batampos– Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selama September 2023 mencapai  132.000 kunjungan atau naik 7,39 persen dibanding Agustus 2023 yang mencapai 122.911 kunjungan.

“Jika dibandingkan September 2022, jumlah kunjungan wisman ke Kepri juga naik sebesar 26,13 persen,” kata Statistisi Ahli Madya BPS Kepri, Barudin di Tanjungpinang, Rabu (1/11).

Ia menyebutkan kenaikan jumlah kunjungan wisman selama bulan September 2023 dipicu
meningkatnya jumlah kunjungan wisman yang berasal dari Kota Tanjungpinang sebanyak 4.286 kunjungan (14,33 persen), Kota Batam 102.200 kunjungan (7,31 persen), Kabupaten Bintan 20.542 kunjungan (6,78 persen), dan Kabupaten Karimun 4.345 kunjungan (4,12 persen).

Pada September 2023, kata Barudin, ada sepuluh negara penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Kepri, yang didominasi warga negara Singapura sebanyak 73.229 kunjungan.

Kemudian diikuti warga Malaysia 18.404 kunjungan, Tiongkok 6.472 kunjungan, India 5.611 kunjungan, Philipina 2.957 kunjungan, Australia 2.027 kunjungan, Inggris 1.664 kunjungan dan Jepang 1.501 kunjungan.

Sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat secara berurutan sebanyak 1.252 dan 1.242 kunjungan.

“Dari sepuluh negara wisman terbanyak yang berkunjung ke Kepri tercatat sebagian besar negara mengalami kenaikan kunjungan pada September 2023 jika dibanding dengan bulan sebelumnya,” ujarnya.

Sedangkan secara kumulatif Januari-September 2023, jumlah kunjungan wisman ke Kepri mencapai 1.104.890 kunjungan atau naik 207,33 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mencapai 359.510 kunjungan.

Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut jumlah kunjungan wisman ke daerah itu terus menunjukkan tren positif selepas pandemi COVID-19.

Ia mengaku tingkat kunjungan wisman tahun ini masih jauh di bawah capaian kunjungan wisman sebelum pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 2,8 juta kunjungan wisman, sementara hingga September baru mencapai 1,1 juta kunjungan wisman.

“Tapi kita optimistis grafik kunjungan wisman Kepri akan segera pulih seperti kondisi sebelum pandemi, khususnya di tahun 2024,” ujar Ansar.

Ansar menyampaikan salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisman ke Kepri, yaitu pemerintah pusat segera mengambil keputusan soal visa kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) bagi wisman.

“Usai pandemi, jika ingin Kepri kembali menjadi primadona pariwisata di Indonesia, maka kebijakan VoA mesti segera diputuskan,” ujar Ansar.

Menurutnya, penerapan biaya VoA menjadi salah satu penyebab yang masih memberatkan turis asing datang ke Kepri.

“Kami berharap ada visa kunjungan pendek sehingga tarif VoA yang tadinya 500 ribu menjadi 100 ribu untuk mendongkrak kunjungan wisman,” katanya. (*)

reporter: antara

batampos– 321 calon legislatif DPRD Bintan akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024 untuk memperebutkan 25 alokasi kursi DPRD Kabupaten Bintan di 4 daerah pemilihan.

Hal ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan resmi menetapkan 321 daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bintan usai rapat pleno di Kantor KPU Bintan, Jumat (3/11/2023).

Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay menyampaikan, total 321 DCT calon legislatif berasal dari 15 partai politik.

Dari jumlah itu, terdiri dari 198 laki-laki dan 123 perempuan, dengan presentase keterwakilan perempuan sekira 38,3 persen.

Setelah penetapan DCT, dia mengatakan, citra diri dari masing-masing calon legislatif tersebut resmi telah melekat.

BACA JUGA: 9 Parpol Lakukan Pergantian Caleg

“Misalnya nama, nomor urut, gelar dan partai politik serta daerah pemilihan untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada masa kampanye,” kata dia.

Dia mengatakan, walaupun sudah resmi tapi belum boleh dikampanyekan karena belum masuk tahapan kampanye.

“Tunggu hingga tanggal 28 November dulu,” tegasnya.

Dia menambahkan pihaknya akan meneruskan penetapan DCT tersebut kepada KPU RI untuk persiapan pengadaan dan pencetakan surat suara.

“Kami akan laporkan ke KPU RI untuk dilakukan pencetakan logistik surat suara,” tukasnya. (*)

reporter: slamet

batampos– Agar lebih terarah dan alumninya cepat dapat pekerjaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berencana mengganti beberapa jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah-daerah.

BACA JUGA: Kadisdik Kepri: harus Kedepankan Etika Pendidikan Karakter

batampos– Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah komponen integral dalam hukum dan politik Indonesia. Salah satu keputusan terbaru yang telah memicu kontroversi adalah tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Artikel ini akan menyelidiki berbagai aspek kontroversi yang terkait dengan putusan MK, serta upaya membatalkannya dan didelegitimasi secara politik.

Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres

Putusan MK pada UU Pemilu 2024 yang menetapkan batas usia minimum 40 tahun untuk capres dan cawapres telah menjadi sorotan utama. Putusan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman yang cukup, meskipun pendapat tentang apakah usia adalah indikator utama kualifikasi terbagi. Sebagai reaksi terhadap putusan ini, beberapa kalangan mendukungnya sebagai langkah positif untuk memastikan kualitas calon pemimpin, sementara yang lain mengkritiknya dengan alasan membatasi partisipasi generasi muda.

