batampos – Masyarakat Indonesia patut bangga karena Bahasa Indonesia diakui dan dapat digunakan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (21/11).

Melalui akun Twitter-nya, Jokowi menyebut bahwa penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sesuai dengan penetapan aklamasi pada Sidang Umum ke-42 di Paris, Prancis. Sidang tersebut berlagsung pada Senin (20/11) lalu.

“Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini menetapkan Bahasa Indonesia melalui resolusi yang berjudul “Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of The General Conference of UNESCO”,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke sepuluh yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO.

Bahasa lainnya adalah Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Selain itu ada juga Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis.

“Dengan penetapan ini, Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen Sidang Umum UNESCO dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,” ungkapnya. Jokowi menambahkan, pengakuan ini meru-pakan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.

Proses awal pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Ismunandar pada Januari 2023.

Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) E. Aminudin Aziz.

Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan semua pihak terkait pada 7 Februari 2023, di Jakarta. Pertemuan ini membicarakan peluang dan strategi mengupayakan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.
Selanjutnya, prosedur pe-ngusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku.

Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke KBRI dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023.

Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menye-lenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukkan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.

Usai disetujui, pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Aminudin Aziz bersama Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Iwa Lukmana mempresentasikan usulan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO, di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Hingga akhirnya, sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Hingga akhirnya dalam sidang Pleno 20 November 2023 disetujui secara resmi Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO.

Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Duta Besar Mohamad Oemar mengatakan, dengan disetujuinya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO maka sekarang terdapat sepuluh bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Adapun rinciannya, yakni enam bahasa PBB yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol. Kemudian, empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia

”Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO,” ungkapnya.

Selain itu, Oemar mengungkapkan, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia.

”Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini,” paparnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) E. Aminudin Aziz menambahkan, dengan ditetapkannya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga kini Bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional.

”Pengakuan internasional ini merupakan penegasan bahwa bahasa Indonesia memang layak dikategorikan sebagai sebuah bahasa di tengah perdebatan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia,” ungkapnya. (*)

batampos – Pemerintah memang mempermudah tahapan pengurusan izin untuk pengadaan event. Namun, syaratnya juga kian diperketat. Terutama, menyangkut pembayaran royalti hak cipta lagu yang digunakan.

Event ini nantinya tak hanya dimaksudkan pada konser-konser besar. Tapi juga di acara-acara kementerian, live music di kafe, hingga kondangan.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggoro Dasananto menyampaikan, akan ada peraturan bersama yang dibuat oleh kementerian dan lembaga terkait mengenai pembayaran royalti ini. Aturan ini nantinya memperkuat kembali mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu.

”Artinya, nanti, semua perizinan event, selain melalui aplikasi yang dibangun oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, red), harus ada rekomendasi dari kepolisian juga. Nah, Polisi nggak akan memberikan ijin sebelum EO mbayar royalti dari lagu yang digunakan,” tegasnya dalam acara Penyerahan Izin Operasional kepada 3  Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara di Kantor Kemendikbudristek, Senin (20/11).

Tak hanya itu, upaya mengejar royalti akan diterapkan pula pada retail-retail yang menggunakan lagu-lagu sebagai backsoundnya. Mengingat, banyak retail yang tak patuh pada ketentuan undang-undang untuk membayar royalti dari lagu yang digunakan.

Selain itu, pemerintah akan merevisi PP 56/2021. Hal ini imbas dari adanya kendala penarikan royalti di beberapa lingkup yang harusnya bisa ditarik royalti tapi tidak bisa dilakukan lantaran dalam PP tidak disebutkan detail lingkupnya. Misal, untuk transportasi umum hanya disebutkan bus, pesawat udara, dan kapal. Ini kemudian menjadi celah bagi pihak yang tidak masuk dalam daftar. Karenanya, nantinya penyebutan tidak dibatasi hanya pada bus, kapal laut, dan pesawat namun transportasi umum yang bergerak di darat, air, dan udara yang mengkomersialisasikan lagu.

