Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Batamcenter, Selasa (17/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepri Tahun 2023 tinggal beberapa hari lagi. Program yang dimulai sejak 16 Oktober 2023 itu akan berakhir 18 November 2023. Warga pun diimbau segera memanfaatkan program itu.
“Mumpung masih ada waktu segeralah untuk dimanfaatkan. Karena banyak kemudahan dan keringanan yang akan didapatkan dalam program ini,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, Kamis (9/11).
Menurut Diky setelah masa program ini berakhir, tidak ada lagi perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan. Dimana denda pajak kendaraan gratis serta keringanan pokok atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya diberikan sebesar 50 persen akan kembali normal. Artinya, warga yang membayar pajak akan dihitung normal tanpa ada pemotongan.
“Enggak ada (perpanjangan-red). Program ini sesuai dengan jadwal yakni sampai dengan 18 November 2023 ini,” ungkap Diky.
Diky membeberkan, hingga awal bulan ini realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kepri mencapai 92,04 persen dari target penerimaan akhir tahun sebesar Rp 475,47 miliar. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai 5 November 2023 ini tercatat sebesar 91,12 persen atau Rp 379,8 miliar dari target sebesar Rp 416,7 miliar.
“Kalau secara keseluruhan kita sudah di atas 90 persen dari target PKB dan BBNKB,” ungkap Diky.
Sementara itu mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Provinsi Kepri menargetkan sebesar Rp 26 miliar. Realisasinya sampai awal November 2023 ini juga sudah di atas angka 90 persen. Itu artinya, program ini sangat diterima oleh masyarakat Kepri, khususnya mereka yang tertunggak atau telat dalam membayar pajak kendaraannya.
“Antusias cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pembayaran pajak kendaraan di hampir semua UPTD PPD Samsat di Provinsi Kepri,” terang Diky.
Tak sampai disitu saja, Diky juga mensosialisasikan mengenai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dimana wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan selama lima tahun ditambah dua tahun berturut-turut, maka data kendaraannya akan dihapus dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
“Agar seluruh wajib pajak ikut program ini guna menghindari penghapusan data kendaraaan wajib pajaknya,” ungkap Diky
Terpisah, Anton warga Sekupang mengaku sangat terbantu sekali dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Menurutnya, masih banyaknya masyarakat yang terbebani denda pajak ketika pajak kendaraannya menunggak atau beban biaya balik nama kendaraan yang dinilai cukup besar.
“Dengan adanya pemutihan ini beban masyarakat atas denda pajak tentu menjadi lebih ringan,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Wahyudi warga Batuaji. Menurutnya, program pemutihan ini sangat membantu masyarakat di dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan. Ia berharap program seperti ini berlangsung hingga akhir tahun karena sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Batam.
“Kalau bisa tiap tahun ada pak, jadi sangat terbantu lah kita yang memang hidup pas-pasan,” kata Wahyudi. (*)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM
batampos – Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar se-Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo kemarin (9/11) meresmikan PLTS Terapung Cirata di Purwakarta yang Mampang menghasilkan daya 192 MWp.
“Hari ini merupakan hari bersejarah karena mimpi besar membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam sekala besar akhirnya bisa terlaksana,” kata Jokowi dalam sambutannya. Di Kompleks Gardu Induk PLTS Terapung Cirata terdapat 13 pulau panel surya. Satu pulau seluas 10 hektar. Kapasitas ini baru 4 persen dari kapasitas danau yang boleh digunakan sebagai PLTS Terapung. Untuk diketahui, pemerintah telah mengatur 20 persen dari luasan danau atau waduk boleh digunakan untuk PLTS Terapung.
PLTS Terapung Cirata yang berada di atas Waduk Cirata. Selain PLTS, di kawasan waduk ini juga telah ada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1.000 megawatt. “Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan PLTS tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN. Lalu berkolaborasi dengan perusahaan dari Persatuan Emirat Arab (PEA).
“Saya ingin nantinya seluruh potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada,“ ucapnya. Jokowi mencontohkan selain tenaga surya juga ada tenaga angin. Sejauh ini tantangannya adalah cuaca. Selain itulokasi potensi EBT yang jauh dari pusat perekonomian.
“Tantangan lokasi potensi energi baru terbarukan yang jauh dari pusat, kebutuhan listrik juga bisa kita atasi,” ucapnya. Pemerintah dapat membangun transmission line. Sehingga nantinya setiap potensi EBT di Sumatra, di Kalimantan dan Sulawesi tetap bisa disalurkan ke pusat-pusat ekonomi.
Jokowi mengatakan bahwa keberadaan PLTS sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung keperluan industri energi hijau. “Memang permintaan untuk yang green energy untuk industri itu yang paling banyak karena semuanya pengin mendapatkan produk-produk premium dari green energy,” tuturnya. Setelah ini diharapkan makin banyak EBT yang dibangun seperti tenaga surya, hidropower, geotermal, tenaga angin.
Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa terdapat sejumlah investor asing lainnya yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan EBT di Tanah Air. Namun, Jokowi menginginkan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap. “Kita inginkan satu-satu, satu selesai bisa ditingkatkan lagi tidak semua kita terima. Tapi kita yang kedua ini mungkin agak gede lagi hidropower tapi memang belum final,” tuturnya.
Pada kesempatan terpisah Dirktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan di PLTS Terapung Cirata ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dia juga memastikan selain menyediakan listrik bersih tapi juga menyediakan energi bersih. “Dalam proses ini juga memastikan national capacity building. Sehingga membangun lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan,” ujarnya.
Darmawan menyatakan daya dari PLTS Terapung Cirata ini akan disambungkan ke gardu induk. Listrik dari PLTS Terapung Cirata sebesar 20.000 volt dan ketika masuk ke gardu induk bisa menaikkan daya hingga150.000 volt yang masuk ke transmisi Jawa-Bali-Madura. “Artinya bisa dikonsumsi untuk industri maupun rumah tangga. Kalau asumsinya rumah tangga, maka bisa menyalurkan listrik untuk 50.000 rumah tangga,” ucapnya. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih sebesar 245 gigawatt hour (GWh) per tahun dan mereduksi 214 ribu ton CO2 per tahun.
Darmawan menuturkan, PLTS Terapung Cirata juga menjadi bukti kolaborasi Indonesia dengan dunia global dalam melakukan transisi energi. PLTS ini dibangun hasil kolaborasi subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan pengembang EBT asal UEA, Masdar.
’’Pemanasan suhu bumi ini adalah masalah global, untuk itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara global. Pembangkit ini menjadi bukti bahwa dalam melakukan transisi energi PLN tidak dapat melakukannya dalam suasana kesendirian, kami terbuka untuk berkolaborasi,’’ tambah Darmawan.
Lewat kolaborasi, proyek ini mampu menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja lokal dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, melihat luasan Waduk Cirata, pihaknya telah memetakan potensi pengembangan PLTS Terapung Cirata. Dengan luasan 6.200 hektare, PLTS ini bisa dikembangkan hingga lebih dari 1.000 MWp.
Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi mengatakan peresmian PLTS Terapung Cirata merupakan hasil konkret kerja sama antara Indonesia dan UEA. Dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata menegaskan komitmen Indonesia dan UEA dalam transisi energi. Selain itu, dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata juga mampu membuka potensi pengembangan energi hijau lainnya di Indonesia.
’’Tentu saja, ke depan kita semua akan lebih banyak menghasilkan proyek energi ramah lingkungan seperti yang kita rayakan pada hari ini. Langkah strategis ini menjadi peran utama dalam mendorong target NZE,’’ jelas Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
UEA juga berkomitmen untuk melakukan investasi lanjutan khususnya di energi bersih. Dukungan UEA ini sebagai dorongan terhadap Indonesia untuk bisa mencapai NZE pada 2060 mendatang.
CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi menjelaskan, ke depan, diharapkan rencana pengembangan PLTS Terapung Cirata ini lebih baik lagi dan mampu memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia.
’’Kerja sama antara Masdar dan PLN menjadi bukti dukungan kami terhadap agenda transisi energi di Indonesia. Masdar dan PLN juga sepakat untuk dapat melipatgandakan kapasitas yang ada pada proyek ini. Kami sangat menantikan kolaborasi lanjutan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar,’’ tutup Jameel Al Ramahi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendorong pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan potensi teknis PLTS terapung yang mencapai 28,4 GW dari 783 lokasi badan air di Indonesia untuk akselerasi pemanfaatan PLTS. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya potensi PLTS terapung skala besar yang dapat dikembangkan setidaknya di 27 lokasi badan air yang memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan total potensi mencapai 4,8 GW dan setara dengan investasi sebesar USD 3,84 miliar atau sekitar Rp 55,15 triliun.
“Pemanfaatan potensi PLTS terapung ini akan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dan meraih target net zero emission (NZE) lebih cepat dari tahun 2060,” ucap Fabby.
