batampos– Pemko Tanjungpinang mengerahkan 600 orang pekerja untuk melakukan normalisasi drainase di 18 titik lokasi rawan banjir di daerah setempat hingga akhir Desember 2023.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan mengatakan para pekerja tersebut melibatkan masyarakat tempatan melalui skema program padat karya, yang masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp120 ribu per hari sesuai target masa kerja di tiap-tiap wilayah.

“Anggarannya bersumber dari dana insentif daerah (DID) sebesar Rp700 juta, dengan penanggung jawab dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Hasan di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menyatakan normalisasi drainase dilakukan bertujuan membersihkan saluran air agar berjalan lancar sekaligus meminimalkan terjadinya banjir, mengingat belakangan ini tingkat curah hujan di Tanjungpinang cukup tinggi hingga memicu kejadian banjir.

Menurutnya dari pemantauan lapangan saat banjir terjadi di belasan titik lokasi pada Kamis (30/11) malam, ternyata salah satunya dipicu akibat hampir semua drainase dipenuhi sampah-sampah rumah tangga, seperti kaleng, botol, kantong plastik hingga popok bayi.

BACA JUGA: 11 Wilayah di Tanjungpinang Terendam Banjir

Selain itu, ada juga sedimentasi pasir yang mengendap di dalam drainase dengan ketinggian mencapai 60 centimeter, menyebabkan saluran air menjadi tidak lancar.

“Makanya kita ambil langkah menguras sampah hingga sedimentasi pada saluran drainase agar air berjalan lancar, paling tidak itu bisa meminimalisir banjir ketika terjadi hujan deras,” ujar Hasan.

Lanjut Hasan mencontohkan banjir yang kerap terjadi di depan wisma Pesona Tanjungpinang, belakangan sudah mulai berkurang setelah pemkot melalui dinas-dinas terkait membersihkan sampah dan sedimentasi drainase di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, ia turut mengimbau agar masyarakat merubah pola pikir tidak membuang sampah sembarangan, terutama di dalam drainase.

Masyarakat bisa meletakkan sampah di pinggir-pinggir jalan, selanjutnya akan ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Tanjungpinang yang akan mengangkutnya.

“Kami juga mengajak seluruh jajaran pemkot hingga masyarakat Tanjungpinang aktif gotong-royong menjaga lingkungan masing-masing guna mencegah terjadinya banjir,” demikian Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Pemkot Tanjungpinang masih terkendala anggaran untuk membangun saluran drainase, sehingga normalisasi drainase menjadi salah satu program jangka pendek untuk menangani masalah banjir di pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut. (*)

reporter: antara

batampos-Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kepri terus berupaya untuk memperkuat kemandirian pesantren di wilayah Provinsi Kepri. Adapun program yang sedang digencarkan adalah bisnis usaha kemandirian pesantren.

Kanwil Kemenag Kepri bersama melalui Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Islam bersama Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI meresmikan bisnis usaha kemandirian pesantren berbentuk minimart bernama Mak Tue Mart, di Pondok Pesantren (Ponpes) Wal Lughoh Ruhul Quran, Kota Batam, Jumat (1/12) lalu.

“Program kemandirian pesantren adalah program prioritas Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama nomor 749 Tahun 2021 tentang program kemandirian pesantren,” ujar Kepala Bidang Pakis Kanwil Kemenag Kepri, Riadul Afkar.

Menurutnya, program ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Dijelaskannya, untuk wilayah Provinsi Kepri telah berjalan sejak tahun 2022 lalu atau lebih kurang 2 tahun.

“Mulanya pada tahun 2022 ada 2 lembaga Ponpes yang menerima yaitu Pondok Pesantren Al Himmah Karimun dan Ponpes Tahfidzul Quran Al Fitrah Bintan dengan jenis usaha pesantren adalah Usaha Waserba (warung serba ada) dan Mini Mart ATK dan Kelengkapan Pendidikan yang berdiri di lingkungan ponpes masing-masing,” jelasnya.

Kemudian, ditahun 2023 ini, meningkat jumlah penerima sebanyak 12 lembaga di Kepri dengan rincian, Kabupaten Bintan 2 lembaga, Kota Tanjungpinang 1 lembaga, Kabupaten Lingga 1 lembaga. Selanjutnya di Kabupaten Natuna 1 lembaga, Kabupaten Karimun 2 lembaga, dan Kota Batam 5 lembaga.

“Proses awal pengajuan Bantuan Bisnis Inkubasi Kemandirian Pesantren ini dibuka pada bulan Maret 2023 dengan pengajuan via Online di Aplikasi SIMBA PD Pontren Kemenag RI. Bagi lembaga yang selalu aktif melihat aplikasi tersebut maka peluang besar bisa mengajukan bantuan,” jelasnya lebih lanjut.

Kedepannya, Riadul menambahkan, banyak hal yang bisa dilakukan dari seluruh lembaga yang menerima bantuan agar unit bisnis pesantren secara produksi dan pemasaran bisa lebih bersaing, baik di market lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan bantuan ini merupakan bantuan tunai langsung ke rekening Lembaga Ponpes masing-masing.

“Pemberian bantuan dana inkubasi harapannya tidak hanya sekali tapi berkelanjutan sampai pada taraf pengembangan dan pemasaran produk, sehingga pesantren benar-benar mandiri,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, Waryono Abdul Ghofur, dalam momen tersebut menyampaikan bahwa program ini menjadi prioritas Menteri Agama. Dikatakannya, dalam hal kemandirian ekonomi, akan lebih mudah terwujud jika tercipta suatu sistem yang mendukung pesantren untuk saling menjalin relasi dalam membangun lini usaha.

“Bagaimana kedepannya agar pesantren menjalin relasi untuk membangun lini usaha. Santri yang berada di pesantren juga diharapkan turut mengerti, memahami dan mampu mengimplementasikan ilmu tentang ekonomi atau bisnis,” ungkap Waryono Abdul Ghofur.

Lebih katanya, pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami peningkatan usia produktif atau bonus demografi, oleh karenanya santri harus turut mengambil peran. Salah satunya adalah dengan memahami segala ilmu menyangkut kewirausahaan sehingga siap dan mampu menghadapi tantangan dikemudian hari.

“Dengan adanya bisnis usaha Kemandirian Pesantren dan Tranformasi Digital dapat terjadi pertukaran ekonomi di masing-masing daerah, program Kemandirian Pesantren ini sampai tahun 2024,” jelas Waryono.(*)

reporter: jailani

batampos  – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) sepanjang Januari hingga Oktober 2023 mencapai 1,2 juta atau sudah mencapai target yang ditentukan. Pelaksana Tugas (Plt) Kadispar Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) sejak Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 1,2 juta kunjungan.

Jika dibanding dengan tahun sebelumnya dengan bulan yang sama, maka terjadi peningkatan kunjungan sebesar 160 persen.

“Kita di Kepri diberi target dari pusat untuk target wisman 2023 itu sebanyak 1,2 juta kunjungan. Alhamdulillah target itu sudah tercapai,” kata Luki, Senin (4/12).

Kunjungan yang ada saat ini sudah sangat baik. Luki menargetkan hingga akhir Desember 2023 nanti bisa tercapai hingga 1,4 juta kunjungan, sebab rata-rata setiap bulan itu kunjungan mencapai 100 ribu lebih.

“Biasanya di Desember itu bisa naik lagi bisa mencapai 120 ribu lebih,” ujarnya.

Menurut Luki, saat ini wisman sudah mulai percaya untuk datang ke Kepri pasca dilanda covid-19 dengan ekonomi yang mulai tumbuh dan berimbas pada kunjungan wisman ke Kepri.

“Peningkatan kunjungan ini memberi multi efek, seperti transportasi dan hunian hotel sehingga kegiatan ekonomi lebih tinggi,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Luki kunjungan wisatawan lokal juga tinggi bahkan jumlahnya melebihi wisman. Dengan dua sumber kedatangan itu dapat disimpulkan kunjungan wisatawan ke Kepri sangat bagus.

“Kunjungan wisman di Kepri juga dipengaruhi dengan durasi libur masyarakat di Singapura dan Malaysia serta event bertaraf internasional yang ada di Kepri,” terangnya.

Biasanya event yang diadakan kabupaten kota juga disesuaikan dengan jadwal libur masyarakat di negara tetangga, sehingga dapat menjadi daya tarik wisman ke Kepri. (*)

Reporter: Peri Irawan

batampos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Tanjungpinang menyerahkan ratusan bantuan seragam kepada ibu-ibu majelis taklim di sejumlah kelurahan di Kota Tanjungpinang. Ketua DPD MDI Kota Tanjungpinang, Additya Saputra menjelaskan bahwa sekitar 400-500 pakaian telah dibagikan dalam kegiatan tersebut.

Dikatakan Additya, program ini menjadi bagian dari upaya DPD MDI Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan silaturahim serta mendukung kegiatan keagamaan di komunitas.

Bantuan pakaian ini diharapkan dapat memperkuat semangat dan mempererat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan di berbagai kelurahan Kota Tanjungpinang.

“Program pembagian pakaian kepada ibu-ibu Majelis Taklim merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan keagamaan Kota Tanjungpinang,” kata Additya, Senin (4/12).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Dewan Pertimbangan DPD MDI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ade Angga dan sejumlah pengurus DPD MDI Kota Tanjungpinang.

Ade Angga mengaku bahagia karena MDI telah melakukan hal yang positif dengan memberikan seragam untuk ibu-ibu majelis taklim di sejumlah masjid di Kota Tanjungpinang.

“Kami berbahagia sekali bisa bertemu ibu-ibu semua. Karena insyallah, ibu-ibu semua akan memakai baju ini untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu,” kata Ade Angga

“Mudah-mudahan, seragam yang dibagikan ini bisa bermanfaat, bisa membantu meringankan beban ibu-ibu semuanya,” sambungnya. (*)

Reporter : Peri Irawan