batampos – Setiap tanggal 9 Februari, insan pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah panjang pers nasional sekaligus menegaskan peran strategisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak masa penjajahan, pers telah menjadi bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui jalur informasi, media massa berperan menyebarkan semangat perlawanan, menjaga kesadaran nasional, hingga mengawal kemerdekaan Indonesia.

Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan pada tahun 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. PWI tercatat sebagai organisasi wartawan profesional pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional muncul dalam Kongres ke-28 PWI di Padang pada 1978. Para tokoh pers saat itu sepakat bahwa peran pers dalam perjuangan dan pembangunan nasional layak mendapatkan penghormatan melalui peringatan berskala nasional.

Usulan tersebut kemudian disetujui dalam Sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung pada 19 Februari 1981 dan selanjutnya diajukan kepada pemerintah.

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985, yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985.

Penetapan ini didasari pandangan bahwa pers memiliki sejarah perjuangan yang panjang serta peranan penting dalam pembangunan nasional dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Hari Pers Nasional menjadi pengingat bahwa pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pers berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada hukum dan kepentingan publik.

Tidak hanya menyampaikan informasi, pers juga berperan dalam mendidik masyarakat, mengawasi kekuasaan, menjaga kebebasan berpendapat, serta memperkuat persatuan bangsa.

Di tengah tantangan era digital, Hari Pers Nasional juga menjadi refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik, agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.

Peringatan HPN sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi pers dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa di Indonesia. (*)

Artikel Mengenal Hari Pers Nasional dan Jejak Panjang Pers Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Koalisi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mencatatkan kemenangan bersejarah dalam pemilihan umum yang digelar Minggu (8/2). Hasil pemilu tersebut memperkokoh kekuasaan Takaichi sekaligus membuka jalan bagi agenda besar pemerintahannya, mulai dari pemotongan pajak hingga peningkatan belanja militer.

Kemenangan ini menjadi sorotan pasar keuangan dan komunitas internasional. Janji pemotongan pajak yang agresif telah mengguncang pasar, sementara kebijakan pertahanan yang lebih kuat dinilai bertujuan menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan.

Takaichi, politisi konservatif berusia 64 tahun, mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Ia kerap menyebut mendiang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sebagai sumber inspirasinya, terutama dalam hal kepemimpinan tegas dan reformasi ekonomi.

Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi meraih 316 kursi dari total 465 kursi di majelis rendah parlemen—hasil terbaik sepanjang sejarah partai itu. Bersama mitra koalisinya, Japan Innovation Party (Ishin), koalisi pemerintah menguasai 352 kursi, atau lebih dari dua pertiga mayoritas super.

Dominasi tersebut memberi keleluasaan bagi Takaichi untuk meloloskan agenda legislatif, termasuk kemungkinan mengesampingkan majelis tinggi parlemen, tempat koalisinya tidak memiliki mayoritas.

“Pemilu ini mencerminkan perubahan kebijakan besar, khususnya dalam bidang ekonomi, fiskal, dan penguatan keamanan,” ujar Takaichi dalam wawancara televisi setelah hasil pemilu diumumkan.
“Kebijakan-kebijakan ini memang menuai penolakan. Namun jika kami mendapat dukungan rakyat, maka kami wajib menanganinya dengan seluruh kemampuan kami,” tambahnya.

Takaichi menggelar pemilu dadakan di tengah musim dingin—langkah yang jarang dilakukan—untuk memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang meningkat sejak ditunjuk memimpin LDP pada akhir tahun lalu. Sosoknya yang blak-blakan dan dikenal pekerja keras menarik simpati pemilih, meski pandangan nasionalis serta fokus pada isu keamanan turut memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama Tiongkok.

Pemungutan suara berlangsung di tengah cuaca ekstrem. Rekor hujan salju di sejumlah wilayah memaksa warga berjalan tertatih ke tempat pemungutan suara, mengganggu lalu lintas, bahkan menyebabkan beberapa TPS ditutup lebih awal.

