batampos– Setahun pasca tragedi kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pemerintah akhirnya memberi lampu hijau untuk penyaluran bantuan berupa uang tunai kepada korban. Bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, pemerintah sudah menggelar rapat soal penyaluran bantuan untuk korban GGAPA. Yang mana, pihaknya ditunjuk untuk menyalurkan dana tersebut.

Mendapat penunjukan tersebut, Risma pun telah gerak cepat dengan membuat surat pencairan dana bantuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ”Hitung-hitungannya sekitar Rp 19 miliar lebih,” ujarnya usai acara graduasi penerima program bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Rabu (25/10).

Jumlah ini, lanjut dia, akan diberikan pada seluruh korban yang terdata. Baik itu pada ahli waris korban meninggal maupun yang tengah rawat jalan. Nantinya, besarannya pun akan dibedakan. ”Seingat saya beda. Kalau nggak salah kisarannya, hitungannya ada. Nanti yang saya ajukan saya cari,” ungkapnya.

Untuk data korban, nantinya akan didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga per 26 September 2023, tercatat jumlah korban GGAPA mencapai 326 anak yang sudah terverifikasi-validasi. Korban GGAPA ini tersebar di 27 provinsi, dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, bahwa keputusan gugatan class action tidak akan berpengaruh terhadap santunan yang akan diberikan oleh pemerintah. Dia bahkan mendorong agar penegakan hukum tetap berjalan untuk memberikan rasa keadilan pada korban.

Hingga saat ini, proses hukum pun masih berjalan. Pada awal Oktober 2023, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak seluruh keberatan atau eksepsi dari tiga instansi pemerintah beserta tiga perusahaan farmasi dan penyalur obat terhadap gugatan class action para keluarga korban GGAPA. Keenam tergugat meliputi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Keuangan, PT Tirta Buana Kemindo, CV Samudera Chemical, dan PT Afi Farma Pharmaceutical Industry. Dengan penolakan ini, maka persidangan akan dilanjutkan sampai akhir putusan.

Sejalan dengan ini, proses hukum yang menyeret empat terdakwa dari PT Afi Farma juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Rabu (18/10) lalu. Agenda sidang pembacaan pledoi oleh kuasa hukum para terdakwa.

Seperti diketahui, kasus GGAPA mulai terjadi pada Januari 2022. Saat itu jumlah korban sekitar 2-3 kasus per bulan sehingga tak terlalu menarik perhatian. Pada Agustus-Oktober 2022 kasus melonjak tajam. Per tanggal 18 Oktober 2022, kasus yang dilaporkan mencapai 189 kasus, didominasi anak usia 1-5 tahun.

Ratusan anak tersebut mengalami gejala yang hampir sama, mulai dari diare, mual ,muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, hingga jumlah air seni/air kecil semakin sedikit bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Rata-rata, kronologi awalnya pun sama, mengkonsumsi obat cair atau sirup. Terutama, obat panas, pilek, dan batuk.

Kepanikan mulai terjadi. Kemenkes mengambil langkah cepat dengan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari IDAI, BPOM, Ahli Epidemiologi, Labkesda DKI, Farmakolog, hingga Puslabfor Polri untuk melakukan penelusuran epidemiologi guna mencari penyebab pasti dan faktor risiko dari GGAPA ini. Hingga akhirnya, diketahui bahwa penyebab kasus GGAPA diduga karena mengalami keracunan senyawa EG (Etilen glikol) dan DEG (Dietilen glikol) yang biasa dipakai sebagai pelarut dalam obat cair atau sirup.

Sejalan dengan ini, BPOM pun menghentikan peredaran hingga produksi obat-obat yang dikonsumsi pasien sambil proses investigasi yang berjalan. Hingga akhir Desember 2022, ada 105 obat sirup yang dilarang dikonsumsi dan ditarik dari peredaran. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan yang diduga melakukan ketidaksesuaian penggunaan EG dan DEG dicabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik-nya (CPOB) kala itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tes UKBI bagi pelajar SMAN 1 Singkep pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2023 di SMAN 1 Singkep, Jalan Pelajar, Dabo, Singkep.

