batampos – Huawei bersama Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) resmi mengumumkan Luxeed V9, MPV flagship terbaru yang akan memperluas jajaran kendaraan listrik dan hybrid di bawah ekosistem otomotif Huawei.
Mengutip Car News China, Luxeed V9 diposisikan sebagai mobil keluarga premium yang menggabungkan teknologi canggih, ruang kabin luas, serta performa berkendara modern.
Kehadiran model ini sekaligus menandai ekspansi strategi otomotif Huawei ke segmen MPV besar, yang sebelumnya belum tersentuh.
MPV futuristik ini direncanakan diperkenalkan secara publik pada musim semi 2026, dengan peluncuran komersial dijadwalkan berlangsung pada paruh pertama 2026. Penamaan “V9” mencerminkan statusnya sebagai model flagship dalam lini produk HIMA.
Dari sisi desain, Luxeed V9 mengusung konsep MPV modern dengan overhang depan dan belakang yang pendek serta wheelbase panjang.
Desain tersebut ditujukan untuk memaksimalkan ruang kabin dan kenyamanan penumpang. Mobil ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 5,3 meter dan lebar mendekati 2 meter.
Untuk teknologi, Luxeed V9 akan terintegrasi dengan sistem Huawei DriveONE 800V berbasis silicon carbide powertrain. Selain itu, mobil ini dibekali sensor LiDAR beresolusi tinggi 192-line yang mendukung berbagai fitur bantuan pengemudi canggih, menyesuaikan dengan regulasi di masing-masing negara.
Huawei Luxeed V9 akan ditawarkan dalam dua konfigurasi, yakni versi listrik murni (EV) dan extended-range electric vehicle (EREV). Pasokan baterai untuk kedua varian tersebut berasal dari CATL.
Pada versi EREV, jarak tempuh listrik murni diklaim mencapai sekitar 400 kilometer. Sementara itu, varian EV menggunakan baterai berkapasitas tinggi sekitar 100 kWh dengan dukungan teknologi pengisian daya ultra cepat.
Dengan kombinasi teknologi mutakhir, desain futuristik, serta pilihan EV dan EREV, Huawei Luxeed V9 diproyeksikan menjadi MPV berteknologi tinggi yang berpotensi mengubah peta persaingan di segmen kendaraan keluarga premium. (*)
Kombes Indra Ranu Dikarta saat memimpin sertijab sejumlah Kasat dan Kapolsek di Mapolresta Tanjungpinang, Senin (19/1). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Sejumlah Kepala Satuan (Kasat) hingga Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di lingkungan Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau, resmi berganti. Serah terima jabatan digelar dalam sebuah upacara yang berlangsung pada Senin (19/1).
Beberapa pejabat yang mengalami pergantian jabatan di antaranya Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang dari AKP Agung Tri Poerbowo kepada AKP Wamilik Mabel. Selain itu, jabatan Kasat Lantas kini diemban oleh AKP Dhia Cynthia Siregar menggantikan AKP Arbi Guna Bimantara.
Pergantian juga terjadi pada jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP). Posisi tersebut kini dijabat oleh AKP Raisa Prilia Savitri yang menggantikan AKP Yerry Manulang. Sementara itu, jabatan Kasat Binmas Polresta Tanjungpinang resmi beralih dari AKP Arief Pasada kepada AKP Mayson Syafri.
Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam tubuh Polri, termasuk di lingkungan Polresta Tanjungpinang.
Ia menekankan agar para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat.
“Semoga dengan mutasi ini, pejabat yang baru dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjadi polisi yang presisi,” ujar Indra.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang yang baru, AKP Wamilik Mabel, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menuntaskan penanganan perkara yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
“Akan kita teruskan kasus-kasus yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya, terutama kasus-kasus yang menonjol,” tegasnya. (*)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kanan) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.
batampos – Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sepertinya belum akan terwujud. Ini setelah dipastikan bahwa di tahun ini tidak ada revisi Undang-undang Pilkada.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun ini.
Dasco mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada memang tidak ada dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dengan begitu, dia menegaskan bahwa DPR tak ada rencana membahas UU tersebut.
“Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada,” kata Dasco saat konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menyebut bahwa isu pilkada yang akan dipilih oleh DPRD pun belum terpikirkan oleh DPR RI.
Saat ini, menurut dia, DPR RI akan fokus untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurut dia, para partai politik akan membuat sistem dan rekayasa konstitusi yang disiapkan untuk pembahasan revisi UU Pemilu.
“Sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” kata dia.
Untuk itu, dia pun meminta kepada Komisi II DPR RI sebagai komisi teknis urusan politik dalam negeri agar menyampaikan kesepakatan itu kepada masyarakat.
Sebelumnya, berbagai partai politik pendukung pemerintah menyatakan mendukung agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejumlah partai politik lainnya menolak dengan alasan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung.(*)
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 terdakwa lain saat menjalani sidang pembacaan dakwaan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026). Ia didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,52 miliar terkait proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi, serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Noel didakwa bersama 10 orang lainnya dalam kasus tersebut.
Adapun, ke-10 terdakwa lainnya yakni Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020–2025.
Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Noel bersama bersama 10 terdakwa lainnya memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 untuk membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Jika tidak dipenuhi, proses sertifikasi akan diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses sama sekali.
Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp 6.522.360.000,00,” kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1).
Jaksa menjelaskan, praktik pungutan yang disebut sebagai “tradisi” telah terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3).
Menurut Jaksa, Hery Sutanto mengumpulkan para koordinator dan subkoordinator untuk melanjutkan pungutan sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per sertifikat K3.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat Kemnaker menyampaikan bahwa jika pemohon tidak membayar biaya tambahan, proses penerbitan atau perpanjangan sertifikasi akan diperlambat melebihi batas waktu sembilan hari kerja atau dinyatakan belum memenuhi persyaratan administrasi.
Untuk menampung uang hasil pungutan, para terdakwa membuka sejumlah rekening penampungan. Dana yang terkumpul kemudian dibagi berdasarkan jabatan masing-masing pihak di lingkungan Ditjen Binwasnaker dan K3.
Praktik pemerasan ini menyasar para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 yang membayar biaya resmi antara Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta per peserta, tergantung jenis pembinaan atau pelatihan.
Para pemohon terpaksa menyetujui pungutan tambahan karena sertifikat dan lisensi K3 menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu.
Dalam kurun Januari 2021 hingga April 2024, para pejabat Kemnaker menerima uang sebesar Rp 3,81 miliar. Selanjutnya, pada Mei 2024 hingga Oktober 2024, penerimaan kembali bertambah sebesar Rp 1,95 miliar.
Jaksa juga mengungkap peran Noel setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 21 Oktober 2024. Sekitar satu bulan menjabat, Noel menanyakan kepada Hery Sutanto terkait praktik pungutan terhadap pemohon sertifikasi K3 dan mendapat penjelasan bahwa pungutan tersebut memang telah lama berlangsung.(*)
Petugas Bulog Batam melakukan pengecekan beras yang berada di gudang Bulog Batam, beberapa waktu lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Walau pemerintah tengah berupaya memperkuat swasembada pangan, yang muncul justru penolakan dari sebagian distributor beras di Batam.
Sejumlah distributor enggan menyerap beras Bulog yang akan dikirim dari Sulawesi. Alasan yang mengemuka: margin harga tipis dan kualitas dianggap belum sekelas beras impor. Namun, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, memastikan tidak ada ruang tawar bagi keraguan seperti itu.
“Jangan cerita kualitas. Itu beras anak negeri. Beri tahu mereka (distributor), ‘kamu mesti cinta merah putih’. Kita ingin berdaulat pangan,” kata Amran, saat menanggapi pertanyaan mengenai lambannya penyerapan beras lokal oleh distributor Batam.
Pemerintah sedang bekerja keras mendorong produksi nasional dan menutup celah ketergantungan pada beras impor. Distributor seharusnya mendukung kebijakan tersebut, bukan justru menahan masuknya beras lokal ke pasar.
