batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu (15/11). Enam orang berhasil ditangkap dalam operasi tersebut.

BACA JUGA: KPK OTT di Bondowoso, Amankan Penyelenggara Negara

Dua di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen. Sedangkan empat orang lainnnya pihak swasta.

“Benar, (15/11) KPK tangkap tangan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Kab. Bondowoso Jatim. Sejauh ini ada 6 orang yang ditangkap di antaranya oknum penegak hukum dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi senyap itu berkaitan dugaan korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani Kejari Bondowoso. Mereka yang diamankan saat ini sedang dalam perjalanan ke gedung merah putih KPK.

“Para pihak yang ditangkap sedang dibawa dan dalam perjalanan ke kantor KPK,” ucap Ali.

KPK memiliki waktu 1×24 jam dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. “Perkembangan akan disampaikan,” pungkas Ali. (*)

Reporter: JP Group

batampos –Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim memeriksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya, kemarin. Wadir Dittipidkor Bareskrim Kombespol Arief Adiharsa mengatakan, pemeriksaan berlangsung tiga jam, mulai pukul 11.00 hingga 13.00. ’’Ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik,’’ jelasnya.

Pertanyaan itu seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait jabatannya. Tentunya berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi. ’’Sudah ya,’’ ucapnya.

Di sisi lain,Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terus mengkritisi penegakan hukum terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Sejak kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencuat, MAKI mencatat sudah tiga kali Firli tidak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya. Alasannya beragam. Mulai dari dinas ke Aceh sampai menghadiri pemanggilan Dewan Pengawas KPK.

’’Tampaknya, Firli dengan jabatan ketua KPK itu merasa berbeda dengan warga negara lain. Sudah meminta perlakuan istimewa,’’ tuturnya.

Dia juga menyayangkan sikap penyidik Polda Metro Jaya yang selalu menuruti keinginan Firli. ’’Penyidik Polda tidak sensitif. Tidak peka atas kejengkelan masyarakat,’’ terangnya. Padahal, selama ini, Polri selalu meminta dukungan masyarakat. ’’Saya minta hentikan perlakuan istimewa terhadap Firli,’’ katanya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak menuturkan, kendati Firli berkali-kali tidak hadir, penyidik belum bisa melakukan jemput paksa. Alasannya, Firli masih berstatus saksi.

Selain itu, ketidakhadiran Firli disertai konfirmasi dan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan. ’’Meminta pemeriksaannya di gedung Bareskrim,’’ paparnya. Namun, terkait permintaan lokasi pemeriksaan di Bareskrim itu, Ade enggan menjawab dengan jelas. ’’Kalau itu, tanya ke sana (Firli, Red),’’ ujarnya.

Sebelumnya, Firli meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini (16/11) di gedung Bareskrim Mabes Polri. Firli tidak hadir pada pemeriksaan terakhir dengan alasan menghadiri panggilan dari Dewan Pengawas KPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Netralitas Polri dalam menjaga situasi pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan DPR. Bahkan, aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas oleh wakil rakyat seiring tidak hadirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR, kemarin (15/11).

Sejatinya, raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu mengundang Kapolri untuk membahas tentang persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Termasuk anggarannya. Namun, raker itu tidak dihadiri langsung oleh Listyo. Kapolri diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen M. Fadil Imran.

Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan yang turut mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri meminta raker tersebut ditunda. ”Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,” ujarnya dalam raker di Senayan. ”Saya usulkan rapat ini kita tunda menunggu Kapolri bisa hadir,” imbuh anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.

Sebagai pimpinan rapat, Bambang menyebut kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas mengenai detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin.

Di sisi lain, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan netralitas Polri dalam mengawal pemilu 2024 sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah memasuki tahap kampanye. ”Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Habib Aboe itu menyinggung tentang kegelisahan aparat di tingkat bawah yang mulai mendapat tekanan untuk memenangkan pasangan capres tertentu. ”Hal ini sedang viral dan menjadi atensi publik,” tuturnya. Aboe pun menegaskan tekanan semacam itu mestinya tidak boleh terjadi. Dia meminta Kapolri untuk mengkonsolidasikan jajarannya agar tetap netral dan independen.

