batampos – Forum Kajian Istitoah Keuangan Haji menghasilkan empat rumusan penting. Salah satunya adalah program dana talangan haji tidak bisa ditoleransi. Pasalnya banyak mengandung mudharat serta membuat antrian haji kian panjang.
Hasil pembahasan dari Forum Kajian Istitoah Keuangan Haji itu disampaikan di Jakarta kemarin. Forum itu diselenggarakan oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bersama sejumlah Ormas Islam, travel haji khusus, dan lainnya.
Kasubdit Bimbingan Jemaah Direktorat Bina Haji Ditjen PHU Kemenag Khalilurrahman mengatakan, ada empat rumusan yang mereka hasilkan. Rumusan itu hasil diskusi dari para ulama, akademisi, ekonomi, dan lainnya. ’’Rumusan ini akan jadi dasar dan pegangan seluruh pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan soal istitoah keuangan haji,’’ katanya di Jakarta kemarin (20/11).
Dia lantas menjelaskan keempat rumusan tersebut. Pertama adalah Istitoah merupakan salah satu syarat wajib pelaksanaan ibadah haji yang disepakati sebagian besar ulama mazhab. Ketika syarat istitoah belum terpenuhi, maka seorang muslim belum berkewajiban menunaikan ibadah haji.
Rumusan yang kedua membahas soal fenomena dana talangan untuk membayar pendaftaran haji. Dia menyampaikan bahwa skema pembiayaan dana talangan oleh sebagian lembaga keuangan, menyebabkan daftar antrian (waiting list) haji semakin panjang. ’’Serta menghalangi kesempatan bagi orang yang memenuhi syarat istitoah untuk beribadah haji,’’ katanya.
Untuk itu praktik dana talangan untuk mendaftar haji, dengan beragam skema atau bentuknya, dinilai banyak mengandung mudarat atau merugikan. Sehingga praktik dana talangan ini tidak bisa ditoleransi dan harus ditinggalkan. Kepada masyarakat, sebaiknya menabung sampai terkumpul dana untuk mendaftar haji. Saat ini setoran awal untuk mendaftar haji adalah Rp 25 juta per jemaah.
Selain itu forum tersebut juga membahas soal pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Forum merekomendasikan bahwa dana haji harus dikelola atau diinvestasikan pada sektor yang menguntungkan dan aman. Sehingga keuntungan bisa digunakan untuk kemaslahatan jemaah. Serta ada jaminan keamanan dalam pengelolaan atau investasinya.
Sebelumnya Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, Istitoah atau kemampuan keuangan haji itu sangat penting. Dia menegaskan ketidakmampuan jemaah secara finansial, akan menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Dia menekankan aspek kemampuan finansial itu, karena memperhatikan masih banyak praktek dana talangan di tengah masyarakat. ’’Mereka biasanya menggunakan dalih membantu jemaah untuk bisa mendaftarkan haji,’’ katanya.
Padahal banyak kasus jemaah sejatinya tidak memiliki kemampuan finansial. Sehingga muncul kasus gagal bayar atau tidak melanjutkan kewajiban membayar angsuran. Di sisi lain, orang tersebut sudah mendapatkan kursi antrian haji.
Sempat beredar kabar di Jawa Barat banyak kasus calon jemaah haji yang tidak melanjutkan cicilan dana talangan haji. Awalnya mereka hanya sebatas coba-coba saja mengambil skema dana talangan. Tetapi setelah ikut program tersebut, dan mendapatkan porsi haji, tidak melanjutkan cicilannya. Kasus ini muncul dari banyaknya jemaah yang tidak melunasi biaya haji, ketika waktunya berangkat haji. (*)
’’Kami tidak memilih lawan, siapa pun yang akan kami hadapi di babak berikutnya, kami siap,’’ kata pelatih Brasil U-17 Philippe Leal setelah timnya mengalahkan Ekuador U-17 Senin (20/11) sore. Brasil U-17 berhasil lolos ke babak 8 besar usai mengalahkan Ekuador U-17 dengan skor 3-1.
