Ilustrasi: Suasana di pelabuhan roro Punggur, Batam.
batampos – PT ASDP Telaga Punggur Batam mengimbau kepada pengguna jasa atau penumpang roro pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar mendaftarkan kendaraannya menggunakan sistem antrean online.
“Pendaftaran nomor antrean bagi pengguna jasa yakni kendaraan angkutan penumpang akan dibuka pada 1 Desember 2023 melalui hotline Whatsapp ASDP Telaga Punggur,” ujar General Manager ASDP Telaga Punggur, Nana Sutisna, saat dihubungi, Rabu (29/11) .
Nana menjelaskan, pendaftaran tersebut nantinya untuk keberangkatan 11 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024 tujuan Sei Selari, Riau, dan Kuala Tungkal, Jambi.
“Kami tidak menerima pendaftaran antrean secara manual di pelabuhan ataupun nomor kontak lainnya selain hotline resmi ASDP Telaga Punggur,” jelasnya.
Nana memperkirakan, puncak arus mudik saat Nataru tahun ini akan dimulai pada H-3 Natal. Pihaknya mengimbau agar para calon pemudik yang ingin melaksanakan mudik agar berangkat lebih awal.
“Tentunya agar nanti tidak menumpuk di H-3 semuanya,” kata dia.
PT ASDP menegaskan bahwa segala fasilitas pelabuhan dan armada telah siap untuk melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik nataru tahun ini.
Seorang pedagang, Ami menata sayuran di lapak yang terletak di Pasar Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan pada Rabu (29/11/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Hujan yang terjadi akhir-akhir ini telah mempengaruhi harga sayuran.
Seperti di Pasar Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, harga sayuran terpantau mulai mengalami kenaikan, Rabu (29/11/2023).
“Harga sayuran mulai naik sejak musim hujan akhir-akhir ini,” kata pedagang sayuran di Pasar Kawal, Alex.
Seperti harga sawi saat ini sekira Rp 22 ribu per kilogram dari sebelumnya sekira Rp 16 ribu sampai Rp 18 ribu per kilogram.
Kemudian harga kangkung sekira Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram, harga bayam sekira Rp 18 ribu dari sebelumnya sekira Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu per kilogram.
Lalu, harga kacang panjang Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 8 ribu per kilogram. Harga tomat dari sebelumnya Rp 12 ribu per kilogram naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram.
Harga nanas juga mengalami kenaikan dikisaran Rp 20 ribu sampai Rp 24 ribu per kilogram dari sebelumnya sekira Rp 10 ribu per kilogram.
“Sebelumnya harga nenas dikisaran Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu, paling tinggi Rp 10 ribu. Tapi sekarang sampai Rp 24 ribu per kilogram,” kata dia.
Sementara harga sayuran lain terpantau stabil seperti harga kol dikisaran Rp 12 ribu per kilogram, harga timun dikisaran Rp 10 ribu per kilogram.
“Harga daun ubi juga masih stabil dikisaran Rp 4 ribu per kilogram,” kata dia.
Harga tempe di pasar tersebut terpantau stabil dikisaran Rp 4 ribu per biji dan harga tahu Rp 1.200 per biji.
Selain harga sayuran, harga cabai rawit terpantau Rp 72 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 60 ribu per kilogram, harga cabai keriting dikisaran Rp 100 ribu sampai Rp 105 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram, harga cabai hijau saat ini dikisaran Rp 50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 35 ribu per kilogram.
Sementara harga cabai merah saat ini mengalami penurunan dikisaran Rp 86 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram. “Harga cabai merah turun beberapa hari ini,” kata dia.
Sebelumnya harga bawang merah India dikisaran Rp 16 ribu per kilogram, sementara saat ini mengalami kenaikan sekira Rp 25 ribu sampai Rp 26 ribu per kilogram.
Kemudian harga bawang putih mengalami kenaikan dari sekira Rp 28 ribu per kilogram menjadi sekira Rp 34 ribu per kilogram dan harga bawang bombay naik dari sekira Rp 20 ribu per kilogram menjadi sekira Rp 26 ribu per kilogram. (*)
Bukit yang longsor di Jalan Yos Sudarso Kampung Pelita, Lubukbaja. F Dalil Harahap
batampos – Proyek pelebaran jalan di Jalan Yos Sudarso berimbas buruk bagi warga sekitar, khususnya warga Kampung Pelita, Lubukbaja. Bukit yang berada di kawasan tersebut atau tepatnya di depan Sekolah Pelita Utama terancam longsor.
Pantauan Batam Pos, tanah bukit tersebut sudah terkikis hujan. Bahkan, saluran drainase U-Ditch atau parit beton di lokasi tersebut sudah patah.