Pengenaan royalti lagu ini juga berlaku untuk hotel, motel, kontrakan, dan rumah kos dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya, terdiri dari 6 lantai bangunan. Termasuk juga untuk restoran dan café. ”Begitu juga untuk restoran, kafe, dan warung kopi yang sudah berskala besar juga harus bayar,” tegasnya.

Anggoro menyebut, aturan ini tidak langsung diterapkan serempak. Tapi bertahap. Sehingga, masyarakat juga akan teredukasi dengan kewajiban membayar royalti ini.

”Intinya taatilah pembayaran royalti. Bukan untuk pemerintah, bukan untuk LMKN, bukan untuk kementerian apapun. Tapi untuk pencipta lagu, pelaku, seni musik, dan sebagainya. Jadi supaya hak ekonominya didapat dengan semestinya,” paparnya.

Kepala LMKN Dharma Oratmangun menambahkan, pembayaran royalti hak cipta lagu ini merupakan amanat undang-undang. Artinya, bersifat wajib bagi semua pihak yang menggunakan lagu dalam sebuah acara dan mendapatkan dampak ekonomi pada pihak tersebut.

Dia mencontohkan, penggunaan lagu CIkini-Gondangdia pada acara KTT ASEAN di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, meski itu acara kenegaraan namun tetap membayar royalti terhadap lagu-lagu yang dipakai.

“Lagu-lagu yang di acara ASEAN SUmmitnya Presiden Jokowi kemarin juga bayar royalti. Lalu, ada musyawarah nasional partai juga bayar royalti. Bahkan konser Coldplay kemarin itu bayar royalti Rp 3 Miliar,” tuturnya.

Menurutnya, penarikan royalti ini sudah jadi hal biasa di negara-negara maju. Di Jepang misalnya, kegiatan kolektif ini mencapai triliunan. Jauh dibanding Indonesia yang baru menyentuh angka ratusan milyar. ”Apalagi lagu-lagu tradisi. Padahal ini kekuatan dan jati diri bangsa,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru menjembatani terbentuknya 3 LMK di bidang musik tradisional. Adapun ketiganya mencakup Langgam Kreasi Budaya yang menaungi para pencipta lagu, Citra Nusa Swara yang menaungi para penampil termasuk di dalamnya musisi dan penyanyi, dan Pro Karindo Utama yang menaungi para produser musik tradisi nusantara.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek Ahmad Mahendra mengungkapan, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh 3 LMK baru ini. Diantaranya, menyejahterakan pemusik tradisional yang mencakup pendataan yang efektif, menciptakan pasar bagi musik tradisional sehingga musik tradisional bisa menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan berdampak pada jalannya perekonomian, serta penentuan citra musik tradisional yang menggambarkan Indonesia.

”Semoga lembaga ini tidak hanya berhenti pada mengurusi royalti, tapi juga penguatan ekosistem yang di dalamnya,” tegasnya. Dengan begitu, imbuh dia, maka bisa terjadi regenerasi pemusik-pemusik tradisional dan para musisi bisa berjaya lewat karya-karyanya seperti musik-musik lainnya. (*)

Reporter: JP Group

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11) .

Dipandu oleh Presiden Jokowi, Jenderal Agus mengucapkan sumpah jabatannya untuk selalu setia kepada UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” kata Agus.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Pusat Legiun RI oleh Presiden Jokowi.

Agenda pelantikan tersebut disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Turut hadir, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (21/11), menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI, seperti yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR.

Proses uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi I DPR, Senin (13/11), untuk mendengarkan visi dan misi dari Agus Subiyanto.

Agus dipilih sebagai calon tunggal panglima TNI untuk menggantikan Yudo Margono yang purnabakti pada 26 November 2023, tepat saat di usianya yang ke-58 tahun.

Agus sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang dilantik pada 25 Oktober 2023. (*)

Reporter: Antara