batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mengalami kenaikan signifikan usai pandemi Covid-19. Tapi sayangnya, ini tak lantas bisa mengerek besaran upah minimum (UM) 2024.

Buktinya, dari laporan sementara pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin sore (21/11), ada provinsi yang menetapkan kenaikan UM provinsinya (UMP) hanya 1,2 persen atau Rp 35.750. Sebetulnya, dari data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP-nya dibawah Rp 100 ribu cukup banyak.

Sebut saja Provinsi Aceh yang UMP-nya hanya naik sebesar 1,3 persen atau Rp 47 ribu, dari Rp 3.413.666 di 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024. Lalu, ada pula Sulawesi Selatan yang besaran UMP 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.434.298 juta, naik 1,45 persen atau Rp 49.153 dari tahun lalu Rp3.385.145.

Meski, ada pula provinsi yang menaikkan UMP-nya hingga 7,5 persen atau RP 223.280. Yakni Maluku Utara. Kemudian, Kalimantan Timur yang menaikkan UMP 2024 nya sebesar 4,98 persen atau Rp 159.459, dari Rp 3.201.396 di 2023 menjadi Rp 3.360.858. Jawa Timur pun naik sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen, dari Rp 2.040.244,30 pada 2023 menjadi Rp 2.165.244,30 di tahun depan.

Penetapan UMP 2024 yang begitu rendah disayangkan oleh Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai, kenaikan hanya Rp 35 ribu atau berkisar 1 persen ini tak layak. Bahkan, ia mempertanyakan metode kenaikannya.

”Kalau pakai pasal 26 PP 51/2023 kan inflasinya pasti sudah di atas 3 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks. Harusnya bisa 4,5 persen. Kalau Aceh misalnya hanya 1 persen, agak bingung saya,” ujarnya kemarin (21/11).

Dia berharap, seluruh Gubernur melihat kondisi riil inflasi di daerahnya. Khususnya, inflasi kebutuhan pokok buruh yang memang tingkat inflasinya di atas inflasi umum. Seperti misalnya, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya yang saat ini inflasinya sudah di atas 5 persen. Apalagi dalam PP 51/2023, indeks tertentu yang disebut alpha ditetapkan sangat rendah oleh pemerintah.

Menurutnya, menetapkan kenaikan UMP di luar PP 51/2023 bukan hal yang salah karena kewenangan sepenuhnya ada di Gubernur. Dia pun turut mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berani menetapkan UMP-nya di atas formulasi PP 51/2023. Sebab, jika dilihat inflasi di Jawa Timur mencapai 3,01 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi 4.96 persen. Apabila mengacu PP pengupahan terbaru, dengan mengambil nilai alpha tertinggi sebesar 0,3 maka kenaikan harusnya 3.01 persen + (4.96 persen x 0.3) = 4.496 persen. Namun, Khofifah berani menaikkan hingga 6,13 persen.

”Karena kewenangan menetapkan UMP dan UMK di UU 6 tahun 2023 di tangan gubernur, maka keputusan Bu Khofifah adalah tepat. Kami apresiasi keputusan Bu Khofifah,” ungkapnya.

Keberanian Khofifah ini diduga lantaran hingga kini Jawa Timur belum di PJ-kan gubernurnya. Sehingga, Khofifah memiliki kesempatan untuk menaikkan lebih. Sementara, provinsi yang sudah di-PJ-kan kemungkinan bakal patuh penuh pada PP 51/2023 karena kepentingannya adalah diperpanjang masa jabatannya. ”Sehingga tidak mau melawan pemerintah pusat,” katanya.

Padahal, kata dia, format perhitungan di PP 51/2023 masih berparadigma kenaikan upah nominal bukan mengacu pada kenaikan upah riil. Walhasil kenaikan hanya sekadar angka tidak lantas menjadikan daya beli buruh naik.

”Kalau kata Kemenaker kan pasti naik. Memang naik. Satu rupiah juga naik. Tapi, kenaikan ini bukan pada upah riil buruh. Hanya upah nominal karena daya beli buruh tidak membaik padahal harga-harga sudah naik tajam,” tegasnya.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari sektor buruh Trisnur Priyanto mengungkapkan, dalam penetapan UMP yang diserahkan ke daerah itu adalah penetapan rentang alpanya, bukan formulanya. Pada saat pleno di Jogjakarta, Dewan Pengupahan Nasional dari unsur buruh mengusulkan rentang alpha antara 0,5 – 1. Sementara dari unsur lainnya disesuaikan dengan yang sudah ada di Permenaker No 18/2022 yaitu 0,1-0,3.