Menurut dia, pemerintah dan PLN perlu menciptakan kerangka regulasi yang menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di pembangkit ini. Salah satunya, dengan memberikan tingkat pengembalian investasi sesuai profil risiko. Tapi menarik dan mengurangi beban tambahan dalam mengelola investasi.
Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan skema penugasan PLN kepada anak perusahaannya yang selama ini menjadi opsi prioritas pengembangan PLTS terapung. Melalui skema ini, anak perusahaan mencari pihak yang bersedia untuk berinvestasi atau equity investor untuk kepemilikan minoritas. Tapi, harus mau menanggung porsi equity yang lebih besar melalui pinjaman pemegang saham (shareholder loan).
Fabby menilai, skema ini menguntungkan PLN, tetapi memangkas pengembalian investasi bagi investor dan beresiko pada bankability proyek dan minat pemberi pinjaman. Namun, di sisi lain juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha. “Karena hanya mereka yang punya ekuitas besar saja yang bisa bermitra dengan PLN, dan mayoritas investor asing. Hal ini dapat berdampak pada minat investasi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Solusinya, lanjut Fabby, pemerintah perlu memperkuat permodalan PLN dan anak usaha melalui penyertaan modal negara (PMN) khusus untuk pengembangan energi terbarukan. Atau memberikan pinjaman konsesi kepada PLN melalui PT SMI yang kemudian dapat dikonversi sebagai kepemilikan saham pada proyek PLTS terapung. (*)
Tim penyidik dari Kejari Bintan disaksikan pihak dari Pemerintah Desa Berakit melakukan pemasangan plang saat penyitaan bidang tanah di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong. F.Kejari Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menyita 2 bidang tanah terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli tanah milik Pemerintah Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong pada tahun 2012.
Dua bidang tanah yang disita yakni satu bidang tanah yang terletak di jalan Habd Salam, Teluk Merbau RT 001 RW 001 Desa Berakit dengan luas sekira 12.469,477 meter persegi.
Kemudian, satu bidang tanah yang terletak di jalan Bhatin Muhammad Ali, Teluk Asah, RT 005 RW 003, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan dengan luas 9.104 meter persegi.
Sehingga luas total kedua bidang tanah tersebut sekira 21.573,477 Meter persegi.
Kasi Intel Kejari Bintan, Samsul Sahubauwa menyampaikan, penyitaan dua bidang tanah terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli aset milik Desa Berakit berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Nomor: PRINT-02/L.10.15/Fd.2/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dan Penetepan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 63/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Tpg Tanggal 24 Oktober 2023.
“Penyitaan dilakukan Selasa (7/11/2023) lalu,” kata dia.
Penyitaan ini, kata dia, bagian dari tindakan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Pada saat penyitaan, dia mengatakan, jaksa penyidik Kejari Bintan memasang plang penyitaan di dua bidang tanah tersebut.
Pemasangan plang penyitaan disaksikan pihak dari Pemerintah Desa Berakit.
Penutupan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima)
batampos– Bea Cukai berhasil melakukan 7 penegahan sepanjang kegiatan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima) 2023. Operasi ini berlangsung dari tanggal 18 Oktober-8 November.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto ini merupakan bentuk kerja sama bilateral dalam memberantas tindak pidana penyelundupan, terutama di wilayah perairan Selat Malaka.
“Pelaksanaan Patkor Kastima kali ini adalah operasi yang kami selaraskan dengan operasi laut terpadu Bea Cukai Jaring Sriwijaya semester II,” ujar Nirwala saat penutupan di
Adapun 7 tegahan tersebut berupa rokok, bahan bakar minyak, narkotika, senjata api (senpi) dan ballpress. Khusus ballpress ditegah oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara pada 5 November 2023.
“Informasi atas adanya dugaan importasi ilegal ballpressed tersebut berasal dari Kastam Diraja Malaysia. Hingga akhirnya Bea Cukai dapat menangkap sebuah kapal dan tiga truk berisi ballpressed,” kata Nirwala.
Nirwala pun berharap kerja sama dan pertukaran informasi serupa dapat terus berlangsung, meski tidak sedang dalam masa operasi Patkor Kastima.
Terlebih, kata Nirwala, administrasi pabean Indonesia dan Malaysia harus mampu mengamankan wilayah dari aktivitas ilegal. Seperti penyelundupan yang dinamikanya berubah sangat cepat.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan dan keselamatan laut Selat Malaka yang sangat rawan adalah menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan Malaysia. Tugas itu tentunya akan sangat berat kalau dilakukan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Patkor Kastima ini merupakan bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang kepabeanan dan cukai yang telah terbangun sejak Juli 1994. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan undang-undang kepabeanan kedua negara dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan patrol laut baik secara terkoordinasi maupun patroli laut rutin.
