batampos — Cuaca panas yang melanda Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan, maupun permukiman warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Batam mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah terhadap risiko kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Kepala Bidang Pencegahan DPKP Kota Batam, M. Hafiz, mengatakan kondisi cuaca panas dan kering sangat memudahkan api cepat menyebar, terutama jika dipicu kelalaian manusia. Karena itu, masyarakat diminta tidak membakar sampah, lahan, maupun semak belukar, serta lebih berhati-hati dalam penggunaan api dan instalasi listrik.

“Cuaca panas membuat vegetasi kering sehingga api mudah merambat. Kami mengimbau warga lebih disiplin dan waspada agar tidak terjadi kebakaran,” ujarnya.

Baca Juga: Murah tapi Enak! Ini 5 Cafe di Batam yang Cocok untuk Nongkrong dan Ramah Kantong

Imbauan tersebut diperkuat dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di kawasan pinggir Jalan Ahmad Yani, tepatnya di hutan Dam Mukakuning, Rabu (4/2) sore sekitar pukul 15.00 WIB. Api diduga berasal dari semak belukar di tepi jalan dan dengan cepat merambat ke area hutan akibat kondisi lahan yang kering.

Kebakaran tersebut sempat menimbulkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Arus lalu lintas dari arah Mukakuning menuju Batu Aji pun mengalami kepadatan. Sejumlah armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas bahkan harus memanfaatkan sumber air dari Dam Mukakuning untuk menjangkau titik api yang telah masuk ke kawasan hutan.

Selain kebakaran lahan, peristiwa kebakaran rumah juga terjadi di kawasan permukiman warga. Sebuah rumah di Bengkong Indah Swadebi, Kelurahan Sadai Laut, Kecamatan Bengkong, terbakar pada Rabu (4/2) malam sekitar pukul 22.25 WIB.

Akibat peristiwa tersebut, satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis. Api diketahui cepat membesar dan sempat membuat warga panik karena dikhawatirkan merembet ke rumah lain di sekitar lokasi. Warga berupaya melakukan pemadaman awal sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.

Baca Juga: Harris Hotels Bandung dan Jakarta Kunjungi Batam Pos, Perkuat Kerja Sama Media

Kapolsek Bengkong, Iptu Yuli Endra, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan polisi langsung mengamankan lokasi dan membantu proses evakuasi korban. “Dugaan sementara, api berasal dari ruang tamu rumah korban. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Melihat rangkaian kejadian tersebut, DPKP Kota Batam kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada, terutama saat cuaca panas. Warga diminta menggunakan instalasi listrik dan peralatan elektronik sesuai standar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di rumah maupun tempat usaha.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dalam kondisi darurat, warga dapat menghubungi Call Centre 112 atau pos pemadam kebakaran terdekat. (*)

Artikel Cuaca Panas Melanda Batam, Damkar Ingatkan Bahaya Kebakaran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Arus mobilitas penduduk di Kota Batam masih menunjukkan tren tinggi di awal tahun 2026. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mencatat, sepanjang Januari 2026, jumlah penduduk yang pindah datang ke Batam mencapai 6.810 jiwa, sementara 5.101 jiwa tercatat pindah keluar dari daerah ini.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranthy Adhisty, mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Batam masih menjadi daerah tujuan penduduk dari berbagai wilayah, khususnya untuk bekerja dan mencari peluang ekonomi.

“Di awal tahun 2026 ini, jumlah penduduk yang datang masih lebih tinggi dibandingkan yang pindah keluar,” ujar Sri Adhisty, Kamis (5/2).

Berdasarkan data Disdukcapil, dari total 5.101 jiwa yang pindah keluar, terdiri dari 2.681 laki-laki dan 2.515 perempuan. Sementara untuk penduduk yang datang ke Batam sebanyak 6.810 jiwa, terdiri dari 4.115 laki-laki dan 1.434 perempuan, dengan total keluarga (JML) sebanyak 5.376.

Mobilitas penduduk ini tersebar di seluruh kecamatan. Batam Kota menjadi wilayah dengan angka perpindahan tertinggi. Di kecamatan ini tercatat 852 jiwa pindah keluar, sementara 937 jiwa tercatat datang. Tingginya aktivitas perkantoran, perdagangan, dan jasa menjadi salah satu faktor utama tingginya pergerakan penduduk.

Kecamatan lain dengan angka mobilitas besar adalah Sagulung, dengan 822 jiwa pindah keluar dan 1.234 jiwa datang. Disusul Sekupang yang mencatat 730 jiwa pindah keluar dan 1.242 jiwa datang, serta Batu Aji dengan 759 jiwa pindah keluar dan 822 jiwa datang.

