batampos – Eksodus pengungsi Rohingya ke Indonesia menuai sorotan. Selain soal perilalu sebagian dari pengungsi yang dinilai kurang ramah, juga adanyan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan sikap pemerintah terkini terkait pengungsi Rohingya tersebut.

Ma’ruf mengatakan atas dadar kemanusiaan, pemerintah Indonesia bersedia menampung pengungsi Rohingya. “Tapi tentu ini juga memerlukan biaya besar. Karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggungjawab,” katanya di Jakarta kemarin (18/12).

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sebut Pengungsi Rohingya Hanya Ditampung Sementara

UNHCR adalah lembaga di bawah payung PBB yang berfokus menangani pengungsi. Termasuk pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Ma’ruf juga menyampaikan, pemerintah Indonesia sedang mempelajari kenapa warga Rohingya itu berduyun-duyun masuk ke Indonesia.

“Kan Indonesia bukan negara tujuan sata kira. Tapi (tujuan) sementara, semacam transit,” kata dia. Namun kemudian malah muncul kasus TPPO pengungsi Rohingya di Indonesia. Ma’ruf meminta praktik TPPO itu harus dicegah dan ditindak tegas pelakunya. Namun untuk aspek kemanusiaan, Ma’ruf mengatakan pemerintah tetap menangani para pengungsi itu. Diantaranya dengan mencarikan tempat penampungan yang baik serta tidak menganggu masyarakat setempat atau sekitarnya.

Munculnya eksodus pengungsi Rohingya itu, tidak lepas dari adanya konflik bernuansa agama di Myanmar. Masih maraknya kekerasan atau peperangan berlatarbelakang keagamaan itu, juga menjadi keprihatinan Kementerian Agama (Kemenag) bersama PBNU. Keduanya bakal menggelar The Asia-Africa and Latin America Conference and Religious Moderation, untuk meredam konflik bernuansa agama di belahan dunia.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdallah mengatakan ada fenomena merebaknya politik identitas di sejumlah negara di Eropa. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu konflik. “Di Eropa sekarang mulai bangkitnya partai-partai (beraliran) kanan,” ungkap Ulil.

Menurut Ulil kebangkitan partai-partai beraliran kanan tersebut, mengancam perdamaian di Barat. Dia menyebut penyelenggaraan The Asia-Africa and Latin America Conference and Religious Moderation oleh Kementerian Agama (Kemenag) sangat penting. Yaitu untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang moderat. Tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Moderasi beragama itu berlaku untuk semua agama, tidak hanya bagi Islam.

“Agama jangan jadi bensin di setiap konflik,” katanya. Ulil menuturkan masih banyak ditemukan bahwa konflik di berbagai negara, muncul karena agama. Padahal semua agama memiliki inti ajaran yang sama. Yaitu menjunjung tinggi perdamaian. Serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ulil mengakui bahwa tokoh agama tidak memiliki peran mengatur sebuah negara. Kendali sebuah negara tetap ada di tokoh politik yang menjadi kepala negara. Namun tokoh atau pemuka agama bisa memberikan masukan bahkan meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Apalagi banyak kepala negara yang terikat kuat kepada tokoh agama, untuk mendapatkan simpati dari rakyatnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta proses praperadilan Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri dan Mantan Wamenkum Eddy Hariej dipercepat. Mereka khawatir pengajuan praperadilan dua tersangka korupsi itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai PN Jakarta Selatan telah mengabulkan beberapa gugatan praperadilan untuk kasus korupsi. Sejak 2015-2021 setidaknya ada sembilan koruptor yang disetujui permintaannya dalam proses praperadilan.

Di antaranya kasus rekening gendung Budi Gunawan dan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo di 2015. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di 2016 dan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto pada 2017. Terbaru, kasus dugaan korupsi pengadaan anoda antam oleh Dirut PT Loco Montrado Siman Bahar pada 2021.

“Untuk kasus Pak Setya Novanto semisal. Waktu itu, ada keganjilan. Saat itu, KPK ingin mengajukan barang bukti persidangan. Namun ditolak hakim,” ucapnya. ICW khawatir kasus serupa bisa terjadi dalam persidangan praperadilan Firli dan Eddy.

ICW mengrepasiasi langkah komisi yudisial (KY) untuk ikut mengawal yang melibatkan dua petinggi negeri itu. Menurutnya pengawasan oleh KY penting agar proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur. Sehingga prosesnya bisa cepat dan ada putusan penolakan.

Kurnia berharap baik KPK maupun Polda Metro Jaya segera menghantarkan berkas keduanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Agar prosesnya bisa langsung masuk ke persidangan. “Penghantaran berkas ini sekaligus menjadikan proses sidang bisa segera di mulai,” katanya.

Selain itu, yang lebih penting adalah segera baik Firli maupun Eddy dilakukan penahanan. Ini penting agar proses pengumpulan barang bukti tidak semakin hilang. Dan penetapan tersangka keduanya bisa berlanjut ke proses persidangan dan pendakwaan.

Sementara itu, sidang perdana praperadilan Mantan Wamenkumham Eddy digelar di PN Jaksel kemarin. Setelah ditunda selama sepekan, lantaran Jaksa KPK tidak hadir. “Kami meminta penetapan tersangka klein kami dicabut,” ucap Kuasa Hukum Eddy, Ricky Sitohang kepada Jawa Pos kemarin.

Ricky menilai penetapan Eddy sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur hukum yang tertera dalam KUHAP. Di mana, Eddy sudah diumumkan sebagai tersangka September. Padahal surat perintah penyidikan (sprindik) baru keluar Oktober. Padahal dalam KUHAP, tersangka ditetapkan saat menuju tahap penyidikan akhir.

Kedua, soal permasalahan disposisi terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Kleinnya tidak pernah menerima duit dan soal desposisi itu tidak bisa disebut sebagai perkara suap. “Dan jangan lupa uang yang diterima lewat lawfirm itu sah dan diperbolehkan,” katanya. Itu dilindungi oleh undang-undang.

Sementara Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar mengatakan bahwa terkait rencana MAKI melaporkan Firli ke Dewas KPK soal membawa dokumen penyidikan DJKA, pihaknya mempersilahkan. Sebab, hal tersebut merupakan hak masing-masing. “Yang jelas apapun yang terkait praperadilan merupakam wewenang hakim,” urainya.

Hakim yang menguji dan memastikan kualitas dari barang bukti yang dihadirkan. Hakim pula yang berwenang menentukan barang bukti itu rahasia atau tidak. “Ini hanya ditunjukkan di pengadilan. Bukan ke masyarakat umum,” paparnya.

Sebelumnya, MAKI berencana melaporkam Firli ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik dengan membawa dokumen penyidikan DJKA. Dokumen tersebut dinilai tidak berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Firli dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan. (*)

Reporter: JP Group