batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin menolak eksepsi terdakwa Lian Silas yang merupakan ayah dari gembong narkoba Fredy Pratama lantaran surat dakwaan yang dibuat dalam perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil.

“Kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara atas nama terdakwa Lian Silas memutuskan agar menolak seluruh keberatan eksepsi tim penasehat hukum terdakwa,” kata Mashuri selaku tim JPU saat sidang lanjutan terdakwa Lian Silas di PN Banjarmasin, Selasa.

Menurut Mashuri, tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri terdakwa.

Oleh karena itu, semua keberatan tim penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mashuri menegaskan pula surat dakwaan jaksa penuntut umum Nomor Reg Perkara : PDM 488/ BJRMS/2023 Tanggal 5 Desember 2023 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

“Jadi dimohon majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Lian Silas dengan agenda pemeriksaan saksi saksi,” tambahnya.

Setelah mendengarkan penyampaian tanggapan eksepsi oleh JPU, majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjuntak kembali mengagendakan sidang pada Selasa (16/1) pekan depan untuk putusan sela.

Sementara Ernawati selalu kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim mengabulkan semua eksepsi.

“Apabila tidak dikabulkan, mari kita buktikan dalam persidangan nanti,” ucapnya.

Diketahui terdakwa Lian Silas didakwa pasal berlapis oleh JPU, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan narkotika.

Adapun jeratan pidananya Pasal 3, 4, 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, kemudian Pasal 137 huruf a, b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ke 1 KUHP.

Lian Silas ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara TPPU dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan sang anak Fredy Pratama alias Miming.

Barang bukti yang disita dari Lian Silas diantaranya 108 rekening perbankan, delapan unit kendaraan bermotor, uang tunai Rp2,8 miliar, 32 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai aset yang disita Rp101,4 miliar. (*)

Reporter: Antara

batampos  – Isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) masih menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Selama sembilan tahun terakhir, 218.313 kasus WNI berhasil diselesaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama perwakilan RI di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, Kemenlu juga berhasil menyelamatkan 360 WNI dari hukuman mati selama periode 2014 sampai 2023. Kemudian, dari hasil diplomasi, Kemenlu telah membebaskan 56 WNI dari penyanderaan.

Selain itu, 18.022 WNI berhasil direpatriasi dari berbagai situasi darurat, termasuk dari zona konflik dan bencana alam. ”Dan, lebih dari Rp 1 triliun hak-hak finansial WNI berhasil dikembalikan dan lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri difasilitasi pemberian vaksin,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2024 di Bandung kemarin (8/1).

Untuk 2023, tercatat ada 44.521 kasus terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri yang berhasil diselesaikan. Salah satunya, 1.119 WNI dievakuasi dari berbagai kawasan rentan dan konflik.

Reporter: JP Group

batampos – Belum lama ini Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo beri komentar terkait kabar Presiden Joko Widodo yang disebut tidak akan hadir dalam perayaan HUT PDI Perjuangan (PDIP).

Seperti yang diketahui, HUT ke-50 PDI Perjuangan akan berlangsung pada Rabu (10/1/2024) besok.

Menanggapi ketidak hadiran Jokowi dalam acara HUT PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan hal tersebut.

Pasalnya, jika Jokowi tak hadir dalam perayaan hari ulang tahun partai banteng, pidato akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jokowi yang disebut tak hadir dalam HUT PDIP, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa pihaknya mendengar bahwa sang Presiden akan melakukan lawatan ke luar negeri.

“Katanya mau ke Filipina,” terang Ganjar usai bertemu nelayan di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024) dikutip JawaPos.

Menurutnya, kunjungan Jokowi ke luar negeri merupakan tugas negara yang penting.

Sehingga tidak menjadi masalah jika presiden tak hadir dalam HUT PDIP.

Alih-alih menghadiri acara ulang tahun partai, tugas negara disebut Ganjar harus didahulukan.

“Kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri, ya saya kira urusan negara nomor satu,” terang mantan anggota DPR RI itu.

Ketika ditanya apakah dirinya akan hadir dalam perayaan HUT PDIP, Ganjar memastikan akan hadir dalam acara tersebut.

“Datang dong,” ucapnya singkat.

Dilansir dari laporan sebelumnya, Jokowi telah disebutkan bahwa besar kemungkinan tidak akan hadiri perayaan HUT PDIP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni (Persero) tahun anggaran 2015-2020. KPK disinyalir telah menetapkan tersangka dalam pengusutan kasus tersebut.

“Saat ini KPK telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni (Persero) TA 2015-2020,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

KPK menduga, terjadi pembayaran fiktif atas penyediaan proyek pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni (Persero) tahun anggaran 2015-2020. Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara mencapai belasan miliar rupiah.