Wilayah Bengkong juga mencatat arus yang cukup tinggi, dengan 491 jiwa pindah keluar dan 717 jiwa datang. Sementara di Lubuk Baja, tercatat 348 jiwa pindah keluar dan 290 jiwa datang.

Mayoritas penduduk yang datang ke Batam merupakan pendatang usia produktif. Mereka umumnya datang karena faktor pekerjaan di sektor industri, galangan kapal, jasa, hingga perdagangan.

Meski demikian, Disdukcapil mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan kepindahan dan kedatangan agar tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan.

“Kami mengimbau masyarakat yang datang ke Batam untuk segera mengurus administrasi kependudukannya. Data yang akurat sangat penting sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan,” kata Sri Miranthy.

Ia menambahkan, data kependudukan menjadi rujukan penting dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Dengan tertib administrasi, pemerintah bisa memastikan seluruh warga mendapatkan hak pelayanan yang sama,” tutupnya.

Pantauan Batam Pos di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kamis (5/2) sejumlah warga tampak mengurus surat pindah datang. Mayoritas pendatang mengaku baru tiba di Batam pada penghujung tahun dan memilih langsung mengurus dokumen kependudukan di awal tahun demi mempermudah mencari pekerjaan.

“Biasanya awal tahun banyak perusahaan buka lowongan kerja,” ujar Yadi, salah seorang pendatang.

Hal serupa disampaikan Dika. Ia mengaku baru tiba di Batam dan langsung mengurus surat pindah serta KTP Batam. Menurutnya, kepemilikan identitas kependudukan Batam dinilai penting sebagai syarat administratif melamar kerja.

“Katanya kalau sudah KTP Batam lebih cepat dapat kerja, jadi langsung diurus,” katanya.(*)

Artikel Awal 2026, Penduduk Datang ke Batam Capai 6.810 Jiwa, Pindah Keluar Batam 5.101 Jiwa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Batam mendadak hening saat terdakwa kasus kepabeanan, Ega Aditya, tak kuasa menahan tangis ketika menyampaikan pledoi, Kamis (5/2). Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik, Ega menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman.

Sidang pembacaan pledoi menjadi kesempatan terakhir bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Kuasa hukum terdakwa, Jecky, mengakui kliennya membawa emas yang disembunyikan di dalam korset dan ditutupi pakaian. Namun, menurutnya, pengakuan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) sebagaimana didakwakan jaksa.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Gagalkan Pengiriman 231.130 Ekor Benih Lobster di Perairan Lingga, Hendak Dikirim ke Luar Negeri

“Kami merujuk pada dakwaan tunggal Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Unsur pidana dalam pasal tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar Jecky di persidangan.

Tim penasihat hukum menilai fakta persidangan—mulai dari keterangan saksi, ahli, hingga pengakuan terdakwa—belum cukup membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Mereka juga berpendapat emas yang dibawa terdakwa telah berbentuk perhiasan siap pakai dan bukan barang yang dilarang masuk ke Indonesia.

Selain itu, penasihat hukum menyinggung status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021.

Dalam pledoinya, penasihat hukum menilai tujuan pemidanaan telah tercapai melalui penyesalan terdakwa. “Efek jera sudah ada, tanpa harus dijatuhi pidana penjara dalam waktu lama,” kata Jecky.

Baca Juga: Jumlah Penumpang via Udara dan Laut di Kota Batam Meningkat

Melalui petitumnya, terdakwa memohon majelis hakim menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah. Alternatifnya, perbuatan terdakwa diminta dinilai sebagai pelanggaran administratif atau, jika tetap dipidana, dijatuhi hukuman seringan-ringannya berupa pidana penjara dengan masa percobaan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam tetap pada tuntutannya. Jaksa menuntut Ega Aditya dengan pidana penjara selama empat tahun serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

JPU menilai terdakwa terbukti menyembunyikan barang impor secara melawan hukum berupa 145 perhiasan emas dengan total berat sekitar 2.541,3 gram yang dibawa dari Malaysia ke Batam. Nilai emas tersebut ditaksir mencapai Rp4,8 miliar berdasarkan hasil pengujian PT Pegadaian Cabang Batam. Adapun potensi kerugian negara akibat pungutan yang tidak tertagih diperkirakan mencapai Rp1,68 miliar.

Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim juga mendengarkan keterangan saksi yang meringankan, yakni istri terdakwa. Dengan suara bergetar, ia memohon agar suaminya mendapat keringanan hukuman. Ia mengaku kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi empat anak mereka.

