batampos — Kesaksian yang diklaim berasal dari seorang pria bernama Sasha atau Sascha Riley mendadak viral dan memicu perbincangan global. Rekaman audio yang beredar luas di berbagai platform digital itu memuat tuduhan ekstrem terkait perdagangan dan eksploitasi anak yang disebut berhubungan dengan jaringan Jeffrey Epstein, sekaligus menyeret sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat.

Meski menyita perhatian internasional, seluruh klaim dalam rekaman tersebut belum terverifikasi secara hukum. Hingga kini, tidak ada dakwaan resmi, dokumen pengadilan, maupun hasil investigasi independen yang menguatkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam audio yang viral di Substack, Threads, hingga X.

Dilansir dari Times Now News, Rabu (4/2/2026), Riley digambarkan sebagai veteran Perang Irak yang mengaku menjadi korban perdagangan anak dan kekerasan ekstrem sejak usia sangat muda. Dalam pengakuannya, Riley menyebut dirinya diadopsi pada 1977 dan antara usia 9 hingga 13 tahun mengalami eksploitasi dalam jaringan kriminal yang dikaitkan dengan Jeffrey Epstein.

Rekaman audio tersebut diunggah oleh penulis Substack Lisa Noelle Voldeng, yang menyatakan bahwa kesaksian direkam melalui beberapa percakapan telepon pada pertengahan Juli 2025. Ia mengklaim versi asli rekaman disimpan dengan aman dan salinannya telah dibagikan kepada aparat penegak hukum serta “sekutu terpercaya” di sejumlah negara.

Isi Kesaksian: Tuduhan Ekstrem dan Sensitif

Dalam rekaman yang beredar, Riley mengemukakan tuduhan serius, mulai dari perdagangan anak di bawah umur, pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Ia juga mengklaim dipaksa terlibat dalam produksi pornografi anak, serta menyebut adanya peristiwa pembuatan snuff film—istilah yang merujuk pada rekaman pembunuhan nyata.

Seluruh narasi tersebut dikaitkan Riley dengan jaringan perdagangan anak yang disebut terhubung dengan Jeffrey Epstein dan, menurut pengakuannya, melibatkan sejumlah tokoh berprofil tinggi.

Dalam pengantar publikasi audio, Voldeng menyatakan bahwa kesaksian ini dirilis “demi kepentingan publik” dan mengeklaim Riley bersedia memberikan kesaksian resmi serta menjalani tes pendeteksi kebohongan. Namun, hingga saat ini, klaim-klaim tersebut belum disertai bukti hukum yang dapat diverifikasi secara independen.

Nama Tokoh Publik Disebut, Status Tetap Klaim

Bagian paling kontroversial dari rekaman ini adalah penyebutan sejumlah nama tokoh publik Amerika Serikat, antara lain Presiden AS Donald Trump, anggota Kongres Jim Jordan dan Andy Biggs, Senator Lindsey Graham, hingga Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas.

Namun demikian, seluruh nama tersebut tidak tercantum dalam dakwaan resmi, berkas pengadilan, maupun proses penyelidikan yang dikonfirmasi media arus utama. Dengan demikian, keterkaitan mereka dalam narasi tersebut masih berada pada level klaim sepihak yang belum terbukti.

Respons Media dan Status Verifikasi

Sejumlah media besar dan lembaga pemeriksa fakta menegaskan bahwa rekaman audio tersebut belum terverifikasi secara hukum. Viralitasnya dinilai lebih dipicu oleh distribusi masif di media sosial dan kekuatan narasi, bukan oleh bukti investigatif yang sah.

Dalam unggahan Substack-nya, Voldeng menulis bahwa setelah pertama kali berbicara dengan Riley, ia secara selektif menghubungi “sekutu, gereja, polisi, dan pejabat pemerintah di berbagai negara.” Namun, pernyataan tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan verifikasi independen dan proses hukum resmi.

Debat Publik dan Risiko Disinformasi

Viralnya kesaksian ini memicu perdebatan global. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai pentingnya memberi ruang bagi suara yang mengaku sebagai korban perdagangan dan kekerasan seksual anak. Di sisi lain, banyak pengamat mengingatkan bahaya penyebaran tuduhan berat tanpa bukti kuat, yang berpotensi memicu disinformasi dan merusak kepercayaan publik.

Kasus ini menunjukkan bagaimana konten sensitif dengan narasi kuat dapat menyebar sangat cepat di era digital. Hingga kini, kesaksian Sasha Riley tetap berada dalam ranah klaim yang belum terbukti secara hukum, sekaligus menjadi sumber kontroversi dan perdebatan internasional. (*)

Artikel Kesaksian Sasha Riley soal Jaringan Epstein Picu Polemik Global pertama kali tampil pada News.

batampos – Kontroversi seputar Jeffrey Epstein kembali memantik sorotan global. Kali ini, pernyataan datang dari John Kiriakou, mantan agen Central Intelligence Agency (CIA) sekaligus pelapor pelanggaran (whistleblower), yang menyebut jaringan luas Epstein berpotensi terkait dengan operasi intelijen asing, bukan semata hasil kekayaan pribadi.