Estevao
Penyerang Brasil U-17 Estevao jadi pemain terbaik dalam pertandingan kemarin. Dua gol berhasil diborongnya, yakni menit ke-14 dan 71’. Satu gol Brasil U-17 lainnya diciptakan oleh Luighi pada menit ke-90. Sementara itu, gol satu-satunya Ekuador U-17 diciptakan oleh Michael Bermudez di menit ke-45+4.
Leal mengatakan tidak mudah untuk menang melawan Ekuador U-17. Selain lawan sudah tahu cara bermain Little Samba, Ekuador U-17 juga punya pemain-pemain hebat di lini depan.
’’Jadi, kami memilih untuk melakukan counter attack. Dan berhasil,’’ ungkapnya.
Brasil U-17 langsung terbang ke Jakarta. Mereka bersiap menanti lawan di babak 8 besar. Yakni, antara Argentina U-17 melawan Venezuela U-17 yang akan bertanding hari ini di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. ’’Kami nikmati kemenangan ini dulu, baru berpikir akan me-lawan siapa,’’ lanjutnya.
Leal menambahkan, akan mencoba menganalisis permainan Argentina U-17 dan Venezuela U-17. Dia bakal mencari tahu kelebihan dan kelemahannya. ’’Kami tetap pada konsentrasi dan fokus yang sama agar bisa terus lanjut ke babak berikutnya,’’ ujarnya.
Estevao sependapat dengan apa yang dikatakan pelatihnya. Dia mengungkapkan tidak mau memilih lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar. ’’Kami juara bertahan, tidak akan memilih lawan. Siapa pun akan kami hadapi dengan konsentrasi penuh,’’ tegasnya. (***)
Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Rifi Hamdani Sihotang
batampos– Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Rifi Hamdani Sihotang mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara ternyata, pencuri yang tewas ditusuk MG, pemilik toko Jaya Perkasa saat ketahuan beraksi sudah saling kenal. Pencuri inisial VW tiu adalah pelanggan di toko yang ia datangi untuk beraksi dengan menggunakan penutup wajah atau sebo.
“Iya betul, mereka ini saling kenal dan terduga pencuri ini pelanggan toko,” ungkap Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Rifi Hamdani Sihotang, Senin (20/11).
Rifi menjelaskan, terduga pelaku yang tewas tertusuk, saat beraksi masuk ke toko, mengenakan penutup wajah. Sehingga pemilik toko tidak mengetahui pelaku adalah pelanggannya.
Setelah membuka penutup wajah dan mengenalnya, pemilik toko yang panik langsung membawa pelaku ke rumah sakit terdekat.
“Kalau tidak gunakan penutup wajah kemungkinan tidak terjadi. Dia (pelaku) itu tertusuk, karena upaya pembelaan diri dari korban,” jelasnya.
Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut menjadi terang.
“Jika ada fakta baru ataupun fakta lebih akurat lagi akan kami sampaikan. Kami masih perlu melakukan pendalaman,” terangnya.
Sebelumnya diketahui, seorang pencuri tewas saat beraksi membobol Toko Jaya Perkasa Jalan Hang Lekir Tanjungpinang, Sabtu (18/11) dinihari.
Pencuri inisial VW tewas ditusuk oleh pemilik toko inisial MG yang memergoki aksi pencurian di toko berlantai 3 tersebut. MG secara tak sengaja menusuk VW sebagai upaya bela diri. (*)
Wisatawan asing asal Perancis mencicipi kuliner yang ada di Pengudang Seafood Festival di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Minggu (19/11/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Pengudang Seafood Festival kembali digelar di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Minggu (19/11/2023).
Berbagai kuliner dari seafood dan hidangan tradisional seperti Barongko, Lapalapa dan Burasak disajikan.
Event ini ternyata menarik perhatian wisatawan asing asal Perancis, Laurent Dominique Edmond Jean Kocinski dan istrinya, Priscillia Anne Valerie Emille De Jean serta anaknya, Cassandre Marie Priscillia Nolf.
