batampos – Pemerintah secara resmi memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) hingga Desember 2024.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023, keputusan ini sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI s.d. 31 Desember 2023.

“Hingga akhir tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp 35,196 triliun,” kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Diantaranya berupa penyetoran PNBP dari obligor/debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda.

Sampai akhir tahun ini, ada total estimasi aset Rp 35,1 triliun yang berhasil diperoleh Satgas BLBI. Total aset yang berhasil dikuasai seluas 43,54 ribu meter persegi. Dengan memperhitungkan target Satgas BLBI sebesar Rp 110,454 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87 persen.

Rionald menjelaskan, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

Dengan memperhitungkan target Satgas BLBI sebesar Rp 110,454 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87 persen. Dalam rangka penyelesaian dan pemulihan hak negara terkait BLBI, Satgas BLBI secara intensif melakukan penagihan kepada debitur/obligor.

Lalu, pemblokiran/penyitaan/penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor, pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap debitur/obligor.

“Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan untuk pemulihan hak negara,” jelasnya.

Dia memastikan, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

“Selain itu, kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam Satgas BLBI telah terbangun dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung lipenyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Siapa sih yang tak kenal dengan Blibli? Tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi dengan platform e-commerce yang satu ini.

Hal itu bukan tanpa alasan, karena Blibli merupakan salah satu situs terbesar dan terpopuler di Indonesia.

Nah, buat kamu yang ingin tahu seputar fakta dan sejarah Blibli, yuk kita simak saja langsung ulasannya di bawah ini.

1. Tahun Berdirinya Blibli

Menurut informasi yang didapat, situs Blibli dibentuk pada tahun 2011 yang merupakan e-commerce dengan mengusung sistem B2b, B2C dan B2BC (Business to Business to Consumer).

Sebagai onlineshop terpercaya di Indonesia, Blibli menyuguhkan beragam pilihan produk berkualitas yang terdiri lebih dari 100.000 mitra usaha.

Mulai dari produk kebutuhan primer, elektronik, kebutuhan ibu dan anak, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, Blibli juga didukung dengan armada BES, 15 mitra logistik, 20 gudang, dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar Indonesia.

Untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya, Blibli telah menyediakan layanan customer care dengan kepastian 15 hari pengembalian produk, serta opsi pembayaran yang lengkap dan aman.

2. Blibli Merupakan Anak PT Djarum

Pada dasarnya, Blibli adalah produk pertama dari PT. Global Digital Niaga yang meraih kesuksesan dalam pelaksanaannya.

PT. Global Digital Niaga itu sendiri merupakan anak perusahan yang berada di bawah naungan PT Djarum pada tahun 2010 silam lalu.

Situs Blibli mulai mengalami perkembangan setelah dibesut oleh Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Hendry, dan Lay Ridwan.

Kelima orang tersebutlah yang menjadi aktor utama dalam kesuksesan Blibli hingga sekarang.

3. Telah Menerima Berbagai Penghargaan

Sejak didirikan pada tahun 2011, Blibli terus meningkatkan kualitas layanan dari produk yang tersedia. Sampai tahun 2023 ini, Blibli telah mendapatkan banyak pengharagaan.

Mulai dari Best Contact Center, Best Technology Innovation, Best CX Championship, Best Social Media, Best Employee Engagement, hingga DREAM Team Awards.

Tak hanya sampai disitu saja, masih ada lagi beragam penghargaan lainnya yang telah diraih oleh Blibli, seperti Selular Awards 2020 for “Best E-Commerce Apps” category dan lain sebagainya.

4. Sukses Merangkul Pelaku Usaha Kreatif

Sebagai salah satu e-commerce terbesar dan terpercaya, Blibli pun telah berkomitmen untuk terus merangkul para pelaku usaha.

Salah satu program suksesnya berupa kompetisi Blibli Big Star Indonesia pada tahun 2016 lalu. Ya, kompetisi tersebut dilakukan untuk mencari para pelaku usaha kreatif guna terus berinovasi serta berbisnis.

Bahkan yang lebih hebatnya lagi, program ini dilakukan secara selektif dan telah dihadiri oleh para juri dengan pengusaha sukses lainnya lho.