Tak hanya itu, Patkor Kastima juga sebagai upaya preventif atau respresif dalam rangka memberantas perdagangan ilegal dan penyelundupan barang ilegal di perairan Selat Malaka, antara lain narkotika, rokok, minuman keras (liquor), pakaian bekas (balepressed), dan barang larangan/pembatasan lainnya.
“Melalui patroli terkoordinasi Patkor Kastima lah, tugas tersebut terasa menjadi lebih ringan untuk kita bersama,” tutup Nirwala. (*)
Sidang pengucapan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilku hakim konstitusi atas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memiliki ketua baru. Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar kemarin, hakim konstitusi Suhartoyo didapuk sebagai Ketua MK yang baru. Suhartoyo didampingi Saldi Isra sebagai wakil ketua.
Penetapan nama Suhartoyo, diambil melalui musyawarah mufakat yang diikuti sembilan hakim konstitusi. Musyawarah berlangsung pukul 09.00 hingga sekitar pukul 12.00.
Suksesi kepemimpinan di MK sendiri merupakan tindaklanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK yang telah mencopot Anwar Usman. Anwar dinyatakan melanggar etik berat berkaitan dengan putusan 90/2023 tentang syarat usia capres.
Saldi mengatakan, proses musyawarah berlangsung cair. Dalam momen tersebut, masing-masing hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sekaligus kesiapannya untuk dicalonkan sebagai ketua.
Hasilnya, dari sembilan hakim, muncul dua nama yang bersedia sekaligus didorong untuk maju. Yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Ketidaksediaan tujuh hakim lainnya disebabkan alasan yang beragam. Arief Hidayat misalnya, mengaku ingin mengambil peran yang berbeda. Kemudian, Manaham Sitompul dan Wahiduddin Adams sudah mendekati usia pensiun.
“Dan yang lain-lain merasa dua nama ini sebetulnya orang bisa didorong ke depan,” tuturnya.
Dari kesepakatan awal tersebut, kemudian disepakati untuk Saldi dan Suhartoyo mengambil kesepakatan. Keduanya lantas mendiskusikan secara tertutup kurang lebih 20 menit. “Yang disepakati untuk jadi ketua mk ke depan adalah bapak suhartoyo,” imbuhnya. Tujuh hakim lainnya, kemudian memberikan persetujuan atas hasil tersebut.
Pria berdarah Minang itu tidak membeberkan secara detail pertimbangannya memberikan ruang pada Suhartoyo. Dia hanya menegaskan jika itu hasil refleksi atas upaya memperbaiki MK ke depan.
“Kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua itu kayak dwitunggal ke depan,” ungkapnya. Usai disepakati, Suhartoyo akan diambil sumpahnya pada hari Senin (13/11). Masa jabatan akan berlaku selama lima tahun sejak dilantik.
Sementara itu, Suhartoyo mengatakan, dirinya sejatinya tidak meminta jabatan tersebut. Kesanggupannya untuk dicalonkan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua semata-mata didasarkan pada banyaknya desakan dari para rekan sesama hakim. “Berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi,” ujarnya.
Padahal di sisi lain, ada kebutuhan agar MK segera memiliki kedua dalam 2×24 jam paska putusan majelis etik. Kemudian, ada juga kebutuhan untuk bisa kembali merebut kepercayaan publik.
Disinggung soal upaya mengembalikan kepercayaan publik ke depan, Suhartoyo belum mau menyampaikan. Dia berdalih, saat ini belum resmi dilantik sebagai Ketua MK. “Yang substansial nunggu tadi sah jadi ketua. Sekarang saya belum jadi ketua,” terangnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Yance Arizona menilai terpilihnya Dr Suhartoyo menjadi Ketua MK didampingi Prof Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK memberikan cahaya perbaikan. Keduanya merupakan satu paket komplit. “Karena keduanya seiring sejalan,” terangnya.
Hal itu terlihat dari dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Dia mengatakan, dalam putusan UU Cipta Kerja dan putusan tentang perlunya menghapus presidential threshold (PT) terlihat kesamaan keduanya. Yakni menyatakan UU Cipta Kerja dan PT Inkonstitusional. “Dalam hal tertentu dalam putusan batas usia capres cawapres juga terlihat (menolak gugatan),” urainya.
