batampos – Mabes Polri membuka pendaftaran Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024. Pengumuman ini tertuang dalam surat Kapolri Nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tertanggal 8 Januati 2024.

Program ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan kekuatan personel Polri Sumber Sarjana. Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Berdasarkan DIPA Polri tahun anggaran 2024, jumlah peserta didik adalah 100 orang.

Persyaratan umum:
a. warga Negara Indonesia;.
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berumur paling rendah 18 tahun;
e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
f. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.

Persyaratan khusus:
a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI dan tidak terikat ikatan dinas;
b. berijazah:
1) Dokter Spesialis:
a) Kesehatan Jiwa;
b) Patologi Anatomik;
c) Anestesi ;

2) S-2:
a) Psikologi (Profesi);
b) Hukum;

3) S-1:
a) S-1 Teknik Komputer;
b) S-1 Teknik Informatika;
c) S-1 Sistem Informasi;
d) S-1 Teknologi Informasi;
e) S-1 Kedokteran Umum (Profesi);
f) S-1 Kedokteran Hewan;
g) S-1 Pendidikan Olahraga/Ilmu Keolahragaan;
h) S-1 Hubungan Internasional/ Ilmu Hubungan Internasional;
i) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Arab;
j) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Mandarin;
k) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Prancis;
l) S-1 Pendidikan Bahasa/Sastra Jepang;
m) S-1 Teknik Kimia;
n) S-1 Kimia (Murni);
o) S-1 Biologi (Murni);
p) S-1 Fisika (Murni);
q) S-1 Teknik Metalurgi/Metalurgi;
r) S-1 Desain Komunikasi Visual;
s) S-1 Agen/ Teknologi/ Cyber/ Ekonomi Intelijen;
t) D-4/S-1 Rekayasa Kriptografi;
u) D-4/S-1 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi;
v) D-4/S-1 Keamanan Siber;
w) D-4/S-1 Teknik Elektro (Kedirgantaraan) memiliki License C1/C2/C4;
x) D-4/S-1 Teknik Penerbangan/Aeronautika memiliki License A1/A2/A3/A4;
y) S2/S1/D4 Semua Prodi + Sertifikat CPL Fyling School.

c. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau akreditasi minimal Sangat Baik (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria), akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022, dengan IPK minimal 3,0 serta wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik (berlaku untuk S-1 maupun S-2);

d. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;

e. umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2024 yaitu:
1) maksimal 40 tahun untuk dokter Spesialis;
2) maksimal 30 tahun untuk S-2 dan S-2 Profesi;
3) maksimal 28 tahun untuk S-1 Profesi; 4) maksimal 26 tahun untuk S-1 dan D-IV.

f. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku): 1) pria: 162 (seratus enam puluh dua) cm; 2) wanita: 157 (seratus lima puluh tujuh) cm.

g. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan;

h. Khusus bagi Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan;

i. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;

j. bersedia ditugaskan pada satker atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya;

k. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;

l. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat apabila terpilih sebagai siswa SIPSS Tahun Anggaran 2024;

m. mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
1) tingkat Panda dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
b) pemeriksaan kesehatan I dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
c) Tes Psikologi I dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
d) Tes Kompetensi Keahlian (aspek pengetahuan) dengan penilaian kuantitatif;
e) Sidang menuju Rikkes II;
f) pemeriksaan kesehatan II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
g) uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif, serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
h) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK)/wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS); i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS); j) sidang penentuan kelulusan akhir.
2) tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
b) pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk keswa) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
c) Tes Kompetensi Keahlian (praktek sesuai profesi/prodi) dengan penilaian kuantitatif;
d) Tes Psikologi II/wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
e) Mental Ideologi (MI) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
f) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
g) sidang penentuan kelulusan akhir.

n. penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menetapkan hasil akhir Tes Psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS), nilai akhir minimal 61;

o. penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Tata Cara Penilaian Dan Pembobotan Dalam Ujian Kemampuan Jasmani Dan Pemeriksaan Anthropometrik dengan batas lulus akhir nilai kumulatif jasmani adalah minimal 41;

p. pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan perangkingan peserta, diatur dengan keputusan tersendiri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Parlemen Korea Selatan (Korsel), Majelis Nasional, pada Selasa mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang konsumsi daging anjing, sebuah langkah penting dalam mengakhiri praktik yang telah lama diperdebatkan di negara tersebut.