Tim telah berkoordinasi dengan Kepsek Lexminander B.K.A.D, S.Pd. yang menugasi Wakasek kesiswaan, Mukhammad Rois, S.Pd., dan guru Bahasa Indonesia, Desi Rianti, S.Pd. sehingga kegiatan berjalan lancar.

Nicky Aprillian Saputra dari kelas XII IPS 2 mendapat skor 616 (unggul) dan Tengku Alfaisal Hardian dari kelas XII MIPA 1 mendapat skor 645 (sangat unggul), tertinggi dari seluruh siswa kelas 12 yang menjadi peserta.

Baca juga: Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Lingga ini bertujuan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia siswa sekaligus mengukur tingkat literasi siswa, khususnya kemahiran membaca siswa. Adapun tiga materi yang diujikan, yaitu mendengarkan, merespons kaidah dan membaca.

Peserta UKBI akan mendapat sertifikat digital yang dapat dijadikan pendamping ijasah dan syarat usulan beasiswa unggulan. (*)

batampos – Sunarto seketika berteriak jembatan kaca minta tolong begitu melihat momen mengerikan itu: empat perempuan terjatuh dari jembatan kaca akibat kaca yang mereka pijak jebol. ’’Yang dua orang memang jatuh, yang dua kesangkut, dan saya ngorong-ngorong (teriak-teriak) minta tolong,’’ ujar Sunarto kepada Radar Banyumas.

Empat perempuan itu bagian dari rombongan wisatawan asal Cilacap, Jawa Tengah, yang berkunjung ke objek wisata The Geong kawasan Hutan Pinus Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Rabu (25/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Semua anggota rombongan perempuan.

Mereka, kata Sunarto yang bertugas menjaga toilet di kawasan wisata dengan jujukan andalan jembatan kaca tersebut, terbagi dalam dua kelompok. Masing-masing berisi 7 dan 4 orang.

’’Mereka (keempat wisatawan) tengah asyik berfoto sebelum kemudian jatuh,” kata Sunarto yang menjadi saksi mata.

Buntutnya, satu orang meninggal, yakni F, 49. Dan, satu lainnya, A, 41, dalam kondisi kritis di RSUD Margono Soekarjo, Kabupaten Banyumas.

Satreskrim Polresta Banyumas bersama tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Jawa Tengah pun melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) kemarin (26/10). Kasatreskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriadi menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 12 saksi.

Agus menambahkan, objek wisata tersebut telah beroperasi 11 bulan. ’’Selain itu, tidak ada uji kelaikan dari pihak terkait dan tidak ada sistem pengamanan memadai untuk mencegah apabila ada kecelakaan,’’ katanya.

Karena tidak adanya sistem pengamanan memadai dari pihak pengelola tersebut, lanjut dia, ada dugaan unsur kelalaian. Tapi, saat ini hal tersebut masih menunggu penyelidikan lebih lanjut.

’’Ukuran kaca setebal 1,2 cm dengan lebar 118 cm dan panjang 243 cm. Kaca tersebut seharusnya dipasang dalam ukuran berapa akan diteliti,’’ paparnya.

Selain olah TKP di lokasi, jembatan kaca tersebut ditegaskan akan dicek atau diuji kelayakannya. Dinporabudpar Banyumas juga segera mengevaluasi tempat wisata lain yang dianggap berisiko.

Soal mana saja tempat wisata yang dimaksud, dia menyatakan saat ini masih dalam pemetaan. ’’Misalnya, lokasi di tepi sungai, bertebing tinggi, wisata tirta, wisata minat khusus, dan fasilitas berlantai kaca,’’ kata Agus. (*)

Reporter: JP Group