Terduga pelaku kekerasan seksual saat digiring di Mapolsek Nongsa.
batampos – Seorang ustaz, F, 28, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban anak di bawah umur di Kabil, Nongsa terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Aksi kejahatan tersebut sangat tidak mencerminkan profesinya di tengah masyarakat yang dikenal sebagai pemuka agama.
“Pelaku tidak ada iming ke korban, namun berdasarkan pengakuannya usai melakukan aksi itu korban diberi uang jajan agar tidak menceritakan ke siapa pun,” ujar Kanit Reskrim Polsek Nongsa, Iptu Ardiansyah, Selasa (21/11).
Barang bukti yang diamankan ialah satu helai baju dan celana dan satu buah kerudung warna hitam.
“Saat ini belum ada laporan akan korban lainnya, Polsek Nongsa masih fokus kepada pemeriksaan ke pelaku,” ujarnya
Kasus ini diungkap usai ibu korban mendengar cerita anaknya. Ibu korban pun melaporkan ke Polsek Nongsa bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan seksual oleh terduga pelaku.
“Korban bercerita kepada ibunya bahwa ia telah diajarkan oleh pelaku dengan melakukan adegan suami istri,” ujarnya.
Pelaku diamankan Unit Reskrim Polsek Nongsa pada Jumat (17/11) lalu di rumahnya. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, perbuatan tercela itu dilakukan saat korban bermain di dekat rumah.
batampos – Kasus kekerasan seksual anak yang ditangani pihak kepolisian terus bertambah. Kasus ini terjadi setiap bulannya, dengan pelaku mayoritas orang terdekat korban.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono meminta para orangtua untuk mengedukasi anaknya agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal.
“Termasuk orang terdekat. Apalagi mengiming atau memberikan sesuatu agar tertarik,” ujar Budi, Selasa (21/11).
Budi juga mengimbau para orangtua untuk tidak melepaskan atau menitipkan anak kepada orang lain yang belum bisa dipercaya.
“Kalau memang ada waktu tetap dijaga anaknya. Atau lepaskan dengan orang yang sangat dipercaya,” katanya.
Menurut Budi, selain orangtua, pencegahan kasus kekerasan seksual anak ini juga merupakan tugas bersama. Ia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak.
“Dari keluarga, dari pihak sekolah harus ikut ambil andil juga. Agar tidak terjadi kasus kekerasan anak lagi di kota Batam ini,” ungkapnya.
Sementara Sekretaris LPA Batam, Erry Syahrial mengatakan terus bertambahnya kasus kekerasan seksual anak di Batam karena belum ada peningkatan kewaspadaan orangtua dan lingkungan sekitar.
“Memang kasus kekerasan seksual anak ini akan terus bertambah. Pengawasan orangtua masih kurang, dan kepedulian lingkungan juga,” kata Erry.
Menurut Erry, kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh orang terdekat bisa dicegah dengan perhatian bersama, khususnya tetangga.
“Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Tapi dikeluarga itu, anak tidak terlindungi. Maka, peran tetangga itu sangat penting,” ujar Erry.
Erry meminta para tetangga untuk saling peduli dengan keberadaan anak. Menurut dia, tetangga bisa melakukan pengawasan dengan anak di sekitarnya.
“Batam ini kota urban, tidak seperti di kampung. Jadi tetangga itu bisa mengawasi hal-hal yang mencurigakan,” tutupnya. (*)
Meski stabil, namun harga jual cabai di tiga pasar tradiosioanl Tanjungbalai Karimun terbilang tinggi.
batampos– Memasuki bulan Desember, harga jual sejumlah kebutuhan pokok di tiga pasar tradisional di Pulau Karimun terpantau normal. Meski tidak ada gejolak kenaikan harga yang fantastis, namun harga jual kebutuhan pokok tersebut masih terbilang tinggi.
Di Pasar Puan Maimun, harga jual cabai merah yang sebelumnya sekitar Rp84 ribu per kg, kini hanya Rp82 ribu per kg. Sebaliknya di Pasar Meral, harga jual cabai merah malah naik. Dari Rp80 ribu per kg naik menjadi Rp84 ribu per kg. Sementara di Pasar Teluk Uma, terpantau stabil yakni Rp85 ribu per kg.