Baca Juga: BP Batam, TNI dan Polisi Tertibkan Tambang Pasir Ilegal di Area Bandara Hang Nadim

Berdasarkan surat dakwaan, peristiwa penyelundupan terjadi pada 22 September 2025 di Terminal Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Sehari sebelumnya, terdakwa dihubungi seseorang bernama Ramadhan yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Terdakwa diminta membawa emas milik seseorang bernama Mat Japik dari Malaysia ke Batam dengan imbalan Rp3 juta. Barang bukti disembunyikan di saku celana serta diikat di bagian perut menggunakan korset.

Saat tiba di Batam menggunakan kapal MV Dolphin 5, gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan menggunakan mesin X-ray kemudian mengungkap lima bungkus perhiasan emas berkadar 24 karat.

Sidang lanjutan dijadwalkan dengan agenda pembacaan putusan. (*)

Artikel Tangis Ega Aditya Pecah di Sidang Pledoi Kasus Penyelundupan Emas Rp4,8 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Aksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) di wilayah perairan Kepulauan Riau kembali terbongkar. Aparat penegak hukum mencatat, praktik ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut nasional tersebut masih marak terjadi meski pengawasan diperketat.

Terbaru, Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 231.130 ekor BBL di perairan sekitar Pulau Lingga, Kepulauan Riau, pada Senin (2/2) pagi. Ratusan ribu benih lobster itu diduga kuat akan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut ilegal.

Penindakan tersebut berawal dari patroli rutin Satgas Patroli Laut BC 11001 yang mencurigai pergerakan sebuah kapal cepat tanpa nama. Kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pulau Lingga menuju perairan Pulau Buaya, jalur laut yang selama ini dikenal rawan dimanfaatkan sindikat penyelundupan.

Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya menemukan speedboat tersebut dalam kondisi kandas di kawasan hutan bakau Pulau Lingga. Namun, saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan awak kapal maupun pelaku penyelundupan.

Upaya pencarian terhadap para pelaku tidak dapat dilanjutkan secara maksimal karena kondisi medan yang sulit. Lebatnya hutan bakau serta keterbatasan akses membuat pelaku diduga berhasil melarikan diri sebelum aparat tiba.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam kapal ditemukan 29 koli styrofoam. Masing-masing koli berisi 40 bungkus BBL, dengan rata-rata setiap bungkus memuat sekitar 199 ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara.
“Seluruh benih lobster tersebut masih sangat rentan. Atas temuan itu, petugas langsung melakukan penegahan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut beserta muatannya,” ujar Agung saat konferensi pers, Rabu (5/2).

Ia menambahkan, speedboat yang digunakan pelaku telah diamankan ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk kepentingan pemeriksaan dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat.

Sementara itu, seluruh BBL hasil penindakan segera dievakuasi ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam untuk menjaga tingkat kelangsungan hidup benih. Dari total 29 koli, sebanyak 19 koli dilepasliarkan, sementara 10 koli lainnya ditangkar dan dibudidayakan sebagai bahan penelitian.

Pelepasliaran dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Kota Batam, meliputi Gugusan Pulau Petong, Pulau Abang, dan Pulau Pengalap. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai wujud sinergi lintas instansi.

Langkah penyelamatan ini dinilai krusial karena BBL merupakan komoditas strategis yang menentukan keberlanjutan populasi lobster di alam. Penyelundupan secara ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut Indonesia.
Penindakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 yang secara tegas melarang ekspor benih bening lobster. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan lobster harus dilakukan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Maraknya penyelundupan BBL juga tercermin dari pengungkapan kasus sehari sebelumnya. DJBC Khusus Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan 104.082 ekor BBL di Perairan Pulau Teluk Bakau, Kota Batam, Rabu (4/2), dengan potensi kerugian negara mencapai Rp11 miliar.

Dalam kasus tersebut, pelaku menggunakan high speed craft (HSC) dan sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan kotak berisi benih lobster ke laut saat dikejar petugas. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah kapal pelaku mengandaskan diri di perairan Selat Mi, Karimun.

Bea Cukai menegaskan, rentetan pengungkapan ini menjadi bukti bahwa jaringan penyelundupan BBL masih aktif beroperasi dan terus mencari celah. Ke depan, pengawasan di perairan Kepulauan Riau akan semakin diperketat melalui patroli intensif dan penguatan sinergi lintas instansi guna memberikan efek jera serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari praktik ilegal yang merugikan bangsa.(*)

Artikel Bea Cukai Batam Gagalkan Pengiriman 231.130 Ekor Benih Lobster di Perairan Lingga, Hendak Dikirim ke Luar Negeri pertama kali tampil pada Metropolis.