Dia berharap Ketua MK dan wakilnya bisa memimpin perubahan institusi MK menjadi lebih baik. Yang perlu dilakukan MK adalah menjaga independensi dan menolak setiap intervensi. “Bisa jadi upaya intervensi semakin kuat dalam perjalanan pemilu ini,” paparnya.
Selain itu juga terkait rekomendasi dari MKMK yang memerlukan pembentukan MKMK permanen dan merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1/2023, dia menilai perlu ditunaikan. “Ketua MK baru perlu untuk menuntaskan persoalan ini,” jelasnya.
Terkait keberadaan Anwar Usman yang dinilai masih bisa melakukan upaya mempengaruhi hakim lain? Dia mengatakan bahwa tentunya keberadaan Anwar Usman akan tetap berpengaruh. Tapi, konstelasi hakim MK juga telah berubah. “Apalagi kedepan akan ada dua hakim baru menggantikan Wahidudin Adams dan Manahan MP Sitompul,” jelasnya.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Violla Reininda mengatakan, kasus putusan 90/2023 yang berujung pada sanksi etik kepada sembilan hakim konstitusi harus dipandang Ketua MK baru sebagai tamparan keras dan titik balik reformasi. Sebab, fakta hukum itu menunjukkan bahwa pembusukan institusional MK terjadi dari dalam.
Sebagai bentuk reformasi MK, Violla mendesak tidak hanya sebatas mengganti kepemimpinan. Untuk jangka panjang, perlu untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakkan kode etik dengan membentuk MKMK yang permanen.
“Harus diisi oleh tokoh-tokoh negarawan yang tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan hukum,” ujarnya.
Tak hanya itu, kelembagaan MKMK juga harus ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan terpisah dari MK. Sehingga untuk ke depan, hakim konstitusi tidak menaruh representasi pada MKMK. “MKMK yang permanen pun diharapkan proaktif dalam mengawasi MK,” imbuhnya.
Selain itu, mekanisme Majelis Kehormatan Banding untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat juga dinilai perlu dikaji ulang. Bahkan Violla mengusulkan harus ditiadakan untuk menghindari proses pemeriksaan etik yang berlarut dan tidak memberikan kepastian hukum.
Namun apabila dipertahankan, itu harus diatur di level undang-undang bukan peraturan MK. “Agar tidak dengan sengaja memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa terpilihnya Suhartoyo sebagai ketua MK berarti putusan MKMK sudah dilaksanakan. ”Sesuai dengan amarnya, bahwa dalam waktu 2 x 24 jam Wakil Ketua MK Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan ketua MK yang baru,” ungkap dia kepada awak media.
Sebagai mantan ketua MK, Mahfud mengaku kenal dengan Suhartoyo. Perkenalan keduanya bahkan sudah terjadi sejak mereka masih menempuh pendidikan studi strata satu di Universitas Islam Indonesia (UII). ”Saya kenal Suhartoyo itu sebagai teman sekolah, satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII,” terang pejabat asal Madura itu.
Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya dan Suhartoyo merupakan teman satu angkatan, satu kelas, dan satu kelompok belajar. Menurut dia, Suhartoyo merupakan pribadi yang baik. Karena itu, dia berharap Suhartoyo tidak berubah. Dia berharap besar Suhartoyo bisa menjalankan tugas dengan baik. ”Mudah-mudahan tidak terkontaminasi dan tidak membiarkan MK rusak,” kata dia.
Masih Saling Lapor
Sementara residu dari putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 masih terasa. Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) melaporkan kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH) seperti yang disebutkan dalam sidang MKMK ke Bareskrim. “Kebocoran informasi rahasia dalam RPH itu melanggar Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 7/2020 Tentang Mahkamah Konstitusi,” jelasnya Anggota P3K Maydika Ramadani.
Laporan itu telah diterima Bareskrim dengan nomor STTL/432/XI/2023/Bareskrim. Dia mengatakan, dengan laporan ini diharapkan pelaku bisa ditemukan dan tidak ada lagi kebocoran informasi rahasia dalam RPH. “Jangan sampai terulang kembali,” tuturnya.
Di sisi lain, Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara melaporkan dugaan maladministrasi Anwar Usman ke Ombudsman. Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus menuturkan, laporan ini dikarenakan Anwar Usman melalaikan membuat peraturan dan membentuk MK banding. “Ini merupakan pelanggaran hukum yang dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Makanya dilaporkan ke Ombudsman,” jelasnya.