Terkait pemberian insentif atau subsidi distribusi antarwilayah sebagai langkah yang dapat membuat harga beras lokal lebih kompetitif, Mentan tidak memberikan detail teknis. Namun ia memastikan bahwa setiap kebijakan diarahkan untuk memastikan beras Indonesia tersalurkan secara merata dan dinikmati rakyat Indonesia sendiri, termasuk di Batam yang selama ini sangat bergantung pada impor karena faktor harga.
“Yang jelas, kita ingin beras Indonesia dinikmati rakyat Indonesia. Itu tujuan kita,” kata dia.
Batam menjadi wilayah yang secara historis dihantui disparitas harga, beras impor lebih murah, sementara biaya logistik dari sentra produksi dalam negeri tergolong tinggi. Akibatnya, celah ini kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan “kucing-kucingan” impor, merugikan petani dan merusak stabilitas harga nasional.
Bulog Kepri sebelumnya menyatakan siap memasok beras Sulawesi dalam jumlah besar. Namun tanpa komitmen distributor, stok berpotensi menumpuk di gudang.(*)
Wisatawan mancanegara saat menikmati liburan di salah satu pusat perbelanjaan di Batam. Penguatan Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia terhadap rupiah menjadi berkah tersendiri bagi Kota Batam. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Penguatan Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia terhadap rupiah menjadi berkah tersendiri bagi Kota Batam. Kondisi ini mendorong lonjakan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia, sekaligus membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal di berbagai sektor.
Pengusaha Batam sekaligus putra daerah, Datok Amat Tantoso, mengatakan arus masuk wisatawan asing ke Batam terus meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya sangat terasa terutama saat akhir pekan, di mana jumlah wisatawan bisa menembus puluhan ribu orang.
“Sekarang turis Singapura dan Malaysia masuk ke Batam sangat banyak. Otomatis ini mendongkrak ekonomi Batam. Bahkan dalam satu hari saat weekend, jumlahnya bisa sampai 10 ribu orang,” ujarnya, Senin (19/1).
Menurut Datok Amat, faktor utama meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut adalah penguatan mata uang asing terhadap rupiah. Dengan nilai tukar yang menguntungkan, Batam menjadi destinasi belanja, kuliner, dan hiburan yang murah bagi wisatawan negara tetangga.
Ketua Umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA) ini menjelaskan, penguatan Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, hingga Dolar Amerika Serikat memberikan efek berantai terhadap sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan jasa di Batam.
“Faktor utamanya adalah dolar menguat dan nilai tukar rupiah melemah. Ini yang membuat Batam sangat menarik bagi wisatawan asing,” katanya.
Berdasarkan data kurs per 19 Januari 2026, nilai tukar Dolar Singapura berada di kisaran Rp13.150–Rp13.180, naik dibandingkan Januari 2025 yang masih di kisaran Rp11.960–Rp11.990. Ringgit Malaysia tercatat di level Rp4.160–Rp4.180, meningkat dari Rp3.620–Rp3.640 pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp16.920–Rp16.970, naik dari Rp16.360–Rp16.410.“Secara rata-rata, Dolar Singapura naik sekitar 10 persen per tahun, Ringgit Malaysia sekitar 15,2 persen, dan Dolar AS sekitar 3,4 persen. Ini sangat terasa dampaknya bagi Batam,” jelasnya.
Penguatan mata uang asing tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Kawasan perbelanjaan seperti Penuin dan BCS Mall hampir selalu dipadati pengunjung, terutama pada akhir pekan. Tingkat hunian hotel pun meningkat signifikan.
“Kalau weekend, Penuin dan BCS Mall sangat penuh. Hotel-hotel di kawasan itu juga hampir selalu penuh,” ujarnya.
Datok Amat juga menyebut pola belanja wisatawan asing semakin jelas. Banyak turis datang ke Batam dengan koper kosong dan pulang dengan koper penuh belanjaan.“Mereka datang untuk belanja, makan murah, salon, pijat. Pulangnya koper penuh, dan tetap lebih hemat karena nilai mata uang mereka kuat,” katanya.