Klaim Operasi Rahasia yang Menghalangi Gibran

Selain kontroversi terkait batas usia capres dan cawapres, telah muncul klaim tentang adanya operasi rahasia yang bertujuan menghalangi Gibran Rakabuming Raka, seorang calon potensial, untuk maju sebagai capres. Namun, belum ada bukti konklusif yang mendukung klaim ini, yang membuatnya terus diperdebatkan di kalangan masyarakat. Terlepas dari kebenaran klaim tersebut, isu ini telah menambah lapisan kompleksitas dalam perdebatan politik di Indonesia.

Upaya Membatalkan Putusan MK

Sejumlah pihak yang tidak puas dengan putusan MK telah mencoba berbagai upaya untuk membatalkannya. Meskipun ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Ini menggarisbawahi kompleksitas hukum yang mengelilingi keputusan MK dan kendala yang dihadapi mereka yang ingin membatalkannya.

Delegitimasi Politik terhadap MK

Selain upaya untuk membatalkan putusan MK, telah ada upaya delegitimasi politik terhadap MK. Beberapa kelompok masyarakat telah mencoba meragukan otoritas dan integritas MK, serta menggugat legitimasinya dalam mengambil keputusan. Upaya delegitimasi ini berfungsi sebagai alat politik untuk memengaruhi pandangan masyarakat dan merongrong kredibilitas MK.

Menghormati Prinsip Hukum

Terlepas dari kontroversi yang mengelilingi putusan MK, penting untuk mengingat bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, putusan MK adalah otoritatif dan harus dihormati. Putusan MK adalah produk dari proses hukum yang berlaku, dan berupaya untuk membatalkan atau mendelegitimasi putusan tersebut mungkin hanya menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan politik.

Kontroversi yang melibatkan batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu 2024 mencerminkan perdebatan dan ketegangan yang ada di masyarakat Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membatalkan putusan MK dan delegitimasi politik terhadap MK, putusan tersebut tetap berlaku dan mengikat. Dalam sistem hukum yang berlaku, perdebatan harus terus berlanjut dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan integritas lembaga peradilan.

reporter: sandi

batampos– Aplikasi Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan Kepri Gemilang (Sibadang) yang diluncurkan Pemprov Kepri adalah untuk mengoptimalkan aliran data kesehatan dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

“Melalui aplikasi Sibadang, kami siap membangun kesehatan dari tingkat dasar,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Kepri, Adi Prihantara, Jumat (3/11).

Adi menyebut aplikasi Sibadang dilahirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri sebagai bentuk transformasi digital kesehatan guna mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

BACA JUGA: Diskominfo Bintan Ciptakan Aplikasi Absensi Online Terpantau

Nama aplikasi itu sendiri terinspirasi dari orang kuat legendaris dari dunia Melayu yang bernama Badang.

Sesuai namanya, kata Adi, aplikasi Sibadang diharapkan menjadi aplikasi yang kuat dan berani, sehingga mampu memberikan dukungan bagi data-data kesehatan di Kepri menuju ke Indonesia satu data.

“Harapannya setelah aplikasi ini diluncurkan, benar-benar bisa dimanfaatkan dan memberikan data kesehatan yang akurat agar menjadi landasan dasar dalam membuat kebijakan membangun kesehatan di Kepri menuju Indonesia emas 2045,” ujarnya.

Lanjut Adi menyampaikan bahwa Pemprov Kepri memang fokus melakukan program transformasi kesehatan terpadu untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk semua elemen masyarakat.

Ada beberapa komponen guna terwujud transformasi kesehatan terpadu, antara lain pelayanan kesehatan yang difokuskan ke arah pencegahan yang merupakan transformasi layanan primer. Tujuannya, yaitu mendekatkan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan dusun sehingga terwujud integrasi pelayanan kesehatan. Hal ini melibatkan pelayanan di puskesmas sampai tingkat desa melalui posyandu prima, dan tingkat dusun melalui kegiatan posyandu dan kunjungan rumah oleh kader.

“Transformasi ini adanya di puskesmas dan posyandu,” ujar Adi.

Selain itu, kata dia, pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan di daerah setempat patut ditingkatkan. Rumah sakit harus mampu menangani penyakit-penyakit kronis, seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal.

Khusus pelayanan penyakit jantung yang jumlah pasien paling dominan di Kepri, menurut Adi, saat ini sudah ada alat katerisasi, sedangkan tahun ini diupayakan bisa beroperasi, yaitu di RSUD Raja Ahmad Thabib di Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, sarana prasarana harus memadai disertai pembiayaan kesehatan oleh pemerintah bagi kalangan masyarakat kurang mampu, sebab BPJS Kesehatan tidak bisa menjangkau seluruh biaya kesehatan masyarakat dan transformasi teknologi kesehatan, yang mana rumah sakit tak hanya memiliki peralatan kesehatan yang canggih, tetapi juga harus dilengkapi dengan tenaga ahli atau spesialis terkait pengoperasian.

Adi juga mengatakan tentang data kesehatan penduduk, karena pendataan kesehatan penduduk secara terpadu dan terintegrasi akan mempermudah penanganan apabila masyarakat menderita sakit.

“Makanya kita bangun sebuah sistem digitalisasi data kesehatan masyarakat di semua kabupaten/kota. Ini juga merupakan program pemerintah pusat yang harus direalisasikan di daerah,” ungkap Adi.

Ia menambahkan program transformasi kesehatan terpadu perlu dukungan semua pemangku kesehatan serta pemerintah kabupaten/kota supaya terealisasi dengan baik demi menyehatkan masyarakat secara menyeluruh. (*)

reporter: antara