“Memang harga jual cabai merah masih cukup tinggi, tapi masih normallah,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan ESDM, Basori, Selasa (21/11).
Penurunan harga jual juga terjadi untuk cabai rawit. Yang sebelumnya dijual Rp72 ribu per kg, turun menjadi Rp70 ribu per kg. Untuk Pasar Meral, malah harga jual cabai rawit turun hingga Rp5 ribu per kg. Artinya dari Rp75 ribu per kg sebelumnya, menjadi Rp70 ribu per kg.
“Yang tidak menunjukkan gejala naik maupun turun harga jual cabai yakni di Pasar Teluk Uma. Harga jualnya stabil,” papar Basori.
Untuk bawang putih, harga jual mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual Rp30 ribu per kg, menjadi Rp32 per kg. Sementara harga jual bawang merah bombay masih Rp20 ribu per kg. Pun begitu untuk bawang merah jawa berkisar antara Rp35 hingga Rp40 ribu per kg. Harga jual bawang merah India stabil yakni Rp12 ribu per kg.
Kestabilan harga jual kebutuhan pokok terlihat pada telur ayam yang dijual Rp45 ribu per papan, daging sapi beku dijual Rp100 ribu per kg, dan daging sapi segar Rp180 ribu per kg.
“Pun daging ayam kampung terbilang stabil yakni Rp65 ribu per kg. Sama halnya daging ayam broiler yang dijual Rp45 ribu per kg,” sebut Basori.
Menghadapi Natal dan Tahun Baru, Basori berharap tidak terjadi lonjakan harga jual terhadap kebutuhan pokok tersebut. Oleh karenanya Dinas Perdagangan senantiasa melakukan pemantauan setiap hari.
“Artinya jika memang terlihat ada gejala akan kenaikan harga kebutuhan pokok, segera kita atasi. Pasling tidak, jangan sampai stok kebutuhan menghilang atau langka di pasaran,” harapnya. (*)
Ilustrasi: Sekda Kota Batam, Jefridin (tengah) memperlihatkan kursi yang terbuat dari sampah plastik daur ulang karya siswa SMPN 37 Batam. Foto: Media Center Pemko Batam
batampos – Pemerintah Kota Batam berupaya mengurangi volume sampah hingga 40 persen dalam sehari melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan berdasarkan kajian, diperkirakan rata-rata orang di Indonesia menghasilkan sampah lebih kurang sebanyak 0,7 hingga 0,9 kilogram per hari.
Jika penduduk di Kota Batam saja berjumlah lebih kurang 1,3 juta jiwa, maka dalam sehari masyarakat Batam menghasilkan hingga lebih kurang 1.000 ton sampah.
“Maka dari itu kalau ini tidak disikapi dan ditangani dengan baik, juga kurangnya kepedulian dari masyarakat maka akan membahayakan hidup dalam sampah ini sementara TPA kita terbatas,” jelasnya.
Pemerintah bersama masyarakat dapat bergandeng tangan bersama mengatasi permasalahan sampah mulai dari rumah melalui pilah sampah.
“Menumpuknya sampah yang kita hasilkan ini masih di luar dari sampah pasar dan industri. Jadi melalui solusi pilah sampah ini, kita harapkan dapat mengurangi beban TPA hingga beberapa tahun ke depan,” ujar Jefridin.
Selain melalui pilah sampah, Pemerintah Kota Batam juga mengajak masyarakat untuk menghasilkan rupiah melalui sampah yaitu dengan Program Bank Sampah.
“Belum lagi kebijakan Bank Sampah yang menghasilkan duit, jadi sampah plastik kita kumpulkan yang mana hasilnya lumayan bagi pemasukan rumah tangga,” kata dia. (*)
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mengalami kenaikan signifikan usai pandemi Covid-19. Tapi sayangnya, ini tak lantas bisa mengerek besaran upah minimum (UM) 2024.
