harus waspada saat menggunakan internet karena modus penipuan lewat online semakin marak dan sudah banyak korban yang tertipu.
Dilansir dari akun Instagram Divisi Humas Polri yang diunggah pada Selasa (9/1), ada tiga modus penipuan online yang belakangan marak terjadi dan menjadi perhatian serius kepolisian.
1. Pemerasan via video call WhatsApp
Penipuan dengan modus ini seringkali terjadi saat video call sex (VCS) antara korban dengan pemeras.
Selain dilakukan oleh orang asing, tidak jarang, pelaku pemerasan tersebut adalah kekasih korban sendiri.
Modusnya adalah pelaku akan melakukan spam video call hingga target mengangkat panggilan telepon. Saat terjadi VCS, sindikat pelaku akan melakukan screenshot terhadap bagian sensitif korban.
Saat pelaku sudah berhasil, ia akan meminta sejumlah uang dalam jumlah besar. Jika tidak dipenuhi, pelaku akan mengancam untuk menyebarkan tangkapan layar tersebut.
2. Malware via QR Code
QR Code kini marak digunakan untuk transaksi pembayaran karena penggunaannya sangat mudah, yaitu tinggal melakukan scan via HP dan tidak tidak perlu mengetik.
Namun kini QR Code juga harus diwaspadai karena digunakan oknum tertentu untuk menguras uang korban.
Caranya, pelaku akan menyebarkan QR Code di sejumlah tempat seperti restoran atau tempat perbelanjaan dengan kedok promo.
Saat korban tertarik dan melakukan scan QR Code, ternyata berisi link malware yang akan merebut data pribadi korban, atau bahkan menguras isi rekening korban.
3. Modus penipuan afiliasi
Modus ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian para pencari kerja dengan embel-embel mudah mendapatkan uang dengan mengerjakan tugas yang mudah.
Korban biasanya dimasukkan kedalam grup Telegram. Setelah bergabung, pelaku akan memberi tugas mudah yang harus dikerjakan korban. Jika dapat menyelesaikannya, maka korban akan diberi komisi berupa uang.
Untuk lebih menarik perhatian, pelaku juga mencantumkan testimoni dari orang-orang yang sudah mendapat komisi.
Setelah korban sudah menyelesaikannya, ia akan diminta untuk mendaftar affiliate dan melakukan top up sejumlah uang ke rekening pelaku.
Pada fase inilah, korban seringkali tertipu karena sudah terlanjur tertarik dan mengirim sejumlah uang ke pelaku.
Selain ketiga modus penipuan tersebut, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada modus-modus penipuan baru dengan memanfaatkan jaringan internet.
Oleh karena itu, masyarakat harus cermat dalam berselancar di dunia maya karena modus penipuan online semakin canggih mengikuti perkembangan zaman.
Polri sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah maraknya kejahatan siber di Indonesia, termasuk penipuan online.
Salah satunya adalah bekerja sama dengan Korea Selatan karena negara tersebut memiliki teknologi yang canggih dalam memberantas cybercrime.
“Fokus kami saat ini (pastinya) pertukaran informasi. Jadi sharing info antara kepolisian Korsel dan Polri dan kepolisian di kawasan ASEAN untuk meminimalisasi kejahatan siber yang dimanfaatkan jaringan terorisme dan jaringan perdagangan orang, dan kejahatan lain seperti narkoba,” ujar Kepala Biro Misi Internasional (Karomisinter), Brigjen Yaya Ahmudiarto pada November 2023 lalu seperti dikutip dari laman resmi Humas Polri. (*)
batampos– Sebanyak 1.348 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Natuna Resmi diperpanjang kontraknya di tahun 2024 ini.
“Yang kami perpanjang SK (Surat Keputusan) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT),” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya, Rabu (10/1).
Ia mengatakan jumlah PTT dan GTT di lingkungan Pemkab Natuna terus berkurang, karena ada yang sudah menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ada yang mengundurkan diri.