”Dengan formula tsb kenaikan upah itu sudah dipastikan tertinggi itu 5-6 persen. Keberadaan alpha membuat adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan menambahkan kenaikannya,” ungkapnya.

Karenanya, kata dia, buruh tegas menolak PP yang baru disahkan 10 November 2023 tersebut.  Mengingat, selama ini buruh/pekerja tidak benar-benar pernah menikmati kenaikan upah. ”Yang ada hanya penyesuaian upah. Kenapa? Karena upah belum naik, masih dalam pembahasan, tapi harga-harga sudah naik duluan. BBM naik, kost/kontrakan naik, dan lain-lain,” keluhnya.

Hal ini yang memberatkan bagi buruh/pekerja. ”Jangankan menabung demi masa depan, upah yang diterima hanya cukup untuk bertahan hidup selama satu bulan bahkan belum tentu,” sambungnya. Tak heran, saat ini dalam beberapa kasus yang ada, ada sejumlah buruh yang sampai terjebak pada pinjaman online demi menutupi kekurangan kebutuhannya.

Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyebut, dari 38 provinsi sudah 26 provinsi yang melaporkan besaran UMP-nya pada pihaknya di hari terakhir penetapan UMP, kemarin sore (21/11). Dia meyakini, seluruh provinsi akan melakukan penetapan sesuai dengan batas yang ditentukan.

Dari laporan tersebut, untuk penetapan UMP terendah ada pada angka 1,2 persen atau Rp 35.750 dan tertinggi 7,5 persen atau RP 223.280.

”Hingga pukul 16.53 WIB, Alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen. Ini kan masih ada sisa waktu ya sampai nanti malam,” ujarnya dalam temu media secara daring, kemarin.

Diakuinya, dari data sementara, ada dua provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan aturan. Ia sendiri enggan menyebutkan provinsi mana saja. Namun yang jelas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang ada.

”Tapi yang jelas, kalau tidak sesuai dengan PP, ini kan lebih tinggi dari permenaker tahun lalu, bisa dipahami kalau ada wilayah tidak taat PP itu kan bagaimana ya. Tapi kita serahkan pada kemendagri nanti, mulai dari pembinaan hingga sanksinya,” jelasnya.

Putri pun turut angkat bicara mengenai adanya penolakan terhadap PP pengupahan yang baru ini. Menurutnya, tidak semua serikat pekerja menolak PP 51/2013 yang merupakan revisi dari PP 36/2021. Kalaupun ada yang tidak sepakat, itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya pun dengan tangan terbuka membuka dialog terkait penolakan tersebut.

Termasuk soal ancaman demo atau mogok massal yang dikemukakan para pekerja/buruh. Dia mempersilahkan selama sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sementara, mengenai range dari indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel perhitungan UMP, Putri menjelaskan, bahwa nilai alpha ini merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Di mana, angkanya sudah didiskusikan dengan semua pihak termasuk pakar ekonomi. Hingga akhirnya diperoleh range 0,1-0,3.

Kemudian, meski banyak dikeluhkan, dia menjamin, dengan PP ini maka UMP pasti naik setiap tahunnya. ”Kecuali ada tekanan ekonomi, tidak naik tapi sama dengan UM berjalan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia kembali mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Semenara, untuk pekerja di atas satu tahun perhitungan kenaikan upah harus menggunakan struktur skala upah atau berdasarkan produktivitas.

Jika merujuk pada hal tersebut, saat ini, jumlah pekerja kategori penerima upah atau formal yang masa kerjanya di bawah satu tahun mencapai 3,8 persen dari angka partisipasi kerja sebanyak 50 juta orang. Artinya, 95,2 persen pekerja lainnya kenaikan upahnya harus menggunakan struktur skala upah. ”Bukan dibayar dengan UM ya, harus lebih tinggi,” tegasnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengumumkan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5.067.381 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (21/11). Besaran UMP DKI tersebut naik sebesar 3,38 persen dari besaran UMP tahun ini, yang besarannya Rp 4.901.798. Untuk penerapan UMP tersebut, Heru telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Menurutnya, sebelum menetapkan besaran UMP tersebut, jajarannya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI telah ada proses, yakni sidang Dewan Pengupahan DKI. Bahkan, dari rekomendasi hasil sidang dewan pengupahan unsur pengusaha, dia menerima besarannya menggunakan alfa atau indeks tertentu sebesar 0,2.

”Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Maka, Pemprov DKI menetapkan alpha tertinggi yaitu 0,3, sesuai dengan PP 51 Nomor 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan, dengan alfa maksimum 0,3,” terangnya. Lantaran menetapkan alfa 0,3 dengan formulasi PP Nomor 51 Tahun 2023, maka UMP DKI hanya naik Rp 165.583 atau menjadi Rp 5.067 juta.

Untuk warga Jakarta yang upahnya sebesar UMP tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa bantuan. Di antaranya, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Dengan mengantongi KPJ tersebut, warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal gratis di Jakarta hingga menerima bantuan pangan bersubsidi. Bahkan, anak-anak dari warga berpenghasilan UMP diberikan bantuan lainnya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), misalnya.

”Pemerintah memberikan tambahan di luar dari PP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat itu untuk mengurangi pengeluaran hari-hari dia. Transportasi sudah gratis, ini kan sudah menolong,” ujarnya. Namun, dia mengakui bahwa bantuan tersebut masih terbatas diberikan kepada warga Jakarta. Hal itu karena keterbatasan APBD DKI. ”Saya rasa semua memahami ya,” imbuhnya.

Selanjutnya, keinginan buruh yang akan menggugat Kepgub UMP 2024 yang ditekennya karena kenaikan UMP jauh dari tuntutan, Heru tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, itu merupakan hak dari pada serikat buruh maupun pekerja di Jakarta. Namun, dia meminta kepada buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Balai Kota, bukan di rumah pribadinya. Menurutnya, dia bukan menolak menemui massa buruh atau serikat pekerja yang datang ke Balai Kota.

”Saya terima (buruh, Red). Mereka kan menyampaikan aspirasi. Tadi saja saya lagi rapat. Ya gak papa (datang ke Balai Kota). Rumah pribadi biar jadi tempat istirahat, ketemunya di Balai Kota,” katanya.

Saat ditanyakan kenaikan UMP DKI yang sangat berbanding jauh dengan kenaikan gaji ASN tahun depan, Heru enggan berkomentar. Sebagai informasi pada 2024, gaji ASN, TNI, Polri pada 2024 naik sebesar 8 persen. ”Saya gak komentarin itu, cukup terimakasih,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Masyarakat Indonesia patut bangga karena Bahasa Indonesia diakui dan dapat digunakan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (21/11).

Melalui akun Twitter-nya, Jokowi menyebut bahwa penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sesuai dengan penetapan aklamasi pada Sidang Umum ke-42 di Paris, Prancis. Sidang tersebut berlagsung pada Senin (20/11) lalu.

“Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini menetapkan Bahasa Indonesia melalui resolusi yang berjudul “Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of The General Conference of UNESCO”,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke sepuluh yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO.

Bahasa lainnya adalah Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Selain itu ada juga Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis.

“Dengan penetapan ini, Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen Sidang Umum UNESCO dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,” ungkapnya. Jokowi menambahkan, pengakuan ini meru-pakan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.

Proses awal pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Ismunandar pada Januari 2023.

Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) E. Aminudin Aziz.

Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan semua pihak terkait pada 7 Februari 2023, di Jakarta. Pertemuan ini membicarakan peluang dan strategi mengupayakan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.
Selanjutnya, prosedur pe-ngusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku.

Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke KBRI dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023.

Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menye-lenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukkan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.

Usai disetujui, pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Aminudin Aziz bersama Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Iwa Lukmana mempresentasikan usulan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO, di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Hingga akhirnya, sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Hingga akhirnya dalam sidang Pleno 20 November 2023 disetujui secara resmi Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO.

Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Duta Besar Mohamad Oemar mengatakan, dengan disetujuinya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO maka sekarang terdapat sepuluh bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Adapun rinciannya, yakni enam bahasa PBB yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol. Kemudian, empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia

”Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO,” ungkapnya.

Selain itu, Oemar mengungkapkan, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia.

”Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini,” paparnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) E. Aminudin Aziz menambahkan, dengan ditetapkannya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga kini Bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional.

”Pengakuan internasional ini merupakan penegasan bahwa bahasa Indonesia memang layak dikategorikan sebagai sebuah bahasa di tengah perdebatan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia,” ungkapnya. (*)

batampos – Pemerintah memang mempermudah tahapan pengurusan izin untuk pengadaan event. Namun, syaratnya juga kian diperketat. Terutama, menyangkut pembayaran royalti hak cipta lagu yang digunakan.

Event ini nantinya tak hanya dimaksudkan pada konser-konser besar. Tapi juga di acara-acara kementerian, live music di kafe, hingga kondangan.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggoro Dasananto menyampaikan, akan ada peraturan bersama yang dibuat oleh kementerian dan lembaga terkait mengenai pembayaran royalti ini. Aturan ini nantinya memperkuat kembali mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu.