Buktinya, dari laporan sementara pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin sore (21/11), ada provinsi yang menetapkan kenaikan UM provinsinya (UMP) hanya 1,2 persen atau Rp 35.750. Sebetulnya, dari data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP-nya dibawah Rp 100 ribu cukup banyak.
Sebut saja Provinsi Aceh yang UMP-nya hanya naik sebesar 1,3 persen atau Rp 47 ribu, dari Rp 3.413.666 di 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024. Lalu, ada pula Sulawesi Selatan yang besaran UMP 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.434.298 juta, naik 1,45 persen atau Rp 49.153 dari tahun lalu Rp3.385.145.
Meski, ada pula provinsi yang menaikkan UMP-nya hingga 7,5 persen atau RP 223.280. Yakni Maluku Utara. Kemudian, Kalimantan Timur yang menaikkan UMP 2024 nya sebesar 4,98 persen atau Rp 159.459, dari Rp 3.201.396 di 2023 menjadi Rp 3.360.858. Jawa Timur pun naik sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen, dari Rp 2.040.244,30 pada 2023 menjadi Rp 2.165.244,30 di tahun depan.
Penetapan UMP 2024 yang begitu rendah disayangkan oleh Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai, kenaikan hanya Rp 35 ribu atau berkisar 1 persen ini tak layak. Bahkan, ia mempertanyakan metode kenaikannya.
”Kalau pakai pasal 26 PP 51/2023 kan inflasinya pasti sudah di atas 3 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks. Harusnya bisa 4,5 persen. Kalau Aceh misalnya hanya 1 persen, agak bingung saya,” ujarnya kemarin (21/11).
Dia berharap, seluruh Gubernur melihat kondisi riil inflasi di daerahnya. Khususnya, inflasi kebutuhan pokok buruh yang memang tingkat inflasinya di atas inflasi umum. Seperti misalnya, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya yang saat ini inflasinya sudah di atas 5 persen. Apalagi dalam PP 51/2023, indeks tertentu yang disebut alpha ditetapkan sangat rendah oleh pemerintah.
Menurutnya, menetapkan kenaikan UMP di luar PP 51/2023 bukan hal yang salah karena kewenangan sepenuhnya ada di Gubernur. Dia pun turut mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berani menetapkan UMP-nya di atas formulasi PP 51/2023. Sebab, jika dilihat inflasi di Jawa Timur mencapai 3,01 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi 4.96 persen. Apabila mengacu PP pengupahan terbaru, dengan mengambil nilai alpha tertinggi sebesar 0,3 maka kenaikan harusnya 3.01 persen + (4.96 persen x 0.3) = 4.496 persen. Namun, Khofifah berani menaikkan hingga 6,13 persen.
”Karena kewenangan menetapkan UMP dan UMK di UU 6 tahun 2023 di tangan gubernur, maka keputusan Bu Khofifah adalah tepat. Kami apresiasi keputusan Bu Khofifah,” ungkapnya.
Keberanian Khofifah ini diduga lantaran hingga kini Jawa Timur belum di PJ-kan gubernurnya. Sehingga, Khofifah memiliki kesempatan untuk menaikkan lebih. Sementara, provinsi yang sudah di-PJ-kan kemungkinan bakal patuh penuh pada PP 51/2023 karena kepentingannya adalah diperpanjang masa jabatannya. ”Sehingga tidak mau melawan pemerintah pusat,” katanya.
Padahal, kata dia, format perhitungan di PP 51/2023 masih berparadigma kenaikan upah nominal bukan mengacu pada kenaikan upah riil. Walhasil kenaikan hanya sekadar angka tidak lantas menjadikan daya beli buruh naik.
”Kalau kata Kemenaker kan pasti naik. Memang naik. Satu rupiah juga naik. Tapi, kenaikan ini bukan pada upah riil buruh. Hanya upah nominal karena daya beli buruh tidak membaik padahal harga-harga sudah naik tajam,” tegasnya.
Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari sektor buruh Trisnur Priyanto mengungkapkan, dalam penetapan UMP yang diserahkan ke daerah itu adalah penetapan rentang alpanya, bukan formulanya. Pada saat pleno di Jogjakarta, Dewan Pengupahan Nasional dari unsur buruh mengusulkan rentang alpha antara 0,5 – 1. Sementara dari unsur lainnya disesuaikan dengan yang sudah ada di Permenaker No 18/2022 yaitu 0,1-0,3.