“Kalau hujan, lumpurnya hanyut. Parit-parit sudah tertutup, penuh tanah,” ujar warga RT 05 Baloi Kolam, Mulia Sitompul, Rabu (29/11).
Menurutnya, saat hujan rumah-rumah warga tergenang lumpur. Hal itu imbas dari parit yang sudah penuh dengan lumpur, sehungga air tidak mengalir lancar.
“Sudah satu bulan warga menderita, setiap hujan turun pasti banjir lumpur,” katanya.
Warga berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti keresahan warga ini. Warga juga meminta kontraktor pelebaran jalan tersebut untuk bertanggung jawab.
“Kami minta kepada pemerintah dan juga perusahaan yang menjadi kontraktor untuk bertanggungjawab, sebelum kami melakukan demo,” kata Rahmat, warga lainnya.
Sementara Ketua RT 05 Baloi Kolam, Buyung Adang saat dikonformasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat hujan deras tiba maka akan terjadi banjir lumpur setinggi betis kaki orang dewasa.
“Kalau hujan deras pasti banjir. Padahal parit ini tempat mancing, sekarang sudah sama tinggi dengan tanah,” tutupnya. (*)
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 8 jam, SYL mengaku sudah menyampaikan seluruh hal yang dia ketahui dalam kasus ini.
“Pemeriksaan ini adalah lanjutan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya, apa yang saya alami, apa yang saya tahu, saya sudah sampaikan ke penyidik,” kata SYL di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Meski begitu, SYL tak merinci ihwal pemeriksaan kali ini. Sebab, hal itu menjadi ranah penyidik.
“Tentu saja secara teknis saya tidak bisa sampaikan. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tentu saja jadi tanggung jawab saya secara yuridis, sebagai warga negara,” jelas SYL.
Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.
“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).
Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.
Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.
Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.
Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (*)
batampos – Perbaikan pipa 800 mm yang bocor di jalur Sukajadi Batamcenter sudah selesai sejak, Selasa (28/11) malam. Hanya saja, normalisasi distribusi air ke rumah-rumah pelanggan masih dalam proses. Terutama untuk rumah pelanggan yang berada di dataran tinggi atau di ujung pipa.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah mengatakan saat ini proses perbaikan pipa sudah selesai. Dimana pengerjaan pipa dilakukan tak henti-henti, dari pagi hingga malam, bahkan dalam kondisi hujan dan panas.
“Alhamdulillah untuk perbaikan pipa sudah selesai pada Selasa malam sekitar pukul 23.00 WIB. Karena memang tim di lapangan bekerja maksimal dalam proses perbaikan,” jelas Ginda.
Disinggung masih banyak pelanggan yang belum mendapat distribusi air bersih setelah selesainya perbaikan, menurut Ginda masih dalam proses. Sebab, proses normalisasi membutuhkan waktu, dan menyesuaikan dengan kontur lokasi dan lainnya.
“Masih proses normalisasi. Untuk berapa lamanya, itu tergantung lokasi dan bagian ujung pipa juga,” jelas Ginda.
Salah satu daerah terdampak yang memang agak lambat mendapat aliran air bersih seperti di area Bengkong, Tanjungsengkuang dan beberapa daerah lainnya.
“Ada beberapa lokasi yang memang agak lambat, namun intinya pengerjaan telah selesai. Tinggal menunggu proses normalisasi saja,” imbuh Ginda.
Sementara, Ari salah satu warga Batamcenter mengakui aliran air di rumahnya masih belum maksimal. Kalau pun mengalir, itu hanya kecil dan masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Airnya masih sangat kecil. Hidup baru tadi siang. Untuk masak masih pakai air galon,” jelas Agus. (*)
Gubkepri Ansar Ahmad saat diskusi dengan menkominfo
batampos– Peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 pada Senin (19/6) yang lalu tak lama lagi akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, yang dikenal sebagai daerah 3T di Kepulauan Riau. Hal itu dipastikan saat Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi di Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (28/11).
Atas peluncuran Satelit Satria 1, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasihnya untuk Presiden RI Joko Widodo yang telah mengupayakan program memecahkan keterisoliran komunikasi di Provinsi Kepri dengan satelit tersebut. Dukungan Presiden Jokowi ditambah dengan penyaluran VSAT dari Kemenkominfo untuk memperlancar komunikasi dan konektivitas dari daetah 3T di Kepri.
“Kami mengucapkan terima kasih untuk bapak presiden yang benar-benar memperhatikan konektivitas di wilayah seperti Kepri yang sangat sulit, kini perlahan-lahan masalah komunikasi dan konektivitas bisa kita pecahkan dengan hadirnya Satria-1,” kata Gubernur Ansar.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Ansar membahas penguatan internet di daerah 3T dan pengusulan tambahan tower Base Transceiver Station (BTS) dengan Menkominfo. Pertemuan ini sebagai upaya Gubernur Ansar mengatasi masalah konektivitas daerah 3T di Kepulauan Riau yang selama ini terisolir blankspot.
