batampos – Kegiatan silaturahmi Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah organisasi kepala desa Minggu lalu berbuntut panjang. Pasalnya, kegiatan itu dinilai bernuansa politik. Padahal, kepala desa dilarang terlibat dalam politik praktis.

Kasus tersebut, tengah dalam penyelidikan Badan Pengawas Pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, jajarannya mengawasi kegiatan itu. Dari laporan jajarannya, kegiatan itu tidak terdapat unsur ajakan mendukung calon tertentu.

“Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih,” kata Bagja. Meski demikian, Bagja mengaku masih akan menelusuri lebih dalam. “Kita teliti laporan dari pengawas,” terangnya.

Dalam pantauan Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) saat itu, acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka. Saat acara bergulir, narasi mendukung pasangan Prabowo-Gibran beberapa kali menggema. Bahkan, pihak panitia menggunakan foto Prabowo-Gibran pada tanda peserta untuk acara Desa Bersatu tersebut.

BACA JUGA:Usai Hadiri Silaturahmi Desa Bersatu, Gibran Siap Terima Teguran Bawaslu

Salah seorang peserta mengatakan, ID card peserta bergambar Prabowo-Gibran itu dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya penyusupan. ”Karena yang diundang kan memang pihak Prabowo (jadi foto yang dipasang pada kit peserta adalah foto Prabowo-Gibran),” ujar peserta dari Jawa Timur yang tidak ingin disebut namanya tersebut kepada Jawa Pos.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa narasi dukungan kepada Prabowo-Gibran tidak disampaikan langsung oleh perwakilan organisasi yang hadir. ”Itu pihak ketiga,” tuturnya.

Sumber tersebut menjelaskan, tidak ada pengerahan aparatur desa untuk mendukung paslon tertentu. Namun, dia mengakui tidak sedikit peserta yang hadir dalam acara Desa Bersatu yang memang mendukung Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. ”Kalau mendukung kan tidak salah, tapi kalau ikut kampanye itu yang salah,” terang pengurus salah satu organisasi desa itu.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menepis bahwa organisasinya mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Kalau toh ditemukan di lapangan, Surta menegaskan dukungan tersebut bukan berasal dari induk kelompoknya. ”Kami tidak berpikir untuk mendukung salah satu (pasangan capres-cawapres, Red),” ujarnya.

Diketahui, Apdesi merupakan satu dari delapan organisasi desa yang meramaikan acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2023 di Indonesia Arena pada Minggu (19/11). Surta mengakui aparatur desa memang dilarang untuk berpolitik. Apalagi sampai ikut menjadi tim kampanye. Namun, sebagai pribadi yang memiliki hak memilih, Surta menyebut kepala desa boleh memberikan dukungan.

”Secara pribadinya boleh (mendukung paslon, Red), yang nggak boleh kan kepala desanya,” ungkapnya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita mengatakan, dugaan gerakan politik yang dilakukan jajaran desa merupakan pelanggaran. Sebab, kepala desa menjadi pihak yang harus netral sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

“Ini adalah bentuk penghinaan aparat desa terhadap negara hukum di Indonesia yang jelas-jelas melarang kepala desa beserta aparatnya terlibat atau mendukung calon tertentu,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia berharap Bawaslu dapat mengusut kasus tersebut sampai tuntas. “Apabila tidak ditindaklanjuti atau terkesan membiarkan fenomena ini terjadi pada pilpres 2024,” imbuhnya.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menepis isu yang menyebut adanya deklarasi dukungan kepala desa dalam kegiatan di senayan Minggu. “Ga ada di acara itu,” ujar sosok yang juga menjabat Sekjen Gerindra tersebut.

Muzani yang kebetulan hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, di situ dirinya dan Gibran hadir sebatas untuk silaturahmi. Sekaligus ada jajaran kepala desa yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhannya.

“Maka judulnya kita mendengar, didengerin, namanya mendengar. Tidak ada deklarasi, tidak ada dukungan,” imbuhnya. Soal apakah mereka akan mendukung prabowo atau tidak, Muzani menegaskan itu bukan ranah TKN.

Sementara Polri berupaya terus menjaga netralitas. Salah satunya dengan mengeluarkan telegram terkait larangan berfoto yang berpotensi digunakan mempermasalahkan netralitas anggota kepolisian.

Dalam surat telegram nomor ST/2567/XI/HUK.12.10/2023 tertanggal 21 November 2023 disebutkan ada 15 larangan berfoto, diantaranya mengacungkan jari telunjuk, mengacungkan jempol, mengqcungkqn jari telunjuk dan tengah, mengacungkan jari telunjuk dan jempol, mengacungkan jari telunjuk dan kelingking, bahkan juga melarang mengacungkan jari telunjuk dan jempol membentuk huruf x, serta mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis.