”Artinya, nanti, semua perizinan event, selain melalui aplikasi yang dibangun oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, red), harus ada rekomendasi dari kepolisian juga. Nah, Polisi nggak akan memberikan ijin sebelum EO mbayar royalti dari lagu yang digunakan,” tegasnya dalam acara Penyerahan Izin Operasional kepada 3  Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara di Kantor Kemendikbudristek, Senin (20/11).

Tak hanya itu, upaya mengejar royalti akan diterapkan pula pada retail-retail yang menggunakan lagu-lagu sebagai backsoundnya. Mengingat, banyak retail yang tak patuh pada ketentuan undang-undang untuk membayar royalti dari lagu yang digunakan.

Selain itu, pemerintah akan merevisi PP 56/2021. Hal ini imbas dari adanya kendala penarikan royalti di beberapa lingkup yang harusnya bisa ditarik royalti tapi tidak bisa dilakukan lantaran dalam PP tidak disebutkan detail lingkupnya. Misal, untuk transportasi umum hanya disebutkan bus, pesawat udara, dan kapal. Ini kemudian menjadi celah bagi pihak yang tidak masuk dalam daftar. Karenanya, nantinya penyebutan tidak dibatasi hanya pada bus, kapal laut, dan pesawat namun transportasi umum yang bergerak di darat, air, dan udara yang mengkomersialisasikan lagu.

Pengenaan royalti lagu ini juga berlaku untuk hotel, motel, kontrakan, dan rumah kos dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya, terdiri dari 6 lantai bangunan. Termasuk juga untuk restoran dan café. ”Begitu juga untuk restoran, kafe, dan warung kopi yang sudah berskala besar juga harus bayar,” tegasnya.

Anggoro menyebut, aturan ini tidak langsung diterapkan serempak. Tapi bertahap. Sehingga, masyarakat juga akan teredukasi dengan kewajiban membayar royalti ini.

”Intinya taatilah pembayaran royalti. Bukan untuk pemerintah, bukan untuk LMKN, bukan untuk kementerian apapun. Tapi untuk pencipta lagu, pelaku, seni musik, dan sebagainya. Jadi supaya hak ekonominya didapat dengan semestinya,” paparnya.

Kepala LMKN Dharma Oratmangun menambahkan, pembayaran royalti hak cipta lagu ini merupakan amanat undang-undang. Artinya, bersifat wajib bagi semua pihak yang menggunakan lagu dalam sebuah acara dan mendapatkan dampak ekonomi pada pihak tersebut.

Dia mencontohkan, penggunaan lagu CIkini-Gondangdia pada acara KTT ASEAN di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, meski itu acara kenegaraan namun tetap membayar royalti terhadap lagu-lagu yang dipakai.

“Lagu-lagu yang di acara ASEAN SUmmitnya Presiden Jokowi kemarin juga bayar royalti. Lalu, ada musyawarah nasional partai juga bayar royalti. Bahkan konser Coldplay kemarin itu bayar royalti Rp 3 Miliar,” tuturnya.

Menurutnya, penarikan royalti ini sudah jadi hal biasa di negara-negara maju. Di Jepang misalnya, kegiatan kolektif ini mencapai triliunan. Jauh dibanding Indonesia yang baru menyentuh angka ratusan milyar. ”Apalagi lagu-lagu tradisi. Padahal ini kekuatan dan jati diri bangsa,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru menjembatani terbentuknya 3 LMK di bidang musik tradisional. Adapun ketiganya mencakup Langgam Kreasi Budaya yang menaungi para pencipta lagu, Citra Nusa Swara yang menaungi para penampil termasuk di dalamnya musisi dan penyanyi, dan Pro Karindo Utama yang menaungi para produser musik tradisi nusantara.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek Ahmad Mahendra mengungkapan, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh 3 LMK baru ini. Diantaranya, menyejahterakan pemusik tradisional yang mencakup pendataan yang efektif, menciptakan pasar bagi musik tradisional sehingga musik tradisional bisa menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan berdampak pada jalannya perekonomian, serta penentuan citra musik tradisional yang menggambarkan Indonesia.

”Semoga lembaga ini tidak hanya berhenti pada mengurusi royalti, tapi juga penguatan ekosistem yang di dalamnya,” tegasnya. Dengan begitu, imbuh dia, maka bisa terjadi regenerasi pemusik-pemusik tradisional dan para musisi bisa berjaya lewat karya-karyanya seperti musik-musik lainnya. (*)

Reporter: JP Group