”Dengan formula tsb kenaikan upah itu sudah dipastikan tertinggi itu 5-6 persen. Keberadaan alpha membuat adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan menambahkan kenaikannya,” ungkapnya.
Karenanya, kata dia, buruh tegas menolak PP yang baru disahkan 10 November 2023 tersebut. Mengingat, selama ini buruh/pekerja tidak benar-benar pernah menikmati kenaikan upah. ”Yang ada hanya penyesuaian upah. Kenapa? Karena upah belum naik, masih dalam pembahasan, tapi harga-harga sudah naik duluan. BBM naik, kost/kontrakan naik, dan lain-lain,” keluhnya.
Hal ini yang memberatkan bagi buruh/pekerja. ”Jangankan menabung demi masa depan, upah yang diterima hanya cukup untuk bertahan hidup selama satu bulan bahkan belum tentu,” sambungnya. Tak heran, saat ini dalam beberapa kasus yang ada, ada sejumlah buruh yang sampai terjebak pada pinjaman online demi menutupi kekurangan kebutuhannya.
Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyebut, dari 38 provinsi sudah 26 provinsi yang melaporkan besaran UMP-nya pada pihaknya di hari terakhir penetapan UMP, kemarin sore (21/11). Dia meyakini, seluruh provinsi akan melakukan penetapan sesuai dengan batas yang ditentukan.
Dari laporan tersebut, untuk penetapan UMP terendah ada pada angka 1,2 persen atau Rp 35.750 dan tertinggi 7,5 persen atau RP 223.280.
”Hingga pukul 16.53 WIB, Alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen. Ini kan masih ada sisa waktu ya sampai nanti malam,” ujarnya dalam temu media secara daring, kemarin.
Diakuinya, dari data sementara, ada dua provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan aturan. Ia sendiri enggan menyebutkan provinsi mana saja. Namun yang jelas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang ada.
”Tapi yang jelas, kalau tidak sesuai dengan PP, ini kan lebih tinggi dari permenaker tahun lalu, bisa dipahami kalau ada wilayah tidak taat PP itu kan bagaimana ya. Tapi kita serahkan pada kemendagri nanti, mulai dari pembinaan hingga sanksinya,” jelasnya.
Putri pun turut angkat bicara mengenai adanya penolakan terhadap PP pengupahan yang baru ini. Menurutnya, tidak semua serikat pekerja menolak PP 51/2013 yang merupakan revisi dari PP 36/2021. Kalaupun ada yang tidak sepakat, itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya pun dengan tangan terbuka membuka dialog terkait penolakan tersebut.
Termasuk soal ancaman demo atau mogok massal yang dikemukakan para pekerja/buruh. Dia mempersilahkan selama sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Sementara, mengenai range dari indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel perhitungan UMP, Putri menjelaskan, bahwa nilai alpha ini merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Di mana, angkanya sudah didiskusikan dengan semua pihak termasuk pakar ekonomi. Hingga akhirnya diperoleh range 0,1-0,3.
Kemudian, meski banyak dikeluhkan, dia menjamin, dengan PP ini maka UMP pasti naik setiap tahunnya. ”Kecuali ada tekanan ekonomi, tidak naik tapi sama dengan UM berjalan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia kembali mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Semenara, untuk pekerja di atas satu tahun perhitungan kenaikan upah harus menggunakan struktur skala upah atau berdasarkan produktivitas.
Jika merujuk pada hal tersebut, saat ini, jumlah pekerja kategori penerima upah atau formal yang masa kerjanya di bawah satu tahun mencapai 3,8 persen dari angka partisipasi kerja sebanyak 50 juta orang. Artinya, 95,2 persen pekerja lainnya kenaikan upahnya harus menggunakan struktur skala upah. ”Bukan dibayar dengan UM ya, harus lebih tinggi,” tegasnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengumumkan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5.067.381 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (21/11). Besaran UMP DKI tersebut naik sebesar 3,38 persen dari besaran UMP tahun ini, yang besarannya Rp 4.901.798. Untuk penerapan UMP tersebut, Heru telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.