Dari pembahasan, Menkominfo menyampaikan untuk internet daerah 3T di Kepri akan diakomodir melalui Satelit Satria-1 yang telah diluncurkan.
Untuk dapat beroperasi, SATRIA-1 memerlukan perangkat stasiun bumi dan very-small-aperture terminal (VSAT) yang perlu disiapkan agar bisa menerima dan menyalurkan akses internet dari SATRIA-1. Di Kepri juga terdapat 1 dari 10 stasion bumi (gateway), yakni di Batam.
“Satria-1 rencananya akan mulai dapat digunakan pada 29 Desember 2023 yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan jangkauan, Kementerian Kominfo telah mengalokasikan 151 VSAT untuk Provinsi Kepri” ujarnya.
Adapun VSAT yang dialokasikan untuk Provinsi Kepri adalah Type KA Band HNS dengan rincian distribusi VSAT tersebut terdiri dari 9 unit untuk Kabupaten Bintan, 22 unit untuk Kabupaten Karimun, 21 Unit untuk Kota Batam, 70 unit untuk Kabupaten Natuna, 14 unit untuk Kabupaten Lingga, 12 unit untuk Kabupaten Anambas, dan 3 unit untuk Kota Tanjungpinang.
Di hadapan Menkominfo, Gubernur Ansar yang didampingi Kadiskominfo, Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka, memaparkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta telah membangun jaringan telekomunikasi berbasis Layanan Broadband 4G pada periode tahun 2021 – 2022 di 77 titik buta atau blindspot signal yang masih ada di seluruh area Provinsi Kepulauan Riau.
“Ini terdiri dari 35 titik Pembangunan Jaringan 4G Dengan Transmitter VSAT oleh Pihak BAKTI Kemenkominfo dan 42 titik Pembangunan Jaringan 4G metode Terrestrial oleh pihak operator swasta” paparnya.
Gubernur Ansar kemudian memaparkan usulan titik blindspot tambahan yang terdiri dari 6 titik di Anambas, 16 titik di Natuna, dan 35 titik di Lingga. Gubernur Ansar juga menyampaikan usulan Fasilitasi instalasi BTS VSAT untuk 341 titik di Anambas, 118 titik di Karimun, dan 62 titik di Lingga.
Gubernur Ansar pun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Kemenkominfo atas upaya memeratakan konektivitas internet di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T.
“Satelit Satria-1 akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan internet. Kami berharap satelit ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan budaya di seluruh pelosok negeri” kata Gubernur Ansar. (*)
batampos – Selamat datang pada era cordless. Era dimana sebuah alat digerakkan tanpa menyolokkan kabel ke sebuah alat kerja. Era dimana energi penggerak disimpan dalam sebuah baterai. Milwaukee, sebuah brand perkakas kerja yang digerakkan dari sebuah baterai lithium, serupa dengan ponsel yang barangkali Anda pegang untuk membaca artikel ini.
Husen Kasim, Commercial Director Milwaukee Indonesia
Seperti namanya, Milwaukee, perkakas kerja ini “lahir di Amerika Serikat, pada 1924. Sejak 2008 fokus menggunakan sistem cordless alias berpenggerak baterai.
Yang menarik Milwaukee mendesain bentuk baterai mereka seragam. Artinya 1 baterai bisa digunakan untuk sekian banyak alat kerja. Misal, seri M12, Milwaukee memiliki lebih dari 90 aplikasi atau alat kerja. 1 baterai seri M12 akan sesuai uhtuk 90 alat kerja tersebut.
Milwaukee sendiri menjual perkakasnya secara terpisah. Perkakas kerja, baterai dan charger / pengisi daya dijual terpisah.
Mahal?
“Untuk memiliki 5 tools Milwaukee, Anda tidak perlu memiliki 5 baterai dan 5 charger. Yah, mungkin cukup 3 baterai dan 1 charger saja. Lebih murah toh..?!” terang Husen Kasim, Commercial Director Milwaukee Indonesia.
Di hadapan sejumlah wartawan Batam di Hotel Radisson, Batam, Rabu (29/11/2023), menuturkan saat ini Milwaukee bisa didapatkan di Batam. Ada 4 diler yang menyediakan perkakas Milwaukee. “Menuju lima,” ucapnya.
Milwaukee hadir di Batam sebab melihat potensi bisnis industri shipyard di Batam. Setiap pembelian akan mendapat garansi selama 1 tahun termasuk baterai dan chargernya.