5. Market Place Pertama yang Memiliki Sertifikasi Data Keamanan Konsumen

Seringnya terjadi kasus kebocoran data, membuat Blibli berinisiatif untuk membat program perlindungan data konsumen.

Hal itu pun terwujud dengan adanya sertifikasi ISO/IEC 27001:2013. Dengan kata lain, Blibli telah menjamin keamanan penuh mengenai data konsumen dari kebocoran data.

Maka dari itu, kamu jangan pernah ragu untuk berbelanja di Blibli karena sudah dijamin aman dan terpercaya.

6. Ekspansi Sebesar Rp 50 Miliar

Kabarnya, Blibli telah menggelontorkan modal senilai Rp 50 miliar untuk semua ekspansi yang dilakukan. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dari Blibli.

Bukan hanya itu, modal tersebut juga dimanfaatkan untuk mendesain serta mengembangkan layanan pada situsnya dalam kategori baru.

Itu dia penjelasan singkat mengenai sejarah dan fakta bedirinya Blibli. (*)

batampos – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pemerintah atas pencapaian APBN 2023. Menurutnya, capaian APBN di tengah tantangan global yang tidak menentu, merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang unggul dan bisa bekerja keras.

“Tahun 2020 lalu kita dihajar pandemi Covid-19, namun kita bukan bangsa yang mudah menyerah. Tahun 2021 ekonomi kita bangkit, bahkan pendapatan negara melampaui target. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, saat itu kita mengakhiri puasa penerimaan pajak rendah,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (31/12).

Menurutnya, APBN 2023 tetap sehat meski situasi global tengah dirundung perang di berbagai kawasan yang membuat harga komoditas bergejolak, bahkan terjadi disrupsi pangan dan energi. Namun, target asumsi ekonomi makro tetap bisa dicapai.

“Kita masih bisa mempertahankan prestasi pencapaian pendapatan negara,” tegas Said.

Ia mengutarakan, selama tiga tahun berturut-turut sejak pandemi, pendapatan negara tembus di atas 100 persen. Bahkan, belanja negara terkelola dengan baik, serta realisasi defisit APBN juga lebih rendah dari target.

“Pencapaian ini makin meyakinkan saya, bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang unggul, dan bisa bekerja keras. Apa yang kita capai dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara negara maju,” ucap Said.

Menurutnya, pada 2023 harga komoditas ekspor Indonesia tidak setinggi pada 2022 lalu. Namun, Indonesia masih berhasil surplus neraca perdagangan selama 44 bulan terakhir.

“Kita juga menjalankan reformasi struktural pada sektor perpajakan, kita sahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situasi inilah yang membuat pendapatan negara 2023 mengulang kisah sukses sejak 2021 lalu,” papar Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut, dalam menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat, melalui APBN 2023, dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin.

“Kita posisikan APBN sebagai shock absorber, berperan penahan guncangan.
Itu sebabnya anggaran perlindungan sosial kita tebalkan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu kebijakan ini jangan disalah gunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu,” ujar Said.

Ia mengungkapkan, penebalan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) karena negata telah berhasil menjaga daya beli rumah tangga. Padahal, Indonesia pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar.

“Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023,” tegasnya.

Meski Pemilu 2024 membuat dinamika baru di tengah situasi nasional, namun komitmen Badan Anggaran DPR tetap kukuh dan solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, dan target asumsi ekonomi makro, pendapatan serta belanja negara di 2023 dan 2024.

“Kami berpandangan, pemerintah adalah kawan strategis, kewajibannya tegak lurus pada pencapaian APBN sehat, memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kewajiban kami meletakkan kamera panoptikon atas pelaksanaan APBN. Sepemahaman kami, komitmen itu sama-sama kami buktikan selama ini,” pungkasnya.(*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki strategi khusus untuk memenangkan pasangan AMIN di Pilpres 2024.

Timnas AMIN memiliki target yang dinilai cukup realistis dan percaya diri bahwa pasangan AMIN bisa menang dua putaran di Pilpres 2024 mendatang.

“Dengan kalkulasi dan trending semua lembaga survei, kami yakin akan ada dua putaran, dan AMIN akan menang dari pertarungan dua putaran,” ujar Billy David, Juru Bicara Timnas AMIN dikutip dari Antara pada Minggu (31/12).