“Adapun layanan asuransi yang diduga fiktif kaitan dengan asuransi Marine Hull (jaminan asuransi kapal tenggelam, terbalik, terbakar dari rangka dan isi kapal) termasuk pula asuransi wreck removal and pollution (jaminan asuransi untuk pengangkatan kapal tenggelam dan pencemaran laut),” ucap Ali.

Meski demikian, KPK belum bisa menyampaikan secara rinci terkait kronologi dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK memastikan, akan memberikan informasi secara rinci setelah proses pengumpulan alat bukti selesai dilakukan.

“Lengkapnya kronologis dari dugaan korupsi, kaitan siapa saja para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan ketika proses pengumpulan alat bukti telah cukup, dari sisi mengungkap perbuatan melawan hukumnya,” tegas Ali.

“Termasuk ketika upaya paksa baik penangkapan dan penahanan dilakukan,” sambungnya.

Ali berjanji, akan memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut. “Setiap perkembangan dari proses penyidikan perkara ini berikutnya akan kami selalu sampaikan,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Diplomasi Indonesia aktif untuk terus memperjuangkan kesetaraan hak dan akses pendidikan bagi perempuan-perempuan di Afghanistan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, Retno menegaskan bahwa pendidikan bagi perempuan adalah kunci menuju kemajuan dan ketahanan suatu negara.

“Berinvestasi pada perempuan berarti berinvestasi untuk masa depan yang lebih cerah dan berketahanan, katanya.

Salah satu inisiatif Indonesia terkait isu perempuan Afghanistan adalah penyelenggaraan Konferensi Internasional Pendidikan Perempuan Afghanistan (ICAWE), yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Qatar. ICAWE diselenggarakan di Bali pada akhir 2022 dan Qatar akan menjadi tuan rumah pada konferensi tahun ini.

Inisiatif tersebut, kata Retno, mendapat respons positif. Tidak hanya sambutan baik dari Jepang, Belanda, dan Norwegia, tetapi juga menghasilkan dukungan konkret dari sektor swasta dan filantropis Indonesia.

Selain memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, Indonesia juga berkomitmen membantu pembangunan kesehatan masyarakat di negara tersebut dengan memberikan kontribusi 10 juta dosis vaksin polio.

Dukungan Indonesia kepada Afghanistan juga ditunjukkan melalui sejumlah kerja sama, yaitu kesehatan reproduksi perempuan, pembuatan kurikulum untuk madrasah, dan pembangunan kapasitas pada bidang perbankan syariah.

Menurut Retno, Indonesia juga secara konsisten terus mendorong pembahasan isu perempuan dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hasilnya, isu perempuan telah mendapat perhatian khusus dari sejumlah negara anggota OKI.

Pada Desember 2023, Retno juga telah mengadakan pertemuan dengan para penerima beasiswa Indonesia dari negara-negara Afrika dan Global South, termasuk dari Afghanistan.

“Ini adalah salah satu cerminan ruh dan prinsip Konferensi Bandung,” katanya. (*)

Reporter: Antara

batampos – Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Usamah Abdul Aziz mengaku kasihan dengan pelapor Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diketahui pihak yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies ke Bawaslu terkait data keliru kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang disebut Anies dalam debat Pilpres ketiga.

Pasalnya, Usamah mengatakan bahwa data kepemilikan tanah milik Prabowo Subianto itu ternyata lebih besar dari yang disebutkan Anies sebelumnya, yaitu 340 ribu hektare.

“Saya baca Pak Prabowo sudah jawab untuk klarifikasi soal data tanah. Ternyata jumlahnya lebih besar lagi, hampir 500.000 (hektare),” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (9/1).

Oleh karena itu, ia memandang bahwa tak ada alasan yang masuk akal untuk melaporkan Anies ke Bawaslu soal salah data kepemilikan tanah milik Prabowo.

“Kasihan betul itu yang melaporkan ke Bawaslu, mau apa yan dilaporkan? Toh pak Prabowo sudah jawab, lahannya lebih besar lagi,” ungkap Usamah.

“Semoga emosi dan mentalnya kuat,” sentilnya.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan lagi-lagi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait ucapannya yang menyebut Prabowo Subianto memiliki 340 hektare tanah. Hal itu sempat disampaikannya dalam debat Pilpres pada Minggu (7/1) lalu.

Laporan Anies ke Bawaslu itu disampaikan pihak yang mengaku Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB). Selain masalah kepemilikan tanah, Anies juga dilaporkan karena dituduh menghina Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertanahan yang diberi nila 11 dari 100 dan terkait anggaran Kementerian Pertahanan.

Perwakilan pelapor, Subadria Nuka, menilai terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan Anies Baswedan adalah keliru.

“Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/1).

“Dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar. Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000,” ungkap Subadria. (*)

Reporter: JP Group