Milwaukee sangat cocok untuk sebuah kegiatan bisnis yang membutuhkan kecepatan dan keamanan kerja. Pada saat gerimis, Husen mencotohkan, penggunaan perkakas dengan kabel terhubung ke sumber listrik tentu sangat riskan untuk melakukan pekerjaan. Adapun Milwaukee dengan teknologi cordless masih lebih aman.
Soal kekuatan tidak diragukan. Husen mengambil sebuah alat seukuran genggaman tangan. “Dengan alat ini, Anda dengan mudah membuka baut roda mobil,” ujarnya kepada wartawan. Tidak hanya itu, cukup mengganti “kepala” pembuka baut, sebuah mobil bisa dibongkar pasang dengan alat itu.
Pekerjaan berat seperti pertambangan pun bia dilakukan dengan bantuan perkakas Milwaukee. Pekerja bisa bekerja aman dan nyaman di sebuah lokasi tambang tanpa harus menjulurkan kabel sekian jauh dari sumber listrik. Isi baterai di kantor lalu bawa ke lokasi kerja. Sesederhana itu.
6 bulan hadir di Batam, Husen, mengaku Milwaukee diterima oleh pasar. Kalangan industri di Batam pun mengaku industri mereka menuju ke arah penggunaan cordless.(*)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait syarat berpengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan itu teregister dengan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Brahma Aryana.
Pemohon meminta seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres-cawapres hanyalah yang pernah/sedang menjadi gubernur.
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/11).
Dalam amar putusan yang dibacakan, Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sehingga ditolak untuk seluruhnya.
“Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tegas Suhartoyo.
Putusan tersebut diputus usai rapat permusyawaratan hakim (RPH) delapan hakim MK, tanpa dihadiri Anwar Usman. Adapun kedelapan hakim MK itu yakni Ketua MK Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, dan Enny Nurbaningsih.
Putusan ini sekaligus menguatkan putusan MK yang sebelumnya mengabulkan gugatan usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Perkara itu teregistrasi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam sidang perkara itu masyarakat menganggap bahwa Anwar Usman selaku ketua MK kala itu turut campur tangan atau ada konflik kepentingan.
Akibarkan, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim karena adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan MKMK juga melarang Anwar tak boleh terlibat dalam sengketa pemilu untuk menghindari konflik kepentingan.
Anwar Usman pun kini tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK, ia melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (*)
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bersama Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan saat memberikan keterangan terkait Peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (28/11/2023). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)
batampos – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menindaklanjuti dugaan bocornya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
“Ya, ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi,” kata Budi Arie.
Budi menyampaikan, pihaknya akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pembobolan data DPT di KPU RI tersebut. “Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum,” tegas Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.
Budi membantah ada motif politik di balik bocornya 204 juta data DPT Pemilu 2024. Ia menduga, itu hanya untuk kebutuhan komersial.
“Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil. Mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara,” ujar Budi.
Oleh karena itu, Budi meminta publik tidak resah akan adanya pembobolan 204 juta data DPT pada Pemilu 2024. Sebab menurutnya, motif pembobolan itu bukanlah politik.
“Cuma meyakinkan ini enggak ada motif politik, ini motif bisnis. Karena supaya publik jangan resah dulu,” ucap Budi.
Sebagaimana diketahui, KPU tengah diterpa isu kurang sedap. Situs resmi KPU dilaporkan kembali menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim “Jimbo”.
Hacker tersebut mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar.
Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kali ini akun anonim “Jimbo” tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Tak lupa, situs tersebut menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai verifikasi kebenaran data yang didapatkan. (*)
Sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu (29/11/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan warga Kepulauan Riau (Kepri) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berkaitan pula dengan Rempang.
“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu (29/11).
Pemohon dalam perkara tersebut adalah warga Kota Batam Indra Afgha Anjani dan warga Kabupaten Bintan Amrin Esarey. Kedua warga Kepri itu memberi kuasa kepada Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang.
Pemohon mengajukan petitum dalam provisi, yakni memohon kepada MK menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
Sementara pada petitum dalam pokok perkara, pemohon memohon keseluruhan undang-undang digugat dinyatakan inkonstitusional serta memohon agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
MK menilai, permohonan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City merupakan petitum yang tidak lazim jika dimohonkan pada bagian petitum dalam pokok perkara.
“Terlebih, petitum a quo sudah dimohonkan dalam petitum provisi, sehingga menjadikan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur,” tutur Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pertimbangan MK.
Selain itu, MK juga menilai argumentasi para pemohon tidak jelas. Guntur Hamzah mengatakan tidak satu pun dalil para pemohon yang dapat meyakinkan MK karena tidak disusun secara terstruktur dan sistematis.
Mahkamah berkesimpulan kedudukan hukum, pokok permohonan, dan petitum pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan yang diajukan tidak jelas atau kabur (obscuur).
“Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, permohonan para pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscuur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut,” kata Suhartoyo membacakan konklusi. (*)