Anggota Komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Diantaranya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Dia mengakui kejahatan siber saat ini semakin canggih. Karena itu harus dihadapi dengan persiapan yang baik. ”Persiapan ini mencakup penyiapan kendaraan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperlukan,” tuturnya.

Menjawab hal tersebut, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya kemarin datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya yang terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi hingga penegakan hukum. ”Jadi semua yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan puncak penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin dekat. Dia berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun ini meningkat. Pasalnya peran suara pemikih dalam Pemilu sangat penting.

Ma’ruf mengatakan suara dalam pemilu bakal bermuara pada keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan (2024-2029). “Kalau soal partisipasi ya, kita harapkan ada peningkatan, dalam arti positif ya,” katanya usai membuka Habibie Democracy Forum di Jakarta kemarin (15/11).

Dia menjelaskan pada Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 81,93 persen. Untuk tahun ini, pemerintah memang belum mengeluarkan hitung-hitungan resmi. Meskipun begitu Ma’ruf berharap tingkat partisipasi Pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

“Untuk itu, kita mesti bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 ini,” katanya. Kuncinya adalah penyelenggaraan pemilu kali ini harus lancar. Sehingga tingkat partisipasinya bisa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Mantan Ketua Umum MUI itu menyampaikan, keterlibatan lebih banyak pemilih juga akan meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pasalnya akan memberikan pengaruh terhadap pengakuan dengan segala pelaksanaannya. Dia berharap pemilu berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Prinsip ini harus dikawal, agar pemilu berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu Ma’ruf juga menyampaikan, secara alamiah setiap menjelang kontestasi pemilu, temperatur politik akan menghangat. Untuk Pilpres saja, sebentaragi masuk masa kampanye. Dia mengatakan sebagai dinamika demokrasi dan masih dalam koridor hukum, tensi politik yang menghangat itu sah-sah saja.

Dia menegaskan perbedaan preferensi politik menjadi hal yang wajar. Perbedaan politik harus disikapi secara matang dan dewasa. Jangan sampai agenda politik lima tahunan itu memecah belah bangsa Indonesia.

“Saya berpendapat ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari,” katanya. Karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Ketiganya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Kemudian soal politik identitas dan politik uang.

Untuk mencegahnya, perlu pengawasan yang lebih ketat. Karena biasanya ketika menjelang pemilu, selalu muncul isu-isu tadi. Mulai ujaran kebencian, berita bohong, dan lainnya. Ma’ruf berpesan para pengawas pemilu harus jeli. Serta harus tegas dan harus betul-betul berani melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Jika tidak ada tindakan tegas, bisa menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.

Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jubir TKN Prabowo-Gibran Herzaky Mahendra berharap usai penetapan dan pengundian nomor urut situasi politik kian kondusif. Caranya dengan menghindari penyebaran fitnah antar paslon.

Sebab selain tidak produktif untuk kampanye politik, TKN menganggap fitnah dan drama dalam politik hanya akan membuat masyarakat lelah. “Dan dalam jangka waktu panjang bisa merusak cara kita berpolitik, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Herzaky mengaku memahami bahwa setiap tim paslon memiliki persoalan masing-masing. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan menyebar tuduhan tak berdasar. “Pak Prabowo Gibran begitu banyak diserang kenapa Pak Prabowo dan Tim Kampanye tidak membalas. Jawabannya adalah ini adalah budaya yang ingin kita bangun,” jelasnya.

Dia berharap aparat dapat menjaga netralitas sesuai pesan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan langkah TKN akan selaras dengan apa yang disampaikan Prabowo, yaitu mengedepankan pemilu bersih dan adil. “Dan kami yakin penyelenggara dan pengawas dapat berlaku adil. Semua harus dimulai dari pikiran yang positif.” tutupnya.