Melihat peluang besar tersebut, Datok Amat menilai momentum penguatan dolar harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha dan pemerintah. Ia mendorong pengembangan kawasan wisata dan belanja baru, salah satunya melalui program “New Nagoya”, agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di satu kawasan.
“Ini peluang besar bagi pengusaha Batam. Kalau kawasan wisata dan belanja diperluas, ekonomi bisa menyebar dan usaha lokal makin hidup,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pengembangan kawasan Nagoya mengadopsi konsep boulevard atau jalan khusus pejalan kaki, seperti yang diterapkan di Osaka, Jepang, atau sejumlah kota besar di Tiongkok.
“Konsepnya bisa seperti boulevard, jalan khusus pejalan kaki. Saat weekend, mobil tidak boleh lewat, khusus pejalan kaki saja. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan area parkir yang memadai agar kendaraan tidak masuk ke kawasan itu,” jelasnya.
Menurutnya, jika konsep tersebut terealisasi, dampak ekonomi akan semakin luas dan merata. Kawasan dari sekitar Hotel Sahid hingga ke Siang Malam dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kuliner dan wisata belanja.
“Pariwisata kita ini naik pesat karena rupiah melemah. Kita ingin ekonomi ini menyebar ke daerah Nagoya lainnya. Kami yakin kalau ada boulevard, pertokoan akan makin ramai,” katanya.
Lebih jauh, Datok Amat menegaskan kesiapan pengusaha lokal untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan proyek tersebut. Ia menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga kerja sama dengan pengusaha lokal dan dukungan perbankan menjadi solusi yang realistis.
“Kalau pemerintah mau berkolaborasi dengan pengusaha lokal, kami siap. Baik itu investasi bersama-sama, gabungan pengusaha lokal, maupun didukung perbankan,” ujarnya.
Sebagai putra daerah yang telah lebih dari 30 tahun menetap dan berkiprah di Batam, Datuk Amat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kota.
“Momentum dolar menguat ini jangan disia-siakan. Turis datang banyak, daya beli tinggi. Ini kesempatan emas bagi pengusaha Batam untuk tumbuh dan berkembang,” tutupnya. (*)
Daria Kasatkina. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP via Jawa Pos Koran)
batampos – Daria Kasatkina menjalani Australian Open (AO) 2026 dengan status yang sepenuhnya baru. Untuk pertama kalinya dalam 11 kali penampilannya di Melbourne Park, petenis peringkat 48 dunia itu tampil sebagai warga negara Australia.
Kasatkina, yang akrab disapa Dasha, mengaku emosional menjalani Grand Slam kandang pertamanya.
“Rasanya sangat spesial. Saya sempat berpikir betapa menyenangkannya bermain di Grand Slam kandang, tapi tidak pernah membayangkan hal itu benar-benar terjadi,” ujar Kasatkina, dikutip dari laman resmi Tennis Australia.
Pengalaman tampil di hadapan publik sendiri menjadi hal baru bagi petenis kelahiran Tolyatti, Rusia, tersebut. Selama lebih dari satu dekade, ia selalu bermain di turnamen Grand Slam tanpa status tuan rumah. “Ini akan menjadi tekanan yang bagus,” ucapnya.
Pada Australian Open 2025, Kasatkina mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang kariernya dengan menembus babak keempat sebelum kalah tiga set dari Emma Navarro. Tahun ini, ia akan memulai perjalanannya di sektor tunggal dengan menghadapi petenis Ceko berusia 19 tahun, Nikola Bartunkova.
Sementara di nomor ganda putri, Kasatkina akan berpasangan dengan Arina Rodionova. Di babak pertama, pasangan tersebut akan menghadapi duet Indonesia–Polandia, Janice Tjen dan Katarzyna Piter.
Menjalani debut sebagai tuan rumah, Kasatkina memilih bersikap realistis. “Prioritas saya adalah mengembalikan kepercayaan diri. Secara fisik saya sudah cukup pulih, tetapi musim lalu cukup membebani mental dan emosional,” tuturnya. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat menghadiri Pengajian Akbar Hadist Sunan Abu Daud yang digelar Lembaga Dakwah Islami Indonesia (LDII) Provinsi Kepulauan Riau di Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Sekupang, Minggu (18/1). Foto. Arjuna/ Batam Pos
batampos – Pengajian Akbar Hadist Sunan Abu Daud yang digelar Lembaga Dakwah Islami Indonesia (LDII) Provinsi Kepulauan Riau menjadi ajang konsolidasi besar warga LDII untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia profesional religius. Ribuan jamaah memadati Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Sekupang, Minggu (18/1), dalam kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Isra Mikraj.
Ketua DPW LDII Kepri, Rulifah Syahroel, menyampaikan, bahwa lebih dari 3.000 peserta dari Kota Batam turut hadir dalam pengajian tersebut. Ia menegaskan komitmen LDII untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penguatan karakter, moral, dan etos kerja umat.
“Masyarakat LDII Kepri siap berkontribusi mewujudkan sumber daya manusia yang profesional religius menuju Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata,” katanya.
Di hadapan jamaah, ia juga menyampaikan rencana pembangunan Graha LDII Kepri sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Ia memohon doa restu dan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar fasilitas tersebut dapat segera direalisasikan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang hadir dalam kesempatan itu, mengapresiasi antusiasme warga LDII. Dia mengajak jamaah menjadikan spirit Isra Mikraj sebagai momentum perbaikan diri dan persiapan menyambut bulan Ramadan.
“Mari kita jadikan peringatan Isra Mikraj ini sebagai sarana memperbaiki diri,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung semakin khidmat dengan ceramah Ustaz Abdil Muhadir Ritonga, yang mengulas esensi ibadah sholat dan pentingnya menjaga kualitas pengerjaannya. Ia menekankan bahwa sholat semestinya menjadi penenang jiwa dan dikerjakan dengan kesungguhan.
Sesi inti pengajian disampaikan Ustaz Zainendra yang membedah Hadist Sunan Abu Daud tentang tempat sholat. Ia menjelaskan, bahwa bumi dijadikan Allah SWT sebagai tempat yang suci untuk bersujud, sehingga umat Islam dapat beribadah di mana saja tanpa kekhawatiran atas kesucian tempat.
Acara ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan Provinsi Kepri serta keberlanjutan program dakwah LDII. Kegiatan yang berlangsung tertib itu menegaskan peran LDII sebagai salah satu mitra strategis dalam pembangunan spiritual dan sosial masyarakat Kepri. (*)
Tim SAR Gabungan menemukan serpihan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak dan jatuh di Maros, Sulsel. (TNI AD)
batampos – Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) kru serta penumpang pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terus berlanjut. Penyisiran yang dilakukan Tim SAR Gabungan pada Minggu (18/1) membuahkan hasil dengan ditemukannya sejumlah serpihan pesawat yang terbang dari Yogyakarta menuju Makassar tersebut, mulai dari roda, mesin, hingga bagian badan pesawat. Tim juga menemukan jenazah korban di sekitar lokasi.
Di antara ribuan personel yang terlibat, TNI Angkatan Darat mengerahkan kekuatan dari Kodam XIV/Hasanuddin dan Divisi Infanteri 3 Kostrad. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa prajurit TNI AD bersama Tim SAR Gabungan berhasil mencapai titik jatuh pesawat di medan ekstrem.
“Pada hari kedua operasi, Tim SAR Gabungan berhasil mencapai hasil signifikan meskipun dihadapkan pada cuaca buruk dan medan yang sangat berat,” ujar Donny.
Lokasi tersebut berhasil dijangkau dengan perjuangan ekstra. Angin kencang berkecepatan 20–22 knot, jarak pandang terbatas hingga lima meter, kabut tebal sejak pukul 08.30 WITA, serta hujan pada siang hari menjadi kendala utama. Medan pencarian berada di kawasan perbukitan batu karst dengan tebing curam dan vegetasi rapat pada ketinggian sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut.