“Dulu jumlahnya sekitar dua ribu lebih, tapi semakin berkurang,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap PTT dan GTT yang diterima menjadi ASN akan diberhentikan secara hormat oleh Pemkab Natuna.
“Tahun ini ada yang lulus jadi ASN, tapi kontraknya akan kami putus setelah mereka terima SK,” kata Muhammad Alim Sanjaya.
Ia menyebut saat ini pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga kerja non-ASN seperti GTT dan PTT. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jika tidak dipatuhi maka penjabat yang melakukan perekrutan akan dikenakan sanksi.
Kepada para pegawai non-ASN ia berpesan agar selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan ASN pada tahun 2024.
“Kami di Undang-Undang ASN tidak boleh mengangkat non-ASN baru,” ujar Muhammad Alim Sanjaya. Karena itulah, ia meminta mereka mengikuti seleksi penerimaan ASN tahun ini. (*)
batampos– Para penikmat hiburan sebentar lagi akan membayar pajak hiburan hingga 40 sampai 70 persen. Pajak hiburan itu ditanggung oleh konsumen.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata.
“Kami pastikan bahwa filosofi kebijakan pemerintah ini adalah memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha. Jadi jangan khawatir, tetap kita akan fasilitasi,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Rabu.
Sandiaga menyoroti bahwa kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 40-75 persen terjadi ketika industri sektor pariwisata baru saja pulih setelah pandemi COVID-19.
Dia juga menyampaikan kebijakan tersebut perlu lebih disosialisasikan kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata terutama penyedia jasa hiburan.
“Pajak hiburan ini perlu lebih kita sosialisasikan, tetapi tidak akan mematikan (usaha sektor pariwisata),” ujar Sandiaga.
Untuk mendukung para pelaku usaha sektor pariwisata, terang Sandiaga, pihaknya akan tetap menjaga iklim industri yang kondusif serta memberikan insentif dan kemudahan kepada mereka karena sektor usaha tersebut membuka banyak lapangan pekerjaan.
“Kami telah menerbitkan Permenparekraf (Peraturan Menparekraf) Nomor 4 tahun 2021 bahwa usaha pariwisata dengan risiko menengah tinggi diberikan kemudahan dan tentunya menjaga tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Tetapi sebisa mungkin diberikan situasi iklim kondusif dan insentif karena lapangan kerja yang diciptakan sangat banyak,” katanya.
Pajak hiburan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan.
Diketahui, pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (15/12/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak daerah tumbuh terutama didorong oleh peningkatan realisasi pajak dari sektor ekonomi yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.
Adapun penerimaan pajak daerah hingga November 2023 tercatat sebesar Rp212,26 triliun atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp204,51 triliun. (*)
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto. F.Dalil Harahap
batampos– Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran resmi mencabut Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) yang dilayangkan ke Mapolresta Barelang.
“Sudah cabut laporan. Kami dari kepolisian sini, hanya menindak lanjuti saja,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto di Mapolresta Barelang, Rabu (10/1).
Diketahui, laporan dari TKD pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran ini mengenai tindakan Bawaslu Kepri dan Kota Batam yang dinilai arogansi terkait pencopotan paksa baliho Prabowo-Gibran di ikon Welcome To Batam.
“Begitu ada laporan ya kita tindk lanjuti, proses sesuai prosedur yang ada. Tapi jika dari pelapor mencabut ya kita hentikan,” katanya.
Sebelumnya, laporan tersebut dilayangkan karena penurunan baliho yang dilakukan dinilai arogan. Padahal pemasangan baliho tersebut sudah mengantongi izin penggunaan landmark Welcome To Batam dengan beberapa persyaratan.
Pemasangan baliho tidak merusak aset yang berada di sekitar lokasi, pengguna wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan, serta pengguna wajib mematuhi ketentuan materi baliho sesuai dengan ketentuan PKPU, dan Undang-Undang yang berlaku.
