batampos– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan untuk sementara aktivitas pengerukan pasir timah oleh PT. EUM di Perairan Karimun, Kepri. Hal ini dilakukan lantaran terdapat titik koordinat pengerukan yang berada di luar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han menyatakan bahwa penghentian sementara kegiatan berusaha pengambilan pasir timah oleh PT. EUM ini merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kapal KIP.GT-2 yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 17 dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam, 8 Desember 2023 lalu.

“Pada prinsipnya, setiap orang yang ingin mengelola sedimentasi di laut wajib memiliki PKKPRL. Pelaku usaha yang telah mengantongi PKKPRL, bisa melakukan pemanfaatan sedimentasi di laut sesuai titik koordinat yang diberikan. Jika menambang di luar titik koordinat yang diberikan, maka pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar,” ungkap Adin, Selasa (19/12).

Adin melanjutkan bahwa dari hasil pendalaman terhadap PT. EUM selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penanggung jawab kegiatan penambangan, terdapat bukti kesengajaan pelaku usaha mengabaikan regulasi karena kapal terus mengikuti alur potensi kandungan pasir timah, yang mana sudah di luar luasan PKKPRL yang dimiliki PT. EUM.

“Semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, dimungkinkan banyaknya kasus serupa yang terjadi di lapangan, yakni pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha di luar izin PKKPRL yang dimiliki. Hal ini menjadi perhatian jajaran Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan dengan menggunakan teknologi 20 nano satelit dan Command Center,” papar Adin.

Diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir timah menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) oleh KIP.GT-2 di Perairan Tanjung Balai Karimun, telah dilakukan sejak bulan Juli 2023. Adin menyebutkan bahwa PT. EUM sebelumnya telah mengantongi dokumen PKKPRL per tanggal 11 Juli 2023 dengan luas 52,7 hektar (ha). Namun, terpantau terdapat kegiatan penambangan pasir laut yang tidak sesuai PKKPRL seluas 11,37 Ha, Senin (11/12).

BACA JUGA: KKP Diam-diam Undang Pelaku Usaha Sampai NGO ke Hotel Bintang Lima di Batam, CERI: Akal-akalan untuk Muluskan Ekspor Pasir Laut Lagi?

“Hasil pemantauan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam, panjang pergerakan kapal yang diambil dari titik terluar pola pergerakan kapal berdasarkan data log book KIP.GT-2, didapati luasan area operasi yang tidak sesuai dengan PKKPRL seluas 11,37 Ha”, tutur Adin.

Atas pelanggaran yang dilakukan PT. EUM, Ditjen PSDKP telah melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dengan memasang Garis Polsus Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengawas Kelautan) terhadap Kapal KIP.GT-2. Saat ini, kapal tersebut diamankan dan dikawal ke area lego jangkar Perairan Kundur Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Selain itu, PT. EUM juga akan dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.PT. EUM juga didorong untuk segera mengajukan permohonan PKKPRL seluas IUP yang dimiliki.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengumumkan bahwa KKP akan meningkatkan infrastruktur pengawasan kelautan berbasis sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara dan nano satelit. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. (*)

batampos – Rencana Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kepri menerapkan pajak terhadap alat berat mendapatkan atensi dari Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua.

“Pemprov Kepri akan menjadi alat berat sebagai objek pajak pada 2024 mendatang. Kebijakan dipengaruhi adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Rudy Chua, Jumat (8/12/2023) lalu.

Menyikapi ini, DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri sudah sepaham untuk melakukan revisi terhadap Perda Pajak dan Retrebusi Daerah.

“Pemprov Kepri melalui Bappenda Kepri harus memperkuat teknisnya, begitu juga data-data terkait jumlah alat berat di Provinsin Kepri,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri saat ini, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat.

“Berikutnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB,” jelasnya.

Restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dua jenis pajak baru yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai sumber penerimaan baru.

“Opsen pajak diharapkan dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah serta meningkatkan kemandirian daerah,” harap politisi Partai Hanura ini.

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, seluruh jenis pajak dan retribusiyang dipungut oleh Daerah perlu ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Ditegaskannya lagi, Perda inilah yang kemudian menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Regulasi ini ditetapkan paling lambat tanggal 5 Januari tahun 2024.

“Pemprov Kepri melalui Bappenda Kepri harus mengoptimalkan kewenangan ini, sehingga memberikan kontribusi positif bagi PAD Provinsi Kepri,” tutup Rudy Chua.(*)

batampos– Calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bintan dari Partai Golkar, Elyza Riani melaporkan oknum tidak  bertanggungjawab penyebar foto menyesatkan yang memperlihatkan kartu nama dirinya di dalam paket sembako Baznas Bintan ke kantor polisi.

Didampingi kuasa hukumnya, Salman Nusantara dan Arif Rahmat, Elyza Riani mendatangi Mapolres Bintan, Bintan Buyu pada Senin (18/12/2023) siang.

Elyza Riani menjelaskan, dirinya melaporkan ke kantor polisi karena ada oknum tidak bertanggungjawab yang  telah menyebarkan foto menyesatkan mengenai dirinya melalui media elektronik.

Menurut dia, oknum tidak bertanggungjawab tersebut telah sengaja merekayasa dengan meletakkan kartu namanya di dalam paket sembako Baznas seperti yang beredar di media massa.

Dia menyayangkan hal ini karena saat pembagian sembako dirinya tidak pernah berada di lokasi.

Dia juga tidak pernah mengarahkan timnya maupun orang lain untuk menyelipkan kartu nama miliknya ke dalam paket sembako yang disalurkan oleh Baznas Bintan.

Akibat ulah dari oknum tidak bertanggungjawab itu, dia mengaku, nama baiknya telah dicemarkan.

Selain itu, kata dia, masalah ini juga telah meresahkan masyarakat akibat foto menyesatkan yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Terkait laporannya, dia menyerahkan seluruhnya ke penyidik Satreskrim Polres Bintan untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang.

BACA JUGA: Jelang Nataru, Pemkab Karimun Pastikan Ketersediaan Pasokan Sembako

Namun dia sangat mengharapkan penyidik dapat mengusut tuntas kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait agar hukum dapat ditegakkan tanpa tebang pilih.

Sementara, Kuasa Hukum Elyza Riani, Salman Nusantara menyebutkan kejadian yang menimpa kliennya itu diduga kuat sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk  menghancurkan elektabilitas kliennya, mengingat kliennya tidak mengetahui sama sekali adanya kegiatan pembagian paket sembako yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Bintan.

Sebagai kuasa hukum, dia meminta kepada pihak yang berwenang untuk dapat segera membuka secara terang benderang masalah yang terjadi ini.

“Kita harap penyidik bisa menemukan siapa aktor intelektualnya dibalik peristiwa ini semua,  sehingga nama baik klien kami dapat dipulihkan kembali,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto