batampos – DPR RI resmi mengesahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/11).

Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Awalnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.

BACA JUGA:  Jenderal Agus Subiyanto Diingatkan Jaga Netralitas Prajurit pada Pemilu 2024

Meutya menjelaskan, Komisi I DPR RI telah melakukan rapat untuk mendengarkan visi dan misi dari Jenderal Agus Subiyanto dan melakukan ferivikasi faktual dengan mengunjungi rumahnya.

“Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” ucap Meutya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan kerja produktif. Komisi I berharap rapat paripurna hari ini dapat menetapkan persetujuan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota DPR ihwal hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.

“Apakah pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dan persetujuan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dapat disetujui?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Setelah disahkan untuk menjadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menunggu tahapan selanjutnya yakni pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia untuk 2024 naik, paling lambat diumumkan hari ini. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2024 paling lambat diumumkan pada 30 November 2023 atau akhir bulan ini.

BACA JUGA: Belum Ada Gubernur Lapor UMP 2024 ke Kemenaker

“Kami meminta para Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan paling lambat tanggal 21 November (hari ini),” kata Menaker dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/11).

Menaker menejelaskan, UMP 2024 yang naik sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.

Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada para pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini. Kenaikan UMP 2024, nantinya akan diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 2024.

“Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α),” jelasnya.

Selain itu, disesuaikan dengan Indeks Tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

“Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian kerja dan keberlangsungan usaha,” ucap dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Pesantren kian mendapatkan posisi yang strategis di Indonesia. Khususnya setelah keluarnya UU 18/2019 tentang Pesantren. Bahkan pejabat yang menolak ijazah lulusan pesantren, bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah UU 18/2019 diundangkan, pesantren resmi mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan pengakuan ini, pihak yang tidak mengakui legalitas ijazah pesantren akan berhadapan dengan hukum. Informasi soal legalitas ijazah lulusan pesantren ini, dibahas dalam sosialisasi UU 18/2019 tentang Pesantren secara virtual dari Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Cidahu, Banten, Senin (20/11) malam.

BACA JUGA: Pesantren Tak Lagi Dipaksa Punya Lembaga Pendidikan Formal

Pengasuh pesantren Al-Anwar KH Abdul Ghofur Maimoen mengatakan, negara telah melakukan rekognisi pendidikan pesantren dalam bentuk aslinya yang dulu dikenal sebagai pendidikan salafiyah. Dengan demikian semua instansi tidak boleh menolak ijazah pesantren apabila persyaratannya terpenuhi.

“Termasuk di lembaga kepolisian, TNI, dan sekolah kedinasan,” tuturnya. Dia mengatakan jika masih terjadi penolakan, maka bisa menyebabkan alumni pesantren tidak lolos adalah faktor nilai seleksi adalah ujian. Bukan syarat administratif atau legalitas ijazah.

Gus Ghofur, nama sapaannya, menuturkan setelah negara memberikan pengakuan penuh, maka kini pesantren tak lagi menghadapi isu rekognisi negara. Tetapi persoalan kualitas lulusannya. Dia meminta semua pihak memahami substansi UU 18/2019 tentang Pesantren, yang memberikan derajat setara antara pendidikan formal dan non formal.

Dia menegaskan secara umum alumni pesantren dan sekolah umum derajatnya sama. Hanya dibedakan pada pilihan spesialisasi atau kompetensi bidang.

Gus Ghafur mencontohkan peristiwa penolakan ijazah pesantren sempat terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tahun 2021 lalu. Saat itu seorang perangkat desa bernama Akhmad Agus Imam Sobirin (41) yang telah lulus serangkaian ujian tidak dapat dilantik sebagai Sekretaris Desa. Pemkab Blora menganulir kelulusan Agus Imam Sobirin sebagai perangkat desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora karena hanya lulusan pesantren, tanpa memiliki ijazah formal.

Padahal alumni pesantren Al-Anwar, Sarang, Kabupaten Rembang, itu telah lolos tes komputer dengan nilai 80 atau paling tinggi di antara 26 peserta lainnya. Dia sejatinya tidak mengalami masalah saat pendaftaran, seleksi administratif, hingga serangkaian tes. Ternyata ijazah pesantren tidak diakui dalam Peraturan Bupati Blora tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Pada aturan itu disebutkan perangkat desa harus memiliki ijazah formal. Penolakan ini menimbulkan polemik hingga bergulir ke PTUN. “Kejadian seperti itu jangan sampai terulang kembali,” tuturnya. Menurutnya alumni pesantren dapat melanjutkan ke mana pun atau melamar ke instansi mana pun baik negeri maupun swasta. Tanpa harus mengikuti ujian persamaan Kemendibudristek atau Kemenag. (*)

Reporter: JP Group