Dikutip dari Korea Times, pemilu kali ini menjadi pemilu ketiga pascaperang yang digelar pada Februari, bulan yang biasanya dihindari karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. (*)

Artikel Menang Telak di Pemilu, Koalisi Sanae Takaichi Kuasai Dua Pertiga Parlemen Jepang pertama kali tampil pada News.

batampos– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pasien dengan layanan kronis dan katastropik, termasuk penderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Kebijakan ini diusulkan berlaku selama tiga bulan ke depan untuk mencegah terhentinya layanan kesehatan yang berisiko fatal.

Usulan tersebut disampaikan Menkes dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Menurutnya, reaktivasi otomatis penting agar peserta PBI JKN yang berstatus nonaktif tetap mendapatkan kepastian layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

Reaktivasi otomatis itu, kata Menkes, diusulkan dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan skema tersebut, peserta PBI JKN nonaktif tidak perlu lagi datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus pengaktifan ulang secara manual.

“Untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kami mengusulkan agar diterbitkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan. Layanan katastrofik yang sekitar 120 ribu peserta itu bisa otomatis direaktivasi. Ini masih usulan,” ujar Budi.

Ia menegaskan, mekanisme otomatis akan memberikan kepastian layanan, baik bagi rumah sakit maupun masyarakat. Pemerintah akan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan PBI JKN sehingga tidak terjadi keraguan dalam pemberian layanan medis.

“Kalau otomatis, orangnya tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Pemerintah langsung mereaktivasi, sehingga tidak ada berhenti layanan atau keraguan, baik dari rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemensos,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, Menkes menyebut kebutuhan dana relatif terbatas. Dengan asumsi sekitar 120 ribu peserta dan besaran iuran PBI JKN Rp 42 ribu per orang per bulan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per bulan.

“Kalau dihitung, 120 ribu dikali Rp 42 ribu, sebulan sekitar Rp 5 miliar. Jadi kami mengusulkan Rp 15 miliar untuk mereaktivasi otomatis PBI JKN selama tiga bulan,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta PBI JKN nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik. Kebijakan ini bertujuan memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI JKN.

“Dalam Kepmensos Tahun 2026 disebutkan bahwa pada kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau karena kebijakan pemerintah, seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler berupa pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka ruang reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” tuturnya. (*)

Artikel PBI JKN Pasien Cuci Darah Diusulkan Aktif Otomatis Selama Tiga Bulan pertama kali tampil pada News.

batampos –  Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif dan menderita penyakit kronis serta katastropik. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI.

“Ini Kepmensos kami nomor 2026. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi kepesertaan PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler yang memerlukan pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka jalur reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Oleh karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis kepada sekitar 100 ribu PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” jelasnya.

Gus Ipul memastikan, data peserta yang masuk dalam skema reaktivasi otomatis tersebut diperoleh langsung dari BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Datanya kami terima langsung dari BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat, tanpa memandang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan pasien gagal ginjal yang kesulitan menjalani cuci darah karena status PBI JKN mereka tidak aktif.

“Apapun segmen kepesertaannya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Rizzky, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2).

Rizzky menegaskan, larangan tersebut berlaku bagi seluruh segmen peserta JKN, bukan hanya peserta PBI nonaktif. (*)

Artikel Gus Ipul: 100 Ribu BPJS PBI Nonaktif Akan Diaktifkan Otomatis pertama kali tampil pada News.

batampos –  Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif dan menderita penyakit kronis serta katastropik. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI.

“Ini Kepmensos kami nomor 2026. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi kepesertaan PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler yang memerlukan pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka jalur reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Oleh karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis kepada sekitar 100 ribu PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” jelasnya.

Gus Ipul memastikan, data peserta yang masuk dalam skema reaktivasi otomatis tersebut diperoleh langsung dari BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Datanya kami terima langsung dari BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat, tanpa memandang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan pasien gagal ginjal yang kesulitan menjalani cuci darah karena status PBI JKN mereka tidak aktif.

“Apapun segmen kepesertaannya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Rizzky, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2).

Rizzky menegaskan, larangan tersebut berlaku bagi seluruh segmen peserta JKN, bukan hanya peserta PBI nonaktif. (*)

Artikel Gus Ipul: 100 Ribu BPJS PBI Nonaktif Akan Diaktifkan Otomatis pertama kali tampil pada News.