Ia menyebutkan bahwa pihaknya memiliki strategi untuk memenangi Pilpres 2024 dengan mempertebal selisih kemenangan di basis suara AMIN.

Lebih lanjut, pihaknya juga aktif memperbanyak kegiatan kampanye dengan cara yang kreatif, serta memperkenalkan program kerja isu sektoral untuk menjangkau pemilih bimbang (undecided voters).

Timnas AMIN juga juga telah menyiapkan aktivitas kampanye alternatif yang identik dengan generasi muda, seperti pertunjukan musik dan industri kreatif.

Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi puncak kampanye pada bulan Januari mendatang, selain program Desak Anies dan Slepet Imin yang telah gencar disosialisasikan.

Billy mengatakan pihaknya yakin pasangan AMIN yakin bisa mendapatkan suara di atas 40 persen di putaran pertama nanti.

“Targetnya keseluruhan sampai angka di atas 40 persen,” kata Juru Bicara Timnas AMIN tersebut.

KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kemudian, pemungutan suara dijadwalkan akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang di malam tahun baru pada Minggu (31/12).

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,8 itu terjadi pada pukul 20:34 WIB.

Gempa bumi tektonik yang mengguncang Kota Tahu, disebutkan berlokasi pada jarak 2 km timur laut Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Melansir catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat, gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang pada malam pergantian tahun ini terjadi pada titik kordinat 6.85 LS dan 107.87 BT.

“Pusat gempa berada di darat 2 kilometer timur laut Kabupaten Sumedang,” demikian laporan resmi BMKG, pada Minggu (31/12).

Akibat gempa bumi susulan yang mengguncang Sumedang itu membuat masyarakat cemas dan khawatir dengan adanya gempa yang lebih besar.

BMKG pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, BMKG menyampaikan agar masyarakat bisa terus memantau perkembangan kondisi terkini dengan memperhatikan imbauan pihaknya.

Sementara itu, dari beberapa foto dan rekaman amatir yang beredar luas, tampak sejumlah bangunan seperti rumah dan rumah sakit (rs) ambruk serta puluhan pasien berhamburan keluar.

BMKG pun terus mengimbau agar masyarakat selalu waspada mengingat segala sesuatu bisa saja berubah.

Meskipun informasi terkini masih bisa saja berubah namun langkah-langkah kewaspadaan dan persiapan harus selalu diambil untuk menghadapi potensi gempa susulan yang bisa saja terjadi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah membentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja kementerian tersebut.

“Alhamdulillah, sejak 2021 hingga 2023 ini Itjen Kemenag berhasil mengawal terbentuknya 187 UPG. Ini ada di tingkat pusat hingga Kementerian Agama kabupaten/kota,” ujar Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/12).

BACA JUGA: Di Awal Tahun, Pertamina Resmi Turunan Harga BBM, Berikut Rinciannya

Faisal menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan proses percepatan pembentukan UPG. Pada 2021, baru terbentuk 67 UPG pada Eselon I, Kanwil Kemenag Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, UPT, dan unit kerja lainnya di Kemenag.

Jumlah UPG makin bertambah pada 2022, mencapai 106 UPG. Tahun 2023 ini bertambah lebih banyak yakni 71 UPG sehingga totalnya sebanyak 187 UPG.

“Kita akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG,” kata Faisal.

Menurut dia, progres positif ini merupakan cermin keseriusan Kementerian Agama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ia berharap pembentukan UPG dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian Agama, menjaga kebersihan dan transparansi lingkungan kerja, serta mendorong partisipasi aktif pencegahan gratifikasi.

“Pembentukan UPG merupakan upaya untuk mengintensifikasi budaya dan pemahaman pegawai tentang antikorupsi serta penguatan struktur tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja,” kata Faisal.

Ia juga mengungkapkan ada dua cara untuk melaporkan gratifikasi. Pertama, melaporkan gratifikasi secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor dapat datang langsung, atau mengirimkan laporan via pos, surat elektronik, atau aplikasi KPK.

Kedua, melaporkan gratifikasi melalui UPG Satuan Kerja dan meneruskannya ke UPG Instansi Pusat.

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi. Regulasi ini antara lain mengatur tentang gratifikasi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.

“Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai. Sedangkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan,” katanya. (*)

Reporter: JP Group