Menurutnya, sebelum menetapkan besaran UMP tersebut, jajarannya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI telah ada proses, yakni sidang Dewan Pengupahan DKI. Bahkan, dari rekomendasi hasil sidang dewan pengupahan unsur pengusaha, dia menerima besarannya menggunakan alfa atau indeks tertentu sebesar 0,2.
”Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Maka, Pemprov DKI menetapkan alpha tertinggi yaitu 0,3, sesuai dengan PP 51 Nomor 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan, dengan alfa maksimum 0,3,” terangnya. Lantaran menetapkan alfa 0,3 dengan formulasi PP Nomor 51 Tahun 2023, maka UMP DKI hanya naik Rp 165.583 atau menjadi Rp 5.067 juta.
Untuk warga Jakarta yang upahnya sebesar UMP tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa bantuan. Di antaranya, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Dengan mengantongi KPJ tersebut, warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal gratis di Jakarta hingga menerima bantuan pangan bersubsidi. Bahkan, anak-anak dari warga berpenghasilan UMP diberikan bantuan lainnya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), misalnya.
”Pemerintah memberikan tambahan di luar dari PP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat itu untuk mengurangi pengeluaran hari-hari dia. Transportasi sudah gratis, ini kan sudah menolong,” ujarnya. Namun, dia mengakui bahwa bantuan tersebut masih terbatas diberikan kepada warga Jakarta. Hal itu karena keterbatasan APBD DKI. ”Saya rasa semua memahami ya,” imbuhnya.
Selanjutnya, keinginan buruh yang akan menggugat Kepgub UMP 2024 yang ditekennya karena kenaikan UMP jauh dari tuntutan, Heru tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, itu merupakan hak dari pada serikat buruh maupun pekerja di Jakarta. Namun, dia meminta kepada buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Balai Kota, bukan di rumah pribadinya. Menurutnya, dia bukan menolak menemui massa buruh atau serikat pekerja yang datang ke Balai Kota.
”Saya terima (buruh, Red). Mereka kan menyampaikan aspirasi. Tadi saja saya lagi rapat. Ya gak papa (datang ke Balai Kota). Rumah pribadi biar jadi tempat istirahat, ketemunya di Balai Kota,” katanya.
Saat ditanyakan kenaikan UMP DKI yang sangat berbanding jauh dengan kenaikan gaji ASN tahun depan, Heru enggan berkomentar. Sebagai informasi pada 2024, gaji ASN, TNI, Polri pada 2024 naik sebesar 8 persen. ”Saya gak komentarin itu, cukup terimakasih,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi: Timnas Meksiko U-17 bermain imbang 2-2 kontra Venezuela U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (15/11). Meksiko harus angkat kaki setelah menyerah dari Mali U-17. (LOC WCU17/SBN)
batampos – Mali benar-benar bermain apik di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Mereka pesta gol ke gawang Meksiko. Mali menang 5-0 dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (21/11).
Pesta gol Mali diawali oleh brace yang dicetak oleh Mahammoud Barry pada menit sembilan dan 13. Tiga gol lain dicetak oleh Ibrahim Diarra (15’) Ibrahim Kanate (37’-pen), dan Ange Martial Tia (50’).
Pesta gol tersebut menandakan kalau Mali layak difavoritkan sebagai juara Piala Dunia U-17 2023. Namun, pelatih Mali Soumaila Coulibaly enggan menyombongkan diri meski timnya tampil sangat mendominasi.
“Kami bermain bagus, tapi ini pertandingan yang sulit. Kami memulai dengan baik dan mencetak gol dengan cepat. Kami memenangkan laga ini,” ucap Coulibaly setelah pertandingan.
Coulibaly meminta para pemainnya tidak terbuai dengan kemenangan besar itu. Sebaliknya para pemain Mali ditekankan untuk tetap fokus.