Wisatawan asing, Cassandre mengungkapkan, mereka akan tinggal di Bintan selama lebih kurang 5 hari.
“Ini hari kedua kami di Bintan,” kata gadis berambut pirang kecoklatan yang sedikit banyak menuturkan Bahasa Indonesia.
Dia mengatakan, mengetahui Bintan dari temannya yang 2 bulan lepas berlibur di Bintan.
“Saya baru 2 hari di Bintan, belum keliling. Tapi kesannya Bintan sangat tenang dan alamnya masih terjaga,” kata dia.
Setelah mengetahui ada festival yang digelar tidak jauh dari mereka menginap di Roka Resort, dia mengatakan, tertarik untuk datang karena bisa berinteraksi dengan penduduk setempat dan senang bisa mencicipi kuliner yang disajikan.
“Makanannya enak,” kata dia.
Orangtua Cassandre, Laurent Dominique mengaku suka dengan makanan yang disajikan pada acara Pengudang Seafood Festival.
“Kepiting dan ikannya, saya suka, dekorasinya juga sangat bagus,” kata dia.
Ketua Panitia Pengudang Seafood Festival, Iwan Winarto mengatakan, ini merupakan event yang keenam. Event ini awalnya diinisiasi kelompok masyarakat pada tahun 2009. Kemudian dimulai 2019, event ini telah didukung dana desa yang dianggarkan pemerintah desa.
Dia mengatakan, tujuan event ini untuk mengenalkan potensi sumber daya alam (SDA) dan masyarakat yang ada di Desa Pengudang.
Dia berharap, dari kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pengudang.
Kades Pengudang, Kamali mengatakan, berbagai makanan dari hasil laut dan hasil kreasi UMKM yang ada di Desa Pengudang seperti cinderamata dipamerkan dalam festival ini.
“Ada juga makanan tradisional seperti Barongko, Lapalapa dan Burasak. Makanan tradisional ini biasanya hanya ada saat lebaran,” kata dia.
Dia berharap, festival yang dilaksanakan ini dapat membangkitkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Pengudang.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengapresiasi pihak panitia yang sudah melaksanakan Pengudang Seafood Festival.
“Ini Pengudang Seafood Festival yang keenam dan ini yang kedua setelah covid-19,” kata dia.
Dia berharap, Pengudang Seafood Festival mengenalkan makanan baik tradisional dan seafood serta permainan-permainan tradisional yang ada di Desa Pengudang ke wisatawan.
“Tadi ada juga wisatawan asing yang datang,” kata dia. (*)
Dewan Pembina Yayasan Citramas, Mike Wiluan, saat memberikan bonus berupa uang pembinaan kepada para atlet layar binaan Citramas.
batampos– Lima atlet layar binaan Citramas Group berhasil mengunci tiket untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Keberhasilan mereka patut diapresiasi, apalagi 3 dari 5 atlet tersebut merupakan pemula namun bertanding secara profesional.
Ketua Porlasi Pusat sekaligus Dewan Pembina cabor layar Citramas, Djoko Pramono kagum dengan kelima atlet tersebut. Karena mereka telah berjuang untuk mengharumkan nama Kepri, khususnya Batam. Apalagi, dalam Pra PON lalu, tiga atlet yakni mendapat mendali, seperti Ahmad Zainuddin alias Acok di kelas ILCA 7 (emas), Ariel Maulana di kelas ILCA 6 (perak), dan Keyca Octa Fira di kelas Optimist Putri (perunggu). Sedangkan, atlet layar lain yakni Lucky Noviansyah dan Risky Marvel juga berhasil mengantongi tiket untuk tampil ke PON XXI Aceh-Sumut karena dapat peringat 4 dan 5.
“Sembilan bulan lagi, kelimanya akan maju ke PON, saya yakin kelimanya akan bawa pulang emas. Karena mereka semua luar biasa. Bahkan 3 dari lima Atlet ini adalah pemain baru,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, Kepri menjadi salat satu kandidat yang ditakuti oleh daerah lain. Hal itu dikarenakan persiapan peralatan dari Kepri yang luarbiasa, ditambah dengan atlet yang profesional. Bahkan, ia yakin para atlet layar di Kepri bisa sampai ke olimpiade.