Kemudian pengguna juga wajib membongkar dan mengembalikan seperti sediakala setelah selesai menggunakan, dan jangka waktu penggunaan sesuai dengan Peraturan KPU. (*)
Dikutip dari laman resmi menpan.go.id mendorong untuk Instansi Pemerintah segera melakukan usulan akan kebutuhan Asn 2024.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan PAN-RB sebagai langkah persiapan pengadaan ASN 2024 dilaksanakan di Jakarta, hari Selasa, 9 Januari 2024. Bimbingan teknis yang dipimpin langsung oleh Aba Subagja selaku Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB.
Pengadaan ASN 2024 memiliki urgensi yang sangat mendasar untuk segera diselesaikan untuk pemenuhan kebutuhan ASN Tahun 2024.
Sebagaimana belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu Guru dan Tenaga kesehatan, bukan hanya itu pemerintah daerah dalam pengusulan selau tidal sesuai dengan kebutuhan nasional.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id ada beberapa hal urgensi yang harus segera diselesaikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan ASN 2024
Urgensi Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2024 yaitu:
A. Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu Guru dan Tenaga Kesehatan.
B. Rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional.
C. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat UU No.20 Tahun 2023.
D. Pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE.
E. Membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui rekrutmen CPNS.
Pemenuhan kebutuhan ASN 2024 yang harus segera diselesaikan sebagaimana laporan dari Aba Subagja menyampaikan terkait penyelasaian tenaga non-ASN, juga pemenuhan kebutuhan ASN 2024.
“Kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan ole pemerintah” ungkap Aba.
“Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil” lanjutnya.
Untuk pengadaan ASN 2024 selain untuk pemenuhan kebutuhan dari dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Pemerintah juga membuka formasi untuk ASN 2024 bagi fresh graduate dengan cukup besar.
“Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi bedampak bisa terwujud seara optimal melalui peran SDM” kata Aba.
Pengusulan kebutuhan ASN 2024 yang dijadwalkan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan untuk ASN 2024 melalui apliasi formasi elektronik (e-formasi) Kementerian PAN-RB.
Bahkan dijelaskan juga terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen Calon ASN 2024 kan dilakukan paling banyak dalam satu tahun.
Tahapan seleksi rekrutmen Calon ASN 2024 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dan ketika formasi masih kosong maka akan ada tes lagi di seleksi berikutnya.
“Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, danjika belum masih kong lagi, masih bisa tes di berikutnya” ungkap Aba.
Pelaksanan rekrutmen ASN 2024 yang telah diumumkan secara remsi oleh Presiden RI Joko Widodo dengan jumlah formasi 2,3 juta.
Pembukaan formasi yang begitu besar untuk ASN 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN juga menjalankan amanat Undang-Undang N0.20/2023 tentang ASN. (*)
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan pendapatnya sebagai panelis dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) di Jakarta. (Antara)
batampos – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati khawatir akan ada intervensi terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul adanya komentar dari Presiden Joko Widodo terkait mengevaluasi format debat.
“Kekhawatirannya adalah jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi sebaiknya kita percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” tegas Khairunnisa di Jakarta, Rabu (10/01).
Meski begitu dia masih berharap bahwa KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional, sehingga jalannya pemilu tidak terganggu, terjaga Jujur dan Adilnya.
“Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antar peserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” ujarnya.
Kembali ke kritik presiden tentang format debat, menurut dia, sikap presiden ini menimbulkan asumsi di publik. Artinya dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait dengan format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu.
Kritik presiden pun diabaikan oleh KPU, tidak mengubah format debat. karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, maka harus diikuti.
“Kalo ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya,” jelas Ketua KPU,” ujar Hasyim Asyari.
Senada dengan Ketua KPU, Perludem juga menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon, sehingga harusnya tidak menjadi masalah.
“Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan KPU memutuskannya secara independen,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. Dia menganggap debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.
“Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” kata Jokowi.
Dia menambahkan, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal. Ia menyebut debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon.
Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. (*)
