batampos – Dalam rapat darurat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Jokowi melayangkan empat tuntutan terkait konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas, yang terjadi di Gaza, Palestina.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa rapat darurat tersebut sangat tepat untuk dilakukan, mengingat pentingnya untuk segera menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina yang sedang mengalami krisis kemanusiaan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar OKI dapat bersatu di garda terdepan dan bisa merumuskan sesuatu yang konkret agar kekejaman Israel dapat segera dihentikan.

BACA JUGA: Indonesia dan 6 Negara Lain Diberi Mandat Untuk Bertindak Hentikan Perang di Gaza 

“OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk bela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,” kata Presiden Jokowi saat hadiri KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (12/11).

Presiden Jokowi juga menyayangkan situasi saat ini dimana seluruh negara seakan tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan menyelamatkan warga Palestina.

“Satu bulan telah terjadi kekejaman ini, dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pemimpin negara, tapi sampai saat ini tak satupun mampu hentikan kekejaman ini,” ungkapnya.

Kemudian sebagai solusi, Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin negara Islam, menyampaikan 4 tindakan konkret yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan agresi Israel terhadap Palestina.

Pertama, Presiden Jokowi kembali menyerukan bahwa gencatan senjata harus segera dilakukan.

“Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi ‘self defense’ dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah ‘collective punishment’. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata,” jelasnya.

Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi meminta agar bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya.

“OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable,” kata Presiden Jokowi.

“Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter Internasional,” tambahnya.

Ketiga, Jokowi mendorong agar OKI dapat menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kejahatan perang yang telah dilakukannya.

“Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya, dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional,” ujar Presiden RI itu.

Lalu yang keempat, Presiden Jokowi meminta OKI untuk mendesak agar perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya two-state solution (solusi dua negara) dan menolak pemikiran one-state solution (solusi satu negara), karena pasti hanya membuat Palestina yang dikorbankan.

“Jika mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Presiden Jokowi meminta izin serta dukungan dari para pemimpin negara Islam untuk menyampaikan hasil keputusan KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Joe Biden, dalam agenda berikutnya di Washington D.C, Amerika Serikat (AS).

“Dari Riyadh saya sudah terjadwal melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Mohon Izin para pemimpin, saya akan sampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 naik. Terkait besarannya akan ditentukan berdasarkan tiga variabel yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

BACA JUGA: Buruh Tuntut Upah Minimum Naik 15 Persen

Untuk diketahui, aturan tersebut merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mulai berlaku 10 November 2023.

“Kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP No.51/2023 yang mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk alfa),” jelas Ida dalam keterangan resminya dikutip Minggu (12/11/2023).

Mengutip PP Nomor 51 Tahun 2023, yang dimaksud inflasi dalam aturan tersebut adalah inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks harga konsumen periode September tahun sebelumnya (dalam persen).

Sementara pertumbuhan ekonomi yang dimaksud meliputi angka pertumbuhan yang terjadi di provinsi dan kabupaten/kota. Bagi provinsi, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan.

Lalu, pertumbuhan ekonomi kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada dua tahun sebelumnya.

“Sedangkan, bagi kabupaten/kota, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan kabupaten/kota 2 tahun sebelumnya (dalam persen),” bunyi beleid tersebut.

Adapun indeks tertentu sebagaimana dimaksud disimbolkan dengan alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

“Ketiga variabel tersebut dimaksudkan untuk dapat menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetap mempunyai daya saing,” pungkasnya.

Meski demikian, belum ada informasi mengenai besaran kenaikan UMP 2024 hingga saat ini. Nantinya kenaikan tersebut akan langsung diumumkan paling lambat pada 21 November mendatang.

Sementara itu, berikut ini formula penghitungan upah minimum provinsi tahun 2024, sebagai berikut:

UM[t+1] = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM[t+1]

Nilai penyesuaian Upah minimum dalam formula penghitungan Upah minimum dihitung sebagai berikut:

Nilai Penyesuaian UM[t+1] = {Inflasi + (PE x Alfa)} = UM(t) (*)

Reporter: JP Group