batampos – Kasus dugaan prostitusi atau perdagangan orang berkedok tempat pijat 81 Orchid Massage bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Direktur 81 Orchid Massage, Hendra alias Acai bersama Irnicen alias Mami duduk sebagai terdakwa dalam sidang yang dipimpin hakim Edi Sameaputty.

Kemarin adalah sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) Abdullah. Karena ancaman hukuman kedua terdakwa tinggi, hakim Edi kemudian menunjuk pengacara dari LBH Suara Keadilan untuk mendampingi kedua terdakwa selama proses persidangan.

“Ancaman hukuman saudara tinggi, jadi saya tunjuk pengacara untuk mendampingi saudara dalam persidangan,” jelas Edi.

Dalam dakwaan dijelaskan terungkapnya dugaan tindak pidana berawal dari informasi kepolisian. Bahwa adanya kegiatan portitusi atau perdagangan orang berkedok tempat massage.

Setelah melakukan penyamaran, polisi langsung mendatangi lokasi massage yang berada di kawasan Nagoya tersebut. Dan benar saja, saat memasuki tempat massage, terdapat beberapa perempuan duduk santai di kursi.

Mami sebagai kasir atau admin massage tersebut menawarkan jasa pijat dengan memilih para wanita yang ada di kursi. Para wanita yang ada di sana juga bisa dipesan untuk dibawa ke hotel.Tarif yang ditawarkan untuk satu perempuan berkisar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,8 juta.

Tarif untuk wanita itu nantinya juga akan dipotong Rp 350 ribu untuk biaya taksi, kemudian sisanya akan dibagi dua, untuk wanita pekerja seks dan pemilik usaha massage tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 wanita yang bekerja di sana juga tidak memiliki keahlian untuk pijat dan tak memiliki sertifikat pelatihan untuk pijat.

“Perbuataan terdakwa sebagaimana diancam pasal 2 ayat 1 UU tahun 2007, tentang tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 55 ayat 1,” jelas Abdullah

Dakwaan tersebut dibenarkan oleh kedua terdakwa, namun karena belum ada saksi, sidang kemudian ditunda hakim Edi pada Senin (27/11) depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kilogram. Barang haram ini didapati dari tangan Supriadi, 46, di Pelabuhan Sagulung.

Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat pada Minggu (19/11). Saat itu, tersangka membawa sabu yang disimpan di dalam paper bag.

Baca Juga: Polisi Amankan Dua Mobil yang Dipakai Yuda Untuk Menghabisi Istrinya

“Berjalan kaki mengarah ke parkiran motor. Kemudian tim langsung mengamankan dan menggeledah tersangka,” ujar Nugroho di Mapolresta Barelang, Kamis (23/11).

Nugroho menjelaskan tersangka ditugaskan seorang pria bernisial A (DPO) untuk membawa sabu tersebut dari Malaysia. Tersangka diupah Rp 15 juta.

“Untuk pemilik barang ini sedang kita kejar. Kita masih lakukan pengembangan,” katanya.

Dengan pengungkapan kasus ini, hingga November Sartes Nakorba Polresta Barelang berhasil menindak 63 kasus. Dengan barang bukti 114 kg sabu, 4,3 kg ganja, 1.852 butri ekstasi.

Baca Juga: Bayi yang Disimpan Dalam Lemari di Mukakuning Hasil Aborsi

“Saya tekankan tidak ada bentuk kejahatan dalam bentuk apapun di Kota Batam. Pasti akan saya tindak tegas,” ungkapnya.

Sementara dari pengakuan Supriadi, ia baru pertama kali ditugaskan sebagai kurir sabu. Ia mengaku membutuhkan uang untuk membeli motor. “Uangnya mau beli motor,” katanya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun atau penjara 20 tahun. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Dukungan masyarakat terhadap realisasi program Rempang Eco-City terus mengalir. Nurbaiti, warga asal Desa Sembulang Tanjung, percaya bahwa program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat ke depannya.

“Harapan kami tentu ekonomi kampung jadi lebih maju,” ujarnya sebelum bergeser ke hunian sementara, Rabu (22/11/2023).

Ia menegaskan, pergeseran terhadap keluarganya ke hunian sementara merupakan bentuk dukungan nyata agar program Rempang Eco-City dapat segera terealisasi.

Mengingat, program tersebut juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga, pemuda setempat pun mendapat kesempatan untuk terlihat dalam kemajuan kawasan Rempang ke depannya.

“Kami pindah tanpa ada paksaan dari manapun. Ini bentuk dukungan kami terhadap pembangunan Rempang,” tambahnya.

Warga lain, Saemah, juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, warga negara yang baik akan mendukung penuh program pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

“Kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung negara. Harapan kami, anak-cucu bisa hidup lebih sejahtera ke depannya,” tegas perempuan asal Desa Pasir Panjang. (*/rilis)

batampos – Abdul hakim seorang sopir online yang diminta menjemput penumpang di bandara menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Ia dinilai jaksa Abdullah terbukti menjadi perantara penyaluran PMI Non Prosedural atau ilegal. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum (JPU) Abdullah menuntut terdakwa dengan 5 tahun penjara.

Tuntutan hukuman terhadap Abdul Hakim dibacakan oleh jaksa pengganti Adjudian di persidangan Kamis (23/11) sore. Dalam tuntutan itu dijelaskan bahwa perbuataan terdakwa Abdul Hakim tak ada alasan pemaaf dan pembenar. Perbuataan terdakwa sebagaiman terbukti melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga:BRI Bantu UMKM Naik Kelas

“Menuntut terdakwa Abdul Hakim dengan 5 tahun penjara. Kemudian mewajibkan denda Rp 200 juta yang apabila tak dibayar diganti pidana 6 bulan,” ujar Adjudian menjabarkan isi surat tuntutan.

Usai membacakan tuntutan, jaksa kemudian menyerahkan berkas tuntutan kepada majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa, Cristopher.

Majelis hakim, David P Sitorus terlihat kaget dan ragu dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara tersebut. Yang kemudian menanyakan kembali kepada jaksa terkait tuntutan 5 tahun terhadap Abdul Hakim. Bahkan hakim anggota Yudith Wirawan sempat geleng-geleng kepala dengan tuntutan hukuman tersebut.

“Jadi tugas mu apa di sana?” tanya hakim David kepada terdakwa Abdul Hakim yang mengikuti sidang secara online.

Abdul Hamid, kemudian menjawab jika tugasnya diminta untuk menjemput calon PMI. Ia ditawarkan uang Rp 200 ribu jika berhasil menjemput PMI tersebut.
“Saya hanya menjemput yang mulia,” ujar Abdul Hakim tampak menahan tangis

Hakim David kemudian meminta terdakwa untuk tak menangis. Ia kemudian menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda pledoi atau pembelaan.

Diketahui, Abdul Hakim ditangkap anggota Polairud Kepri saat berada di kawasan Batam Center. Saat itu, ia baru saja menjemput Elok calon PMI atas permintaan Nunik (DPO/daftar pencarian orang). Untuk jasa menjemput itu, ia diupah Rp 200 ribu. (*)

Reporter : Yashinta