Dalam wawancara di kanal YouTube Diary of a CEO, Kiriakou mengemukakan pandangannya bahwa Epstein kemungkinan berperan sebagai access agent—perantara yang menyediakan akses strategis bagi badan intelijen untuk mendekati tokoh-tokoh elite dunia.

Menurut Kiriakou, yang bertahun-tahun bertugas di CIA, praktik intelijen modern kerap memanfaatkan figur perantara untuk menjalin hubungan dengan individu yang mustahil direkrut secara langsung.

“Anda tidak merekrut mantan presiden atau miliarder teknologi. Anda merekrut seseorang yang secara rutin memiliki akses kepada mereka, membuat mereka merasa nyaman, dihargai, dan aman,” ujar Kiriakou.

Dilansir dari The News Pakistan, Rabu (4/2/2026), Kiriakou menilai gaya hidup Epstein yang supermewah—mulai dari properti eksklusif hingga kekayaan tak lazim—selaras dengan pola operasi intelijen yang bertujuan membangun pengaruh dan ketergantungan.

Ia juga menyinggung laporan media yang menyebut rumah pribadi Epstein di Kepulauan Virgin Amerika Serikat dipasangi kamera tersembunyi di berbagai sudut, termasuk kamar mandi. Perangkat tersebut, menurut dugaan, dapat digunakan untuk mengumpulkan materi sensitif yang berpotensi menjadi alat pemerasan terhadap tamu-tamu berpengaruh.

Kiriakou menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah bukti langsung, melainkan analisis berbasis pengalaman lapangan. Namun, ia mempertanyakan kejanggalan kesepakatan hukum pada 2006 dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di Florida, yang membuat Epstein hanya menjalani tahanan rumah singkat—jauh lebih ringan dari pedoman hukuman minimal yang berlaku.

“Kesepakatan itu sangat tidak biasa untuk tuduhan seberat itu,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada Alexander Acosta, jaksa penuntut dalam kasus Epstein yang kemudian menjabat Menteri Tenaga Kerja AS. Berdasarkan laporan media, Acosta pernah mengakui bahwa dirinya diarahkan oleh pihak yang lebih tinggi untuk menawarkan kesepakatan hukum ringan tersebut.

“Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang adanya tekanan politik di tingkat senior, meskipun sumbernya tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” kata Kiriakou.

Lebih jauh, Kiriakou menyebut bahwa dalam pola operasi intelijen tertentu, Epstein bahkan berpotensi bertindak sebagai agen ganda—tidak sepenuhnya loyal kepada satu pihak dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan aktor tertentu, termasuk Israel atau pihak lain.

Meski tidak menyebut negara mana yang diduga terlibat, Kiriakou menilai dugaan keterkaitan Epstein dengan jaringan intelijen asing perlu ditempatkan dalam kerangka analisis strategis, bukan sekadar gosip atau teori konspirasi media sosial.

Sejumlah analis menilai Epstein mungkin dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang elite global—materi yang dapat digunakan sebagai alat pengaruh, tekanan politik, atau leverage diplomatik di masa depan.(*)

Artikel Whistleblower CIA Bongkar Dugaan Peran Epstein sebagai Perantara Intelijen Asing pertama kali tampil pada News.

batampos – Kematian tragis YBS (10), siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena, memantik kemarahan publik. Peristiwa ini dinilai sebagai kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menegaskan tragedi tersebut tidak akan terjadi apabila negara hadir secara nyata dalam melindungi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan, termasuk kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak,” kata Ina kepada wartawan, Rabu (4/2).

Kasus meninggalnya YBS menjadi sorotan luas setelah terungkap bahwa siswa kelas IV SD tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp10.000. Kondisi ekonomi keluarga disebut menjadi faktor utama.

Ibu korban, MGT (47), merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia harus menanggung beban hidup lima orang anak dalam keterbatasan ekonomi yang berat.

Ina menyampaikan duka mendalam sekaligus mempertanyakan kehadiran negara di tengah masyarakat miskin, terutama ketika anggaran pendidikan nasional setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.

“Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi. Apakah buku dan pena terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai program bantuan sosial dan pendidikan yang dikelola sejumlah kementerian. Menurutnya, jika bantuan tersebut tepat sasaran, persoalan dasar seperti kekurangan alat tulis tidak akan berujung pada tragedi kemanusiaan.

Lebih lanjut, Ina menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak-anak rentan, khususnya di wilayah Ngada.

Ia mengingatkan bahwa pada 2025, Kabupaten Ngada juga sempat menjadi perhatian nasional akibat kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum.

“Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu menekankan pentingnya penelusuran akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang diduga kuat turut mendorong terjadinya tragedi tersebut.

“Di sinilah peran negara diuji. Perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dari keluarga, lingkungan, hingga kebijakan negara. Jangan sampai negara baru hadir setelah anak meninggal,” pungkas Ina. (*)

Artikel Tragedi Bocah SD Ngada, DPR: Ini Alarm Keras Kegagalan Negara pertama kali tampil pada News.