batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberhentian itu setelah Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2023.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dikonfirmasi, Jumat (29/12).

BACA JUGA: Polda Mulai Telisik Aset-Aset Firli dan Keluarga

Ari menjelaskan, terdapat tiga pertimbangan utama dalam Keppres tersebut. Pertama, berdasarkan surat pengunduran diri Firli Bahuri yang diajukan pada 22 Desember 2023.

Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Dalam putusan itu, Dewas KPK menyatakan Firli Bahuri terbukti melanggar etik berat, sehingga diminta untuk mengundurkan diri.

“Ketiga, berdasarkan pasal 32, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian Pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres,” ucap Ari.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima surat dari Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 terkait Permohonan Mengundurkan Diri dari Ketua dan Pimpinan KPK yang diterima pada Sabtu, 23 Desember 2023.

Sementara, Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/12).

Sebagaimana pertimbangan Majelis Etik Dewas KPK, Firli terbukti melanggar tiga dugaan pelanggaran kode etik. Pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Kedua, terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), dan ketiga, penyewaan rumah di Jalan Kertanegara.

Dalam menjatuhkan sanksi etik ini, Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tumpak menyatakan tidak ada hal yang meringankan terhadap Firli Bahuri.

Sementara hal yang memberatkan, Firli Bahuri tidak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta berusaha memperlembat jalannya persidangan

“Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplrmentasikan kode etok, tetapi malah berperilaku sebaliknya,” pungkas Tumpak.

Firli Bahuri terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk mengubah metode pemilihan di empat tempat di luar negeri. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para lembaga pemilu, partai politik, pemerintah, hingga perwakilan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Keempat tempat tersebut adalah Kota New York Amerika Serikat, Kota Praha Ceko, Hong Kong, dan Kota Frankfurt, Jerman. Di luar negeri sendiri, semestinya ada tiga jenis metode pemungutan suara yang berlaku. Yakni pemilihan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di kantor perwakilan, Kotak Suara Keliling (KSK), dan coblosan melalui Pos.

BACA JUGA: KPU Umumkan Perubahan Metode Pemilihan di New York, Praha, Hong Kong, dan Frankfurt

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, perubahan di empat tempat tersebut disebabkan adanya penyesuaian setelah KPU berkomunikasi dengan negara terkait. “Terdapat kebijakan pemerintah setempat,” ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta kemarin.

Di Praha Ceko misalnya, pemerintah tidak menghendaki adanya aktivitas politik di luar seperti KSK. Sehingga nantinya, 383 orang pemilih di sana hanya dapat menggunakan hak suara melalui 1 Pos dan 1 TPSLN dari semula 1 Pos, 1 TPSLN, dan 1 KSK.

Kemudian di Hongkong, dari rencana awal menggelar pemilihan melalui 9 Pos dan 31 TPSLN, berubah menjadi 36 Pos dan hanya 4 TPSLN untuk mengakomodir 164.691 pemilih. Penurunan jumlah TPSLN disebabkan tidak dikeluarkannya rekomendasi keamanan dari Pemerintah Hongkong. TPSLN hanya diizinkan didirikan di kantor perwakilan.

Sementara untuk Frankfurt dan New York, hanya terjadi penambahan. Di New York dari semula 2 TPSLN, 1 Pos, 2 KSK menjadi 5 TPSLN, 5 Pos, 5 KSK. Kemudian di Frankfurt bertambah dari 1 TPSL, 1 Pos menjadi 5 TPSLN dan 5 Pos.

Dengan perubahan tersebut, jumlah TPSLN secara keseluruhan di luar negeri berkurang dari 827 menjadi 807. Implikasinya, KSK bertambah dari 1580 menjadi 1582 dan via Pos bertambah dari 651 menjadi 686.

Meski ada penyesuaian metode, Hasyim memastikan perubahan hanya merambah ke jumlah pemilihnya. “Tidak mengubah jumlah pemilih, baik bertambah atau berkurang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan catatan. Dia berharap, perubahan itu ditindaklanjuti dengan kebijakan lain. Misalnya, sosialiasi kepada pemilih hingga memastikan kesiapan teknis memadai.

Di luar isu tersebut, Bawaslu menyoroti kasus pengiriman surat suara di Taiwan yang tidak sesuai jadwal. Sebelumnya, Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Taiwan memajukan jadwal pengiriman surat suara ke pemilih yang semestinya 2 Januari menjadi 18 Desember.

Atas kebijakan itu, sekitar 31.276 surat suara yang terlanjur dikirim ke pemilih dinyatakan KPU sebagai surat suara rusak dan akan dikirim ulang sesuai jadwal. Kebijakan itu, mendapat penolakan Bawaslu. Bagja mengatakan, surat suara tersebut tidak memenuhi syarat kerusakan. “Tidak ada alasan hukum bagi KPU,” ujarnya.

Selain itu, jika dikirim ulang, Bawaslu menilai bisa menimbulkan persoalan kebingungan. Sebab, ada dua surat suara yang diterima pemilih. Bawaslu menyarankan, surat suara yang sudah terlanjur dikirim tetap dianggap sah.

Terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, terkait putusan cara pemungutan suara untuk WNI di luar negeri (LN) menjadi mutlak keputusan KPU. Kantor perwakilan pemerintah RI di LN hanya memfasilitasi yang sifatnya misalnya memfasilitasi kesekretariatan.

“Semua kebijakan tidak diambil oleh perwakilan, karena perwakilan ini kan kepanjangan dari pemerintah. Kebijakan semua diambil oleh KPU, perpanjang tangannya adalah PPLN di sana,” paparnya.

Hal tersebut turut diamini Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha. Dia menegaskan, penyelenggaraan pemilu di LN sepenuhnya menjadi kewenangan KPU di mana dilakukan melalui PPLN. “Jadi tugas perwakilan RI dalam hal ini adalah untuk memfasilitasi proses pemilihan tersebut,” ungkapnya.

Terkait dengan yang di Taiwan, lanjut dia, sudah ada komunikasi dari KPU kepada PPLN di sana untuk mengkoreksi penyebaran surat suara yang dikirim lebih awal. Sebagai informasi, sebanyak 62.552 surat suara telah dikirim ke Taipei, Taiwan dan sebagian telah disebar ke WNI. Padahal, masa pencoblosan masih belum dimulai.

Di sisi lain, pencoblosan langsung ke TPS sepertinya juga tidak dirasakan oleh seluruh WNI di Hongkong. Berdasarkan Surat Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, disebutkan bahwa pemerintah setempat tidak merekomendasikan untuk mengadakan pemungutan suara di tempat umum dengan alasan keamanan. Surat tersebut kemudian merekomendasikan penyelenggaraan pemungutan suara diadakan di empat TPS untuk 2.000 pemilih dan 162.691 pemilih melalui metode Pos.

Sementara itu, setelah perhelatan debat Cawapres perdana beberapa hari lalu, posisi Wapres jadi perbincangan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersuara tentang posisi Wapres sebagai pendamping Presiden. “Wapres ya wapres. Jangan wapres rasa presiden,” katanya di sela kunjungan kerja di Kota Semarang kemarin (28/12).

Dia mengatakan ketika ada Wapres rasa Presiden, itu bisa jadi masalah. Ma’ruf menekankan bahwa wapres itu membantu Presiden. Wapres tugasnya mengerjakan apa saja yang ditugaskan oleh Presiden.

Menurutnya peran Wapres juga penting. Misalnya lada saat sidang kabinet, Wapres paling tidak ikut menyampaikan pandangannya. Itu peran yang secara umum dilakukan oleh seorang Wapres.

Di luar itu ada juga tugas yang dimandatkan atau diserahkan langsung oleh Presiden ke Wapres. “Ini harus fokus dikerjakan,” katanya. Ma’ruf mencontohkan tugas yang secara khusus diberikan Presiden ke dia adalah penanganan stunting atau tankes. Dia kerap memimpin rapat koordinasi penanganan tangkes dengan menghadirkan para menteri serta kepala daerah.

Tugas lain yang dimandatkan Presiden ke dia adalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Lalu penanganan masalah di Papua, peningkatan ekonomi dan keuangan syariah, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk tugas-tugas itu, Ma’ruf mengatakan Wapres memiliki peran sentral. Selain rapat, juga datang ke daerah mengecek perkembangannya langsung. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Eks Komisioner KPU 2017-2023 Wahyu Setiawan diperiksa oleh KPK kemarin. KPK memeriksanya sebagai saksi kunci kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2024 untuk memperkuat langkah KPK memburu Harun Masiku. Tersangka kasus suap yang buron sejak 17 Januari 2020.

Tak kunjung berhasilnya KPK menangkap Harun Masuki membuat lembaga antirausah itu makin dicurigai oleh publik. Yang menanggap Harun terus bisa lolos lantaran punya beckingan orang kuat di elite parpol.

Mengenakan kemeja biru, Wahyu keluar dari pemeriksaan pukul 16.04 WIB. Dia diperiksa selama enam jam dan mendapat puluhan pertanyaan dari penyidik. “Saya ini mantan napi koruptor lho. Kok masih banyak wartawan yang hadir menunggu,” ucapnya tertawa.

Dia mengatakan telah menjelaskan semua ke penyidik untuk keperluan perburuan Harun Masiku. Khususnya informasi mengenai Harun Masiku dalam perkara suap PAW. Namun, dia enggan membocorkan soal pertanyaan yang diajukan ke penyidik.

Di singgung soal keterlibatan partai politik dalam perkara ini, Wahyu menjawab tidak ada. Termasuk soal pertanyaan mengenai keterlibatan Sekjen PDI P Hasto Kristanto. “Tidak ada. Kan kalau bertemu partai saya bertemu semua partai saat menjadi komisioner,” katanya.

