
batampos– Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho memberikan atensi terkait mayor project kabel laut milik PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) yang sudah teken kontrak sejak awal 2022 lalu. Namun baru terlaksana mendekati akhir tahun 2023 ini.
“Pelaksaan proyek ini terbilang molor, karena kontraknya sudah lama. Sementara pelaksaanya baru sekarang,” ujar Widiastadi Nugroho, Senin (27/11) di Tanjungpinang.
BACA JUGA: PLN dan Pemprov Kepri, Tuntaskan Segera Persoalan PLN di Pulau Setunak
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, keandalan energi adalah merupakan satu keharusan. Karena masih banyak daerah atau pulau-pulau berpenghuni di Provinsi Kepri yang belum terjamah oleh listrik. Maka dari itu, ia berharap dengan adanya pembangunan kabel laut dari Batam-Pulau Buluh dan dari Daik-Dabo Singkep, Lingga bisa meningkatkan pelayanan listrik.
“Harapan kita tentunya, dengan adanya sistem kabel laut ini Pulau Buluh bisa menikmati layanan listrik 24 jam. Listrik adalah kebutuhan dasar yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Begitu juga dengan proyek kabel laut dari Dabo Singkep ke Daik, Lingga. Tentu dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, banyak daerah yang akan ditingkatkan keandalan energi listriknya. Ia berharap, PLN dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kerja.
Pria yang akrab disama Mas Iik ini juga mendorong PLN untuk menyentuh daerah-daerah yang menjadi lintasan kabel laut. Karena memang dengan sistem ini, menjadi upaya untuk menerangi pulau-pulau berpenghuni di Provinsi Kepri.
“Masih ada sekitar 80 pulau yang berpenghuni di Provinsi Kepri belum menikmati listrik. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Kepri bersama PLN,” tutupnya.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UIDRKR) Agung Murdifi mengatakan penandatangan kontrak pekerjaan ini memang sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Namun karena beberapa persoalan teknis perizinan, pekerjaan baru terlaksana sekarang ini.
“Pembangunan saluran kabel laut dari Batam-Pulau Buluh ini adalah bagian dari program dedieselisasi,” ujar Agung Murdifi dalam siaran pers Pemprov Kepri, Minggu (26/11) lalu.
Menurut Agung, program ini juga diistilahkan adalah penonaktifan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Hal ini dilakukan guna menekan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mencapai target net zero emissions pada 2060. Selain itu, juga sejalan dengan peta jalan yang telah direncanakan.
“PLN siap membangun jaringan kabel yang dibentangkan di dasar laut dengan pemberat sepanjang 1,16 kilometer sirkuit (kms) untuk menghadirkan listrik 24 jam bagi warga Pulau Buluh,” tegasnya.
Lebih lanjut katanya, PLN memiliki roadmap untuk mengembangkan sistem kelistrikan di Kepulauan Riau. Pembangunan SKLTM bertegangan 20 kV di Pulau Buluh ini merupakan bagian dari rencana kerja tersebut. Masih kata Agung, adapun target pekerjaan ini selesai diakhir tahun mendatang.
“Target kami pembangunan infrastruktur strategis ini diharapkan selesai secepatnya. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” harapnya. (*)
reporter: jailani