“Karena itu, saya berharap semuanya dapat memberi apresiasi untuk para atlet ini, karena mereka sudah mengharumkan nama Kepri. Kita doakan semua mereka semua bawa pulang emas. Kerja sama yang baik dan perhatian terhadap pembinaan atlet merupakan kunci keberhasilan prestasi yang akan didapat ke depannya,” harap Djoko.
Sementara, Ketua Umum KONI Kepri, Usep RS, mengakui cabang olahraga layar masih akan menjadi andalan di PON XXI Aceh-Sumut nanti. Hampir setiap gelaran PON digelar, atlet Kepri selalu membawa emas.
“Sudah 5 kali PON, atlet layar binaan Citramas selalu jadi cabor andalan Kepri,” katanya.
Menurut dia, 27 cabang olahraga di Kepri lolos untuk bertanding pada PON 2024 nanti. Padahal pada 2021 lalu, Kepri hanya mengirim 8 cabang olahraga.
“Hal ini sangat luar, 108 atlet Kepri akan bertanding di PON. Karena itu, dukungan semua pihak, stake holder, pemerintah, orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mereka menang,” sebut Usep
Tak hanya itu, Usep mengaku telah mengajukan uang apresiasi untuk para atlet yang meraih emas nantinya. Dimana uang apresiasi yang diajukan Rp 500 juta peratlet.
“Semoga jumlah itu di ACC, sebab tahun lalu saya ajukan Rp 300 juta, disetujui,” pungkas Usep
Pada kesempatan itu, Yayasan Citramas juga memberikan apresiasi berupa uang pembinaan terhadap para atlet yang membanggakan tersebut. Diantaranya 5 atlet layar dan 2 atletik yang juga berhasil meraih emas
“Ini merupakan buah perjuangan kita semua dalam menyukseskan pembinaan layar. Semoga para atlet kembali mengharumkan nama Kepri di PON,” ujar Ketua Pengprov Porlasi Kepri, Danche Wongkaren, Minggu (19/11). (*)
batampos– Anggota DPRD Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan, saat ini banyak warga yang hendak mengurus atau membayarkan UWTO ke BP Batam terkendala. Sehingga banyak warga yang akhirnya memilih untuk tidak membayar UWTO sehingga di sertifikat tanah yang mereka terima masih dengan status terutang.
“Jadi banyak, di dapil saya itu, di Sei Beduk, di Sambau, Telaga punggur dan daerah lain. Banyak yang tidak terakomodir. Padahal mereka mau bayar uang ke negara. Tapi mereka tidak bisa,” katanya.
Menurut Tumbur saat ini keinginan masyarakat untuk bayar tinggi, Cuma terkadang masyarakat tidak tahu harus bayar kemana. “Jujur saja, banyak warga tidak tahu mau bayar kemana. Tidak semua tahu kantor BP Batam itu. Ada juga warga yang hendak ke BP Batam tetapi sampai di sana tidak tahu mau kemana dan mau ketemu siapa,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, BP Batam harus proaktif menyikapi persoalan tersebut. Jangan tunggu ada reaksi dari masyarakat baru ada dibuka semacam posko pengaduan dan sebagainya.
“Jadi harus dibuat upaya atau kebijakan dari BP Batam untuk mengatasi hal tersebut. Intinya banyak warga yang sadar akam kewajibannya untuk membayar UWTO, tetapi tidak terakomodir,” ujarnya. (*)
ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
batampos – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa isu upah erat kaitannya dengan daya saing investasi Indonesia. Karenanya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 diminta realistis sesuai dengan kemampuan dunia usaha.
Kenaikan UMP, kata Shinta, berpotensi memberatkan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terpengaruh pelemahan permintaan global akibat perlambatan ekonomi dan resituasi geopolitik. ”Padahal, sektor ini salah satu penopang serapan tenaga kerja,” ujar Shinta.
Shinta berpendapat bahwa kenaikan UMP tidak bisa disamaratakan untuk semua wilayah menggunakan ketentuan formula yang baru. Hal ini mengingat adanya variabel atau faktor yang menentukan besaran kenaikan upah di setiap wilayah. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu pada wilayah yang bersangkutan. ”Variabel tersebut menjadi faktor pendorong daya beli masyarakat sesuai situasi inflasi dan pertumbuhan daerah tersebut,” tambahnya.
Dia menambahkan, besaran kenaikan UMP harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, faktor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan besaran inflasi. ”Apindo pada dasarnya tentu akan menghormati aturan yang berlaku serta mengacu pada regulasi berlaku yang sudah memuat ketentuan formulasi dan hitungan tersendiri,” urai Shinta.
Lebih lanjut, Apindo berharap bahwa semua perhitungan, baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, harus konsisten menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada besaran daerah masing-masing alias bukan ditetapkan secara nasional. ”Metode ini akan mencerminkan kondisi riil tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, sehingga kesejahteraan buruh terjaga dan daya saing industri meningkat,” tegas Shinta.
Sementara dari Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, penggunaan formula dari PP 51/2023 hanya akan mengukur kenaikan upah nominal. Tapi, tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh.
Pasalnya, jika dihitung dengan menggunakan rumus yang ada, maka akan sangat bergantung dari variabel yang ditetapkan, yakni kisaran kisaran 0,1-0,3 untuk nilai indeks tertentu dan besaran inflasinya. Jika inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 hanya berkisar antara 3,5 persen sampai 4,5 persen. Di mana, angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sementara, kenaikan 4,5 persen berlaku apabila indeks yang digunakan 0,3. Dan dapat dipastikan, pengusaha dan pemerintah akan lebih memilih angka tengah ataupun terkecil.
”Padahal, kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil. Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut,” paparnya.
Hal ini yang kemudian membuat serikat buruh/pekerja tegas menolak implementasi PP 51/2023. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden PartaI buruh Said Iqbal menegaskan, kenaikan upah minimal 15 persen tak bisa ditawar. Hal ini lantaran formula pengupahan pada PP yang diteken pada 10 November 2023 tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan riil pekerja.
”Partai Buruh menolak kenaikan nilai UMP di seluruh Indonesia pada Tahun 2024 di bawah 15 persen. Termasuk UMP di Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.
Untuk DKI Jakarta, kata dia, ada 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan DKI kepada Pj Gubernur DKI. Yang mana dari unsur Serikat Buruh mengusulkan, bahwa kenaikan upah tetap 15 persen dan kenaikan upah minimum sektoral minimal 5 persen dari kenaikan 15 persen. Sementara, dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo DKI meminta kenaikan upah berkisar 3-4 persen. Besaran ini sama dengan usulan dari unsur dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta.
Iqbal sendiri menegaskan, apabila usulan unsur dari Serikat Buruh tidak diterima maka buruh siap turun ke jalan untuk mogok nasional. Aksi ini dinilai harus dilakukan salah satu jalan agar pemerintah bisa mendengarkan apa yang diperjuangkan oleh para pekerja/buruh. Dasar hukumnya pun jelas, yakni UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan.
”Penggabungan tersebut disebut Mogok Nasional. Semua buruh dalam 1 pabrik secara nasional melakukan penghentian produksi, keluar dari pabrik, melakukan unjuk rasa di depan pabrik dan di depan kantor-kantor Pemprov, Pemkab, atau Pemkot, dan secara nasional di Istana Negara,” paparnya.
Aksi yang diorganisir oleh para serikat buruh ini rencananya digelar antara tanggal 30 November-13 Desember 2023, selama 2 hari. Aksi ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik dan perusahaan di Indonesia. ”Tujuannya agar pemerintah mau berunding. Karena kita sudah meminta dengan baik namun tidak diindahkan, sehingga kita akan melawan dengan Mogok Nasional,” sambungnya.