Terpisah, meski demikian nomor urut telah ditetapkan, semua peserta diminta tetap menahan diri untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat ajakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pasca tuntasnya pengundian nomor urut. Bagja mengatakan, sesuai tahapan, masa kampanye baru dibuka pada 28 November. Oleh karenanya, peserta belum dibolehkan menyampaikan ajakan terbuka kepada publik.

“Kami sudah ingatkan kepada partai politik bahwa sekarang belum masa kampanye,” ujarnya, kemarin. Yang bisa dilakukan saat ini, lanjut dia, hanya sebatas sosialiasi. Yakni mengenalkan tanpa ajakan. Konsekuensinya, jika terdapat ajakan maka bisa jadi menjadi pelanggaran.

Dalam pengundian nomor urut Selasa malam, ada dua cawapres yang melontarkan kalimat meminta dukungan. Yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Terkait hal itu, Bawaslu tengah dalam kajian. “Kita kaji dulu,” tuturnya.

Sesuai normanya, kampanye terdiri dari tiga unsur, yakni subjek, upaya meyakinkan, dan penawaran visi-misi, program, atau citra diri. Dalam pernyataannya, Cak Imin dan Mahfud ada unsur ajakan memilih.

Selain larangan kampanye, Bagja juga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas negara dan program-program untuk pemenangan. “Program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh,” tegas Bagja.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membuka posko dan nomor pengaduan sebagai respons atas maraknya dugaan pelanggaran dan intervensi aparat kepolisian pada Pemilu 2024. Lewat posko dan nomor aduan itu, TPN mengajak masyarakat secara aktif mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil.

“0856-8947-144 adalah nomor pengaduan yang kami buka untuk umum soal dugaan pelanggaran pemilu,” terang Deputi Bidang Hukum TPN Todung Mulya Lubis.

Todung mengatakan, keterlibatan masyarakat secara aktif pada pemilu kali ini penting untuk menjaga demokrasi agar tetap pada relnya. Pelibatan masyarakat akan mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu secara jujur dan adil.

Belajar dari masa awal Reformasi pada Pemilu 1999, dimana rakyat terlibat aktif mengawal proses pemilu. “Jadi, saya kira kekuatan rakyat lewat posko dan nomor pengaduan akan efektif mengawal demokrasi kita,” tukas Todung.

Tentu, lanjut Todung, pihaknya masih berharap penuh kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk bertindak tegas kepada pihak-pihak yang diduga tidak netral pada Pemilu 2024. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus ditindak.

Sebelumnya, beberapa peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud di sejumlah daerah menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak bahwa Pemilu 2024 penuh intervensi kekuasaan dan tidak jurdil. Bahkan dalam laporan media massa nasional menyebutkan ada dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk memasang baliho dan spanduk pasangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah.

Atas berbagai peristiwa itu, TPN Ganjar-Mahfud mendesak Bawaslu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian, untuk mendukung kerja Bawaslu, TPN dan TKD memunculkan inisiatif dengan membuka posko dan nomor pengaduan. “Sebagai ajakan kepada masyarakat agar terlibat aktif mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024,” tegas Todung.

Sementara terkait informasi adanya operasi intelijen asing yang disebut Kabaharkam Polri, Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatajan bahwa pernyataan semacam itu seharusnya diperjelas agar tidak menjadi komoditas politik. “Informasi intelijen tidak perlu dibuka ke publik. Meski dalam rapat dengan DPR,” jelasnya.

Fungsi intelijen kepolisian itu menjaga kamtibmas, membuka informasi tersebut justru memanaskan suhu politik yang sudah menghangat. “Seharusnya ini melekat ke penegakkan hukum,” paparnya.

Saat didapatkan bukti yang cukup, maka Polri langsung saja melakukan penegakkan hukum. Namun begitu, memang mengungkap kasus semacam ini tergolong sangat susah. “Biasanya hanya indikasi dan potensi,” ujarnya.

Dia mengatakan, bantuan dana untuk capres dan cawapres itu dibatasi. Pada 2019 lalu, untuk perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 2,5 miliar dan badan usaha maksimal Rp 25 miliar. “Kalau memang sudah cukup bukti ditindak saja. Tidak perlu untuk diumumkan,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group