RUU tersebut melarang pembiakan, pemotongan, dan pendistribusian serta penjualan daging anjing untuk konsumsi manusia. RUU ini disetujui oleh parlemen dengan 208 suara mendukung dan dua abstain, lapor kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan Partai Demokrat (DP) yang merupakan oposisi utama, bekerja sama untuk melarang konsumsi daging anjing, di tengah meningkatnya kesadaran akan hak-hak hewan dan meningkatnya jumlah pemilik hewan peliharaan di Korea Selatan.

RUU tersebut juga menyediakan subsidi untuk membantu orang-orang di industri daging anjing beralih ke pekerjaan lain.

Ibu Negara Kim Keon Hee juga secara terbuka mendukung larangan konsumsi daging anjing, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Yoon Suk Yeol.

Yoon dan Kim dikenal sebagai penyayang hewan peliharaan. Mereka tinggal bersama tujuh hewan peliharaan, yaitu empat anjing dan tiga kucing.

Penerapan hukum larangan konsumsi daging anjing akan dimulai pada 2027, setelah masa tenggang tiga tahun. Pelanggar dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga 30 juta won (sekitar Rp350 juta).

Menurut statistik pemerintah Korea Selatan, industri daging anjing di negara tersebut cukup besar. Terdapat sekitar 1.150 peternakan anjing, 34 bisnis pemotongan daging, 219 distributor, dan sekitar 1.600 restoran yang menjual makanan berbahan daging anjing.

Sementara itu, kelompok-kelompok pembela hak hewan menyambut baik larangan tersebut.

“Kami percaya larangan ini menandai titik balik yang signifikan dalam sikap Korea Selatan terhadap perlindungan hewan,” kata Lee Sang-kyung, juru bicara kelompok hak-hak hewan Humane Society International Korea Selatan.

“(Ini) adalah bukti semangat dan tekad masyarakat dan para politisi pecinta hewan yang telah berjuang keras untuk memasukkan industri kuno ini ke dalam buku sejarah kita,” katanya. (*)

Reporter: Antara

batampos – Kementerian Pertahanan RI resmi memborong 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Perancis, setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif, pada pekan ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

’’Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di Tanah Air pada awal 2026. ’’Kedatangan pesawat tempur Rafale beserta persenjataan dan perangkat pendukungnya dalam beberapa tahun mendatang diharapkan akan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI Angkatan Udara secara signifikan dalam menjaga kedaulatan negara di udara,” kata Karo Humas Setjen Kemhan RI ini.

Dalam siaran resminya, Dassault Aviation juga mengumumkan kontrak pembelian Rafale tahap ketiga efektif pada 8 Januari 2023. Direktur Utama (CEO) Dassault Aviation Eric Trappier menyampaikan Indonesia resmi memborong 42 jet tempur buatan Prancis itu. ’’Kami berkomitmen penuh untuk memastikan kemitraan ini yang dapat terjalin dalam jangka panjang berhasil,” kata Eric.

Petinggi Dassault itu juga meyakini pilihan Indonesia membeli Rafale dapat membantu keinginan RI menjadi kekuatan utama di kawasan (major regional power).

Rafale merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang saat ini menjadi andalan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Jet tempur generasi teranyar yang tersedia saat ini juga mampu menjalankan berbagai peran dan fungsi (omnirole), antara lain pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, intai udara, dan serangan anti-kapal.

Kelebihan lainnya, Rafale juga dapat dipasangkan berbagai jenis senjata, misalnya rudal udara-ke-udara jarak jauh beyond visual range (BVR) METEOR dan MICA, rudal stand-off jarak jauh SCALP, rudal anti-kapal AM39 EXOCET, bom berpemandu laser, bom klasik tanpa pemandu, dan meriam internal NEXTER 30M791 30 mm. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melakukan penahanan terhadap D (22) yang merupakan anak anggota DPRD Riau akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan bersama dua orang rekannya.

Kepala Satreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra saat dikonfirmasi, Selasa, menjelaskan D telah diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya dilakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. “Setelah dilakukan pemeriksaan, D ditahan guna proses penyidikan lebih lanjut,” sebut Bery.

Selain D, perkara ini juga melibatkan dua pemuda berinisial GRP dan R. GRP disebut-sebut sebagai anak salah satu almarhum aparat kepolisian. “Dua tersangka berinisial GRP dan R masih dalam pencarian,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polresta Pekanbaru menetapkan pria berinisial D sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan. Kejadian penganiayaan itu diduga terjadi pada Selasa (17/10) lalu secara bersama-sama.

