batampos – Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniasyah berharap pembangunan terminal dua Bandara Hang Nadim Batam tidak dipolitisasi. Saat ini yang terlibat dalam pembangunan terminal dua telah menyetujui desain dan menunggu jadwal tepat untuk ground breaking.

“Usai kehadiran Presiden & CEO Incheon telah melihat persiapan akhir perkembangan terminal dua. Secara desain sudah disetujui semua pihak saat ini merampungkan DED-nya saja,” kata Direktur Utama PT BIB Pikri Ilham, Selasa (28/11).

Kedepan pihaknya segera merubuhkan terminal kargo yang lama karena akan menjadi tempat pembangunan terminal dua.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

“Izin dari Kementrian sudah didapat untuk men demolish terminal kargo yang lama dan akan segera dipindahkan ke terminal kargo yang baru,” ujarnya.

Rencananya, setelah terminal kargo tersebut dipindahkan maka akan dilaksanakan ground breaking terminal dua.

“Untuk waktunya sedang dibicarakan dengan BP Batam kepastian harinya termasuk pihak-pihak yang terlibat nantinya,” ujarnya.

PT BIB juga berharap kegiatan ground breaking terminal dua Bandara Hang Nadim tidak bernuansa politis.

“Jangan sampai ground breaking nantinya jadi bagian dari politik identitas tertentu. Inilah yang kami jaga sampai saat ini,” kata dia.

Baca Juga: KPK RI dan DPRD Batam Perkuat Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi

Pikri menyebutkan terminal dua ini dirancang sebagai terminal internasional dan domestik. Penerbangan domestik di terminal satu akan pindah sembari pembaharuan gedung terminal satu.

“Terminal dua akan difasilitasi 10 tempat parkir baru pesawat, mayoritas tetap untuk penerbangan internasional,” tutupnya (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kedatangan penumpang angkutan laut domestik di pelabuhan yang ada di Kota Batam pada September 2023 sebanyak 126.472 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,77 persen dibanding bulan lalu dengan jumlah kedatangan sebanyak 130.069 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Agus Kadaryanto mengatakan jika dibanding dengan kondisi pada bulan yang sama tahun lalu, jumlah kedatangan penumpang angkutan domestik naik sebesar 14,14 persen.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

Selama September 2023 terdapat sebanyak 127.402 orang penumpang embarkasi (berangkat) dari pelabuhan domestik di Kota Batam. Jumlah keberangkatan penumpang mengalami penurunan sebesar 3,86 persen dibandingkan bulan Agustus 2023.

“Dimana jumlah penumpang angkutan laut sebanyak 132.524 penumpang. Jika dibanding dengan kondisi pada bulan yang sama tahun lalu, jumlah keberangkatan penumpang angkutan domestik naik sebesar 14,54 persen,” ungkap Agus.

Baca Juga: Bunga, Istri Muda Pelaku Pembunuhan Mantan Direktur RSUD Akhirnya Ditangkap

Sementara itu jumlah penumpang angkutan laut internasional yang datang (debarkasi) ke Kota Batam pada September 2023 sebanyak 173.817 orang. Jumlah penumpang ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen dibanding bulan sebelumnya.

Dimana jumlah kedatang penumpang Internasional Agustus 2023 sebanyak 173.456 orang. Jika dibanding September2022 jumlah kedatangan penumpang angkutan laut internasional mengalami kenaikan sebesar 25,18 persen,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), menghadiri seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2023, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Hadir dalam acara, Menteri PUPR RI, Mochamad Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta para perwakilan 6 Kementerian/Lembaga, 57 Pemerintah Daerah, 10 Pemerintah Kabupaten, dan 1 yayasan sebagai penerima BMN.

Kedua menteri tersebut sepakat, proses serah terima BMN ini telah selaras dengan aspek akuntabilitas atas anggaran pada Kementerian PUPR sesuai arahan Kementerian Keuangan, yang menekankan prinsip pemanfaatan dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial.

“Pembangunan ini kami laksanakan dari dana rakyat dan kami kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah,” ujar Basuki

Ia berharap, dengan diserahterimakannya BMN ini, maka akan terwujud kepercayaan publik kepada pemerintah untuk terus membangun negeri dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo hadir pada seremoni tersebut.