Kadivpropam Irjen Syahardiantono dalam surat telegram itu mengatakan, yang diperbolehkan adalah salam presisi, salam komando, dan salam menempelkam kedua tangan di depan dada. “Bila ada pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku,” paparnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, edaran teknis menjaga netralitas itu memang perlu. Tapi lebih dibutuhkan yang substansial. Misalnya, larangan memfasilitasi salah satu kandidat di luar tupoksi menjaga keamanan. “Netralitas itu wajib bagi semua aparat,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Deadline penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 telah berakhir pada Selasa (21/11) lalu. Namun, hingga kemarin (22/11) masih ada empat provinsi yang belum menetapkan besaran UMP-nya. Salinan surat keputusan (SK) gubernur dari empat provinsi itu juga belum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri memerinci, empat provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah (Kalteng), Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

Putri menyebutkan, hingga kemarin belum ada keterangan apa pun dari para gubernur yang belum menetapkan UMP-nya. Mereka juga belum mengajukan izin penundaan. ”Belum ada info,” ujarnya singkat.

Sebetulnya provinsi hasil pemekaran masih mengikuti ketetapan dari provinsi induknya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 yang menegaskan bahwa penetapan UMP kali pertama sebesar nilai UMP induk.

Artinya, besaran UMP 2024 untuk Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan masih mengikuti provinsi induknya. Meski demikian, bukan berarti dua provinsi itu tidak perlu membuat SK baru. ”Tetap harus ditetapkan oleh gubernur dengan SK gubernur,” ungkapnya.

Putri menyatakan, bakal ada sanksi khusus yang diberikan. Namun, jenis sanksi menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Ya, kami akan bersurat ke Kemendagri,” tegasnya. Surat itu juga akan menyinggung soal tiga provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan PP 51/2023.

Sesuai data Kemenaker, kenaikan UMP 2024 tertinggi ada di Provinsi Maluku Utara dengan 7,50 persen. Disusul DI Jogjakarta 7,27 persen, Jawa Timur 6,13 persen, dan Sulawesi Tengah 5,28 persen. Sementara itu, kenaikan UMP 2024 terendah ada di Provinsi Gorontalo dengan 1,19 persen, disusul Aceh 1,28 persen, dan Sulawesi Barat 1,5 persen.

Pada bagian lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menegaskan, kalangan pengusaha menghormati keputusan soal besaran UMP. Dia meyakini bahwa penetapan nilai upah tersebut sudah sinkron dengan regulasi. ”Keputusan itu perlu kita hormati untuk diimplementasikan karena sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023,” urainya.

Shinta mengatakan, penetapan UMP dengan dialog bipartit selalu didorong Apindo. Dia berharap semua pihak menyikapi masalah UMP ini dengan kepala dingin. Sebab, tutur Shinta, salah satu semangat dari PP 51/2023 adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

”Dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis. Penetapan upah minimum hendaknya semata-mata dilandasi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang Pemilu 2024. Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja,” papar Shinta.

Sementara itu, pihak serikat pekerja/buruh mengaku kecewa atas penetapan UMP 2024. Mereka menganggap kenaikannya sangat jauh di bawah kebutuhan riil. ”Tidak sebanding dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS),” cetus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Kondisi tersebut, kata Iqbal, menimbulkan tanda tanya. Sebab, kenaikan gaji PNS bisa sampai 8 persen. Namun, untuk buruh dan pekerja, kenaikannya sangat kecil. Untuk DKI Jakarta saja, misalnya, UMP hanya naik sekitar 3,36 persen.

Karena itu, sikap serikat buruh/pekerja tetap sama. Mereka menolak seluruh kenaikan UMP tersebut. ”Ini tidak sesuai keinginan kita, kenaikan sampai 15 persen. Ini akan berdampak pada mogok kerja nasional,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Calon Presiden RI nomor urut tiga, Anies Baswedan menyebut bahwa ada tiga nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergabung dalam komposisi Tim Nasional (Timnas) pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) pada pilpres 2024.

Ketiga mantan pimpinan KPK dari lintas periode diakui Anies, bersedia bergabung dalam tim pemenangannya.

BACA JUGA: Galang Pemilih Akar Rumput, Timnas AMIN Perkenalkan Presedium Nasional Gerakan Rakyat

Anies menyebut bahwa tokoh-tokoh mantan pimpinan lembaga anti rasuah yang bergabung dalam Timnas Amin itu, diakuinya pernah bekerja untuk perubahan dalam berbagai sektor.

“Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor,” kata Anies seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/11).

Adapun sosok yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan itu adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.

Ketiga bekas pimpinan lembaga anti rasuah di negara ini tersebut akan menduduki posisi dewan pakar dalam Timnas Amin atau tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Anies menyebut bergabungnya mantan pimpinan komisi antirasuah lantaran memiliki kesamaan dalam cara pandang dengan jajaran di Koalisi Perubahan terkait dengan konsep perubahan.

Oleh karena itu, ketiganya kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan sebagai Tim pemenangan nasional (Timnas) Amin (Anies-Muhaimin) untuk Pilpres 2024.

Timnas Amin, begitu sebutan struktural tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Timnas Amin juga menyatakan bahwa pihaknya sudah sangat siap bergerak merealisasikan perubahan bagi Indonesia yang lebih baik.

“Jadi, yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (13/11) lalu telah menetapkan secara resmi tiga bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.

Selain itu, KPU juga sudah menetapkan nomor urut masing-masing kandidat juara, Senin (14/11).

Tak hanya itu, sehari setelahnya KPU juga sudah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi akan menggunakan nomor urut satu, kemudian disusul dengan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan nomor urut dua. Sedangkan paslon Ganjar-Mahfud MD dengan nomor urut tiga. (*)

Reporter: JP Group