batampos – Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyatakan sempat berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mendapat akses resmi untuk menangani permasalahan hukum apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.

BACA JUGA: Ganjar Berkomitmen Entaskan Kemiskinan hingga Melalui Pendidikan

“Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.

“Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” kata Mahfud.
Meskipun minta diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wapres, Mahfud menegaskan tidak ada maksud untuk menyaingi Ganjar Pranowo. “Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Mataharinya tetap Pak Ganjar, tetapi beri saya kewenangan,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyatakan sempat berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mendapat akses resmi untuk menangani permasalahan hukum apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.

BACA JUGA: Ganjar Berkomitmen Entaskan Kemiskinan hingga Melalui Pendidikan

“Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.

“Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” kata Mahfud.
Meskipun minta diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wapres, Mahfud menegaskan tidak ada maksud untuk menyaingi Ganjar Pranowo. “Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Mataharinya tetap Pak Ganjar, tetapi beri saya kewenangan,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Cawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan telah menunjuk Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dan istrinya, Arumi Bachsin sebagai juru bicara. Keduanya akan membantu Gibran dalam menghadapi Pilpres 2023.

“Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket, ya Pak Emil dan Bu Emil,” kata Gibran di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Gibran mengatakan, kegiatannya akan sangat padat pada saat kampanye pilpres 2024. Hadirnya Emil dan Arumi diharapkan mampu membantunya menyampaikan visi misi kepada masyarakat.

“Nanti saya ke depan ingin lebih banyak blusukan, lebih banyak bertemu warga di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional, supaya nanti kalau temen-temen kalau pengen interview, ingin penjelasan soal visi misi, nah itu nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Emil mengatakan, sudah cukup lama mengenal Gibran. Dia mengakui ada kesamaan pemikiran. Sehingga akhirnya mau saat diminta membantu menjadi Juru Bicara.

“Kami tentu dengan setulus hati ingin membantu perjuangan Mas Gibran, ikhtiar Mas Gibran yang insya Allah dengan segala kerendahan hati saya melihat, bahwa ada potensi besar untuk membawa warna yang sangat berbeda dalam kepemimpinan Indonesia yang sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku,” kata Emil. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, akan segera mengumumkan ke publik terkait status hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Firli mengakui, ada unsur tindak pidana korupsi yang diduga menyeret Eddy Hiariej.

“Perlu saya sampaikan terkait dengan proses penanganan perkara ini, telah dilakukan ekspose kalau tidak salah tanggal 26 September 2023 yang lalu terkait proses hasil penyelidikan tentang kecukupan bukti permulaan, patut diduga terjadinya tindak pidana, dan KPK tentu masih berproses,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).

BACA JUGA: Pimpinan KPK Sebut Wamenkumham Eddy Hiariej Sudah Jadi Tersangka

Firli berjanji, KPK akan mengumumkannya ke publik jika hasil penyidikan terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret Eddy Hiariej selesai dilakukan. KPK saat ini tengah menguatkan proses penyidikan tersebut.

“Saya ingin pastikan bahwa yakinlah pada suatu saat nanti akan disampaikan pada rekan-rekan hasil kerja rekan-rekan dari KPK. Ini tinggal tunggu saja, ada saatnya,” tegas Firli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu.

“Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu,” ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).

Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu.

“Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear,” ungkap Alex.

Dalam proses penyelidikan, KPK juga sudah memeriksa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.

Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM). (*)

Reporter: JP Group

Pada momen Hari Kesehatan Nasional, MSD Indonesia (nama dagang Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali menggelar kegiatan edukasi bagi rekan jurnalis terkait urgensi peningkatan pemahaman seputar imunisasi HPV sebagai upaya pencegahan penyebaran kanker serviks di Indonesia.

Mengusung tema ‘Perluas Cakupan, Perkuat Kesadaran: Bersama Capai Generasi Bebas Kanker Serviks’, kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou. Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM; Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, dr. Keven Tali, Sp. OG; Dokter Spesialis Anak, dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A; serta Country Medical Lead MSD Indonesia, dr. Mellisa Handoko Wiyono.

Kanker serviks atau kanker leher rahim masih menjadi salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi dan beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Kanker serviks menduduki urutan kedua kanker paling berisiko bagi wanita dengan kasus kanker terbanyak setelah kanker payudara – yaitu sekitar 36.633 kasus baru atau 9,2% dari total kasus kanker di Indonesia pada 2021.