Perjuangan dalam melakukan Mogok Nasional ini, menurut dia, lanjut Said Iqbal, adalah suatu hal yang legal dan lazim. Bahkan sudah dilakukan di beberapa negara. Misalnya, Serikat Buruh Otomotif di Amerika, yakni United Auto Workers (UAW) yang melakukan pemogokan hampir 1 bulan hingga akhirnya pemerintah mengabulkan dengan kenaikan upah 30 persen. Begitu juga di Jerman, Prancis, dan lainnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menduga, pihak yang menolak PP baru tentang pengupahan ini belum sempat atau belum memiliki cukup waktu untuk membaca dan memahami substansi PP tersebut secara utuh. Sebab, jika sudah membaca dan memahami, dia meyakini bahwa mereka akan paham bahwa PP tersebut memiliki tujuan baik. ”PP 51/2023 ini memastikan kenaikan upah minimum, mendorong daya beli masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri, serta mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah,” jelasnya.
Sementara disinggung soal penetapan UMP 2024, Putri menyampaikan, bahwa hingga Senin petang (20/11) belum ada satupun gubernur yang melapor besaran UMP 2024-nya pada Kemenaker. Putri meminta masyarakat menunggu lantaran masih ada dua hari sampai batas akhir penetapan. ”Sudah ada mungkin yang menetapkan tapi belum info ke kami,” pungkasnya.
Sebagai informasi, jika merujuk pada Pasal 29 PP 51/2023, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Jika tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau pejabat gubernur sehari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi tersebut. Penetapan besaran UMP tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 51/2023. UMP sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Hal ini ditegaskan kembali dalam surat nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tertanggal 15 November 2023. Dalam beleid tersebut, gubernur diminta untuk menetapkan UMP 2024 sesuai dengan PP 51/2023. Kemudian, gubernur diwajibkan menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November. (*)
batampos– Pendaftaran calon Direktur Utama BUMD Perusda Bumi Berazam Jaya akan berakhir, Rabu (23/11) besok. Namun hingga Senin (20/11) sore, baru ada satu pelamar yang memasukkan berkas lamaran.
“Sampai sore (Senin, red) ini, baru ada satu pelamar yang memasukkan berkas,” ujar Sekretaris Daerah Setkab Karimun HM Firmansyah melalui Kabag Ekonomi Tohap Siahaan SE M.MPub.
Meski terbilang sepi, namun Tohap optimis masih ada pelamar yang mendaftar hingga penutupan berakhir.
“Pastinya kita masih menunggu sampai batas akhir pendaftaran yakni tanggal 23 November. Kita optimis bahwa para calon akan memasukkan berkas menjelang akhir masa pendaftaran,” paparnya.
Jika masih tetap satu berkas pelamar yang masuk hingga batas akhir, lanjut Tohap, pendaftaran bisa diperpanjang. Tentunya hal itu, perlu berkoordinasi dengan pimpinan.
“Sesuai ketentuan minimal ada tiga berkas pelamar yang masuk. Kalau hanya satu, kita koordinasi lagi dengan pimpinan apa pendaftaran diperpanjang
Kepemimpinan Direktur Utama BUMD Bumi Berazam Jaya yang saat ini dijabat Defanan Syam ST akan berakhir pada Desember mendatang.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Karimun pun mencari pengganti dengan membuka pendaftaran seleksi sejak tanggal 6 hingga 23 November 2023.
“Yang kita cari calon direksi yang memiliki kemampuan, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam mengembangkan Perusda Bumi Berazam Jaya,” beber Tohap Siahaan. (*)
batampos – Tahun depan, Pemprov Kepri dipastikan akan memberikan beasiswa bagi 1.500 mahasiswa. Beasiswa bantuan pendidikan tersebut, diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan minimal 2 semester, dan mahasiswa semester 7.
F. TIM SIRAJUDUN NUR ANGGOTA Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur saat mengikuti rapat kerja.
Hal tersebut, ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur, saat mengikuti rapat kerja bersama Biro Kesra Provinsi Kepri di ruang rapat Komisi IV DPRD Kepri, Kamis (9/11).