“Sebanyak 1.214 personel SAR Gabungan dikerahkan, dengan TNI AD menjadi unsur terbesar dan penggerak utama operasi. Personel berasal dari Kodam XIV/Hasanuddin dan Divisi Infanteri 3 Kostrad, didukung kemampuan mountaineering, evakuasi darat, kesehatan lapangan, zeni, komunikasi, serta teknologi pengamatan udara,” jelas Donny.
Berdasarkan informasi tim udara pada pukul 07.17 WITA, tim darat bergerak menuju lokasi serpihan pesawat yang terpantau dari udara. Prajurit TNI AD dikerahkan dari dua titik berbeda dan berhasil mencapai lokasi. Hasilnya, bagian utama pesawat, termasuk badan dan ekor, ditemukan sekitar 300 meter dari Puncak Gunung Bulusaraung.
“Pada pukul 08.37 WITA, Tim SAR Gabungan memastikan temuan dua bagian utama pesawat dan langsung menggelar sistem komunikasi Starlink di lokasi untuk mempercepat pelaporan dan koordinasi,” imbuhnya.
Bagian pesawat yang ditemukan meliputi mesin, ekor, roda, serta Emergency Locator Transmitter (ELT). Tidak jauh dari ekor pesawat, tim juga menemukan body part korban berjenis kelamin laki-laki. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap melalui jalur darat.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari disiplin operasi, ketangguhan fisik, serta kemampuan teknis prajurit TNI AD dalam melaksanakan SAR di wilayah ekstrem. TNI AD berkomitmen melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi lanjutan,” tegas Donny.
Dalam operasi ini, prajurit TNI AD didukung alutsista dan peralatan modern, seperti drone, Night Vision Goggle (NVG), GPS, sistem komunikasi Starlink, radio taktis, kendaraan taktis, motor trail, hingga perlengkapan mountaineering. Operasi SAR masih terus berlanjut hingga hari ini. (*)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad berbincang dengan Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi saat menghadiri Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Minggu (18/1) malam. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Dari Batam, suara perlawanan daerah menggema. Ratusan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara terbuka mengkritisi arah hubungan pusat–daerah yang dinilai kian menjauh dari semangat otonomi. Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Minggu (18/1) malam, menjadi panggung konsolidasi sekaligus seruan tegas: daerah menuntut kedaulatan fiskal dan reorientasi kebijakan nasional yang lebih adil.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyebut dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang secara perlahan menggerus kewenangan kabupaten. Bupati Lahat itu menegaskan, kabupaten bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan fondasi utama negara yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika kewenangan fiskal dan ruang gerak daerah terus dipersempit, kita sedang mempertaruhkan stabilitas sosial dan politik di masa depan,” ujar Bursah di hadapan ratusan kepala daerah.
Ia membandingkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang luas bagi daerah dengan kondisi saat ini yang dinilainya justru regresif. Bursah juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat pedesaan.
“Kita menyaksikan ratusan triliun rupiah mengalir ke sektor perbankan, tetapi dampaknya nyaris tak terasa di desa. Padahal, jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan langsung ke daerah, daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata soal perimbangan angka di APBN, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa perubahan paradigma, ia menilai visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan kosong.
Rakernas XVII Apkasi juga menjadi arena penguatan kolaborasi strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam berbagai program nasional, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini turut diperluas ke sektor kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kesempatan tersebut, BTN bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Momentum Rakernas juga dimanfaatkan Apkasi untuk meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”, bertepatan dengan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari inisiatif daerah.
“Kami ingin membantah stigma bahwa daerah hanya pandai meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak bupati justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” kata Bursah.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, memberikan perspektif mengenai pentingnya transisi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.
“Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia,” ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.
Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan sebagai penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.
Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati untuk menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.
Menutup prosesi pembukaan dengan nuansa khidmat, Apkasi menunjukkan sisi kemanusiaannya melalui rutinitas pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa di balik debat kebijakan yang pelik, tujuan utama organisasi ini adalah kesejahteraan rakyat kecil. (*)