Sementara itu, tak banyak yang bisa diperbuat Meksiko untuk bisa mencetak gol balasan dalam laga melawan Mali. Selama 90 menit permainan, mereka lebih banyak memainkan gol di area sendiri. Bahkan, bola begitu mudah hilang dari kaki pemain Meksiko.
Pelatih Meksiko, Raul Chabrand, tidak mau banyak berkomentar melihat timnya menelan kekalahan besar, apalagi sampai kebobolan lima gol.
“Selamat untuk Mali. Sayangnya, kami kalah dalam pertandingan sejak menit pertama. Tapi, inilah sepak bola. Ada banyak hal yang menyebabkan kami kalah. Kami tidak mencari pembenaran,” ucap Raul Chabrand.
Mali telah memastikan tempat akan bertanding di babak perempat final. Mereka akan berjumpa dengan Maroko atau Iran yang masih melangsungkan pertandingan di GBT pada Selasa malam. (*)
batampos – Komisi IV DPRD Provinsi Kepri bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyetujui kenaikan anggaran untuk Jamkesda di Provinsi Kepri sebesar Rp 7 miliar saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Kamis (9/11). Anggaran Jamkesda untuk Kepri sendiri, di tahun sebelumnya dianggarkan hanya Rp 5 miliar. Artinya, ada kenaikan anggaran di tahun depan sebesar Rp 2 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, mengikuti rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kepri bersama Biro Kesra Provinsi Kepri.
”Kami menyetujui usulan penambahan anggaran Jamkesda Kepri dari sebelummya yang hanya Rp 5 miliar menjadi Rp 7 miliar untuk tahun depan. Program Jamkesda ini strategis untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan ada warga miskin yang tak dilayani pengobatan kesehatannya,” ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, kemarin.
Program Jamkesda, lanjut politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut ini, adalah jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah ke masyarakat yang memang belum memiliki, atau belum tercover oleh jaminan kesehatan berupa JKN-KIS dan BPJS, serta masuk dalam data warga miskin atau DTKS.
”Peningkatan pembiayaan layanan kesehatan ini, dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, mengingat masih banyak warga miskin di Kepri ini yang belum tercover oleh jaminan kesehatan,” terang calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Kepri ini.
Selain membahas mengenai program jaminan kesehatan bagi warga miskin, Komisi IV DPRD Provinsi Kepri juga menyoroti soal pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.
”Kami masih mendapati banyak keluhan dari warga hinterland mengenai kondisi pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertama, mulai dari kekurangan tenaga kesehatan, hingga fasilitas kesehatan yang tak memadai. Karena itulah, kami minta agar dalam rencana kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri untuk tahun 2024 mendatang, fokus pada penyelesaian isu kesenjangan pelayanan kesehatan ini,” tegas pria kelahiran 11 Juni 1973 ini.
Untuk diketahui, beberapa wilayah hinterland di Kepri yang saat ini kekurangan tenaga kesehatan, tersebar di Bintan, Natuna, Anambas, Lingga, hingga Karimun. (*/adv)
Dua tersangka penyebar hoaks tentang Abdul Somad diserahkan ke Kejari Batam. F. Ditreskrimsus Polda Kepri untuk Batam Pos
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menyerahkan dua tersangka penyebar informasi hoaks tentang Ustaz Abdul Somad ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Senin (20/11). Kedua tersangka yakni BM, 39 dan IS, 51.
“Kedua tersangka sudah diserahkan kepada Kejari Batam setelah berkas perkara keduanya telah lengkap beserta barang bukti,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi.
Nasriadi menyebutkan, keduanya terbukti menyebarkan hoaks melalui media sosial Facebook dan Tiktok.
“Dari serangkaian penyelidikan maka diketahui akun pemilik media sosial penyebar hoaks. Dan dari hasil gelar perkara maka ditetapkan tersangka,” ujarnya.
Kedua pelaku dijerat pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun.
batampos – Masyarakat Indonesia patut bangga karena Bahasa Indonesia diakui dan dapat digunakan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (21/11).
Melalui akun Twitter-nya, Jokowi menyebut bahwa penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sesuai dengan penetapan aklamasi pada Sidang Umum ke-42 di Paris, Prancis. Sidang tersebut berlagsung pada Senin (20/11) lalu.
“Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini menetapkan Bahasa Indonesia melalui resolusi yang berjudul “Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of The General Conference of UNESCO”,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke sepuluh yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO.
Bahasa lainnya adalah Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Selain itu ada juga Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis.
“Dengan penetapan ini, Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen Sidang Umum UNESCO dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,” ungkapnya. Jokowi menambahkan, pengakuan ini meru-pakan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.
Proses awal pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Ismunandar pada Januari 2023.
Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) E. Aminudin Aziz.
Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan semua pihak terkait pada 7 Februari 2023, di Jakarta. Pertemuan ini membicarakan peluang dan strategi mengupayakan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.
Selanjutnya, prosedur pe-ngusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku.
Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke KBRI dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023.
Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menye-lenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukkan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.
Usai disetujui, pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Aminudin Aziz bersama Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Iwa Lukmana mempresentasikan usulan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO, di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Hingga akhirnya, sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Hingga akhirnya dalam sidang Pleno 20 November 2023 disetujui secara resmi Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO.
Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Duta Besar Mohamad Oemar mengatakan, dengan disetujuinya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO maka sekarang terdapat sepuluh bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Adapun rinciannya, yakni enam bahasa PBB yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol. Kemudian, empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia
”Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO,” ungkapnya.
Selain itu, Oemar mengungkapkan, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia.
”Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antaretnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia, dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini,” paparnya.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) E. Aminudin Aziz menambahkan, dengan ditetapkannya Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.
Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga kini Bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional.
”Pengakuan internasional ini merupakan penegasan bahwa bahasa Indonesia memang layak dikategorikan sebagai sebuah bahasa di tengah perdebatan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia,” ungkapnya. (*)
batampos – Peminat layanan paspor yang dibuka Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang di Mall Tanjungpinang City Center (TCC) pada acara Asparnas Kepri Fest 2023 sangat antusias. Bahkan terdapat pemohon yang sengaja datang dari Kabupaten Bintan untuk mengurus paspor.
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Salah seorang pemohon menemui petugas untuk mengambil paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kamis (19/10/2023)
Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Ryawantri Nurfatimah mengatakan minat masyarakat datang ke layanan imigrasi di Mall TCC Tanjungpinang sangat tinggi.
“Minatnya antusias sekali, diterima dengan baik. Bahkan melebihi kuota yang kita sediakan, kemarin ada yang dari Bintan padahal kuota sudah penuh, tetap kita layani kasihan dia sudah jauh-jauh datang ke sini,” kata Ryawantri ke Batam Pos, Selasa (21/11).
Ryawantri menyebut dua hari pertama layanan dibuka, kuota yang disediakan selalu terisi penuh baik untuk pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor yang lebih mendominasi.
“Alhamdulillah kuota full terisi. Hari Minggu 26 orang dan hari Senin 25 orang,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya sengaja membatasi pemohon yang akan dilayani sebab keterbatasan petugas yang ditempatkan dilapangan.
“Kita menyesuaikan denga petugas yang berjaga di stand imigrasi, agar tidak kesulitan menangani pemohon yang datang,” ungkapnya.
Menurut Rya alasan tingginya minat masyarakat yang datang ke stang imigrasi di Mall TCC itu karena tidak harus mendaftar pada aplikasi M Paspor.
“Pemohon cukup datang langsung dengan membawa persyaratan lengkap,” tambahnya.
Sementara itu salah satu pemohon paspor, Mael berharap pihak imigrasi dapat menambah kuota pelayanan paspor yang dibuka di Mall TCC Tanjungpinang.
Menurutnya kuota untuk 25 orang itu sangat sedikit, sementara minat masyarakat cukup tinggi.
“Kalau bisa kuotanya ditambah, takutnya masyarakat sudah sampai di sini tapi kuota sudah habis,” harapnya. (*)
Melalui akun Twitter-nya, Jokowi menyebut bahwa penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sesuai dengan penetapan aklamasi pada Sidang Umum ke-42 di Paris, Prancis. Sidang tersebut berlagsung pada Senin (20/11) lalu.