Dengan tanpa aturan MK banding, saat ini Anwar Usman hanya bisa ngomel-ngomel di media. Dia mengatakan, akhirnya senjata makan tuan. “Kalau dibuat aturan MK banding. Tentunya bisa menempuh jalur itu,” paparnya. (*)
batampos– Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan pejabat eksekutif BPR Bestari Tanjungpinang inisial AF, sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang.
Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, mengatakan tersangka AF merupakan pejabat eksekutif operasional BPR Bestari Tanjungpinang.
Penyidik Pidana Khusus Kejati Kepri, kata Denny, menetapkan AF sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang pada Rabu (8/11).
Denny menerangkan, modus yang dilakukan AF untuk melakukan korupsi dan pencucian uang yakni dengan melakukan penarikan tabungan nasabah, pencairan deposito nasabah BPR Bestari tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
“Selain itu, adanya penarikan uang kas pada rekening giro milik BPR Bestari pada Bank Mitra tanpa melalui ketentuan yang berlaku,” jelasnya, Kamis (9/11).
Terkait kerugian dalam dugaan korupsi dan pencucian uang tersebut, Denny belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut dan terperinci.
“Intinya AF sudah kami tetapkan tersangka. Kerugian kurang lebih Rp 6 miliar atau Rp 7 miliar,” terang Denny.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tersangka juga dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)
salah satu adegan rekonstruksi yang diperagakan Petrus
batampos – Penyidik Reskrim Polsek Batam Kota menggelar rekontruksi atau reka ulang pembunuhan yang dilakukan Petrus Santoni Halawa di Tanah Merah Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (9/11) pagi . Tersangka menghabisi nyawa pasangan sesama jenisnya, Sun Pen, 56.
Rekonstruksi pembunuhan itu dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam, tersangka dan kuasa hukumnya. Dalam rekonstruksi ini, tersangka menjalani 14 adegan.
“Ada 14 adegan yang dijalani. Mulai dari korban menjemput pelaku hingga menghabisi nyawa,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Fajar Bittikaka.
Adegan pertama dimulai saat korban menjemput pelaku untuk berkencan ke Sungai Panas menggunakan motor. Keduanya sempat makan bersama di Legenda Malaka, Batam Kota dan kemudian berencana checkin ke hotel di kawasan Pelita.
“Saya ajak ke hotel, tapi ditolak. Lalu saya ajak ke tanah kosong ini,” kata Petrus.
Pada adegan keenam, pelaku mengeluarkan pisau yang sudah ia bawa dari rumah. Kemudian menikam korban di bagian perut.
Kemudian pada adegan ketujuh, korban yang ditikam melawan pelaku dengan merebut pisau tersebut. Tapi berhasil direbut lagi dan menikam korban di bagian leher.
“Saya tusuk di leher 1 kali. Saya sempat terdiam setelah menusuknya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Petrus mengakui nekat membunuh pasangannya untuk mengusai hartanya. Ia mengaku kalau ia memiliki kelainan seksual. Ia mengatakan baru seminggu mengenali korban dan langsung berkencan.
“Saya baru 3 bulan di Batam dan langsung kerja di sana (rumah makan). Rencananya uang mau dikirim ke orangtua,” tutupnya.
Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. (*)
Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD. (PANRB untuk JawaPos.com)
batampos – Tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) berlangsung sejak kemarin (9/11). Tepat pukul 08.00 waktu setempat pelaksanaan SKD dimulai secara resmi untuk seluruh Indonesia. Total ada 1,8 juta lebih calon ASN yang mengikuti seleksi tersebut.
Data resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan total pelamar ASN yang maju ke tahapan seleksi ini sebanyak 1.853.617 orang pelamar. Perinciannya adalah 1.128.028 orang pelamar kategori PPPK dan ada 725.589 pelamar kategori PNS.
Pemerintah membuat nomenklatur atau penamanan yang berbeda untuk seleksi PPPK dan PNS. Istilah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) digunakan untuk kelompok rekrutmen PNS. Sedangkan untuk kelompok rekrutmen PPPK, menggunakan nama Seleksi Kompetensi. Namun keduanya sama-sama menggunakan komputer atau computer assisted test (CAT).
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan SKD calon PNS dan Seleksi Kompetensi calon PPPK berlangsung di 366 titik lokasi (tilok). Perinciannya adalag 304 tilok di dalam negeri dan 62 tilok di luar negeri. Dia berharap pelaksanaan CAT di dalam maupun luar negeri berjalan lancar. Haryomo juga bersyukur pada hari pertama pelaksaan SKD atau Seleksi Kompetensi berjalan lancar. Setiap harinya digelar sebanyak empat sesi ujian SKD atau Seleksi Kompetensi. Khusus hari Jumat digelar tiga sesi saja.