Pihaknya pun masih berupaya merampungkan perkara dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Sedangkan untuk penyebab dugaan penganiayaan belum bisa disimpulkan.

Kasus tersebut terjadi di depan Hotel Hollywod, Jalan Kuatan Raya, Kecamatan Limapuluh. “Penganiayannya itu pasal 170, secara bersama-sama, tiga orang. Pakai tangan kosong,” tukasnya.

Diketahui, kasus ini bermula saat korban Y menemui temannya E di Hotel New Hollywood, Jalan Kuantan, Kecamatan Limapuluh pada 17 Oktober 2023. Korban Y melihat tersangka DA memiting leher E dengan lengannya.

Y juga melihat DA membawa sangkur di pinggang celana. Saat Y ingin melepaskan E, DA dan rekan-rekan, GRP dan H malah membacoknya. Korban Y pun dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara, Pekanbaru. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan sinergi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kementerian/lembaga berperan dalam menjaga fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama saat pandemi COVID-19.

Hal itu karena pengawasan dan pendampingan Kejaksaan Agung terhadap perubahan-perubahan kebijakan negara oleh kementerian/lembaga mampu membuat kebijakan yang dihasilkan terlaksana dengan baik.

“Ini menjadi penting ketika kita menangani COVID-19 tersebut. Tanpa itu, maka APBN tidak akan memiliki fleksibilitas, padahal APBN itu harus fleksibel menyesuaikan,” kata Suahasil dalam Rapat Kerja Nasional 2024 Kejaksaan Agung, sebagaimana yang dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenkeu, kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19 idealnya menjadi pembelajaran dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Birokrasi harus dinamis agar tetap tangguh dan fleksibel, serta harus tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada niat jahat. “Ini menjadi PR kita ini bagaimana kita menyusun ini,” ujar dia.

Selain saat masa pandemi, sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung juga dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman dan berbagai penugasan, salah satunya di Satgas Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas tersebut bertujuan melakukan penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI secara efektif dan efisien.

Wamenkeu juga meminta jajaran Kejaksaan Agung untuk menguatkan kerja sama dan koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan di daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik.

“APBN belanjanya Rp3.300 triliun. Ketika APBN mengumpulkan uang maka belanjanya ingin kita pastikan supaya betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada niat yang tidak baik dari penggunaan anggaran tersebut,” tutur Wamenkeu. (*)

Reporter: Antara

batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin menolak eksepsi terdakwa Lian Silas yang merupakan ayah dari gembong narkoba Fredy Pratama lantaran surat dakwaan yang dibuat dalam perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil.

“Kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara atas nama terdakwa Lian Silas memutuskan agar menolak seluruh keberatan eksepsi tim penasehat hukum terdakwa,” kata Mashuri selaku tim JPU saat sidang lanjutan terdakwa Lian Silas di PN Banjarmasin, Selasa.

Menurut Mashuri, tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri terdakwa.

Oleh karena itu, semua keberatan tim penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mashuri menegaskan pula surat dakwaan jaksa penuntut umum Nomor Reg Perkara : PDM 488/ BJRMS/2023 Tanggal 5 Desember 2023 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

“Jadi dimohon majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Lian Silas dengan agenda pemeriksaan saksi saksi,” tambahnya.

Setelah mendengarkan penyampaian tanggapan eksepsi oleh JPU, majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjuntak kembali mengagendakan sidang pada Selasa (16/1) pekan depan untuk putusan sela.

Sementara Ernawati selalu kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim mengabulkan semua eksepsi.

“Apabila tidak dikabulkan, mari kita buktikan dalam persidangan nanti,” ucapnya.

Diketahui terdakwa Lian Silas didakwa pasal berlapis oleh JPU, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan narkotika.

Adapun jeratan pidananya Pasal 3, 4, 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, kemudian Pasal 137 huruf a, b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ke 1 KUHP.

Lian Silas ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara TPPU dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan sang anak Fredy Pratama alias Miming.

Barang bukti yang disita dari Lian Silas diantaranya 108 rekening perbankan, delapan unit kendaraan bermotor, uang tunai Rp2,8 miliar, 32 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai aset yang disita Rp101,4 miliar. (*)

Reporter: Antara