Bantuan beasiswa bagi 1.500 mahasiswa nantinya diambilkan dari anggaran APBD Kepri sebesar Rp 4,5 miliar, khusus untuk mahasiswa jalur prestasi, dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.
”Khusus mahasiswa kurang mampu, kriterianya harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial kabupaten/kota. Untuk pengumuman pendaftaran beasiswa, direncanakan akan diumumkan pada bulan Maret 2024 melalui website atau laman Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri,” ujar politikis PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama 2 periode berturut-turut ini.
Sirajudin Nur, juga mengingatkan agar Pemprov Kepri memberi lebih banyak prioritas untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
”Penting untuk kita tegaskan kedudukan kita sebagai bagian dari pemerintahan untuk menolong masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan. Kita harus bisa memastikan mahasiswa-mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bisa terus melanjutkan pendidikan hingga selesai dan tidak putus di tengah jalan,” tegas calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Kepri ini.
Pihaknya juga menyinggung kebijakan bantuan pendidikan yang belum menyasar secara khusus bagi mahasiswa difabel. Sebab, kebijakan memberikan bantuan beasiswa bagi difabel bisa memberi harapan baru bagi masyarakat penyandang disabilitas, untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Tak itu saja. Sirajudin Nur juga meminta Pemprov Kepri agar di tahun 2025 nanti, bisa memulai menjalankan program beasiswa penuh, mulai dari semester awal hingga akhir, khusus bagi mahasiswa kurang mampu.
”Kami dorong agar Pemprov Kepri di tahun 2025 mendatang, bisa memulai program beasiswa penuh untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi, dampak bantuan pendidikan ini bisa secara nyata dirasakan masyarakat, dan kita bisa memastikan mereka mampu menyelesaikan pendidikannya tanpa terkendala biaya,” terang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mengakhiri. (*/adv)
DPRD Batam saat RDP soal pembayaran UWTO dari warga yang bermukim di Bengkong Kolam
batampos– DPRD Kota Batam bersama dengan sejumlah warga Bengkong Kolam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak BP Batam dan pihak terkait terkait permasalahan pembayaran UWTO lahan yang menjadi pemukiman warga. Rapat tersebut digelar di ruang pimpinan DPRD Batam, Senin (20/11) dan langsung dipimpin ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Ketua DPRD Batam, Caknur, sapaan akrab Nuryanto mengaku sebelum RDP digelar ada sejumlah warga Bengkong Kolam yang tidak terima disebutkan belum membayar UWTO lahan yang ditempati warga sejak tahun 2009 tersebut oleh pihak BP Batam. Padahal di sana sudah ada warga yang membayar lunas, ada yang belum lunas dan ada sama sekali yang belum membayar.
“Nah jadi biar jelas duduk persoalannya, kita panggilah BP Batam. Bagaimana solusi mengatasi ini,” katanya.
Caknur mengatakan, alokasi lahan tersebut awalnya diberikan atas nama koperasi. Di mana saat itu belum bisa diberikan ke perorangan. Didirikanlah koperasi bernama Koperasi Bhineka Jaya. Dan lana pun dialokasikan. Dengan ketentuan membayar UWTO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada warga yang sudah membayar UWTO dan sudah lunas. Ada juga yang membayar dan belum lunas, tetapi memang ada juga yang sama sekali belum membayar. Dan karena ada yang belum bayar inilah yang mempegaruhi kebijakan terhadap yang sudah membayar,” katanya.
Di tengah perjalanan, BP Batam pun membatalkan alokasi tersebut kepada koperasi dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah belum membayar UWTO. Padahal sebenarya, masyarakat sudah banyak yang membayar.
“Jadi ini yang menjadi akar masalahnya. Jadi di tengah warga saat ini ada keresahan. Nah BP Batam harus mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut warga belum bayar UWTO. Faktanya, warga sudah bayar dan mau membayar. Bahkan ada yang sampai lunas,” katanya.