“Sesuai jadwal yang ditetapkan Panselnas, pelaksanaan SKD bagi pelamar CPNS dijadwalkan akan berlangsung hingga 18 November,” katanya di kantor BKN kemarin (9/11). Sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK akan berlangsung hingga 4 Desember 2023 mendatang.
Dia menjelaskan pelaksaan CAT terbuka dan transparan. Pelaksanaan ujian berbasis komputer itu memungkinkan masyarakat umum dapat melihat secara langsung perolehan nilai atau skor saat mengerjakan ujian selama pelaksanaan SKD atau Seleksi Kompetensi. Upaya ini sebagai bentuk keterbukaan informasi publik oleh BKN. Masyarakat secara luas dapat menyaksikan nilai peserta yang sedang mengikuti ujian secara langsung melalui laman youtube Official CAT BKN.
Dia juga memastikan unsur keamanan demi kenyamanan seluruh peserta SKD atau Seleksi Kompetensi. Dia juga mengatakan, BKN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara berkolaborasi untuk mengawal keamanan pelaksanaan seleksi. “Khususnya dari aspek teknologi informasi,” jelasnya.
Kerjasama BKN dan BSSN itu juga sebagai antisipasi terhadap oknum atau isu yang tidak diinginkan. BKN juga sudah meningkatkan seluruh aspek keamanannya. Untuk antisipasi kecurangan atau kebocoran soal ujian.
Pada kesempatan itu, Haryomo tetap mengimbau para pelamar seleksi agar tidak sekali-kali berkompromi atau melakukan kecurangan. Apalagi bertransaksi dengan oknum yang mengklaim bisa meluluskan pelamar tanpa tahapan seleksi. Tindakan oknum dapat dicegah selama pelamar tidak tergiur tawaran meluluskan pelamar sebagai ASN oleh oknum. Pada umumnya oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah tertentu dengan syarat sejumlah uang. “Budaya buruk seperti ini dapat dicegah mulai dari masing-masing pelamar,” pesannya.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas turut memantau pelaksanaan SKD di kantor BKN kemarin. Dia kembali menegaskan bahwa sistem CAT sudah sangat terbuka. Jadi tidak ada lagi celah kecurangan, titipan-titipan, atau jalur belakang. Paslanya setiap orang bisa mengetahui skor atau nilai SKD masing-masing.
“Saya ingin sampaikan tidak ada satupun orang yang bisa membantu untuk lolos (seleksi),” tuturnya. Mantan Bupati Banyuwangi itu juga berpesan jangan ada yang termakan penipuan dengan modus bisa meloloskan seleksi CPNS atau calon PPPK.
Azwar mencontohkan anak dari Plt Kepala BKN sendiri sudah tiga kali ikut seleksi ASN tapi tidak lulus. Begitupun dengan anak kedua Presiden Joko Widodo juga sempat ikut seleksi ASN, juga tidak lolos. Azwar mengatakan setiap pelamar harus percaya dengan kemampuan sendiri. Bukan percaya pada bujuk rayu orang lain. (*)
Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Nasriadi menyampaikan keterangan terkait pembobolan rekening nasabah bank di Mapolda Kepri, Kamis (9/11).
batampos – Ditreskrimsus Polda Kepri mengungkap dua kasus tindak pidana ilegal akses atau pembobolan rekening nasabah yang dilakukan pada dua bank yang berbeda di Kota Batam. Pelakunya 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni FQ, HS, dan KF, serta MMT.
Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol didampingi oleh Wadirkrimsus Polda Kepri, Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri, Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Kepri dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri di Mapolda Kepri, Kamis (9/11/2023).
Kombes Nasriadi menjelaskan kronologis kejadian kasus pertama. Pada sekira tanggal 28 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 ada 3 orang oknum karyawan salah satu bank di Batam melakukan perubahan data nasabah berupa alamat email dan nomor telepon nasabah yang dilakukan salah satu bank unit di wilayah Batam.
Setelah 3 orang oknum karyawan bank tersebut berhasil melakukan perubahan data nasabah berupa alamat email dan nomor telepon nasabah tersebut, mereka melakukan sejumlah transaksi pergeseran dana. Padahal nasabah bank tersebut tidak melakukan transaksi apapun.
Atas kejadian tersebut pihak bank mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp 12.684.179.717. Adapun barang Bukti yang berhasil disita polisi yakni 1 unit PC, 1 unit flashdisk, dan 4 unit handphone.