“Keberhasilan program eliminasi kanker serviks memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk jurnalis dan media. Apresiasi kepada PT Merck Sharp & Dohme (MSD) Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jurnalis tentang pencegahan kanker serviks, yang selanjutnya akan membantu menyebarkan kesadaran ini kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan target cakupan imunisasi HPV bagi 2,9 juta anak usia sekolah dasar kelas 5 dan 6, serta target deteksi dini dapat tercapai,” ungkap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Sejalan dengan upaya Kemenkes, komitmen untuk membantu mengeliminasi penyebaran kanker serviks di Indonesia juga ditunjukkan oleh MSD Indonesia. “MSD berkerjasama dengan Kemenkes melakukan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang infeksi HPV agar dapat mendorong masyarakat untuk makin proaktif dalam menjaga kesehatannya, utamanya untuk mencegah kanker serviks. MSD juga mendukung tenaga Kesehatan untuk semakin aktif memberikan edukasi mengenai imunisasi HPV. Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan akses informasi yang kredibel, serta akses mendapatkan imunisasi HPV sebagai langkah pencegahan penyebaran kanker serviks,” kata Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou.

Meski berisiko mematikan, kanker serviks nyatanya dapat dicegah. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM, “Tingkat kematian jika seseorang sudah dinyatakan kanker serviks cukup tinggi, karena umumnya penderita datang sudah terlambat. Data tahun 2020 menunjukkan ada 33.633 kasus baru dengan kematian sebanyak 21.003 orang. Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena jika sudah terinfeksi kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes terus melakukan perluasan imunisasi HPV secara nasional. Saat ini, imunisasi HPV tahun 2023 melalui program BIAS baru mencapai 65,5%. Untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90%. Inilah mengapa, kesadaran bagi orang tua untuk memanfaatkan program imunisasi HPV nasional perlu terus diperkuat, guna melindungi anak-anak dari resiko kanker serviks di masa depan”.

Tak hanya pada anak, imunisasi HPV nyatanya juga penting dilakukan oleh perempuan usia remaja dan dewasa. Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, dr. Keven Tali, Sp. OG menyatakan, “Pemberian imunisasi HPV disarankan diberikan pada perempuan yang belum menikah atau belum aktif secara seksual agar perlindungannya bekerja lebih baik. Meski demikian, bagi perempuan menikah yang belum terpapar HPV, imunisasi ini juga penting dilakukan, meski dengan dosis yang berbeda. Bagi wanita usia subur (WUS) usia 30 – 50, World Health Organization (WHO) juga merekomendasikan untuk melakukan skrining kanker serviks secara rutin, untuk mendeteksi infeksi HPV sebagai penyebab utama kanker serviks.”

Sayangnya, masih ada keengganan di tengah masyarakat untuk melakukan skrining dan mendapatkan imunisasi HPV. Pada tahun 2023, cakupan skrining kanker serviks di Indonesia hanya mencapai 7,02% dari target 70%. Masih banyaknya informasi tidak tepat seputar kanker serviks dan imunisasi HPV turut andil dalam kondisi ini. “Mitos bahwa kanker serviks adalah penyakit orang yang sudah berkeluarga, sehingga anak-anak tidak perlu diberi imunisasi HPV, atau bahwa imunisasi kanker serviks bisa menyebabkan kemandulan, menjadi beberapa informasi kurang tepat yang beredar di masyarakat. Karenanya, penting bagi orang tua untuk memahami dengan baik manfaat imunisasi HPV guna melindungi anak dari risiko kanker serviks di masa yang akan datang,” ungkap Dokter Spesialis Anak, dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A.

“Memahami situasi ini, MSD bersama Kementerian Kesehatan Indonesia terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi seputar imunisasi HPV dan kanker serviks di Indonesia. Kami juga mengajak keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama memberikan informasi yang tepat seputar isu ini. MSD juga menghadirkan platform informasi dan diskusi seputar HPV yaitu www.ngobrolinHPV.com – yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat seputar HPV secara gratis. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah penyebaran kanker serviks dapat kian diperkuat, sehingga bersama-sama kita dapat membangun generasi bebas kanker serviks,” tambah Country Medical Lead MSD Indonesia, dr. Mellisa Handoko Wiyono.

(*)