Terkait hal tersebut, Caknur meminta agar pemerintah dalam hal ini BP Batam bisa mengambil solusi untuk memberikan dukungan kepada warga khususnya bagi yang sudah membayar UWTO. Artinya, BP Batam bisa memberikan apresiasi kepada warga yang sudah membayar lunas UWTO yang dibayarkan lewat koperasi Bhineka Jaya.
“Ada warga yang baik yang peduli dan melaksanakan kewajibannya, menurut saya BP Batam harus mengapresiasi. Janganlah diperlakukan sama dengan warga yang belum membayar sama sekali. Harus ada rasa keadilan kepada masyarakat, atau harus diperlakukan adil,” katanya.
Caknur mengatakan untuk mengetahui warga yang belum bayar UWTO dan yang sudah membayar, pihak BP Batam bisa berkoordinasi dengan pengurus dari Koperasi Bhinneka Jaya. “Jadi nanti bisa diminta datanya. Dan disinilah perlu kita minta kebijakan nan arif dari BP Batam. Tetapi perlu diingat, pada dasarnya semua warga mau membayar,” ujarnya.
Ia mengatakan kasus serupa bukan hanya terjadi di daerah Bengkong Kolam saja, tetapi juga di daerah lain juga. Ia mencontohkan di daerah Tanjung Sengkuang. “Saya ulangi pada dasarnya, semua warga mau membayar kok. Tapi warga mengeluh saat pembayaran ada kendala administrasi. Padahal warga mau kasih uang ke negara, ya harus dipermudah. Jangan warga bolak-balik untuk mengurus administrasinya,”tambahnya.
Hal yang sama diungkapkan Tumbur M Sihaloho, anggota DPRD Batam dari dapil Seibeduk, Nongsa, Bulang dan Galang. Ia menyebutkan bahwa permasalah pembayaran UWTO ini terjadi di banyak tempat. “Jadi di Seibeduk, di Sambau, di Punggur itu banyak terjadi. Banyak warga yang mau bayar UWTO tapi malah tidak terakomodir,” katanya.
Menurutnya, BP Batam harus mengambil kebijakan yang bisa memudahkan warga untuk membayarkan UWTOnya. “Ini kan uang masuk ke negara, ya harus dipermudah. Jangan malah sulit. BP Batam harus menmpunyai kebijakan untuk menyelesaiakn masalah ini. Jangan tunggu kasusnya mencuat dulu baru ada respon,” katanya.
Sementara itu, seorang perwakilan dari warga tegas menolak jika pihak BP Batam mengatakan bahwa warga Baloi Kolam, khususnya yang tergabung dalam Koperasi Bhinneka Jaya tidak membayar UWTO. Ia mengtakan, warga sudah mencicil sekitar Rp 2 Miliar.
“Kami sudah mencicil hingga enam kali. Tapi memang masih ada yang belum membayar sama sekali. Tapi kami meminta, kami yang membayar jangan disamakan dengan warga yang tidak mau membayar. Kami juga berharap ada kebijakan dan kemudahan dari BP Batam termasuk terkait denda pembayaran UWTO,” ujar seorang warga.
Sementara itu, Niko perwakilan dari BP Batam mengatakan bahwa pihaknya akan mengkroscek dulu mengenai pernyataan warga yang sudah membayar UWTO. “Jadi ini akan kami tindak lanjuti. Terkait kegelisahan di tengah masyarakat mengenai pembayaran ke koperasi akan kami kroscek kembali. Karena jujur sistemnya dulu masih manual bukan online seperti sekarang ini,” katanya.
Menurut Niko, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pertemuan tetapi pada saat itu tidak ada bukti megenai cicilan pembayaran UWTO. Ia juga meminta kepada koperasi Bhinneka Jaya untuk memberikan data warga yang sudah membayar dan belum membayar bersama dengan bukti-buktinya. “Jadi kalau bisa besok kami minta datanya dan kami tindak lanjuti,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa pengurusan terkait lahan ini sudah bisa dilakukan perorangan.”Dan saya minta kalau ada masalah, langsung saja ke BP Batam biar lebih cepat penyelesaiannya,” ujarnya. (*)