“Modus Operandi yang digunakan para tersangka yaitu 3 orang pelaku dengan inisial FQ, dengan inisial HS, dan dengan inisial KF melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan data nasabah salah satu bank di Kota Batam, yang mana perubahan data tersebut berguna untuk bisa melakukan transaksi pada akun internet banking milik nasabah salah satu bank tersebut,” papar Nasriadi.
Nasriadi melanjutkan, tindak pidana yang sama juga terjadi di salah satu bank lainnya di Kota Batam. Kejadian lebih awal yakni sekira bulan Juni 2023 salah satu bank kantor pusat melakukan audit ke salah satu bank wilayah Kepri.
Dari audit ini diketahui adanya karyawan bank yang bernisial MMT melakukan pembuatan akun email pribadi yang seolah-olah email tersebut adalah milik nasabah. Kemudian dibuatkan akun internet banking milik nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut.
“Adapun cara pembuatan akun internet banking adalah dengan menggunakan user ID Customer Service bawahannya yang kemudian dilakukan persetujuan oleh user ID miliknya melalui komputer kerjanya.” jelas Nasriadi.
Adapun perbuatan tersebut sudah dilakukan tersangka inisial MMT sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dan telah membuat akun internet banking sebanyak 3 nomor rekening. Dari 3 nomor rekening yang telah dibuatkan akun internet bankingnya tersangka inisial MMT telah melakukan transaksi pendebetan secara berulang-ulang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 13.200.000.000.
Barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 unit personal computer, 1 unit hard disk, dan 1 bundle rekening koran.
Pasal yang dipesangkakan terhadap para tersangka yaitu Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar dan atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar dan atau Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana. (*)
batampos – Keluarga besar Scarlett dan Felicya Angelista minta maaf ke publik di tengah ramainya seruan untuk boikot brand milik Felicya, Scarlett.
Seruan boikot ini bermula dari unggahan video Felicya Angelista soal konflik Gaza, Palestina-Israel. Felicya diserbu kecaman netizen lantaran dianggap pro Israel.
“Saya memohon maaf yg sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya up di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video sehingga ada perkataan dan pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut,” ucap Felicya.
Dalam video klarifikasi yang diunggah tersebut, Felicya menambahkan kutipan video yang memperlihatkan lokasi serangan di Israel yang semakin menuai amarah netizen.
“Baru paham ternyata akhir video beritanya tentang Israel,” tulis naura_k*baya.
Dikarenakan berita dan komentar netizen yang tak kunjung usai, kini Instagram official dari scarlett memberikan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman.
Postingan Scarlett usai Felicya beri klarifikasi. Sumber Foto: Instagram @scarlett_whitening
Dalam postingan tersebut bertuliskan, “Kami keluarga besar Scarlett menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas ketidaknyamanan dari video yang telah diunggah Felicya Angelista baru-baru ini.”
Brand Scarlett juga menyadari, bahwa mengalami proses pengeditan yang kurang tepat, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
“Kami berempati mendalam terhadap penderitaan yang dialami para korban di Palestina, posisi kami sangat jelas: kami mendukung kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina, yang selaras dengan sikap resmi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia,” ungkap Scarlett.
Dalam unggahannya, Scarlett menuliskan bahwa mereka berkomitmen pada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi.
Netizen pun mengomentari postingan klarifikasi tersebut, “Maaf udh ga respect dan gaakan pake produk Scarlett lagi,” tulis @yoshiii_official.
“Tetep gamau beli lagi wkwk, bye Scarlett. I stopped following you,” tulis @naemldysa , “Panik ya, 11.11 sale nanti sepi orderan,” kata akun @dikikrisna.
“Ini seriusan nyalahin editornya? Kasian amat dia jadi kambing hitam, pasti sebelum up ke sosmed, konten udah dpet acc dr atas dong,” tulis @beautysweetpotato.“Yakin? apa karna takut diboikot? Kenapa bukan yang bersangkutan yang langsung klarifkasi,“ tulis @dindaaa.yuuu , “Tadi katanya netral skrg pro palestin gmn sih,” kata akun @dewinismayanti.
“Gelas yang udah hancur kalau disatukan kembali ga akan pernah utuh seperti semula, layaknya hati manusia, pamit undur diri yaaaa,” tulis @dianladjapi_.(*)
batampos– Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan pejabat eksekutif BPR Bestari Tanjungpinang inisial AF, sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang.