Wahyu membenarkan soal rumahnya di Banjarnegara Jateng digeledah oleh KPK sebelum menghadiri pemeriksaan sebagai saksi. Namun, dia mengklaim dalam penggeledahan itu tidak ada barang bukti yang disita oleh tim penyidik KPK.

Dia berharap agar KPK segera menangkap Harun Masiku. Itu wajib dilakukan agar kasus ini menjadi terang benderang. “Sama seperti saya. Harun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” paparnya. Dia mengaku tidak pernah komunikasi dengan Harun Masiku usai ditangkap KPK.

Wahyu sendiri baru bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023. Dia sudah dijatuhi vonis hukuman 7 tahun pada 2021 lalu.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus suap PAW DPR RI ini. Yakni Wahyu Setiawan, komisioner Bawaslu Agustiani, Saeful sebagai pihak swasta, dan Harun Masiku.

Hanya Harun yang kini masih buron.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal diperiksanya Wahyu untuk memperjelas kasus buronan Harun Masiku. Sebelum diperiksa, tim penyidik telah menggeledah rumah Wahyu Setiawan di Banjarnegara pada 12 Desember lalu. “Tim mendapatkan informasi terkait penanganan perkara dengan tersangka HM sehingga kemudian hari ini penyidik memanggil yang bersamgkutan,”terangnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tak jujurnya Firli dalam pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum dilanjut. Selain tak patut, temuan-temuan harta yang tak dilaporkan itu berpotensi pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam sidang putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK membeberkan Firli tak hanya menyembunyikan pengeluaran sewa rumah di jalan Kertanegara 46. Sebanyak enam aset berupa bangunan dan tanah tak dilaporkan Firli di LHKPN. Di antaranya sebuah apartemen dan enam bidang tanah yang tersebar di berbagai daerah. Seperti di Bekasi, Sukabumi, Bogor, Sleman, hingga Palembang. Aset aset Firli yang di atasnamakan sang istri itu di miliki dalam rentang 2020-2022, saat dirinya menjabat sebagai Ketua KPK.

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, tak jujurnya Firli dalam melaporkan hartanya bentuk dirinya tak memiliki integritas. Sebab, sudah seharusnya penyelenggara negara jujur untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. “Apalagi KPK itu kan pioner yang meminta kepatuhan LHKPN,” katanya.

Dia meminta Polda Metro Jaya mengusut harta yang tak dilaporkan itu. Yang berpotensi sebagai TPPU lantaran ada upaya pengalihan dan penyamaran harta. KPK juga bisa ikut dalam supervisi dan membantu Polda dalam mengusut. Agar prosesnya bisa lebih cepat.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo membenarkan bahwa penyidik melakukan pendalaman terhadap sejumlah aset milik Firli. “Dalam pemeriksaan Rabu lalu, kami dalami itu,” urainya.

Menurutnya, terdapat 22 pertanyakan yang diajukan ke Firli dalam pemeriksaan tersebut. Semua pertanyaan tersebut telah dijawab. “Kami juga dalami terkait harta yang dimiliki istri dan anak-anak tersangka,” paparnya.

Selain soal pemeriksaan, penyidik juga melayani permintaan penambahan saksi meringankan yang diajukan kuasa hukum tersangka. “Saksi meringankan ini hak dari tersangka,” ujarnya.

Terdapat empat saksi meringankan yang diajukan oleh Firli. Dua saksi telah diperiksa pertengahan Desember lalu. “Satu saksi menolak dan satu saksi minta dijadwalkan ulang,” ujarnya.

Kini, selain fokus pada harta yang dimiliki Firli, nasib Ketua Nonaktif KPK itu juga sedang menghadapi status pemberhentiannya. Dewas KPK sudah memintanya untuk mundur Rabu lalu. Sebelum itu, Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden. Surat pertama yang dia kirim pekan lalu, ditolak. Dia pun kembali mengirim revisi surat pengundurannya pada Sabtu (23/12) ke Menteri Sekretaris Negara. “Hasil putusan sidang sudah kami sampaikan ke Presiden,” ucap Anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada Jawa Pos.

Surat itu nantinya bisa menjadi pertimbangan presiden untuk memutus nasib Firli. Apakah disetujui undur diri, atau seperti harapan publik diberhentikan secara tidak hormat. Yang akan berdampak Firli tak akan menerima pensiun, jika presiden memutus opsi kedua tersebut.

Istana pun membenarkan pengiriman surat dari Dewas KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut pada 27 Desember. Surat itu berisi penyampaian petikan putusan Majelis Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Nomor 03/DEWAN PENGAWAS/ETUK/12/2023 atas nama Firli Bahuri (Ketua KPK RI Non Aktif).

“Saat ini, rancangan Keppres Pemberhentian Bapak Firli Bahuri telah disiapkan oleh Kemensetneg dan akan disampaikan kepada Presiden malam ini (semalam),” katanya. Kemarin Presiden Joko Widodo tengah ada kunjungan ke Sulawesi Utara. Menurut Ari, surat itu akan disampaikan setelah Jokowi sampai di Jakarta. (*)

Reporter: JP Group