Adapun BMN yang diserahkan kepada BP Batam, yaitu Rumah Susun Kabil dan Rumah Susun Tanjung Uncang.

Wahjoe mengatakan, penyerahan aset ini merupakan langkah awal BP Batam untuk meningkatkan pengelolaan rusun, baik dari segi fasilitas maupun layanannya.

“Yang jelas kita harus menyusun strategi peningkatan pendapatan atas kedua rusun yang telah diserahkan. Karena kalau sebaliknya, aset ini akan jadi beban di BP Batam. Ini yang kita antisipasi,” tegas Wahjoe.

Menurutnya, dengan pemasaran yang baik, maka cita-cita tersebut dapat tercapai.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, aset ini harus kita maksimalkan agar pendapatan yang diterima dapat kita olah untuk melakukan pemeliharaan ke dua rusun tersebut,” pungkasnya.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Direktorat Fasilitas dan Lingkungan BP Batam untuk memulai proses pemasaran atas kedua rusun yang sudah diserahkan.

(rud/rilis)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajak anggota DPRD Batam untuk konsisten dalam mencegah tindakan korupsi di tingkat legislatif.

Kepala Satgas I.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Maruli Tua menyampaikan tindakan korupsi bisa terjadi, dan menjerat siapa saja. Untuk itu, perlu langkah pencegahan agar hal ini tidak terjadi.

Salah satunya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan inovasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem.

“Rapat ini untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di tingkat eksekutif dan legislatif. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya, Selasa (28/11).

Baca Juga: Bunga, Istri Muda Pelaku Pembunuhan Mantan Direktur RSUD Akhirnya Ditangkap

Lanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus KPK, di antaranya bagaimana mencegah korupsi dari tahap perencanaan penganggaran APBD.

“Termasuk mencegah pengaturan pemenang proyek dan pengaturan penganggaran. Untuk di sektor pengadaan barang dan jasa, mencegah mark up proyek, kemudian modus melalui pokok-pokok pikiran,” tegas dia.

Menurutnya, pengadaan langsung barang dan jasa memiliki kerawanan yang cukup tinggi sehingga pihaknya mendorong lebih banyak menggunakan e-katalog. Dengan harapan dukungan DPRD memperkuat pengawasan oleh inspektorat agar lebih kuat untuk pengawasan di eksekutif.

Langkah-langkah lainnya mencangkup pencegahan jual beli jabatan, manajemen ASN, pencegahan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan pajak, pencegahan korupsi sektor pendapatan daerah, juga perizinan.

Maruli Tua juga menekankan keteladanan DPRD Batam dalam memperkuat sistem kelembagaan pencegahan korupsi melalui kepatuhan ketepatan pelaporan LHKPN.

“Mencegah atau menghindari gratifikasi. Melaporkan gratifikasi kalau tak sanggup menolak,” tegas dia.

Baca Juga: Penumpang Pesawat Internasional dari Batam Meningkat, Domestik Turun

Ia juga menilai, tahun politik seperti ini bagi KPK memiliki kerawanan atau resiko korupsi cukup meningkat, sehingga pihaknya mengharapkan DPRD betul-betul melaksanakan tugas kewenangannya.

“Tak menyalahkan kewenangannya, sehingga APBD yang terbatas bisa optimal dicegah dari korupsi,” kata dia.

Senada juga diutarakan, Ketua DPRD Batam Nuryanto. Pertemuan yang dilakukan KPK dalam kegiatan ini sebagai pengingat agar DPRD Batam menjalankan tugasnya sesuai jalannya agar terhindar dari praktek korupsi.

“Supaya praktek melaksanan fungsi tugas DPRD Batam dan Sekretariat bisa terbebas dan terhindar dari korupsi,” pesan Nuryanto.

Menurutnya, dalam kegiatan itu, KPK menitikberatkan terkait penganggaran dan pokok pikiran (Pokir). Karena hal tersebut berada dalam wilayah DPRD Batam.

“Proses penganggaran jangan ada kongkalikong, kayak kerja sama. Sehingga mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan merugikan negara. Misalnya mark-up di segala macam anggaran,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA